JAKARTA, investor.id – Ketua Komite III DPD Filep Wamafma mengecam dugaan adanya kewajiban pembelian wadah untuk program makan bergizi gratis (PMBG) oleh orang tua yang terjadi di sebuah sekolah dan sempat viral di beberapa sosial media. Menurut Filep, program tersebut harus gratis dan tak dipungut biaya apapun bagi penerima manfaat.

“Program ini murni gratis, penerima manfaat tidak dibebankan kewajiban apapun. Selain harus dipersiapkan secara matang program ini juga harus diawasi secara seksama,” ujar Filep kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).

Filep mengatakan, program makan bergizi gratis ini merupakan program yang sangat luar biasa dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program ini menyasar sekitar 19,47 juta orang dan pemerintah telah lokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun pada APBN 2025, dengan rinciannya Rp 63,35 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,43 triliun untuk program dukungan manajemen.

“Kami, masing-masing anggota Komite III DPD RI pada reses masa sidang II ini terjun ke lapangan ke daerah masing-masih untuk lakukan pengawasan atas persiapan dan uji coba agar program ini tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan,” ungkap Filep.

Dia memastikan DPD bakal menggelar agenda untuk melaksanakan Rapat Kerja dengan Badan Gizi Nasional, Kementerian Sosial dan beberapa pemangku kepentingan lain setelah reses di Januari 2025 mendatang. Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh anggota Komite III DPD terhadap program makan bergizi gratis.

“Kami memahami betul, bahwa program makan siang bergizi ini harus benar-benar diawasi pelaksanaannya di daerah. Ada banyak celah dan lubang yang bisa menimbulkan berbagai macam persoalan dan pelanggaran dalam implementasinya di lapangan,” jelas Senator Papua Barat ini.

Lebih lanjut, Filep menyoroti anggaran Rp 10.000 per porsi makan bergizi gratis. Menurut dia, anggaran tersebut termasuk kecil karena program ini bukan sekedar memberi makan gratis tetapi juga harus memperhatikan perihal gramasi gizi dari setiap menu dan cita rasa.

Filep menilai sulit untuk menebak menu yang akan disajikan dengan anggaran Rp 10.000 per porsi. Pasalnya, ada masalah inflasi dan kenaikan harga termasuk pengaruh kenaikan PPN 12% di tahun 2025 mendatang. Menurut dia, harga paket nasi nasi, ayam dan sayur saja saat ini di setiap warung makan minimal sebesar Rp 12.000.

“Selain soal harga, soal siapa yang dapat membuat makanan itu juga perlu dipikirkan secara matang. Untuk wilayah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dll mungkin tidak sulit untuk mencari vendor rumah makan atau warung makan, yang punya kemampuan untuk menyediakan ratusan porsi makanan dalam waktu serentak, tetapi tidak demikian untuk di daerah apalagi wilayah pedalaman seperti Papua Barat misalnya,” pungkas Filep.

Diketahui, program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo ini akan menyasar peserta didik dari PAUD hingga pendidikan menengah, di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan pendidikan pesantren, baik negeri maupun swasta. Lalu, balita dan ketiga ibu hamil dan keempat, ibu menyusui.

Sasaran program itu dilakukan secara bertahap dan fokus di awal adalah pada anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Pada tahun 2025 pelaksanaannya akan ditargetkan mencapai 40%. Tahun 2026 menjadi 80% target sasarannya dan pada tahun 2029 digenapkan target sasarannya menjadi 100%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News