Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut modal dari dalam negeri untuk Program 3 Juta Rumah melimpah. Salah satunya berasal dari Bank Indonesia yang siap menyediakan Rp 130 triliun untuk sektor perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025).

Hashim mengatakan modal dari dalam negeri untuk mendukung Program 3 Juta Rumah cukup banyak, tetapi tidak dari satu sumber. Ia menyebut ada yang dari BPJS, SBN, dan Bank Indonesia.

"Ternyata di Indonesia ini ada (modalnya). Tapi dana ini terpencar-pencar, ada di BPJS, ada di SBN, di BI, ini dan itu. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk the real economy," ujar Hashim.

Selain modal dari dalam negeri, Hashim juga mengatakan Program 3 Juta Rumah mendapat dukungan dari negara asing. Mulai dari dari Qatar, India, Singapura, Uni Emirate Arab (UEA), hingga terbaru adalah Turki.

"Dana bakal ada dari investor, banyak. India bersedia, Singapura bersedia, saya baru dapat proposal dari Turki," ungkap Hashim.

Realisasi program 3 juta rumah dari Qatar akan dimuLai pada April 2025. Ia mengatakan Qatar akan membangun 1 juta apartemen di perkotaan dan 3-5 juta apartemen dan rumah di Pedesaan. Dengan nilai investasi 18-20 miliar dollar atau sekitar Rp 294-327 triliun (Kurs Rp 16.375).

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan dukungan dari Bank Indonesia berupa insentif likuiditas senilai Rp 80 triliun untuk bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Kemudian, Bank Indonesia akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaan program asta cita, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari Covid tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," ujar Perry Kementerian Keuangan, Jumat (20/2/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan nilai SBN yang sudah disepakati berjumlah besar. Namun, ia belum bisa mengungkapkan jumlahnya.

"Kami sepakat, tadi kami belum menyampaikan angkanya dulu. Sudah kita mengkonsolidasikan ke semua pihak, supaya semua aturannya, tapi saya bisa pastikan jumlahnya besar," ujar Ara.

Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan sudah ada cukup banyak instrumen untuk mendukung program perumahan dari segi fiskal. Untuk fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan (FLPP) disalurkan oleh BP Tapera melalui perbankan.

Ia juga mengatakan akan meningkatkan kemampuan MBR untuk membeli rumah dengan menerbitkan SBN perumahan. SBN tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan MBR.

"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di-scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerja sama nanti dengan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM (giro wajib minimum) yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp 80 triliun," imbuhnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Wakil Menteri BUMN Donny Oskaria, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menggelar di Kementerian Keuangan tadi malam. Rapat tersebut melanjutkan pembahasan soal pembiayaan Program 3 Juta Rumah.

Perry mengungkapkan dukungan dari Bank Indonesia berupa insentif likuiditas senilai Rp 80 triliun untuk bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Kemudian, Bank Indonesia akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaan program asta cita, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari Covid tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," ujar Perry Kementerian Keuangan, Jumat (20/2/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan nilai SBN yang sudah disepakati berjumlah besar. Namun, ia belum bisa mengungkapkan jumlahnya.

"Kami sepakat, tadi kami belum menyampaikan angkanya dulu. Sudah kita mengkonsolidasikan ke semua pihak, supaya semua aturannya, tapi saya bisa pastikan jumlahnya besar," ujar Ara di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (20/2/2025).

Ara mengaku sudah empat kali berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dalam dua minggu untuk menggodok pembiayaan terkait likuiditas. Menurutnya, ini merupakan dukungan besar Bank Indonesia serta terobosan untuk sektor properti.

Selanjutnya, ia akan melaporkan hasil rapat kepada Presiden Prabowo Subianto. Kemudian, ia juga akan rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya akan langsung laporkan kepada Bapak Presiden Prabowo. Nanti kita alokasikan, tentu bagaimana rumah untuk MBR, itu tentu adalah salah satu prioritas yang paling utama," imbuhnya.

Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan sudah ada cukup banyak instrumen untuk mendukung program perumahan dari segi fiskal. Untuk fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan (FLPP) disalurkan oleh BP Tapera melalui perbankan.

Ia mengatakan sumber dana FLPP berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan suku bunga rendah. Lalu, Kementerian Keuangan juga memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

"Itu juga dananya diblend kepada perbankan. Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah. Ini untuk rumah yang MBR, masyarakat berpendapatan rendah, itu memang akan menikmati subsidi. Sehingga biaya dari dananya tadi harus berasal dari dana yang paling murah yaitu dari APBN langsung," kata Sri Mulyani.

Lalu, ia juga mengatakan akan meningkatkan kemampuan MBR untuk membeli rumah dengan menerbitkan SBN perumahan. SBN tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan MBR.

"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di-scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerja sama nanti dengan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM (giro wajib minimum) yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp 80 triliun," imbuhnya.

Sebagai informasi, rapat tersebut juga turut dihadiri oleh Wamen Keuangan Suahasil Nazara dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

Sebelumnya, Ara menyampaikan akan ada rapat tertutup lanjutan untuk membahas dukungan likuiditas untuk pembiayaan program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kementerian Keuangan pada Kamis (20/2). Rapat ini bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Sri Mulyani.

Selain itu, Perry, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu juga akan hadir dalam pertemuan ini.

"Besok kami jam 4 akan bertemu lagi. Untuk kami pastikan, pada waktunya akan kami umumkan. Mudah-mudahan besok sudah jelas. Prosedurnya jelas," kata Ara kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu malam (19/2/2024).

Pertemuan sore itu pun akan menjadi pertemuan kesekian antara ketiga kementerian tersebut. Bahasannya juga perihal dukungan Bank Indonesia yang akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR).

"Kemarin kami bertemu jam 2 siang dan hari ini kami membicarakan menindaklanjuti support daripada Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum yang tujuannya agar bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan pembangunan dan renovasi 3 juta rumah," ungkap Ara.

Ara melaporkan mereka telah menyiapkan tim teknis yang dipimpin Suahasil. Perwakilan dari Kementerian BUMN dan PKP pun akan bergabung dalam tim untuk membantu program tersebut.

"Tim teknis bekerja malam ini, dipimpin Pak Suahasil dan unsur dari BUMN ada, dari Departemen PKP, Perumahan dan Kawasan Pemikiman ada, Departemen Keuangan yang mengordinir di sini dan juga dari Bank Indonesia. Supaya bagaimana nanti prosedur dan detailnya itu disiapkan," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Bisnis.com, JAKARTA — Penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap berupa panel surya di kawasan perumahan masih minim.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Bambang Ekajaya mengatakan masih minimnya penggunaan panel surya pada properti residensial karena ketentuan dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang kerap berubah – ubah.

“Yang lalu kelebihan listrik PLTS bisa diberikan kembali ke PLN 100%, kemudian dibatalkan. Sekarang beberapa lokasi bisa lagi dengan KWH ekspor impor, ini yang merepotkan, padahal ini salah satu menuju green energy,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (24/1/2025).

Adapun aturan terbaru terkait dengan PLTS atap diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomer 2 tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Surya Atap yang terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

Dia menuturkan perbedaan dengan peraturan sebelumnya yakni saat ini pelanggan sudah tidak bisa menabung atau menjual listrik ke PLN jika ada kelebihan energi yang dikirim dari rumah ke jaringan PLN.

“Jadi kalau PLTS on grid tanpa baterai untuk rumah yang siangnya penggunaan listriknya, sedikit jadi kurang menguntungkan. Karena PLTS hanya bisa digunakan pada siang hari, kalau aturan yang dahulu, meskipun siangnya tidak dipakai tetap diperhitungkan oleh PLN saat kirim energi listrik ke PLN,” katanya.

Di sisi lain, saat ini minat masyarakat terhadap hunian berkonsep hijau dan ramah lingkungan termasuk dengan menggunakan PLTS atap mengalami kenaikan. Namun, kenaikan minat tersebut terhambat dengan adanya aturan baru penggunaan PLTS atap.

Dia menilai penggunaan PLTS atap untuk perumahan menjadi tidak menarik dan lebih cocok digunakan pada industri. Padahal, untuk mendapatkan pendanaan hijau di sektor properti, penggunaan energi hijau menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi.

Semestinya, penggunaan PLTS atap harus dilengkapi dengan baterai untuk penyimpanan energi. Biaya ini memang tidak murah terlebih daya tahannya sekitar 5 tahun hingga 8 tahun. Adapun biaya pemasangan PLTS atap ini sekitar US$1 per watt di luar harga baterai.

“Sayang minat masyarakat terhadap PLTS sedang tumbuh dipatahkan dengan kepentingan PLN yang kelebihan daya. Dari sisi perizinan kalau dahulu bebas kapan pun izin PLTS atap dan tidak ada kuota, sekarang dibatasi sehingga rebutan,” ucap Bambang.

Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land Herry Hendrata menuturkan penggunaan PLTS atap di kawasan hunian milik Sinar Mas Land mulai masif dilakukan baik di gedung perkantoran, club house, maupun residensial.

Permintaan hunian dengan menggunakan panel surya cukup baik dan mengalami kenaikan. Namun demikian, tidak semua hunian di Sinar Mas Land menggunakan panel surya. Pasalnya, dari sisi atap dan arsitektural penggunaan solar panel ini penting untuk secara selaras.

“Kami juga sudah mulai memperkenalkan hunian dengan solar panel, material ramah lingkungan, dan juga emisi rendah karbon. Kami menuju ke sana untuk hunian. Kalau office dan club house memang sudah lebih dulu menggunakan solar panel,” tuturnya.

Advisor President Office Sinar Mas Land Ignesjz Kemalawarta menambahkan regulasi saat ini tidak memungkinkan untuk mengekspor kelebihan daya listrik dari PLTS atap ke PLN. Oleh karena itu, pemanfaatan energi surya untuk hunian digunakan pada siang hari. Adapun kapasitas listrik rumah rerata 2.200 volt ampere (VA) dengan penggunaan energi berkisar 1.760 watt, sedangkan penggunaan energi dari panel surya mencapai 1.650 waat peak (WP).

Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Harun Hajadi berpendapat pengunaan panel surya di proyek hunian Ciputra masih sangat selektif yakni hanya pada jenis rumah tapak dengan harga Rp1 miliar dan belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini karena saat ini terdapat aturan yang tidak mengizinkan ekspor impor listrik ke PLN.

“Jika penggunaan listrik dari panel surya tida terpakai pada siang hari, mereka merasa rugi. Maka secara umum memang permintaan hunian dengan menggunakan panel surya sangat sedikit dan terbatas. Biaya alat panel surya ini mahal namun penggunaannya tidak maksimal sehingga rugi dan tidak balik modal,” ujarnya.

Selain itu, upaya untuk mendukung penghematan energi, design hunian yang ditawarkan emiten berkode CTRA ini menggunakan kaca coating low-e glass(low-emissivity glass) adalah kaca dengan emisivitas rendah sehingga mampu memfilter penerimaan panas matahari.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan saat ini masih terbatas pengembang yang menggunakan panel surya di kawasan perumahannya.

Sebelum tahun 2021, cukup banyak kawasan perumahan yang minat pasang PLTS atap. Namun, setelah terbit aturan Permen ESDM nomer 2 tahun 2024 mengenai PLTS atap yang kemudian diikuti dengan kesulitan mendapatkan izin PLN membuat kalangan pengembang mengurungkan niatnya memasang PLTS atap.

“Dengan peraturan baru yang meniadakan net-metering dan mekanisme kuota untuk perizinan, PLTS atap jadi kurang menarik untuk pelanggan listrik rumah tangga,” katanya.

Menurutnya, PLN memang ingin mengendalikan pertumbuhan PLTS atap. Namun, semakin banyak penggunaan PLTS atap maka akan semakin berdampak pada penjualan listrik PLN.

“Saya malah khawatir kita bisa krisis listrik dalam 2 tahun mendatang, karena pembangunan pembangkit ET yang ada di RUPTL tidak sesuai target,” ucapnya.

Adapun untuk mendorong penggunaan PLTS atap di kawasan residensial, pemerintah dapat mengajak dan memberikan insentif bagi pengembang perumahan untuk pasang PLTS atap di bangunan baru. ⁠Kawasan perumahan diwajibkan membangun bangunan rumah yang memenuhi standar bangunan hijau dimana dalam standar ini termasuk efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan.

“Penggunaan panel surya ini perlu diberikan insentif di sektor residensial. Kalaupun sistem kuota dipakai, bisa diberikan alokasi kuota khusus bagi perumahan oleh PLN. Jadi kuota ini bisa dipakai oleh pemilik rumah yang mau pakai PLTS atap,” tutur Faby.