Tarakan - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan terus menghadapi hambatan. DPRD Kota Tarakan menyoroti lemahnya komunikasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.

KetuaDPRD KotaTarakan, MuhammadYunus, secara tegas mengkritik sikapSPPG yang dinilai sulit diajak berkoordinasi. Selain itu, masalah teknis seperti akses jalan dan instalasi gas di dapur umum Jalan Aki Balak turut memperumit situasi.

"Tak hanya pemerintah, jurnalis juga mengeluh kalau SPPG Kota Tarakan sangat sulit memberikan tanggapan atau berkomunikasi," ungkapnya kepada detikcom, Rabu (2/4/2025).

Menurut Yunus, minimnya komunikasi ini membuat Pemkot Tarakan kesulitan memahami perkembangan dan kendala yang dihadapi SPPG di lapangan. Yunus menambahkan bahwa DPRD berencana memanggil SPPG melalui mitra kerjanya untuk membahas persoalan ini secara langsung.

"Seharusnya SPPG melaporkan perkembangan ke Pemkot agar pemerintah tahu apa yang terjadi. Kami juga berharap jurnalis bisa membantu mengungkap penyebab SPPG sulit berkomunikasi," tegasnya.

Kendala komunikasi ini diduga diperparah oleh adanya ego sektoral, di mana SPPG merasa sebagai bagian dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang berdiri sendiri, terpisah dari struktur pemerintahan daerah.

"BGN ini badan tersendiri. Kami harap, jika mereka ditempatkan di daerah, pemerintah lokal juga bisa memberikan sumbangsih," ujar Yunus.

Ia menegaskan bahwa tanpa sinergi dengan Pemkot, program MBG tidak akan berjalan maksimal.

Hingga kini, belum ada komunikasi formal antara DPRD atau Pemkot dengan SPPG terkait kendala teknis seperti akses jalan dan instalasi gas."Wali Kota Tarakan pernah bilang, kalau ada masalah, silakan laporkan. Tapi kalau tidak ada komunikasi, pemerintah tentu tidak tahu," kritik Yunus.

Akibat hambatan ini, program MBG di Tarakan baru terlaksana di Kecamatan Tarakan Utara. Sementara itu, Kecamatan Tarakan Timur, Tengah, dan Barat masih belum tersentuh karena dapur umum belum beroperasi secara optimal.

"Kendalanya, dapur umum belum tersedia maksimal. Organ yang berkepentingan juga belum berkomunikasi baik dengan pemerintah," jelas Yunus.

DPRD dan Pemkot Tarakan kompak menyuarakan pentingnya peran aktif BGN dalam membuka jalur komunikasi."Pemerintah lokal tahu kondisi wilayahnya sendiri. Tanpa komunikasi, program ini tidak akan maksimal," tambahnya.

Sementara itu, Ketua SPPG Kota Tarakan, Rudy Christian Nadapdap, hingga berita ini diturunkan, enggan memberikan tanggapan kepada detikcom.

(mud/mud)