REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama periode 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin mengkritik usulan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mempertanyakan keetisan penggunaan dana zakat untuk MBG tersebut.

Menurut Lukman, pengelolaan zakat dimaksudkan untuk penanggulangan kemiskinan demi wujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

"Baznas sebagai lembaga mandiri yang bertugas mengelola zakat secara nasional terikat dengan ketentuan regulasi dan syariat Islam dalam mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat. Karenanya terkait adanya wacana dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Baznas harus berhati-hati dan cermat menyikapinya," ujar Lukman dalam pesan tertulisnya yang telah dikonfirmasi Republika, Jumat (17/1/2025).

Menurut Lukman, UU Pengelolaan Zakat menyatakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat harus direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Karenanya pemanfaatan dana zakat kepada kelompok masyarakat yg berhak perlu dilakukan secara terencana, terstruktur, terprogram, dan berjangka panjang.

"Pemanfaatan dana zakat yg bersifat 'charity' (amal sosial seketika habis) hanya dimungkinkan pada kasus insidental seperti musibah akibat peristiwa alam, kecelakaan, atau situasi dan kondisi darurat," ujar Lukman.

Menurutnya, penggunaan dana zakat untuk biayai program MBG secara syar'i juga masih diperdebatkan. Tak sedikit murid tak miskin yang dapat MBG di sekolah.

Yang lebih pelik, penggunaan dana zakat untuk program MBG itu timbulkan komplikasi tata kelolanya. Berimplikasi pada kekaburan pola audit dan evaluasi, dan bisa berujung pada ketidakjelasan pertanggungjawaban.

Program MBG adalah program Pemerintah yang sudah miliki anggaran Rp 71 Triliun. Lalu Baznas mau kasih berapa lagi untuk bantu program Pemerintah itu?

"Etiskah Baznas membantu program MBG yang sudah dibiayai penuh oleh Pemerintah? Di tengah 82% pendapatan negara dari pajak, berapa banyak benefit yang dikembalikan ke rakyat untuk mereka nikmati? Mengapa kini dana zakat yang hakikatnya dana umat juga mau dipakai untuk membiayai suatu kewajiban Pemerintah? Alih-alih gunakan dana zakat, akan lebih bijak bila Pemerintah bersama Baznas lebih kreatif kembangkan suatu program filantropi secara nasional guna tingkatkan keterlibatan publik menaikkan gizi masyarakat," ujar Lukman yang sekarang aktif sebagai anggota Gerakan Nurani Bangsa itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wacana penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditolak oleh pihak istana.Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin, selaku pihak pertama yang mengusulkan wacana tersebut, tidak masalah jika Istana tidak berkenan dengan penggunaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) untuk program tersebut mengingat hanya sebagai usulan alternatif bagi pemerintah.

Sebagai pimpinan lembaga parlemen DPD RI, Sultan merasa perlu memberikan alternatif gagasan kepada pemerintah untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak mengalami hambatan, baik secara anggaran maupun teknis pelaksanaannya.

"Kami juga ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah dengan memberikan ide, masukan, dan mengajak masyarakat mampu untuk terlibat karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong dan gotong royong," kata Sultan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Ia memahami bahwa zakat adalah syariat agama Islam yang telah diatur dengan batasan golongan penerima dan hukumnya wajib. Khusus untuk infak dan sedekah, menurut dia, sifatnya lebih fleksibel, baik jumlah, golongan penerima, dan hukumnya sunnah atau sukarela bagi yang bersedia untuk melakukannya.

Selain itu, Sultan mengatakan, mayoritas anak-anak sekolah penerima manfaat program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah yang secara ekonomi sangat membutuhkan dukungan nutrisi dari negara.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Forum Zakat (FOZ), Wildhan Dewayana merespons usulan dana zakat dipakai untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk mewujudkan hal ini, menurut dia, perlu untuk memperhatikan aspek tata kelola.

"Saya kira memang aspek tata kelola dari program ini juga menjadi hal yang harus kita perhatikan," ujar Wildhan kepada Republika.co.id, Kamis (16/1/2025).

Menurut dia, aspek tata kelola dari program MBG ini harus diperhatikan agar kedepannya tidak terjadi tumpang tindih program, penyelewengan dana, dan lain-lain.

"Agar kemudian tidak terjadi misalnya tumpang tindih program, double penerima manfaat, termasuk aspek-aspek yang terkait dengan penyelewengan dana, fraud, dan lain-lain," ucap Wildhan.

Dalam praktiknya, tambah dia, OPZ yang sudah resmi menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) memang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan semua tindak kelolaannya kepada para donatur dan kepada otoritas. Hanya saja, kata dia, ada proses audit yang berlapis.

"Dan saya kira juga penting itu untuk melibatkan stakeholders atau otoritas zakat sesuai dengan regulasi pengelolaan zakat yang berlaku sekarang. Misalnya ada terkait dengan Kemenag, terkait dengan Baznas, dan terkait dengan aspek-aspek syariahnya dari MUI," jelas dia.

Dalam praktik pengelolaan zakat, menurut dia, juga sudah dikenal aspek tiga Aman, yaitu Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.

"Aman syar'i berarti MUI itu otoritasnya, aman regulasi ada Baznas barangkali yang memang menjadi koordinator zakat nasional, dan aman NKRI Kemenah sebagai pembina dari proses-proses pengelolaan zakat," kata dia.

Karena itu, tambah dia, sangat penting melibatkan ketiga pihak ini dalam merumuskan kebijakan bersama terkait bagaimana bisa mengelola program MBG ini dengan baik sesuai dengan regulasi, serta bisa efektif berjalan di lapangan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Apalagi kemudian ada kekhawatiran adanya indikasi program-program seperti ini menjadi politis. Kita harus menghindarkan juga image atau barangkali tendensi-tendensi ke arah sana," ucap Wildhan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Chef Fundraising Officer Rumah Zakat, Didi Sabir turut angkat bicara terkait adanya usulan agar dana zakat dipakai untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk mendukung program ini, pihaknya perlu konfirmasi dulu ke para muzakki (pemberi zakat) atau melakukan survei.

Dia menjelaskan, Rumah Zakat selama ini hadir untuk memfasilitasi para muzakki untuk menunaikan zakat infak dan sedekahnya. Menurut dia, para muzakki mau mengeluarkan zakatnya lewat Rumah Zakat karena melihat program-program yang telah dilakukan.

"Nah, sehingga kalau kemudian ada usulan terkait bagaimana menggunakan dana zakat ini, tentu kami akan konfirmasi dulu ke muzakki kami, apakah kemudian bisa. Karena, para muzakki ini kenapa ikut ke Rumah Zakat karena program yang sudah berjalan," ujar Didi saat dihubungi Republika, Rabu (15/1/2025).

"Nah kalau kemudian ada program baru, tentu Rumah Zakat harus survei dulu atau apa gitu ya. Kemudian menanyakan lah ke para muzakki, apakah muzaki setuju nggak untuk mengikut dalam program seperti Makan Bergizi Gratis ini," jelas dia.

Sebagai lembaga yang memiliki izin dan menjadi LAZ terdepan untuk berkolaborasi dengan pemerintah, menurut dia, Rumah Zakat tentu mendukung Asta Cita, sebuah cetak biru pemerintah Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045

"Hanya mungkin kami perlu melibatkan stakeholder kami untuk kemudian memastikan bahwa ketika ada program baru yang akan kami lakukan, tentu ini perlu sebuah kebijaksanaan dan komitmen bersama," kata Didi.

"Tapi pada intinya adalah kami sangat mendukung program dari Asta Cita-nya program pemerintah periode 2024-2029 ini," ucap dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai usulan penggunaan dana zakat masyarakat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sesuai dengan tujuan zakat dan bahkan memalukan jika diterapkan.

"Sampai saat ini saya belum mendengar usulan itu ya. Semua itu keputusan ada di Presiden. Jadi, sabar ya," ujar AM Putranto saat dimintai tanggapan, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Ketika ditanya pandangannya terkait penggunaan dana zakat untuk Program MBG, Putranto menegaskan bahwa dana zakat memiliki peruntukan yang berbeda."Ya, apa ya seperti itu? Ya enggak kan? Gunanya zakat kan bukan untuk itu," kata dia.

Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk program tersebut sebesar Rp 71 triliun yang ditujukan untuk siswa, ibu hamil, dan pesantren.

"Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk Bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun," katanya.