Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan publik usai tutupnya salah satu mitra dapur di Jakarta. Padahal program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini baru resmi berjalan 4 bulan atau sejak Januari 2025 lalu.

Adapun, mitra dapur MBG yang tutup ini berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dapur tersebut tutup dan berhenti beroperasi akibat pembayaran yang tidak kunjung dilakukan oleh Yayasan Makan Bergizi Gratis.

Penasihat Hukum korban, Danna Harly mengatakan bahwa kliennya atas nama Ira tidak mendapatkan uang sepeser pun dari Yayasan MBG.

Padahal, menurut Danna, kliennya telah mengeluarkan uang hampir Rp1 miliar, tepatnya Rp975.375.000. Namun hingga saat ini, tidak ada sepeser uang pun yang masuk ke kliennya dari Yayasan MBG.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," tuturnya di Jakarta, Selasa (15/4).

Danna membeberkan bahwa kliennya sejak Februari-Maret 2025 lalu, telah membuat masakan untuk 65.025 porsi di Program MBG Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Merujuk kontrak yang disepakati, kata Danna, perjanjian dengan yayasan MBG dicantumkan seharga Rp15.000 per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13.000 per porsi.

"Setelah mengetahui ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15.000 tadi, dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13.000 dipotong lagi senilai Rp2.500 per porsinya," jelasnya.

Mengetahui ada hal yang tidak wajar, dia mengatakan bahwa kliennya langsung melaporkan hal tersebut ke kepolisian agar ditindaklanjuti hingga kliennya mendapatkan hak-nya.

Pelaporan tersebut juga telah diterima oleh Polda Metro Jaya dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN juga untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," ujarnya.

Respons Badan Gizi Nasional (BGN)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana angkat bicara soal dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan yang tutup dan berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025 atau tepatnya sebelum perayaan Idulfitri 1446 H.

Dadan menyatakan bahwa dapur tersebut berhenti beroperasi karena belum ada pencairan dana operasional oleh pihak Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) selaku mitra penyelenggara program. Dia menyebut BGN tengah berupaya memediasi konflik internal antara mitra penyelenggara.

“Ini masalah internal mitra. BGN sedang memediasi,” ujar Dadan kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

Dadan memastian bahwa pihaknya tengah menyelesaikan urusan penutupan dapur ini agar tak menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak, mengingat pentingnya keberlanjutan layanan pangan tersebut.

"Dari kemarin [Selasa] pagi sedang dimediasi," pungkas Dadan.

Lebih lanjut, Dadan memastikan bahwa dapur MBG di Kalibata ini akan kembali beroperasi hari ini, Kamis (17/4/2025).

“Besok jalan lagi [salah satu dapur MBG di Kalibata akan mulai beroperasi lagi],” ujarnya.

Evaluasi Calon Mitra

Berkaca dari adanya salah satu dapur MBG yang berhenti beroperasi, Dadan menyatakan pihak BGN akan terus mencermati secara seksama dan detail calon mitra ke depan.

Berdasarkan data BGN, Dadan mengungkap saat ini terdapat 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlahnya terus bertambah dari sebelumnya hanya mencapai 190 SPPG pada Januari 2025.

Untuk diketahui, program prioritas MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto ditargetkan akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat MBG pada November 2025.

Nantinya, 82,9 juta penerima manfaat MBG itu akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

Sementara itu, pemerintahan Prabowo-Gibran disebut menyiapkan menyiapkan tambahan anggaran untuk pemenuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp100 triliun. Angka tersebut membengkak dari alokasi awal yaitu Rp71 triliun. Dengan demikian, total anggaran MBG nantinya mencapai Rp171 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sempat menyebut akan menambah anggaran makan bergizi gratis, dari sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2025.

Sri Mulyani menjelaskan tujuan penambahan anggaran Rp100 triliun tersebut agar penerima manfaat program makan bergizi gratis bisa diperluas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Apabila program MBG mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah, jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat,” jelas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Ashabul Kahfi mengaku prihatin ketika mendengar kabar ada mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yang belum dibayar hampir Rp 1 miliar, sehingga dapurnya terpaksa berhenti beroperasi.

Ashabul menduga ada yang tidak beres dalam sistem pengelolaan keuangan MBG.

"Saya prihatin mendengar kabar bahwa ada mitra program Makan Bergizi Gratis di Kalibata yang belum dibayar hampir satu miliar rupiah. Ini bukan soal kecil," ujar Ashabul kepada Kompas.com, Kamis (17/4/2025).

"Kalau mitra sampai harus berhenti masak gara-gara belum dibayar, itu artinya ada yang tidak beres dalam sistem pengelolaannya," sambungnya.

Ashabul menjelaskan, MBG merupakan program besar yang menyangkut kebutuhan dasar anak-anak, yakni makan bergizi.

Menurutnya, jangan sampai niat baik pemerintah ini justru jadi masalah di lapangan hanya karena administrasi yang tidak tertata.

"Saya kira BGN sebagai lembaga pelaksana perlu segera turun tangan. Harus ada evaluasi total soal sistem pembayaran," ucap Ashabul.

Ashabul menyarankan BGN untuk memikirkan ulang mekanisme pembayaran yang lebih simpel, yakni langsung ke mitranya, bukan ke yayasan yang menaungi.

Dia menyebut, kejadian di Kalibata ini berpotensi terjadi di wilayah lain.

"Kami di Komisi IX pasti akan ikut mengawasi. Kalau dibutuhkan, kita panggil pihak-pihak terkait untuk menjelaskan duduk perkaranya. Jangan sampai program yang tujuannya mulia justru jadi beban baru buat pelaksananya. Ini soal kepercayaan publik. Dan kita harus jaga itu baik-baik," paparnya.

Maka dari itu, Ashabul menegaskan, mitra MBG harus dibayar supaya dapur tetap beroperasi.

Dengan begitu, kata dia, anak-anak tetap dapat makan bergizi gratis.

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis (10/4/2025).

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa (15/4/2025), laporan ditujukan ke yayasan dan juga kepada perorangan yang masih terkait dengan yayasan tersebut.

"Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Harly.

Yayasan ini diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan, mulai dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, pihak yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta, dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Namun, menurut Harly, dalih tersebut tidak berdasar.

Sebab, faktanya, tidak ada satu pun biaya yang dikeluarkan yayasan.

Semua dikelola dan dibayar oleh mitra dapur.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly.