Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa lahan persawahan tidak boleh dialihfungsikan alias 'disulap' menjadi area perumahan. Hal ini supaya masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia berbincang dengan salah satu pengembang dalam acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). Saat itu, Direktur PT Bangun Famili Sejahtera, Hari Purnomo, mengungkapkan keluh kesahnya dalam membangun rumah subsidi, salah satunya terkait aturan mengenai lahan persawahan tak boleh digunakan sebagai area perumahan.

Hari menuturkan, pihaknya telah membebaskan lahan yang berada di Bekasi, Jawa Barat untuk dibangun perumahan karena berada di zona kuning, yaitu area yang diperuntukkan permukiman. Namun, sebagian besar lahan itu merupakan area persawahan yang kini tak boleh lagi dialihfungsikan sebagai perumahan.

"Nah, sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi. Satu, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning sudah habis sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan sawah yang zonanya kuning," kata Hari dalam acara tersebut.

Ara pun langsung merespons keluhan Hari. Ia menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh digunakan untuk area perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasmbada pangan. Jadi betul tidak boleh Pak persawahan dibuat perumahan," ungkapnya.

Ara mengaku, hal tersebut merupakan tantangan tersendiri di bidang perumahan. Walau demikian, ia tak mau menyelesaikan masalah perumahan lalu menimbulkan masalah baru di bidang pangan.

"Saya sebagai Menteri Perumahan tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan, tapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif," tuturnya.

Ditemui seusai acara, Ara mengaku akan mempertemukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan para pengembang di Jawa Barat untuk membahas lebih lanjut mengenai masalah lahan sawah menjadi area perumahan.

"Nanti kita akan buat pertemuan, kan itu banyak masalah di Jawa Barat. Nanti saya akan undang Pak Dedi atau saya datang ke Jawa Barat. Bersama dengan teman-teman pengembang tadi untuk cari solusi. Harus ada solusinya," tegasnya.

Dirinya ingin masalah lahan untuk perumahan maupun untuk pertanian bisa mendapatkan win-win solution. "Jadi nggak boleh saling mematikan," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Bakal Luncurkan Layanan Aduan Perumahan

Video: Menteri PKP Bakal Luncurkan Layanan Aduan Perumahan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya kabar pihak yang mengancam sekolah-sekolah penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Dasco mengatakan segala bentuk ancaman tidak bisa ditolerir.

"Yang pertama, niat baik dari Presiden Prabowo itu adalah untuk memberikan makan gratis bagi anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk di Papua. Ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa ditolerir," kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Dasco menyebut ancaman ke sekolah di Papua tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap pemerintahan Indonesia. Dia mewanti-wanti pihak-pihak tertentu jangan coba-coba mengancam.

"Dan itu menurut saya adalah pembangkangan terhadap Republik Indonesia dan jangan coba-coba mengancam," ujarnya.

Lebih lanjut, Dasco menegaskan pemerintah akan menindak tegas siapa pun yang melakukan teror atas dilaksanakannya program MBG di Papua.

"Kita jangan coba-coba diteror dan kita akan bertindak tegas apabila kemudian hal itu dilakukan," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan program MBG di Papua akan melibatkan TNI Angkatan Darat (AD). Hal ini menindaklanjuti situasi yang disebut belum kondusif di sana.

"Ya karena kan situasinya belum bagus, belum kondusif. Jadi kita perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," kata Sjafrie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

Dia merespons adanya kabar jika siswa di Papua menolak makan bergizi gratis. Sjafrie menegakan jika pendistribusian makan bergizi semata untuk memenuhi kebutuhan siswa.

"Yang penting kita berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana," katanya.

Simak Video 'Temuan DPD RI di Papua Terkait Pelaksanaan MBG: Masalah Harga':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjunak menjamin pihaknya hanya bertugas membantu pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Dia mengatakan TNI AD tidak mengelola dapur untuk produksi makan bergizi gratis.

"Seperti misalnya kalau banyak pertanyaan tentang dapur sehat misalnya, makanan bergizi. Kami ini hanya pendamping-pendamping. Secara proyeknya itu harus ke Badan Gizi," ujar Maruli di Mabes TNI AD, Rabu (5/1/2025).

"Jadi sampai sekarang kita sebetulnya tidak mengelola dapur satupun. Jadi kami mendukung saja," tambahnya.

Maruli mengatakan TNI AD kerap membantu Badan Gizi Nasional dalam penyaluran makan bergizi gratis. Dia mengatakan prajurit TNI AD akan membantu penyaluran jika dibutuhkan. Dia juga menyebut kendaraan milik TNI AD siap membantu pengantaran makan bergizi gratis.

"Oh kendaraan kurang nih untuk dropping, ya pakai kendaraan Kodim. Oh personelnya kurang nih untuk nurun-nurunin, ya anggota Babinsa kita ikut turunin. 'Oh memang kami BGN nggak punya dapur, nggak punya ini', ya kita carikan tempat, boleh nggak diberesin. Jadi kami tidak ada tanda tangan langsung di bawah itu dengan BGN," tuturnya.

Dia mengatakan selama ini banyak yang bertanya tentang keterlibatan personel TNI AD saat penyaluran makan bergizi gratis. Dia menegaskan TNI AD hanya membantu memperlancar program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Jadi jangan ditanya ke kami, kalau misalnya kita ditanya tentang Badan Gizi ya dulu dari awal-awal perlu data tentang sekolahan, perlu data tentang jumlah murid, bertambah lagi ibu hamil, bertambah lagi jarak jangkaunya. Kita bisa bantu seperti itu," ucap Maruli.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) di Papua akan melibatkan TNI Angkatan Darat (AD). Hal ini menindaklanjuti situasi yang disebut belum kondusif di sana.

"Ya karena kan situasinya belum bagus, belum kondusif. Jadi kita perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," kata Sjafrie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Sjafrie mengatakan pihaknya akan ikut mensosialisasikan makan bergizi gratis sebagai kebutuhan pokok untuk siswa. Anak-anak hingga ibu hamil diprioritaskan untuk mendapat program usungan Presiden Prabowo Subianto ini.

"Ya nanti lama-lama rakyat akan bicara bahwa makan bergizi itu adalah kebutuhan pokok bagi seorang warga negara terutama anak-anak kita, ibu hamil dan juga stunting," katanya.

Ia merespons adanya kabar jika siswa di Papua menolak makan bergizi gratis. Sjafrie menegakan jika pendistribusian makan bergizi semata untuk memenuhi kebutuhan siswa.

"Yang penting kita berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana," katanya.

Ia menekankan apa yang dilakukan oleh TNI hanya untuk memperjuangkan rasa kemanusiaan. Jajarannya akan mendukung program pemerintah pusat ini.

"Mereka-mereka itu semua adalah anak-anak kita yang perlu makan bergizi. Ini diberikan kepada mereka setiap hari selama mereka bersekolah. Jadi kita tidak memperdulikan isu-isu politik yang lain kecuali kita menjalankan tugas kemanusiaan," imbuhnya.

Simak Video: Temuan DPD RI di Papua Terkait Pelaksanaan MBG: Masalah Harga

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi Revita meminta agar Satuan Tempur TNI Angkatan Darat (AD) dilibatkan dalam program makan bergizi gratis dan optimalisasi ketahanan pangan.

Tandyo beralasan, pelaksanaan ketahanan pangan dan makan bergizi gratis tidak bisa hanya bertumpu pada bantuan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang bertugas di satuan kewilayahan seperti Komando Distrik Militer (Kodim).

"Kalau kita hanya bertumpu pada satu Babinsa, tentunya ini akan menjadi beban yang Dandim (Komandan Kodim) perlu berkreasi," kata Tandyo dalam rapat koordinasi swasembada pangan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

"Ada satuan-satuan tempur yang ada di situ, satuan-satuan batalion, kemudian kompi berdiri sendiri, itu bisa dimanfaatkan untuk bisa mengoptimalkan program-program ini," ujar dia.

Wakasad ttak ingin beban pelaksanaan program tersebut hanya tertuju pada satu pihak, yakni Dandim khususnya Babinsa.

Padahal, ia menegaskan, ada satuan di sekitar Kodim yang juga bisa dilibatkan.

"Jadi jangan terlalu linier yang selama ini menjadi bebannya Dandim, menjadi bebannya Babinsa. Sementara ada satuan di situ yang bisa kita manfaatkan. Manfaatkan!" kata Tandyo.

Ia berharap arahan ini bisa langsung dijalankan oleh para satuan tempur TNI Angkatan Darat.

Tandyo juga menekankan pentingnya inovasi, koordinasi, dan integritas TNI AD demi menyukseskan program pemerintah.

"Inovasi dan koordinasi serta integritas yang kita miliki, kita curahkan untuk bisa mensukseskan program yang kalau ini benar-benar tercapai dalam 3-5 tahun ke depan, kita akan menjadi negara yang besar," kata Tandyo.

"Negara yang disegani untuk di wilayah Asia Tenggara, Asia, dan bahkan dunia. Sekali lagi, selamat untuk kita semuanya yang selama ini sudah bekerja dengan baik," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakil KSAD) Letjen TNI Tandyo Budi Revita meminta agar Satuan Tempur TNI Angkatan Darat (AD) dilibatkan dalam program makan bergizi gratis dan optimalisasi ketahanan pangan.

Tandyo beralasan, pelaksanaan ketahanan pangan dan makan bergizi gratis tidak bisa hanya bertumpu pada bantuan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang bertugas di satuan kewilayahan seperti Komando Distrik Militer (Kodim).

"Kalau kita hanya bertumpu pada satu Babinsa, tentunya ini akan menjadi beban yang Dandim (Komandan Kodim) perlu berkreasi," kata Tandyo dalam rapat koordinasi swasembada pangan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

"Ada satuan-satuan tempur yang ada di situ, satuan-satuan batalion, kemudian kompi berdiri sendiri, itu bisa dimanfaatkan untuk bisa mengoptimalkan program-program ini," ujar dia.

Wakil KSAD tak ingin beban pelaksanaan program tersebut hanya tertuju pada satu pihak, yakni Dandim khususnya Babinsa.

Padahal, ia menegaskan, ada satuan di sekitar Kodim yang juga bisa dilibatkan.

"Jadi jangan terlalu linier yang selama ini menjadi bebannya Dandim, menjadi bebannya Babinsa. Sementara ada satuan di situ yang bisa kita manfaatkan. Manfaatkan!" kata Tandyo.

Ia berharap arahan ini bisa langsung dijalankan oleh para satuan tempur TNI Angkatan Darat.

Tandyo juga menekankan pentingnya inovasi, koordinasi, dan integritas TNI AD demi menyukseskan program pemerintah.

"Inovasi dan koordinasi serta integritas yang kita miliki, kita curahkan untuk bisa mensukseskan program yang kalau ini benar-benar tercapai dalam 3-5 tahun ke depan, kita akan menjadi negara yang besar," kata Tandyo.

"Negara yang disegani untuk di wilayah Asia Tenggara, Asia, dan bahkan dunia. Sekali lagi, selamat untuk kita semuanya yang selama ini sudah bekerja dengan baik," ujar dia.