JAKARTA, KOMPAS.com -Ira Mesra, pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, terpaksa menggunakan dana pribadinya untuk biaya operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pembayaran dari Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) yang hingga kini belum juga dicairkan.

"Hingga saat ini belum ada lagi (komunikasi), saya akan bersurat lagi (ke Yayasan MBN). Hari ini masih memasak pakai uang pribadi," ungkap kuasa hukum Ira, Danna Harly, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (21/4/2025).

Danna menambahkan, timnya tengah mempersiapkan gugatan perdata terkait ganti rugi yang belum diselesaikan.

"Ini kami sedang disiapkan gugatan (perdata). Kan sudah seharusnya minggu kemarin (dibayarkan) tapi ini belum ada," ucapnya.

Saat ini, satu saksi sedang diperiksa oleh Polres Jakarta Selatan terkait dugaan penggelapan dana MBG yang diperkirakan mencapai hampir Rp 1 miliar.

"Hari ini satu saksi diperiksa (Polres Jakarta Selatan), saksi itu merupakan bagian dari operasional dapur Kalibata dan besok ada dua orang," jelas Danna.

Sebelumnya, kasus ini terkuak setelah Ira Mesra melaporkan dugaan penggelapan dana MBG ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut terregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya pada Kamis, 10 April 2025.

Danna Harly menyatakan bahwa laporan tersebut ditujukan kepada yayasan dan beberapa individu yang terkait.

"Untuk laporan polisi sudah kami serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Danna.

Yayasan MBN diduga tidak menyalurkan dana MBG yang seharusnya digunakan untuk operasional dapur.

Menurut Harly, kliennya telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan namun tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN diketahui telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang mengelola program MBG, tetapi dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang bertanggung jawab atas kegiatan memasak dan distribusi.

Ira Mesra menanggung seluruh biaya operasional sendiri, termasuk pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta akibat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kami sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," ucap Harly.

REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen meminta pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jateng agar menjamin kebersihan dan kualitas makanan yang disajikan. Dia menyinggung tentang adanya kasus kualitas menu MBG di salah satu kabupaten di Jateng yang kurang layak.

"Saya mohon dijaga kebersihannya, dijaga kualitasnya. Tadi saya dengar di salah satu kabupaten yang makanannya sudah tidak baik. Nah, ini harus kita tinjau,” kata Taj Yasin usai berkegiatan di Kabupaten Kudus, Jumat (18/4/2025).

Dia mengingatkan bahwa program MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan. Proses evaluasi akan dilaksanakan berkala kepada elemen pelaksananya. “Kalau memang baik, layak, ya diteruskan. Kalau tidak, bisa diganti,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yasin tersebut.

Gus Yasin mengungkapkan, sejauh ini terdapat 129 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jateng. “Di Kabupaten Kudus sendiri sudah ada lima dapur yang berjalan. Kemarin kami sudah kumpulkan seluruh sekda kabupaten/kota di Jawa Tengah di Semarang untuk koordinasi,” ucapnya.

Menurutnya, koordinasi itu penting mengingat adanya arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa setiap kabupaten nantinya akan dibangun tiga SPPG baru oleh pemerintah pusat. “Sekarang kita tinggal menunggu proses seleksi,” kata Gus Yasin.

Pemprov Jateng sendiri telah mengusulkan 21 SPPG tambahan yang dinilai siap beroperasi sebagai dapur MBG. Saat ini BGN tengah menyeleksi SPPG-SPPG tersebut.

Dugaan keracunan

Pada Senin (14/4/2025) lalu, setidaknya 60 siswa dari tingkat TK hingga SMP di Kabupaten Batang, Jateng, diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi mi dalam menu MBG. "Untuk perkembangan yang bergejala setelah mengonsumsi makanan dari MBG pada tanggal 14 itu sampai sekarang update-nya ada 60 orang," ungkap epidemiolog Dinas Kesehatan (Dinkes) Batang, Khairunnisa, mewakili Kepala Dinkes Batang Didiet Wisnuhardanto, ketika dihubungi via telepon, Rabu (16/4/2025).

Khairunnisa menambahkan, ke-60 siswa yang diduga mengalami keracunan MBG itu tersebar di beberapa sekolah. Rinciannya yakni TK Salimah (2 siswa), SDN Proyonanggan 5 (19 siswa), TK Al Karomah (3 siswa), TK Aisyiah (2 siswa), SMPN 1 Batang (10 siswa), SDN kauman 1 (9 siswa), SDN Kauman 6 (13 siswa), dan SDN Kauman 3 (2 siswa).

Menurut Khairunnisa, para siswa yang diduga keracunan MBG mengalami sejumlah gejala, antara lain mual, pusing, muntah, hingga diare. "Sebagian besar sih mual," ucapnya.

Dia mengungkapkan, para siswa yang diduga keracunan tidak sampai menjalani perawatan di rumah sakit. Khairunnisa mengeklaim, kondisi mereka pun kini sudah membaik dan telah kembali bersekolah.

Ada dugaan bahwa para murid mengalami gejala-gejala seperti keracunan akibat mengonsumsi mi yang menjadi menu karbohidrat MBG pada Senin lalu. Namun Khairunnisa menyampaikan, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui uji laboratorium.

"Semua makanan yang kemarin dikonsumsi itu kami kirimkan samplingnya ke Balai Kesehatan PAK Semarang. "Sampel yang kami periksa ada mi, sayur sawi, sama telur dadar. Itu sampel sudah kita kirim," kata Khairunnisa dengan menambahkan bahwa hasil uji lab akan diketahui dalam dua pekan.

Banyuwangi (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana bagi siswa SMP Negeri 2 Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin.

"Jadi pada hari ini saya bersama Bupati Banyuwangi serta kepala sekolah (SMPN 2 Rogojampi) memulai program Makan Bergizi Gratis," kata Zulhas, sapaan Menko Zulkifli Hasan kepada wartawan di Banyuwangi.

Menurut dia, program MBG merupakan program besar Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menyiapkan generasi masa depan yang unggul guna menyongsong masa depan yang lebih baik.

Zulhas mengakui bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dari program MBG, namun bukanlah menjadi penghambat terlaksananya program yang menyasar jutaan anak di Indonesia itu.

"Tentu terus kami lakukan evaluasi, dan semuanya akan terstandardisasi, mulai dari gizinya hingga proses menyiapkannya," katanya.

Ia juga menilai Kabupaten Banyuwangi sudah siap untuk melaksanakan program MBG.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung program nasional itu.

"Insya Allah daerah siap, dan kami lakukan secara bertahap sesuai dengan arahan pemerintah pusat," ujarnya.

Ipuk menyampaikan, Kabupaten Banyuwangi yang kaya bahan pangan akan memberikan dukungan maksimal untuk menyukseskan makan bergizi gratis tersebut.

"Misalnya, kami akan fasilitasi petani untuk membantu menyiapkan beras dan buah lokal, sehingga harganya lebih terjangkau," katanya.

Sebanyak 828 orang siswa SMPN 2 Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi menikmati makan siang program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Para siswa menyantap menu yang disediakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Rogojampi, berupa ayam asam manis, cap cay, buah pisang, dan susu.

Salah seorang siswa SMPN 2 Rogojampi, Putri Nadita mengaku suka dengan menu yang diberikan pada perdana makan bergizi gratis.

"Enak rasanya, dan saya suka. Enak juga karena bisa menghemat uang saku, tidak perlu beli makan siang," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi dilaksanakan secara bertahap, pada pelaksanaan perdana hari ini SPPG Rogojampi menyediakan 1.005 porsi makanan untuk sekolah di sekitarnya, mulai jenjang TK hingga SMP.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --Pemkab Bandung siap sukseskan program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada Januari 2025. Rencananya Pemkab akan menyiapkan dana sharing antara Rp 80 miliar hingga Rp 90 miliar untuk tahun anggaran 2025.

Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setelah melakukan beberapa kali ujicoba, maka pelaksanannya akan dimulai pada Januari 2025.

Bupati Dadang Supriatna menegaskan, Pemkab Bandung siap untuk mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dan akan berupaya melaksanakan sebaik mungkin di lapangan.

"Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Bandung sudah siap, baik secara sumber daya alam maupun man power untuk bisa mensukseskan program Pak Presiden Prabowo," ujar Bupati Bandung Dadang Supriatna yang ditemui wartawan usai menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di Hotel Grand Sunshine, Soreang, Rabu (11/12/2024).

Dan untuk skema anggaran, lanjut Bupati yang akrab disapa Kang DS ini melanjutkan, mereka masih menunggu pedoman umum dari pemerintah pusat.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Marlan Nirsyamsu mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis ini adanya di Badan Gizi Nasional. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, akan melibatkan juga masyarakat setempat sebagai pegawai.

"Makan Siang Gratis (Makan Bergizi Gratis) itu kan adanya di Badan Gizi Nasional, memang nanti daerah akan dilibatkan dari sisi pelaksanaan. Nanti ada rekruitmen masyarakat setempat menjadi pegawai tetapi pegawai intinya dari sana. Karena mereka dilatih dulu oleh BGN di Unhan, Universitas Pertahanan. Nanti akan ada rekruitmen sekitar 47 orang untuk pelaksanaan itu," ujar Dadang di Soreang, Rabu lalu.

Lebih lanjut Marlan mengatakan untuk melayani setiap 3.000 sasaran, maka akan ada Sentra Penyediaan Bahan Gizi atau SPBG. "Setiap 3.000 sasaran ada satu SPBG yaitu semacam tempat untuk membuat makanannya. Menunya itu Rp 10 ribu hingga 15 ribu (per porsi). Karena kita masih menunggu pedoman umum juga sih. Kalau pemerintah daerah ini memiliki sarana untuk itu, bisa disewa oleh mereka," tutur Marlan lagi.

Terkait skema anggaran, lanjut dia, pada dasarnya anggaran utama berasal dari pemerintah pusat sedangkan Pemkab Bandung hanya diminta dana sharing. Skema anggaran sebenarnya dari pusat, tapi pemerintah daerah juga nanti diminta untuk sharing. Ini diprosentase, Kabupaten Bandung itu mendapat 7,76 persen dari PAD, kalau dihitung antara Rp 80 hingga Rp 90 miliar untuk satu tahun.

"Mereka (pemerintah pusat) itu sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 71 triliun,” ucap Marlan menjelaskan.

Pemerintah Indonesia sendiri memang telah mengalokasikan sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG pada APBN 2025. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan, setelah rapat bersama kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag). Rinciannya adalah Rp 63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,433 triliun untuk program dukungan manajemen.

Anggaran sebesar itu menyasar sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pelaksanaan program MBG ini dilaksanakan dengan baik, mengingat mata rantai program ini melibatkan banyak pihak mulai dari sekolah, petani, peternak, transportir, ahli gizi, dan pemerintah daerah.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan koordinator pelaksana dari program MBG ini. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya sudah membangun 85 satuan pelayanan untuk menjalankan program MBG. Satuan pelayanan akan melayani 3.000 anak sekolah penerima makan gratis. Ini lebih lengkap dari dapur umum, yakni menjadi tempat memasak makanan sekaligus offtaker produk pertanian lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — Bujet makan bergizi gratis turun dari Rp15.000 per sekali makan menjadi Rp10.000 dengan anggaran secara umum tetap senilai Rp71 triliun untuk 2025.

Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai pemerintah menghadapi ruang fiskal yang sempit sehingga anggaran tersebut harus diutak-atik untuk memenuhi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya, angka Rp71 triliun masih bruto dan tidak mungkin semuanya mengalir untuk makan bergizi. Perlu alokasi untuk operasional seperti upah pegawai, biaya pengemasan, serta vendor.

"Iya [ini menggambarkan ruang fiskal yang sempit], karena tidak bisa ambil [anggaran] lagi. Sehingga mau enggak mau yang Rp71 triliun dioptimalkan," ujarnya di Menara Bank Mega, Selasa (3/12/2024).

Meski demikian, Eko melihat pada dasarnya angka Rp15.000 per sekali makan merupakan best practice internasional, yakni sejumlah US$1.

Sementara di Indonesia, harga bahan baku maupun makanan berbeda setiap daerahnya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Rp10.000 sudah cukup untuk menyediakan makanan dengan standar gizi yang baik.

Eko menegaskan pemerintah tetap harus berfokus sesuai dengan nama program tersebut, yakni Makan Bergizi Gratis. Khawatirnya, keinginan memberikan makan tersebut mementingkan penyalurannya saja tanpa mempertimbangkan gizi.

"Menurut saya faktor bergizinya itu harus dihitung benar-benar dijaga. Jangan sampai hanya karena ingin melayani banyak kemudian unit cost nya diturunin tapi gizinya juga enggak nambah," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan berusaha menghindari pertanyaan wartawan terkait kesiapan pangan untuk memenuhi kebutuhan MBG mulai tahun depan.

Dirinya juga melimpahkan persoalan penurunan bujet dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 kepada Kementerian Keuangan.

"Itu nanti Menteri Keuangan ya," tuturnya.

Istana Kepresidenan Jakarta memastikan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak mustahil untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa selama satu tahun ke belakang uji coba program andalan Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi itu sudah dilakukan di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600—700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000," katanya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Minggu (1/12/2024).