IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membagi alokasi kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) 2025 untuk masing-masing profesi pekerjaan. Asisten Rumah Tangga (ART) hingga Driver Ojek Online (Ojol) masing-masing dapat jatah 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan setiap warga negara punya hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas rumah subsidi dari pemerintah. Hal ini yang mendasari pembagian segmentasi rumah subsidi di kalangan profesi.

"Kita bagikan itu (kuota FLPP), ada berapa untuk nelayan, ART, hingga driver ojol," kata Maruarar dalam acara Halalbihalal Apersi di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Secara keseluruhan, kuota FLPP tahun 2025 sebanyak 220.000 unit dan dibagi untuk beberapa profesi sebanyak 164.260 unit. Sedangkan sisanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang mau mengurus sendiri untuk mendapatkan rumah subsidi.

Beberapa profesi yang mendapatkan kuota FLPP tahun 2025 terdiri dari guru 20 ribu unit, tenaga migran 20 ribu unit, perawat 15 ribu unit, bidan 10 ribu unit, tenaga kesehatan masyarakat 5 ribu unit, Polro 14.500 unit, dan TNI AD 5.760 unit.

Selanjutnya, rumah subsidi untuk wartawan sebanyak 1.000 unit, buruh 20 ribu unit, pegawai Kemendagri 2.000 unit, pegawai Kemenkeu 2.000 unit, pegawai BPS 1.000 unit, Kemenkraf 3.000 unit, pegawai BKKBN 2.000 unit.

Kemudian, petani sebanyak 20.000 unit, nelayan 20.000 unit, driver gojek 1.000 unit, driver grab 1.000 unit, hingga Asisten Rumah Tangga (ART) mendapatkan kuota sebanyak 1.000 unit.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP meminta para pengembang APERSI untuk menjadi pengembang yang bertanggung jawab dan tetap memberikan hasil pembangunan yang terbaik untuk rakyat di bidang perumahan.

Dia mengaku telah menerima masukan dari APERSI yang menyatakan bahwa masih banyak proses pengurusan BPHTB dan PBG di daerah yang belum berjalan dengan baik di daerah. Untuk itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar masukan tersebut bisa segera diselesaikan dengan baik di lapangan.

"Saya sebagai Menteri PKP tetap mendoakan yang terbaik bagi pengembang APERSI usahanya tambah maju dan sukses. Mari kita bangun rumah rakyat tanpa basa-basi, silakan sampaikan masalah yang ada ke saya. Kalau ada masalah, come to papa, supaya bisa kita cari solusi bersama," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Presiden Prabowo Subianto akan memberikan jatah 2.000 rumah subsidi untuk pengendara atau driver ojek online (ojol) dan taksi online yang tergabung di Gojek.

Kebijakan itu telah diputuskan dalam pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Patrick Walujo.

"Kita mulai kebaikan untuk 1.000 (pengendara ojol) roda dua, 1.000 (pengendara taksi online) roda empat," kata Maruarar pada jumpa pers di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (8/4).

Maruarar menjelaskan driver ojol dan taksi online menjadi prioritas penerima rumah subsidi sesuai arahan Prabowo. Dia berkata Prabowo ingin masyarakat yang bekerja di sektor informal juga bisa membeli rumah subsidi.

Dia mengatakan memang ada tantangan di balik kebijakan ini. Salah satunya meyakinkan perbankan untuk memberikan pinjaman kepada pekerja yang tak punya penghasilan tetap.

Pada kesempatan itu, Patrick juga sudah berkomunikasi dengan Direktur Consumer & Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara Tbk. Hirwandi Gafar. Patrick mengatakan beberapa mekanisme yang memungkinkan driver ojol dan taksi online mencicil rumah.

"Selanjutnya itu akan dipotong setiap hari langsung masuk ke tabungan mitra yang ada di Gopay," ujar Patrick.

Dia menjelaskan ada beberapa syarat bagi driver ojol dan taksi online bisa ikut program perumahan ini. Pertama, Gojek akan menyaring penerima manfaat dari produktivitas mereka mengantar jemput penumpang.

Selain itu, Gojek akan melihat penghasilan rata-rata driver tersebut. Jika layak, driver itu akan direkomendasikan mengikuti KPR rumah subsidi.

"Karena semua transaksi itu terekam secara digital, kita bisa melihat siapa yang mempunyai kemampuan finansial untuk bisa ikut program KPR," ucapnya.

Maruarar juga menggelar rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid hari ini. Mereka membahas rencana jatah 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Dia mengatakan syarat wartawan mendapatkan rumah subsidi adalah bergaji Rp7 juta untuk lajang dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah. Dia memastikan jatah rumah untuk wartawan bukan dalam rangka meredam kritik media massa.

"Wartawan itu bagian dari pilar demokrasi. Demokrasi harus tetap terjaga, tapi bagaimana tugas negara memperhatikan warga, buruh tani, nelayan, pekerja migran, guru. Tapi masalah demokrasi, ada yang salah, dikritik," ucap Maruarar.

JAKARTA, iNewsBalikpapan.id - Pemerintah berencana membangun 2.000 rumah subsidi bagi driver ojek online (ojol). Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.  

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan Prabowo ingin rumah subsidi bisa tepat sasaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

"Sebanyak 1.000 unit rumah untuk pengemudi mitra roda dua dan 1.000 unit rumah bagi pengemudi mitra roda empat daripada Gojek. Jadi kita hari ini berbicara soal perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat daripada Gojek," ujar Ara di dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/4/2025).  Sementara itu, CEO Gojek Patrick Waluyo mengatakan perusahaannya mendukung kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya driver ojol.

"Tujuan kita sama supaya mitra kami lebih sejahtera dan juga memiliki rumah sendiri," tutur dia.

Patrick mengatakan pihaknya bakal mendata mitra driver ojol yang memiliki kemampuan finansial untuk mengikuti program ini.

"Dari situ, kami bisa lihat siapa yang punya kemampuan finansial untuk ikut. Mungkin bisa dibuat skema tabungan harian yang nanti jadi cicilan bulanan," tutur dia.

Editor : Mukmin Azis

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Nixon Napitupulu bakal menambah jumlah pembiayaan Kredit Perumahan yang dipersiapkan bagi pekerja sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL) hingga ojek online.

Dia menyebut bahwa pekerjaan seperti pengendara buruh tani, pedagang kaki lima, ojek online, tukang cukur, dan lainnya yang selama ini memiliki Fasilitas Likudiitas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan meningkatkan jumlahnya dari 10% dari porsi total kredit FLPP yang diberikan menjadi 20%.

"Setidaknya kita pingin 20% dari FLPP itu bisa disalurkan dari sektor informal," katanya kepda wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Meski begitu, dia mengaku bahwa tantangan yang perlu diselesaikan saat ini adalah menyelesaikan verifikasi dokumen. Mengingat, pekerja sektor informal tak memiliki slip gaji seperti karyawan yang punya pembuktian dokumen penghasilan secara teratur.

"Kalau bank lihat dokumen, sedangkan sektor informal dokumennya rada kacau. Memang kami lagi buat skemanya. Misalnya dia nabung 3–6 bulan itu saja dokumennya, kalau track record-nya bagus ya kita kasih," imbuhnya.

Menurutnya peluang untuk menyelesaikan skema tersebut bisa dilakukan. Apalagi, kata Nixon, pekerja seperti supir ojek online saat ini sudah bekerja sama dengan aplikator untuk menyalurkan kredit.

"Kaya supir ojek online, gue sebut merek depannya G, kita ada kerja sama dia potong harian, nah itu ada dokumenkan, jadi bisa juga [mengajukan kredit]," ucapnya.

Tak hanya pengemudi ojek online, dia melanjutkan bahwa pihaknya juga sudah bekerja sama dengan paguyuban tukang cukur asal garut (Asgar) guba memberikan kredit pada tuang pangkas.

"Itu paguyuban bantu [verifikasi] kalau ada kaya gitu mudah. Kalau asosiasi kita sudah nemu, tapi kalau yang lepasan ini kita cari cara terus deh mungkin nabung caranya," pungkas Nixon.