IDXChannel - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi 55 permukiman kumuh di seluruh wilayah Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, revitalisasi dilakukan di berbagai fasilitas umum, seperti sanitasi komunal, sarana mandi, cuci, kakus (MCK), dan saluran irigasi.

"Saya lihat sendiri di sini banyak yang perlu diperbaiki. Maka, secara serius kami ingin melakukan berbagai perbaikan," kata Pramono usai meninjau kawasan permukiman di RW 01, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (15/5/2025).

"Di sini juga akan dibangun Balai RW yang baru. Tanahnya milik warga dan nantinya dapat digunakan sepenuhnya untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan," katanya.

Pramono menambahkan, Jakarta saat ini memiliki citra sebagai kawasan metropolitan megah harus berbenah, terutama di kawasan padat penduduk.

Menurutnya, berbagai persoalan seperti sanitasi yang buruk dan keterbatasan akses air bersih berdampak pada peningkatan risiko penyakit, rendahnya kualitas pendidikan, serta menurunnya produktivitas warga.

"Ini menjadi perhatian kita bersama karena setiap warga negara berhak untuk menempati, menikmati, serta memiliki tempat tinggal yang layak dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat," kata Pramono.

"Dengan menyediakan lingkungan yang tertata dan dilengkapi fasilitas dasar yang memadai, ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam hal kesehatan, ekonomi, dan masa depan warga Jakarta," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), kerap menjadi langganan banjir saat hujan deras. Warga berharap dua kali dekat perumahan tersebut dikeruk agar tidak terus-menerus kebanjiran.

Ketua RT 002 RW 005 Kompleks Sinabung, Widianingtias (43), mengatakan kali di dekat perumahan itu terakhir dikeruk saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat gubernur. Perumahan tersebut juga dihuni musisi Katon Bagaskara.

"Jadi sebenarnya kita ingin kali itu dikeruk. Itu saja, karena terakhir dikeruk itu waktu zamannya Gubernur Ahok. Itu benar-benar dikeruk," kata Widianingtias saat ditemui detikcom, Jumat (9/5/2025).

Dia menjelaskan, perumahan tersebut berada di antara Kali Grogol dan Kali Jelawe. Dia mengatakan debit air akan menggenangi perumahan tersebut setelah hujan deras.

Widia mengatakan sejak masa kepemimpinan Gubernur Ahok berakhir, Kali Grogol di belakang rumahnya belum pernah dikeruk lagi. Banjir besar terakhir melanda kompleks rumahnya pada tahun 2020.

"Tidak banjir sejak zaman Ahok, lalu banjir bandang terjadi lagi pada tahun 2020," ujarnya.

Dia mengatakan perumahan akan tergenang banjir beberapa jam setelah hujan deras. Air baru akan surut setelah tinggi muka air (TMA) di Kali Grogol dan Kali Jelawe menurun.

"Setiap hujan ya banjir. Kalau rumah saya, setiap hujan pasti banjir karena posisinya persis di samping kali. Setiap hujan pasti kena banjir," lanjut Widia.

"(Genangan banjir) Nggak sampai enam jam, paling satu jam atau dua jam sudah surut," tambahnya.

Harapan Katon Bagaskara

Penyanyi Katon Bagaskara juga menjadi salah satu korban banjir tersebut. Katon sempat membagikan video kondisi banjir di rumahnya melalui unggahan Instagram pada Rabu (7/5).

Katon memperlihatkan bagian dalam rumahnya yang mulai dimasuki air. Lantai kamarnya tergenang air karena rembesan dari bagian bawah lantai. Jalanan depan dan halaman rumah Katon juga terendam banjir.

Katon meminta bantuan dan solusi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno. Katon memberikan masukkan agar Pemda DKI Jakarta menyiapkan pompa air seperti yang disediakan di Pluit.

"Mestinya Pemda DKI bisa siapin pompa-pompa air yang besar untuk sedot air di Kompleks Sinabung dan dibuang ke Kali Terusan Jelawe yang merupakan Kali lanjutan sesudah Kali Grogol," kata Katon, dilansir detikHot, Kamis (8/5).

Katon mengatakan kondisi cuaca yang sedang tak menentu dan hujan besar yang bisa datang kapan saja membuatnya waswas. Ia khawatir banjir akan kembali terjadi.

"Kalau hujan deras banget dan lama, pasti deg-degan karena takut air merembes lagi dari bawah lantai. Belum lagi air bisa masuk melampaui tanggul pintu kalau hujan nggak berhenti," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), kerap menjadi langganan banjir saat hujan deras. Warga membeli pompa secara mandiri untuk mengurangi debit banjir di kompleks mereka.

"Kebetulan kita punya pompa. Kita pompa, buang. Pompanya ada di ujung sana, jadi airnya dibuang ke Kali Grogol," tutur Ketua RT 002 RW 005 Kompleks Sinabung, Widianingtias (43), saat ditemui, Jumat (9/5/2025).

Pompa tersebut akan dinyalakan untuk menguras banjir yang menggenangi Kompleks Sinabung. Pompa akan difungsikan ketika air banjir mulai naik dan tinggi muka air (TMA) Kali Grogol sudah mulai surut.

"Biasanya kan langsung disedot, dibuang gitu. Tapi kan tetap, maksudnya air masih mengalir masuk ke kompleks, tapi ada pembuangannya juga. Kali juga kan meluap ya, jadi debit air banjirnya nggak terlalu banyak," jelas Widia.

Widia mengatakan perumahan yang juga ditinggali musisi Katon Bagaskara itu hampir selalu kebanjiran setiap kali hujan deras. Dia mengatakan banjir surut dalam waktu sekitar dua jam.

"Setiap hujan ya banjir. Kalau rumah saya, setiap hujan pasti banjir karena posisinya persis di samping kali. Setiap hujan pasti kena banjir," lanjutnya.

"(Genangan) Nggak sampai enam jam, paling satu jam atau dua jam sudah surut," tambah Widia.

Katon Harap Solusi Pemprov

Penyanyi Katon Bagaskara menjadi salah satu korban banjir di perumahan di Kebayoran Baru. Katon sempat membagikan video kondisi banjir di rumahnya melalui unggahan Instagram pada Rabu (7/5).

Katon memperlihatkan bagian dalam rumahnya yang dimasuki air. Lantai kamarnya tergenang banjir karena rembesan dari bagian bawah lantai. Jalanan depan dan halaman rumah Katon juga terendam banjir.

Katon meminta bantuan dan solusi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno. Katon memberikan masukkan agar Pemda DKI Jakarta menyiapkan pompa air seperti yang disediakan di Pluit.

"Mestinya Pemda DKI bisa siapin pompa-pompa air yang besar untuk sedot air di Kompleks Sinabung dan dibuang ke Kali Terusan Jelawe yang merupakan Kali lanjutan sesudah Kali Grogol," kata Katon, dilansir detikHot, Kamis (8/5).

Katon mengatakan kondisi cuaca yang sedang tak menentu dan hujan besar yang bisa datang kapan saja membuatnya waswas. Ia khawatir banjir akan kembali terjadi.

"Kalau hujan deras banget dan lama, pasti deg-degan karena takut air merembes lagi dari bawah lantai. Belum lagi air bisa masuk melampaui tanggul pintu kalau hujan nggak berhenti," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan deras yang melanda Jakarta pada Rabu (7/5/2025) sore mengakibatkan jebolnya tanggul di sekitar Kali Sodetan, Kelurahan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Peristiwa ini menyebabkan air meluap dan merendam permukiman warga dengan ketinggian mencapai 60 cm.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan membenarkan adanya kejadian tersebut saat dikonfirmasi oleh Kompas.com.

"Benar, terjadi jebolnya tanggul akibat hujan dengan intensitas lebat sehingga mengakibatkan genangan di wilayah Kalibata," ujar Yohan, Rabu.

Banjir dilaporkan mulai terjadi sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Kalibata Timur Raya, RT 007 RW 008, Kelurahan Kalibata.

Meskipun ketinggian air tercatat mencapai 60 cm, hingga pukul 20.00 WIB, kondisi air sudah mulai surut.

BPBD Jakarta menyebutkan bahwa wilayah yang terdampak langsung berada di RT 008 RW 008.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan mengenai warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut.

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD DKI Jakarta telah diterjunkan ke lokasi sejak sore hari untuk memantau kondisi dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta unsur RW dan RT setempat.

Selain BPBD, personel dari Satpol PP dan PPSU Kelurahan Kalibata juga dikerahkan untuk menangani situasi.

“Kami terus melakukan pemantauan dan koordinasi agar kondisi bisa segera terkendali,” kata Yohan.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi genangan susulan dan diminta segera menghubungi layanan darurat Jakarta Siaga 112 jika membutuhkan bantuan.

Hingga berita ini diterbitkan, air sudah mulai surut dan tanggul yang jebol masih dalam tahap penanganan oleh BPBD.

Banjir rob atau pasang laut merendam permukiman warga di Kompleks Muara Karang, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara sejak semalam hingga pagi ini.

"Air pasang laut mulai naik mulai pukul 20.00 WIB dan terus meningkat. Sepertinya pagi baru surut," kata warga Penjaringan Wibisono di Jakarta, Selasa (29/4), dikutip dari Antara.

Wibisono mengaku rumahnya sudah lima kali terendam banjir rob, bahkan pada Desember 2024 terendam mencapai 120 cm.

Banjir rob ini menggenangi akses jalan yang berada di depan Bywalk Mall dan juga merendam rumah warga di RT 21/RW 02 Perumahan Muara Karang dengan ketinggian sekitar 60 cm.

"Air merendam perabotan seperti kursi dan meja yang ada di dalam rumah," ujar Wibisono.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan mengatakan banjir rob yang merendam 1 RT di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan masih terjadi pagi ini.

"Ada satu RT dan satu ruas jalan yang masih terendam banjir rob pagi ini," kata Yohan.

Yohan mengatakan banjir rob yang merendam pemukiman warga ini cukup tinggi mencapai 25 cm.

Sementara itu satu ruas jalan yang masih terendam banjir rob ada di Jalan Pluit Karang Ayu Barat atau di depan Green Bay.

"Untuk ketinggian air di sini mencapai 15 cm," kata dia.

Sementara Jalan RE Martadinata di depan Jakarta International Stadium (JIS), Papanggo, Tanjung Priok yang sempat terendam pada pagi ini sudah surut.

BPBD DKI Jakarta bersama Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat mengerahkan personel untuk menyurutkan banjir rob yang merendam pemukiman warga dan akses jalan di Penjaringan.

"Bersama instansi terkait, kami menargetkan banjir ini surut dalam waktu cepat," ujar Yohan.

Sebelumnya BPBD DKI Jakarta meminta warga yang bermukim di wilayah pesisir agar mewaspadai banjir rob pada 27 April sampai 4 Mei 2025.

Kepala Pelaksana BPBD DKI  Isnawa Adji mengatakan berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok tentang peringatan dini banjir pesisir (rob), pasang air laut terjadi karena adanya super new moon (fase bulan bulan baru atau perigee).

"Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta," kata Isnawa, Senin (28/4).

Provinsi Jawa Tengah menerima bantuan renovasi sebanyak 500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pemprov Jateng akan memprioritaskan bantuan RTLH ini bagi warga yang masuk kategori miskin ekstrem.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan bantuan ini selaras dengan program Pemprov Jateng yang terus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Program yang akan digenjot adalah setiap kepala keluarga (KK) di Jateng memiliki satu rumah layak huni.

"Sangat terbantu sekali dengan program dari kementerian (PKP). Jika dihitung kekuatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita, maka ini sangat membantu masyarakat miskin ekstrem," kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Kamis (17/4/2025).

Terkait warga mana yang akan mendapatkan bantuan renovasi rumah dari kementerian itu, Luthfi menyampaikan sudah siap untuk disurvei. Sebab, rencananya Menteri PKP Maruarar Sirait akan melakukan survei dua pekan mendatang di Banyumas.

Sebagai informasi, perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) menjadi prioritas Gubernur Ahmad Luthfi. Sebab, jumlah RTLH sampai dengan Desember 2024 tercatat sebanyak 1.022.113 unit. Untuk menanggulangi masalah ini diperlukan penanganan secara kolaboratif dan komprehensif dari berbagai sumber pendanaan, seperti APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Corporate Social Responsibilty (CSR), Baznas, serta swadaya masyarakat.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menginginkan semua penerima bantuan renovasi rumah dilakukan pemeriksaan by name dan by address, sehingga tidak terjadi salah sasaran.

Ia menjelaskan bantuan renovasi rumah warga miskin yang dialokasikan untuk Jateng, Jabar, Banten, dan DKI Jakarta ini berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi. Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi di empat provinsi tersebut.

Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma atau Aguan mengatakan, penerima bantuan renovasi ini diharapkan merupakan rumah sendiri atau milik pribadi. Sehingga tidak ada sengketa kedepannya saat rumah sudah selesai direnovasi dan menjadi bagus.

"Sebaiknya rumah sendiri dan ditinggali sendiri. Supaya tidak ada sengketa kedepannya dengan keluarga. Rumahnya tidak di jalur hijau, dan lokasi rumah itu memang peruntukanya untuk permukiman," kata Aguan.

Pemerintah mencatat 39 situ di kawasan Bekasi, Bogor, dan Banten yang terancam punah. Bahkan, Beberapa di antaranya sudah berubah fungsi, termasuk menjadi kawasan perumahan.

Kondisi ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Menghilangnya situ-situ tersebut disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir bandang di kawasan Jabodetabek beberapa waktu lalu.

"Sebagian perumahan, sebagian jadi apa yang lain, karena sedimentasi juga jadi tidak semuanya perumahan," kata Dody di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/3/2025).

Dody menjelaskan pada mulanya kondisi lenyapnya situ-situ ini ditemukan dari hasil komparasi data Google Maps. Pihaknya pun melakukan perbandingan kondisi dari Google Maps beberapa tahun lalu dengan yang tersisa saat ini.

Kondisi menghilangnya situ di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih dalam pembahasan bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya baru saja mengantongi data baru, di mana ditemukan 7 situ lainnya yang terancam 'punah' alias menghilang.

Keberadaan ketujuh situ ini berdasarkan informasi yang dihimpun dalam rapat bersama Gubernur Banten Andra Soni dan Dody siang ini. Dengan demikian, jumlahnya bertambah dari 32 situ menjadi 39 situ yang terancam hilang.

"Teridentifikasi di kawasan Tangerang Raya tadi dan di kawasan Banten ada setidaknya berdasarkan pemantauan sementara 39 situ yang sudah hampir 'punah'," kata Nusron.

Penemuan 7 situ hampir 'punah' di kawasan Banten ini didapatkan dari hasil pendataan ulang sempadan sungai, batang sungai, dan situ di Tangerang Raya dan Banten. Terhadap penggunaan ruang di kawasan tersebut, sudah terbit sertifikat hak milik (SHM) maupun sertifikat hak guna bangunan (SHGB).

Nusron menjelaskan, ketujuh situ ini beralih fungsi karena berbagai alasan, mulai dari reklamasi hingga diokupasi oleh masyarakat lokal di sana. Selain itu, ada temuan sejumlah situ yang luasannya berkurang.

"Ini yang secara tidak langsung juga menjadi pemicu dan dampak terjadinya banjir di kawasan Banten, terutama di kawasan Tanglang Raya, yang itu tidak terpisahkan dengan kawasan strategis nasional Jabodetabek," ujarnya.

Atas kondisi ini, akan dilakukan beberapa langkah antisipasi. Pertama, melakukan sertifikasi lahan sempadan sungai, batang sungai, serta sempadan situ yang masih aman atau kosong belum ada kepemilikan.

Sedangkan terhadap area yang sudah didirikan bangunan di atas sempadan sungai maupun situ, Nusron mengatakan, pihaknya akan mencoba melakukan pendekatan kemanusiaan untuk mencari jalan keluarnya.

Pemerintah masih melakukan pendalaman terhadap kasus 32 situ di kawasan Bekasi dan Bogor, Jawa Barat, yang menghilang. Sebagian di antaranya kini sudah berubah menjadi perumahan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, saat ini kondisi 32 situ tersebut cukup beragam. Beberapa di antaranya ada yang berubah menjadi perumahan.

"Sebagian perumahan, sebagian jadi apa yang lain. Karena sedimentasi juga jadi tidak semuanya perumahan," kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dody menjelaskan, pada mulanya kondisi 32 situ yang lenyap ini ditemukan dari hasil komparasi data Google Maps. Pihaknya membandingkan kondisi dari Google Maps beberapa tahun lalu dengan yang eksisting.

Hingga saat ini, kondisi menghilangnya situ di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih dalam pembahasan bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

"Itu kan sesuatu yang lagi kita bahas terus-terusan sama Menteri ATR, sama gubernur, kemarin kan sama Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung), Gubernur Jawa Barat (Dedk Mulyadi), sekarang sama Gubernur Banten Andra Soni banten hari ini," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid juga sempat menyinggung tentang hilangnya 32 situ tersebut. Data itu dibahas bersama saat Rapat Koordinasi (Rakor) tanah dan pengendalian banjir beberapa waktu lalu.

"Kemarin sudah ada 32 situ di kawasan Jawa Barat, Wetan Jakarta ini, Timur Jakarta Yang hilang," kata Nusron, dalam media gathering di Kantor ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

Nusron mengaku belum mengetahui secara detail penyebab dari hilangnya situ-situ tersebut karena belum melakukan pengecekan satu per satu. Dalam waktu dekat, ia akan kembali melangsungkan rapat bersama Gubernur Banten dalam rangka pengecekan.

"Hari Jumat nanti saya rapat dengan Gubernur Banten (Andra Soni), saya mau hitung lagi yang Banten ada berapa, baru kita lihat detailnya satu per satu," ujar dia.

"Ya kan lokasinya, karena situnya udah nggak ada, kita nggak tahu dulunya di mana. Saya kan baru juga di sini. Nanti akan saya tanya ini dulu di mana sih letak situnya, sekarang jadi apa. Nanti akan saya pelajari satu per satu," sambungnya.

Ia juga belum dapat memastikan bagaimana alih fungsi lahan di kawasan tersebut sehingga situ-situ tersebut bisa menghilang. Sebab dalam rapat kemarin, pihaknya berfokus pada persoalan sungai dan sempadan sungai di kawasan Kali Bekasi.

JAKARTA, investor.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menemui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, pada Rabu (12/3/2025) besok. Pertemuan ini akan membahas program Sarapan Bergizi Gratis yang dirancang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Besok kami akan bertemu dengan Badan Gizi Nasional, tapi kami sebelumnya sudah berkomunikasi," ungkap Pramono, saat ditemui di Gedung Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Sebelumnya, program Sarapan Bergizi Gratis ini sempat terhambat larangan dari pemerintah pusat. Pasalnya, program pemenuhan gizi bagi masyarakat harus sepenuhnya dilaksanakan pemerintah pusat lewat program Makan Bergizi Gratis.

"Nanti apapun yang menjadi putusan Badan Gizi Nasional, tentunya kami akan menindaklanjuti. Jadi secara prinsip, pemerintah Jakarta siap apakah nanti diizinkan untuk melakukan sarapan pagi gratis atau dengan cara lain, tentunya besok akan kita diskusikan dengan Badan Gizi Nasional," jelas Pramono.

Apabila pemerintah pusat memberi lampu hijau, Pramono siap memastikan program tersebut bisa dijalankan tanpa melanggar kebijakan BGN. Nantinya, program ini akan difokuskan bagi anak-anak sekolah yang tidak mampu. 

"Di awal, kalau memang diizinkan, tentunya seperti yang kita rencanakan di daerah-daerah yang membutuhkan, terutama di kelompok-kelompok masyarakat atau sekolah-sekolah yang tidak mampu. Tapi kami akan mempersiapkan. Jadi nanti akan kami finalkan setelah ada arahan dari Badan Gizi Nasional," terangnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku siap bekerja sama dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk keberlangsungan program sarapan gratis yang diusung Gubernur Jakarta dan wakilnya, Pramono Anung juga Rano Karno. Menurut Kepala BGN Prof Dadan Hindayana, pelaksanaan sarapan gratis bisa lebih maksimal diberikan pada siswa siswi sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).

Dadan menekankan tidak mempersoalkan pelaksanaan sarapan gratis, yang beriringan dengan program pemerintah pusat makan bergizi gratis (MBG). Sebelumnya, sempat ada kekhawatiran, dua program tersebut memicu kebingungan di masyarakat.

"Tidak masalah. Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat," beber Prof Dadan kepada detikcom, Selasa (11/2/2025).

"BGN fokus melaksanakan MBG, dan siap bersinergi dengan pemerintah provinsi," tutur dia.

Kerja sama dengan Pemprov DKI juga disebutnya selama ini sudah berjalan untuk program MBG Presiden Prabowo Subianto. Termasuk dalam upaya memastikan keamanan pasokan makanan juga pendampingan pemberian MBG di sekolah-sekolah.

Sebelumnya diberitakan, Pramono mengganti program sarapan gratis menjadi renovasi kantin seluruh sekolah di Jakarta, menyusul nihilnya restu dari pemerintah pusat.

"Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," terang Pramono saat menghadiri buka bersama pembubaran tim pemenangan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan MBG menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

"Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tentunya, sebagai pemerintah Jakarta, kami sami'na waato'na, ikut itu," ungkapnya.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, diminta tidak hanya merevitalisasi kantin sekolah, tetapi juga membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) dengan standar hotel.

Usulan ini didorong oleh Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta yang menilai bahwa membangun dapur MBG lebih efektif karena dapat mengontrol kualitas gizi makanan yang disajikan di sekolah.

"Kami usulkan itu, karena ini lebih baik daripada hanya memperbaiki kantin yang belum mampu mengontrol kualitas gizi makanan yang dijual,” ujar Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jakarta Yudha Permana dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Menurut Yudha, konsep dapur di sekolah ini telah diterapkan di berbagai negara maju seperti Jepang.

Dengan program tersebut, para pedagang kantin yang selama ini berjualan di sekolah dapat diberdayakan. sebagai tenaga kerja di dapur MBG.

Adapun program perbaikian kantin sekolah ini dinilai dapat menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemprov Jakarta dapat membangun infrastruktur dapur, sementara pemerintah pusat melalui BGN menyediakan tenaga koki hingga bahan makanan.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini berkelanjutan sehingga ekosistemnya jadi programnya sukses,” kata Yudha.

Sebelumnya diberitakan, rencana Pramono dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk menghadirkan program Sarapan Gratis bagi siswa sekolah terhalang restu pemerintah pusat.

Program yang digagas Pramono-Rano pada awal masa kampanye mereka pada Oktober 2024 itu kini resmi diganti dengan proyek renovasi kantin sekolah.

Pembatalan progam tersebut disampaikan langsung oleh Pramono dalam acara pembubaran tim sukses mereka di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

“Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono.

Pramono menuturkan, program Sarapan Gratis untuk siswa di sekolah diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.

Pemerintah pusat meminta agar gagasan itu diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.

Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.

“Jadi, pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.

Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat. Untuk itu, ia bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta memberi usul kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung agar dapat membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) berstandar bintang 5 dibanding renovasi kantin sekolah. Sebab keberadaan dapur MBG diyakini bisa menghasilkan makanan berkualitas untuk pemenuhan gizi anak-anak.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Yudha Permana dalam menyikapi rencana Pramono yang akan mengalihkan program sarapan bergizi gratis jadi merenovasi kantin sekolah.

"Kami Fraksi Gerindra mengusulkan untuk membangun dapur MBG berkualitas standar katering atau hotel bintang lima di kantin sekolah, daripada revitalisasi kantin sekolah yang belum bisa mengontrol kualitas makanan dan minuman yang dijual," kata Yudha dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Ia mengatakan pembangunan dapur MBG bisa jauh lebih efisien jika dibangun di dekat sekolah. Dia meyakini, di setiap sekolah ada kantin yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan dana ntuk MBG sebesar Rp 2,5-3 triliun, yang ditaruh di BTT (belanja tidak terduga). Maka dari itu, pihaknya berencana akan menyuarakan hal tersebut saat pembahasan APBD-P tahun 2025 mandatang.

"Kami mau coba usulkan pada rapat Komisi E nanti, supaya dana tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur berupa dapur MBG, dan lokasinya di sekolah," ungkapnya.

Yudha meyakini, membangun dapur MBG tidak akan menyalahi aturan karena kantin masih menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Apalagi pembangunan dapur bisa menjadi ekosistem yang baik dalam menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa sustainable (berkelanjutan) sehingga ekosistemnya jadi," ucapnya.

Di sisi lain, nantinya para pedagang kantin bisa diberdayakan di dapur MBG. Konsep dapur ini, kata Yudha juga telah diadopsi lebih dulu di negara maju seperti Jepang.

Menurut dia, langkah ini bisa sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah soal pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas infrastruktur berupa dapur, sedangkan pemerintah pusat melalui BGN menyiapkan koki, dan kebutuhan pokok untuk MBG.

"Jadi ada kolaborasi, dari APBD mempersiapkan infrastruktur dapurnya sedangkan dari pemerintah pusat menyiapkan SDM, alat makan hingga bahan makanannya," imbuhnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengganti program sarapan gratis menjadi renovasi kantin. Pramono mengatakan renovasi ini akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.

"Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," terang Pramono saat menghadiri buka bersama pembubaran tim pemenangan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pram menyebut program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan memiliki tanggung jawab sama terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.

Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini