Tentu saja bisa direalisasikan dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan perlunya pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mempercepat capaian implementasi.

"Tentu saja bisa direalisasikan dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," kata Dadan Hindayana melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Menurut Dadan, terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan bersama antara pemerintah daerah (pemda) dan BGN, yakni menyiapkan infrastruktur, membina masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal dalam memasok bahan baku, serta bekerja sama dalam menyalurkan bantuan kepada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Terkait hal itu Dadan telah mengomunikasikan kebutuhan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku otoritas berwenang.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk memastikan kelancaran implementasi di daerah," ujar Dadan.

BGN juga menargetkan untuk melayani jutaan penerima manfaat Program MBG sepanjang tahun ini, dengan alokasi APBN sebesar Rp71 triliun.

Pada tahap pertama, kata Dadan, dari Januari hingga April BGN menargetkan 3 juta penerima manfaat melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selanjutnya, antara April hingga Agustus, jumlah penerima manfaat akan meningkat menjadi 6 juta orang, melalui 2.000 satuan pelayanan.

Pada akhir Agustus hingga Desember BGN berharap dapat melayani 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat melalui 5.000 satuan pelayanan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025