Puluhan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mataram berdemonstrasi di depan gedung DPRD NTB, Rabu (12/3/2025). Mereka mendesak pengesahan UU Perampasan Aset hingga menolak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami tolak pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Ini berdampak pada banyaknya dana infrastruktur harus disetop akibat efisiensi anggaran karena program MBG ini," kata Koordinator Umum Aksi IMM Mataram, Ahamid.

Ahamid mengatakan banyak kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tumpang tindih. Salah satunya soal kewenangan TNI. "Tampak dalam hal ini (Prabowo) ingin memberikan peran ganda terhadap TNI," kata Ahamid.

Koordinator Lapangan Yogi Setiawan mengatakan pada program MBG, Prabowo dengan kebijakannya melakukan efisiensi APBN dengan dalih mengurangi anggaran tidak terlalu penting yang difokuskan pada keberlangsungan masyarakat.

"Tapi kami sadari bahwa semua itu hanyalah untuk mempermulus janji politiknya di awal Pemilu," tegasnya.

Ia menyoroti pemerintah yang menempatkan perwira TNI aktif dalam lembaga-lembaga sipil negara, bahkan menjabat di badan usaha milik negara (BUMN). Hal itu dinilai melanggar konstitusi negara sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan UU tersebut, Yogi menyebut tugas utama TNI melakukan operasi militer perang dan operasi militer. Terlepas daripada itu, TNI memiliki 14 peran, termasuk mengamankan presiden.

"Seyogyanya TNI hanya difokuskan pada titik, keamanan objek vital dalam negara, bukan untuk ikut serta menjadi bagian yang memonitoring kebutuhan pokok masyarakat. Itu jelas menyalahi aturan," ujarnya.

Yogi mendesak pemerintah segera berbenah jika ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Kalau begini kondisinya bagaikan mimpi yang tidak pernah terwujudkan. Bukan jadi Indonesia Emas tapi Indonesia Cemas," tandasnya.

Berikut enam tuntutan IMM Mataram:

1. Mendesak DPRD mengesahkan RUU Perampasan Aset
2. Menolak revisi UU TNI Polri
3. Evaluasi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di NTB
4. Menolak kebijakan efisiensi anggaran di sektor Pendidikan dan Kesehatan
5. Mengecam tindakan represif oknum terhadap masa aksi lader IMM
6. Batalkan kebijakan 'Multifungsi' TNI Polri.

Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada mahasiswa telah menunjukkan semangat juang membela kepentingan masyarakat. Semua tuntutan mahasiswa bisa disampaikan dengan analisa mendalam untuk disampaikan ke DPR RI.

"Terkait ada tindakan represif oknum TNI di Bima, saya kira TNI Polri ada mekanisme yang harus dilalui jika memang terbukti melakukan tindakan demikian yang disampaikan para mahasiswa," ujar politikus Gerindra ini saat menemui para mahasiswa. Ia meminta mahasiswa melengkapi narasi terhadap enam tuntutan tersebut agar bisa disampaikan ke pusat.

Terkait RUU perampasan aset, Wirajaya meminta mahasiswa membuat analisa dalam narasi yang lengkap apa saja poin yang mengharuskan RUU itu segera disahkan. Mahasiswa juga diminta ikut bagian dalam mengawasi program MBG. Dia juga memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan di NTB tidak akan dipangkas untuk program MBG.

"Kami sepakat pendidikan dan kesehatan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Semua tuntutan mahasiswa kami bawa kajian ini ke tingkat pusat," tandasnya.

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Ari meminta pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis tersebar merata di seluruh wilayah NTB.

Sitti Ari dalam penyataan di Mataram, Minggu, menuturkan pemerataan dapur ke berbagai daerah bisa mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi lokal.

"Kami mendorong kualitas dapur MBG ke depan diutamakan dan merata," ujarnya.

Ari mengapresiasi pemberian Makan Bergizi Gratis kepada para siswa sekolah di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Porsi dan kualitas makanan sudah terbilang baik.

Dia berhadap makanan berkualitas bisa didapatkan oleh seluruh siswa sekolah di NTB, sehingga bisa meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak yang masih dalam tahap tumbuh kembang.

Dalam rapat koordinasi Forkopimda NTB pada 12 Februari 2025 lalu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebut sudah ada 37 dapur umum penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis dan 17 dapur sudah menyatakan kesiapan.

Namun, menurut dia, puluhan dapur umum Program Makan Bergizi Gratis tersebut masih berpusat di Pulau Lombok. Sedangkan Pulau Sumbawa hanya berpusat di Bima dan Sumbawa.

Bila mengacu jumlah kecamatan di NTB yang mencapai 117 kecamatan, maka jumlah dapur umum idealnya adalah sebanyak 117 dapur agar penyaluran makanan ke sekolah-sekolah bisa optimal.

"Sinergi dan kolaborasi menjadi langkah yang kini dilakukan oleh berbagai pihak agar Program Makan Bergizi gratis berjalan baik di Nusa Tenggara Barat," katanya.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025