Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih mampu membiayai program makan bergizi gratis (MBG) meski mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun pada awal 2025.

Menurutnya, pemerintah tetap optimistis kondisi fiskal akan membaik dalam beberapa bulan ke depan seiring dengan peningkatan penerimaan negara.

Airlangga menjelaskan defisit APBN masih berada dalam batas aman sesuai dengan yang telah dirancang dalam kebijakan fiskal 2025.

Menurutnya, tren penerimaan negara cenderung meningkat pada Maret, terutama karena adanya pelaporan pajak tahunan yang secara historis berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.

"Ya, ini kan baru dua bulan. Jadi kita sudah melihat bahwa Maret diharapkan bisa lebih tinggi lagi. Karena memang secara natural biasanya Maret lebih tinggi. Karena itu nutup laporan perpajakan," ujar Airlangga di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Selain dari pajak, ia menyebut pemerintah juga mengandalkan pendapatan dari beberapa sektor lainnya untuk menutupi defisit, seperti penerimaan dari mineral dan batu bara, cukai, serta berbagai sektor lainnya.

"Tentu dari penerimaan," kata ujarnya.

APBN tekor alias defisit 0,13 persen atau Rp31,2 triliun sejak awal Januari 2025 sampai 28 Februari 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit terjadi karena pengeluaran besar di awal tahun. Dia menyebut pembiayaan anggaran tercapai Rp220,1 triliun per Februari.

"Ini artinya dua bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7 persen. Implisit, ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, issuance-nya di awal cukup besar," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3).

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp171 triliun untuk program MBG pada 2025. Angka itu bengkak dibandingkan yang awalnya ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran membengkak karena target penerima MBG yang bertambah dari 17,9 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

"Bapak Presiden telah memberikan instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai Rp82,9 juta orang. Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi mencapai Rp171 triliun. Ini akan disiapkan," ujar Suahasil.

Adapun realisasi anggaran pelaksanaan MBG hingga 12 Maret 2025 telah mencapai Rp710,5 miliar untuk 2,05 juta penerima. Riniciannya siswa pra SD sebanyak 111.127 orang, siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang, siswa SMP/MTS sebanyak 578.465 orang.

Mengandalkan dana cukai rokok, pemerintah secara tidak langsung mendukung konsumsi rokok untuk membiayai program yang bertujuan meningkatkan kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta Achmad Nur Hidayat memandang usulan Anggota Komisi IX DPR untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis akan memunculkan sejumlah masalah mendasar.

Achmad Nur Hidayat di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa menggunakan dana cukai rokok untuk mendanai program gizi bagi anak-anak menghadirkan kontradiksi moral yang sulit diabaikan.

Pasalnya rokok, yang menjadi sumber dana dalam skema ini, merupakan salah satu penyebab utama berbagai masalah kesehatan di Indonesia, termasuk penyakit paru-paru, jantung dan kanker.

“Mengandalkan dana cukai rokok, pemerintah secara tidak langsung mendukung konsumsi rokok untuk membiayai program yang bertujuan meningkatkan kesehatan generasi muda. Hal ini dapat dianggap sebagai langkah yang inkonsisten dengan upaya pemerintah untuk menekan angka perokok, terutama di kalangan anak-anak dan remaja,” ujar Achmad kepada ANTARA.

Sebagaimana diketahui, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan implementasi Program MBG didanai dengan cukai rokok.

"Untuk Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun," kata Irma dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (17/1).

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi usulan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis diambil dari zakat. Irma menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut. Menurut dia, penggunaan zakat sudah diatur secara jelas peruntukannya.

Menanggapi hal itu, Achmad menjelaskan bahwa dengan pendapatan cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun, solusi ini memang tampak sederhana dan praktis untuk menutup kekurangan anggaran program MBG yang diproyeksikan membutuhkan dana hingga Rp420 triliun. Namun, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan ulang usulan tersebut.

Achmad juga mengingatkan bahwa ketergantungan pada cukai rokok sebagai sumber pendanaan menghadirkan risiko besar bagi keberlanjutan program MBG.

Pendapatan cukai rokok tidak stabil dan cenderung menurun seiring keberhasilan kebijakan pengendalian tembakau. Apabila pemerintah terlalu bergantung pada dana ini, keberlangsungan program MBG di masa depan bakal bisa terancam.

“Sebagai program yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi nasional, MBG membutuhkan sumber pendanaan yang stabil dan dapat diproyeksikan dengan akurat. Ketergantungan pada cukai rokok akan menciptakan ketidakpastian finansial yang berisiko menghambat pelaksanaan program, terutama di masa depan ketika beban gizi buruk dan stunting masih menjadi masalah besar di Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Achmad juga mengkritisi usulan tersebut sebagai langkah reaktif yang hanya menutupi masalah struktural dalam pengelolaan anggaran negara.

Menurutnya, daripada mengandalkan cukai rokok, pemerintah perlu fokus pada solusi yang lebih berkelanjutan, seperti optimalisasi belanja negara dan reformasi perpajakan.

“Ini termasuk memperbaiki sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi belanja negara, dan meminimalkan kebocoran anggaran. Pendekatan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa program MBG memiliki landasan finansial yang kokoh tanpa perlu bergantung pada sumber pendanaan yang kontroversial seperti cukai rokok,” tuturnya.

Achmad menambahkan bahwa menggunakan cukai rokok untuk program sosial seperti MBG dapat memberikan pesan yang salah kepada masyarakat.

Sebab, pemerintah yang seharusnya mendorong gaya hidup sehat justru terkesan mendukung konsumsi rokok sebagai sumber pendanaan. Ini dapat merusak kredibilitas kebijakan kesehatan dan sosial.

Sebagai alternatif, Achmad menyarankan pemerintah untuk mencari sumber pendanaan lain yang lebih konsisten dengan visi kesehatan masyarakat.

Opsi pertama dengan optimalisasi dana APBN. Pemerintah dapat mengalokasikan kembali dana dari pos-pos anggaran yang kurang mendesak untuk mendukung MBG.

Dengan meningkatkan efisiensi belanja negara dan mencegah kebocoran anggaran, pemerintah dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk program ini.

Kedua, dengan peningkatan penerimaan pajak. Reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak dapat memberikan tambahan penerimaan negara yang signifikan.

Dengan demikian, pemerintah dapat membiayai MBG tanpa perlu bergantung pada dana dari sektor yang kontroversial.

“Ketergantungan pada cukai rokok tidak hanya menciptakan kontradiksi dalam kebijakan kesehatan, tetapi juga mengancam keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sebagai gantinya, pemerintah harus fokus pada solusi yang lebih holistik dan konsisten dengan visi pembangunan nasional yang sehat dan berkelanjutan,” terang Achmad.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto berencana menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahun ini, anggaran MBG dari APBN 2025 Rp 71 triliun.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan pada detikcom, Selasa (14/1/2025).

Perbandingan Anggaran dan Target Makan Bergizi Gratis

Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun menurutnya cukup untuk satu tahun jika penyelenggaraan programnya bertahap. Skemanya yakni pada tahap Januari hingga April, MBG diberikan melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk 3 juta penerima manfaat.

MBG tahap 2, April-Agustus 2025, diterapkan melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Kemudian MBG tahap 3 pada akhir 2025 diperuntukkan bagi 15 juta -17,5 juta orang penerima manfaat.

Angka 15 juta-17,5 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis adalah sekitar 18-21,1 persen dari target awal program Makan Bergizi Gratis, yang menyentuh 82,9 juta penerima manfaat.

Menurut Dadan, opsi penambahan anggaran memungkinkan program Makan Bergizi Gratis menyentuh lebih banyak penerima manfaat.

Usulan Dana Tambahan Makan Bergizi Gratis

Dana Zakat

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin semula mengusulkan agar dana zakat dapat dipakai memaksimalkan program Makan Bergizi Gratis

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program MBG ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya, juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," kata Sultan, Selasa (14/1/2025), dikutip dari laman DPR.

Cukai Rokok

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menolak usulan penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis. Ia usul agar biaya MBG diambil dari sumber lain, salah satunya dari cukai rokok.

Dikutip dari CNBC Indonesia, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) 2024 hingga Juli tahun tersebut mencapai Rp 111,3 triliun.

"Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp 150 T," katanya, dikutip dari laman DPR.

"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," katanya.

APBD Provinsi, Pemkot, dan Pemkab

Gubernur Terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengusulkan pada Prabowo agar dana APBD ikut membiayai program Makan Bergizi Gratis. Ia mengatakan, Pemprov Jatim punya ruang fiskal untuk membantu biaya program MBG.

Khofifah mengatakan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten bisa turut menyumbangkan sebagian APBD jika ada ruang fiskal yang cukup.

"Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting," katanya usai bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, mewakili Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Selasa (14/1/2025), dikutip dari detikFinance.

CSR BUMN dan Perusahaan Swasta

Alih-alih dana zakat, Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan dana tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) BUMN, maupun perusahaan swasta bisa digunakan untuk membiayai Makan Bergizi Gratis.

"Saya kira masih ada dana lainnya yang bisa dipakai, jika diperlukan tambahan selain APBN seperti CSR BUMN, perusahaan swasta nasional, royalti tambang dan perkebunan misalnya," kata Fahrur kepada wartawan, Rabu (15/1/2025), dikutip dari detiknews.

Gerakan Sedekah Nasional

Fahrur berpendapat pemerintah juga bisa mencanangkan gerakan sedekah nasional. Ia mengatakan penggunaannya lebih fleksibel daripada zakat yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an.

"Infak dan sedekah lebih luas jangkauannya dan fleksibel, tidak seperti zakat yang sudah jelas kelompok tertentu sebagai penerimanya," ucapnya.

Respons Prabowo

Terkait usulan dana zakat dipakai untuk membiayai Makan Bergizi Gratis, Prabowo menyatakan penggunaan zakat diurus oleh pihak bersangkutan. Sementara itu, ia menyatakan pihaknya siap memberikan makanan bagi seluruh anak-anak RI di tahun ini.

"Ya, yang ngurus zakat itu saya kira ada pengurusnya. Tapi yang jelas, dari Pemerintah Pusat, kita siap, semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini.

Respons Baznas

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad mengatakan, dana zakat bisa saja dipakai untuk membiayai MBG asal menyasar golongan fakir dan miskin.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin. Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Tentu kita akan verifikasi," kata Noor di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025), dikutip dari detikFinance.

Ia menjelaskan, kelompok mustahik atau yang berhak menerima zakat antara lain golongan fakir, miskin, gharimin (orang yang berutang untuk kebutuhan hidup), riqab (korban perdagangan manusia), hingga ibnu sabil (orang dalam perjalanan yang bukan maksiat).

Respons BGN

Kepala BGN Dadan Hindayana menilai, usul penggunaan APBD untuk membiayai Makan Bergizi Gratis sangat perlu dan bisa direalisasikan.

"Tentu saja (bantuan APBD) bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," tulisnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/1/2025) kemarin.

Dadan mengatakan, pemda juga bisa membantu MBG dengan menyiapkan infrastruktur SPPG, distribusi MBG, dan membina masyarakat untuk memasok bahan baku lokal. Kemudian, sejumlah dinas setiap pemda dapat menyalurkan bantuan MBG terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Video: Makan Bergizi Gratis di Kendari Pakai Uang Prabowo, Ini Kata DPR

Video: Makan Bergizi Gratis di Kendari Pakai Uang Prabowo, Ini Kata DPR

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didanai oleh cukai rokok.

"Untuk Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun," kata Irma dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi usulan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis diambil dari zakat. Irma menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut. Menurut dia, penggunaan zakat sudah diatur secara jelas peruntukannya.

"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," ujar dia.

Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan II itu lalu meminta agar Program Makan Bergizi Gratis tidak dikait-kaitkan dengan usulan kontroversial.

"Jangan bikin oknum-oknum pembenci pemerintah menggoreng-goreng program ini dengan usulan-usulan kontroversial," kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengusulkan pendanaan Makan Bergizi Gratis diambil dari pengoptimalan sinergi dari beragam pihak, mulai dari pemerintah hingga swasta.

"Kami percaya bahwa solusi terbaik adalah mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat untuk menciptakan pendanaan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku," kata Selly.

Dia lalu menyampaikan, pada dasarnya program Makan Bergizi Gratis merupakan tanggung jawab bersama yang seharusnya menjadi bagian dari kebijakan sosial dan anggaran negara.

Menurutnya, terutama dengan adanya pengoptimalan sinergi dari beragam pihak itu, pendanaan program semacam MBG lebih tepat jika bersumber dari APBN, dana CSR, atau sumber dana lain yang lebih fleksibel dalam penggunaannya sehingga tidak mengganggu fungsi utama zakat sebagai bagian dari ibadah dan hak mustahik.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu 'kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan lantas melanjutkan, "Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (program MBG)."

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, tak sepakat dengan usulan Ketua DPD Sultan B Najamuddin agar dana zakat digunakan untuk makan bergizi gratis. Irma mengatakan penggunaan zakat sudah diatur secara jelas dalam Islam.

"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," kata Irma kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Irma mengatakan biaya makan bergizi gratis bisa diambil dari sumber lain. Dia menyarankan penggunaan dana dari cukai rokok.

"Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp 150 T," ujarnya.

Ketua DPP NasDem ini meminta program makan bergizi gratis tidak 'digoreng' dengan usulan kontroversial. Dia mengatakan usulan kontroversial malah dimanfaatkan pembenci pemerintah.

"Jangan bikin oknum-oknum pembenci pemerintah menggoreng-goreng program ini dengan usulan-usulan kontroversial," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai program andalan Presiden Prabowo itu.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan makan bergizi gratis.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," ucapnya.