Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan uji coba percepatan penerbitan perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG) sebagai upaya mendukung program pemerintah berkaitan realisasi pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi menyatakan pemerintah daerah mendorong kepemilikan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui inovasi program 3 juta rumah per tahun sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Caranya bagaimana, tentu dengan memudahkan akses perizinan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka memiliki hunian yang layak, legal serta sesuai regulasi sekaligus meningkatkan taraf perekonomian masyarakat," katanya di Cikarang, Selasa.

Ia mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus menanggulangi persoalan kemiskinan melalui skema kepemilikan 3 juta rumah layak huni mencakup sejuta hunian di perkotaan dan dua juta unit di wilayah pedesaan.

Dia menjelaskan program ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan dukungan percepatan pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Prabowo-Gibran.

Dia menyebut selama ini hambatan administratif menjadi kendala utama dalam pembangunan rumah tinggal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program ini pula, masyarakat baik yang sudah memiliki maupun berencana memiliki hunian akan diberikan kemudahan.

"Di satu sisi kemudahan mengurus dengan cepat dan gratis bagi masyarakat dan di sisi lain juga memberikan stimulus bagi pengusaha properti rumah subsidi agar dapat meningkatkan penjualan karena selain PBG, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) juga gratis bagi calon pemilik rumah berstatus berpenghasilan rendah," ucapnya.

Selain memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan hunian, percepatan PBG diharapkan membuka akses lebih luas bagi masyarakat terhadap berbagai fasilitas dan program bantuan perumahan dari pemerintah, termasuk untuk memiliki hunian bersubsidi.

Dedy turut mengajak segenap jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk berperan aktif menyukseskan program ini sebagai kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan percepatan perizinan PBG.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan memberikan insentif kepada rakyat kecil yaitu BPHTB yang dibuat gratis.

Kemudian ada insentif PPN untuk rumah di bawah Rp 2 miliar untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga gratis. Kemudian ketiga PBG dibuat gratis untuk rakyat kecil.

Lalu pria yang akrab disapa Ara ini juga menjelaskan terkait kelonggaran giro wajib minimum (GWM) di Bank Indonesia (BI).

Dia mengatakan ada sekitar Rp 80 triliun yang siap dijalankan oleh BI.

"Kami akan matangkan persiapannya dan besok akan rapat dengan Menkeu dan BUMN serta Bank Himbara untuk merealisasikan dukungan BI untuk program pemerintah 3 juta rumah yang artinya itu dibangun dan renovasi," kata dia di Istana Negara, Selasa (18/2/2025).

Selanjutnya pemerintah juga akan membuat proyek strategis nasional (PSN). "Kemudian ke depannya dengan arahan Pak Menko dan Pak Nusron, kami membuat PSN. Tapi bukan proyek, melainkan program strategis nasional di sekitar 30 titik di Indonesia," ujar dia.

Dia menyebutkan untuk tanah sudah diterima beberapa waktu lalu ada sekitar 7.700 ha yang bisa digunakan.

Simak Video: BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai program Asta Cita yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program yang dimaksud adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sedang siapkan dukungan BI untuk bagaimana (mendukung) program makan bergizi," kata Perry dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).

Perry menilai program MBG sangat bagus untuk mendukung perekonomian dan sistem keuangan domestik. Pasalnya di dalamnya terdapat berbagai mekanisme yang bisa mendukung aktivitas ekonomi bergerak secara merata di berbagai wilayah.

Untuk mendukung program itu, Perry mengaku sedang mendesain berbagai kebijakan yang bisa memuluskan berjalannya program MBG secara merata. Salah satunya ialah dengan memanfaatkan 46 kantor cabang BI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Kami mendukung program ini, sangat bagus karena membentuk ekosistem khususnya keuangan ekonomi inklusif. Kami sedang membicarakan bagaimana BI tidak hanya kantor pusat, melalui 46 kantor-kantor BI di seluruh Indonesia bisa mendukung suksesnya program ini," jelas Perry.

Sebagaimana diketahui, program MBG mulai berjalan di berbagai wilayah. Di tahun pertama ini pelaksanaannya masih terbatas karena anggarannya hanya Rp 71 triliun dan ada rencana untuk ditambah.

Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh orang tua dan anak-anak di seluruh Indonesia yang belum menerima program MBG.

"Begini, begini, makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada seluruh orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima," kata Prabowo usai peresmian proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).

Prabowo berjanji akan segera merealisasikan program prioritasnya itu secara menyeluruh. Dia ingin semua anak di Indonesia dapat merasakan program MBG pada akhir tahun ini.

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," tuturnya.

Simak Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

[Gambas:Video 20detik]