Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dan Badan Pusat Statistik (BPS) bersinergi guna menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo terkait target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026.

Kerja sama di antara ketiga lembaga akan fokus pada penyediaan rumah layak huni dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagai awalan, dilakukan sinkronisasi data dan program.

"Pak Ara (Maruarar Sirait) juga punya program yang beririsan dengan kami (Kemensos)," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

Selain Gus Ipul dan Menteri PKP Maruarar Sirait, pertemuan ini juga dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Program Kementerian PKP yang dimaksud Gus Ipul beririsan dengan Kemensos adalah Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS). Gus Ipul mengatakan, program penyediaan rumah layak huni memiliki kaitan erat dengan kerja-kerja Kemensos serta DTSEN.

"Kami bersyukur sekali melihat perencanaan yang telah dibuat dan dipertemukan dengan program ini. Hal ini membuat penyasaran kita tentu lebih mudah dibanding data-data sebelumnya," ujarnya.

Ihwal kelengkapan, Gus Ipul menjamin data kemiskinan di DTSEN perangkingannya lebih jelas mulai dari desil 1,2,3 dan seterusnya sehingga layak dijadikan acuan.

Hal ini diamini oleh Kepala BPS Amalia Adininggar. Ia menjelaskan terkait perangkingan desil di DTSEN. Desil 1 mencakup data warga miskin ekstrem dengan pendapatan di bawah Rp 400 ribu. Desil 2 dengan pendapatan di bawah Rp 600 ribu dan desil 3 di bawah Rp 900 ribu.

"Untuk selanjutnya kriteria setiap desil berbeda-beda setiap provinsinya," jelasnya.

Terkait prioritas dari sasaran program pengentasan kemiskinan, Gus Ipul menjelaskan ada di desil 1, desil 2 dan desil 3. Itu juga termasuk sebagian di antaranya keluarga rentan yang perlu didukung dan difasilitasi agar naik kelas, bukan malah turun kelas.

"Fokusnya kepada miskin ekstrem, kemudian yang miskin, di atasnya yang miskin ada yang rentan," ucapnya.

Gus Ipul mengatakan untuk efektivitas program, akurasi data sangat penting. Meskipun DTSEN bersifat dinamis karena ada yang wafat dan berpindah tempat tinggal setiap harinya, namun ada mekanisme pemutakhiran data.

"Maka nanti BPS akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali. Kita harapkan data yang kita miliki ini tetap akurat," ujarnya.

Ia menambahkan DTSEN saat ini sudah pada tahap uji petik. Targetnya tahapan ini akan secepatnya diselesaikan sehingga DTSEN sudah bisa dipakai pada penyaluran bantuan sosial triwulan kedua.

Mendapat penjelasan ini, Menteri PKP Maruar Sirait mengatakan akan berpegang pada DTSEN dalam menjalankan program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya. Dia menjelaskan program ini mengusahakan kualitas rumah masyarakat sehingga memenuhi persyaratan dari sisi kesehatan, sanitasi, air bersih, dan kekuatan bangunan. Program BSPS ini juga menyasar masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan.

Simak juga Video: Menag Pastikan Dana Zakat akan Tepat Sasaran Lewat DTSEN

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pemerintah tengah mendorong pembangunan 3 juta rumah per tahunnya. Target rumah yang akan dibangun ini, lebih besar dari program yang dijalankan Presiden Joko Widodo periode sebelumnya yakni sejuta rumah.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengungkapkan rata-rata rumah yang terbangun oleh pengembang setiap tahunnya antara 500-600 ribu unit. Dengan target baru 3 juta rumah, maka pengembang perlu membangun rumah 5 kali lipat dari capaian saat ini.

Melihat target pembangunan yang besar, Himperra meminta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyiapkan program ini dengan matang, salah satunya mengenai skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Yang susah untuk dikira itu adalah matchingnya, antara demand sama supply. Kita semua berusaha. Maka kalau usulan Himperra pada Pak Menteri, Pak Ara, tolong juga di-backup tentang programnya," kata Ari kepada awak media dalam acara Rakernas Himperra 2024, Kamis (19/12/2024).

Menurutnya tantangan saat ini adalah permintaan FLPP tidak sampai 3 juta rumah, melainkan hanya sekitar 2 kali lipat kuota FLPP saat ini.

"Karena kalau kita mengandalkan pada FLPP, orang yang suka FLPP ini, kayaknya nggak mungkin 5 kali lipat dari sekarang," imbuhnya.

Keterbatasan kuota ini juga dikarenakan tujuan dari FLPP ini adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang gajinya di bawah Rp 8 juta untuk memiliki rumah pertama. Sementara, masih banyak orang yang bergaji Rp 8 juta ke atas juga tidak bisa memiliki rumah.

"Himperra mengusulkan desil 8 ke atas sampai 10 itu, juga dikasih subsidi. Jadi kira-kira sampai harga rumah itu Rp 500 juta," ungkapnya.