MANOKWARI, KOMPAS.com - Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD yang dipimpin Sekretaris Daerah Ali Baham Temongmere dengan Anggota DPRD Papua Barat terpaksa bubar, Rapat Digelar di Hotel Aston, Kamis (17/4/2025) sore hingga malam.

"Rapat di tengah jalan, saya berpikir bahwa kami DPR Papua Barat sudah menyepakati masalah efesiensi. Sehingga menurut saya tidak penting lagi ada rapat dengan TAPD soal efesiensi demi Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata anggota DPRD Papua Barat Fachry Turi di Manokwari.

Menurut Fachry, Makan Bergizi Gratis merupakan program yang belum dibutuhkan bagi anak-anak di Papua Barat.

Karena yang dibutuhkan adalah sekolah gratis dan peningkatan fasilitas pendidikan.

"Buat saya efesiensi anggaran ini hanya diperuntukan buat makan tidk bergizi gratis padahal ada hal lebih penting yakni pendidikan gratis fasilitas pendidikan dan kesehatan di Papua Barat jauh lebih penting," kata dia.

Menurut dia, kendati MBG berjalan di Papua Barat seharusnya ada semacam survei mendalam terkait kultur dan topografi di wilayah ini juga masalah politik kultur supaya bisa teratur

"Tapi dengan kondisi begini adanya temuan makanan yang basi dan sebagainya dan hanya untuk memuaskan hasrat politik. Lalu kita mengabaikan hal penting dan mendasar di sini, itulah sebabnya tadi saya walk out," ujarnya.

Sebagai anak muda yang duduk di lembaga legislatif, saya prihatin dengan kondisi pendidikan dan kesehatan di Papua.

Meski telah diatur dengan Undang-Undang Otonomi khusus untuk mengejar ketertinggalan tetapi justru dihadapkan dengan efesiensi anggaran.

"Apalagi tujuan efesiensi anggaran untuk makan bergizi gratis," ujar politisi PDIP Papua Barat itu.

Dia berharap, semua anggota DPRD Provinsi harus sensitif melihat persoalan yang lebih urgent di Papua Barat.

"Kita konsentrasi saja pada kesepakatan Tim Bappemperda setanah Papua agar mendorong hasil rekomendasi ke pemerintah Pusat," jelasnya.

Sikap individu yang dilakukan oleh politisi PDIP itu sehingga rapat akhirnya tidak dilanjutkan.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Ali Baham hingga berita ini diterbitkan belum memberikan respons saat dimintai konfirmasinya.

KOMPAS.com – Musisi Ahmad Dhani turut merespons acara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menghadirkan Dewa 19.

Sebelumnya, ramai dibahas di platform media sosial X surat undangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang akan menggelar launching logo serta pentas seni bersama Dewa 19.

Dalam unggahan foto yang disebar akun X @BosPurwa, dirinya menyinggung acara tersebut di tengah adanya efisiensi anggaran.

Menurut Ahmad Dhani selaku pentolan Dewa 19, grup bandnya tidak dibayar untuk tampil di acara tersebut.

“Betul enggak dibayar,” kata Ahmad Dhani kepada Kompas.com via pesan instan, Jumat (21/2/2025).

Ahmad Dhani menegaskan, penampilan Dewa 19 di acara Kementerian PKP sama sekali tak menggunakan APBN karena tak meminta bayaran.

“Yes sama sekali (tidak ada bayaran),” kata Ahmad Dhani.

Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengatakan, penampilan Dewa 19 di acara Kementerian PKP tidak menggunakan APBN.

“Tidak ada APBN, tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar,” tegas Ara saat ditemui usai konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (20/2/025).

Ada pun, acara Kementerian PKP tersebut akan diselenggarakan pada Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berada di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

KOMPAS.com – Musisi Ahmad Dhani turut merespons acara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menghadirkan Dewa 19.

Sebelumnya, ramai dibahas di platform media sosial X surat undangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang akan menggelar launching logo serta pentas seni bersama Dewa 19.

Dalam unggahan foto yang disebar akun X @BosPurwa, dirinya menyinggung acara tersebut di tengah adanya efisiensi anggaran.

Menurut Ahmad Dhani selaku pentolan Dewa 19, grup bandnya tidak dibayar untuk tampil di acara tersebut.

“Betul enggak dibayar,” kata Ahmad Dhani kepada Kompas.com via pesan instan, Jumat (21/2/2025).

Ahmad Dhani menegaskan, penampilan Dewa 19 di acara Kementerian PKP sama sekali tak menggunakan APBN karena tak meminta bayaran.

“Yes sama sekali (tidak ada bayaran),” kata Ahmad Dhani.

Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengatakan, penampilan Dewa 19 di acara Kementerian PKP tidak menggunakan APBN.

“Tidak ada APBN, tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar,” tegas Ara saat ditemui usai konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (20/2/025).

Ada pun, acara Kementerian PKP tersebut akan diselenggarakan pada Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berada di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

ISTILAH "makan gratis" yang belakangan menjadi perbincangan hangat perlu dikaji secara lebih kritis dan mendalam.

Seperti adagium ekonomi klasik yang menyatakan "there is no such thing as a free lunch" (tidak ada makan siang gratis), setiap program bantuan sejatinya membutuhkan sumber pendanaan yang substansial.

Yang terjadi hanyalah pengalihan alokasi anggaran melalui apa yang dikemas dalam terminologi "efisiensi anggaran" - sebuah konsep yang perlu kita telaah lebih jauh implikasinya.

Indonesia saat ini berada dalam situasi yang cukup pelik. Di satu sisi, terdapat tekanan untuk memenuhi janji politik terkait program bantuan pangan. Namun, di sisi lain negara masih harus berhadapan dengan beban utang yang tidak ringan.

Kondisi ini ibarat seseorang yang sudah terlanjur membuat janji besar, tapi kemudian menyadari keterbatasan kemampuan finansialnya.

Lebih memprihatinkan lagi, upaya efisiensi anggaran yang ditempuh justru berimbas pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentunya kontraproduktif dengan tujuan awal program tersebut.

Dinamika ini menciptakan paradoks menarik: program yang ditujukan untuk membantu kelompok rentan malah berpotensi menciptakan spiral permasalahan ekonomi yang lebih luas.

Ketika anggaran negara terbebani secara signifikan, dampaknya akan terasa di berbagai sektor.

Mulai dari potensi kenaikan harga-harga (inflasi), penurunan kualitas layanan publik, hingga terhambatnya program-program pembangunan lain yang tidak kalah pentingnya.

Fenomena ini mirip dengan memberikan solusi jangka pendek yang justru bisa menciptakan masalah jangka panjang yang lebih kompleks.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, akan lebih strategis jika alokasi anggaran diarahkan pada sektor-sektor fundamental.

Investasi di bidang pendidikan, misalnya, tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka peluang mobilitas sosial yang lebih besar.

Begitu pula dengan penguatan sektor kesehatan yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas nasional.

Program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat juga dapat memberikan multiplier effect yang lebih signifikan dibandingkan bantuan konsumtif semata.

Filosofi "memberi kail daripada ikan" menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Program pemberdayaan yang well-designed tidak hanya akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas mereka untuk mandiri secara ekonomi.

Ini bisa diwujudkan melalui berbagai inisiatif seperti program kewirausahaan, pelatihan vokasi, atau pengembangan UMKM yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar.

Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk melakukan reformulasi kebijakan yang lebih berorientasi pada pembangunan fundamental.

Alih-alih terjebak pada program-program populis yang efeknya temporer, pemerintah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang kokoh.

Ini mencakup penguatan sistem pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pengembangan kapasitas SDM, dan penciptaan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

Tentu saja, transisi dari pendekatan bantuan langsung menuju program pemberdayaan membutuhkan proses yang tidak singkat.

Namun, ini adalah langkah yang perlu diambil demi membangun fondasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang, kita bisa menciptakan solusi yang tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga mengobati akar permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia.

Sudah saatnya kita bergerak melampaui politik transaksional dan mengadopsi pendekatan pembangunan yang lebih visioner.

Masa depan Indonesia yang lebih baik tidak dibangun di atas janji-janji manis semata, melainkan melalui kerja keras dan kebijakan yang benar-benar berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

ISTILAH "makan gratis" yang belakangan menjadi perbincangan hangat perlu dikaji secara lebih kritis dan mendalam.

Seperti adagium ekonomi klasik yang menyatakan "there is no such thing as a free lunch" (tidak ada makan siang gratis), setiap program bantuan sejatinya membutuhkan sumber pendanaan yang substansial.

Yang terjadi hanyalah pengalihan alokasi anggaran melalui apa yang dikemas dalam terminologi "efisiensi anggaran" - sebuah konsep yang perlu kita telaah lebih jauh implikasinya.

Indonesia saat ini berada dalam situasi yang cukup pelik. Di satu sisi, terdapat tekanan untuk memenuhi janji politik terkait program bantuan pangan. Namun, di sisi lain negara masih harus berhadapan dengan beban utang yang tidak ringan.

Kondisi ini ibarat seseorang yang sudah terlanjur membuat janji besar, tapi kemudian menyadari keterbatasan kemampuan finansialnya.

Lebih memprihatinkan lagi, upaya efisiensi anggaran yang ditempuh justru berimbas pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentunya kontraproduktif dengan tujuan awal program tersebut.

Dinamika ini menciptakan paradoks menarik: program yang ditujukan untuk membantu kelompok rentan malah berpotensi menciptakan spiral permasalahan ekonomi yang lebih luas.

Ketika anggaran negara terbebani secara signifikan, dampaknya akan terasa di berbagai sektor.

Mulai dari potensi kenaikan harga-harga (inflasi), penurunan kualitas layanan publik, hingga terhambatnya program-program pembangunan lain yang tidak kalah pentingnya.

Fenomena ini mirip dengan memberikan solusi jangka pendek yang justru bisa menciptakan masalah jangka panjang yang lebih kompleks.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, akan lebih strategis jika alokasi anggaran diarahkan pada sektor-sektor fundamental.

Investasi di bidang pendidikan, misalnya, tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka peluang mobilitas sosial yang lebih besar.

Begitu pula dengan penguatan sektor kesehatan yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas nasional.

Program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat juga dapat memberikan multiplier effect yang lebih signifikan dibandingkan bantuan konsumtif semata.

Filosofi "memberi kail daripada ikan" menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Program pemberdayaan yang well-designed tidak hanya akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas mereka untuk mandiri secara ekonomi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menjadi sorotan publik karena di tengah efisiensi anggaran akan menggelar acara yang dimeriahkan penampilan Dewa 19 pada Jumat (21/2). Undangan acara tersebut beredar di media sosial (medsos).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan acara yang mengundang Dewa 19 tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ahmad Dhani selaku pentolan Dewa 19 disebut tidak menerima bayaran untuk tampil dalam acara tersebut.

"Tidak ada APBN. Tanya sama Dhani-nya saja. Dhani-nya tidak mau dibayar. Dia nggak dibayar. Tanya sama Dhani aja biar Dhani yang jelasin," kata pria yang biasa disapa Ara saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Ara sendiri tidak tahu mengapa Ahmad Dhani tidak mau menerima bayaran. Bahkan, menurutnya, peralatan sound system disediakan secara mandiri oleh pihak Dewa 19.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat gitu dia tidak dibayar, termasuk besok, tidak dibayar. Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Nggak tahu kenapa dia mau begitu," ucapnya.

Kehadiran konser dalam acara resmi kementerian menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat, terutama terkait efisiensi anggaran negara yang sedang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam undangan Kementerian PKP yang beredar, acara yang akan diselenggarakan terkait Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sekaligus pentas seni menampilkan Dewa 19. Acara diselenggarakan pada Jumat (21/2) pukul 19.00 WIB di Auditorium Kementerian PU.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menjadi sorotan publik karena di tengah efisiensi anggaran akan menggelar acara yang dimeriahkan penampilan Dewa 19 pada Jumat (21/2). Undangan acara tersebut beredar di media sosial (medsos).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan acara yang mengundang Dewa 19 tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ahmad Dhani selaku pentolan Dewa 19 disebut tidak menerima bayaran untuk tampil dalam acara tersebut.

"Tidak ada APBN. Tanya sama Dhani-nya saja. Dhani-nya tidak mau dibayar. Dia nggak dibayar. Tanya sama Dhani aja biar Dhani yang jelasin," kata pria yang biasa disapa Ara saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Ara sendiri tidak tahu mengapa Ahmad Dhani tidak mau menerima bayaran. Bahkan, menurutnya, peralatan sound system disediakan secara mandiri oleh pihak Dewa 19.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat gitu dia tidak dibayar, termasuk besok, tidak dibayar. Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Nggak tahu kenapa dia mau begitu," ucapnya.

Kehadiran konser dalam acara resmi kementerian menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat, terutama terkait efisiensi anggaran negara yang sedang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam undangan Kementerian PKP yang beredar, acara yang akan diselenggarakan terkait Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sekaligus pentas seni menampilkan Dewa 19. Acara diselenggarakan pada Jumat (21/2) pukul 19.00 WIB di Auditorium Kementerian PU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap" yang digelar di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) berlangsung cukup panas.

Aksi yang dimulai sejak pukul 15.00-20.25 WIB ini terus memborbardir pemerintah dengan berbagai kritikan pedas terhadap keputusan yang diputuskan selama ini.

Kritikan ini terus menggema di sepanjang aksi, menunjukkan kegelisahan massa terhadap pemerintahan saat ini.

Tak hanya kritikan secara verbal, kalimat protes juga tertuang di berbagai spanduk yang dibawa oleh para mahasiswa. Poster nyeleneh dengan desain “nakal” dan kalimat tegas juga terpampang.

Salah satu spanduk yang dibuat berisikan “Prabowo Puas, Kami Lemas” dengan warna pilok kombinasi hitam dan merah.

Sedangkan beberapa spanduk lainnya bertuliskan “Tut Wuri Efisiensi”, “EfisienShit!”, “Anaknya makan gratis, ortunya di-PHK”, “Will Prabowo come to save us?”, “#KrisisIklimKrisisDemokrasi”, dan “Kabinet Gemoy berulah lagi”.

Beberapa isu yang massa aksi bahas dalam unjuk rasa Indonesia Gelap adalah sebagai berikut:

Program makan bergizi gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang naik daun sejak awal Januari 2025 ini menjadi topik terhangat yang dikritisi massa aksi Indonesia Gelap.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) 2024, Iqbal Cheisa Wiguna menilai realisasi program MBG tidak tepat sasaran.

“Kita melihat bahwa dalam perjalanannya (program MBG), banyak hal-hal yang kurang tepat. Misal, terkait dengan target sasarannya masih kurang tepat,” ucap Iqbal kepada wartawan di Lapangan FISIP UI, Senin (17/2/2025).

Tujuan awalnya, program ini dimaksudkan mengurangi angka stunting sekaligus langkah dalam meningkatkan kecerdasan anak.

Namun, kata Iqbal, visi itu justru tidak terlihat dalam fakta di lapangannya meski pelaksanaan program MBG baru berlangsung sebulan lebih dan masih ada evaluasi.

Salah satu hal yang menjadi kritikan dalam program tersebut adalah dugaan murid-murid yang keracunan makanan MBG.

“Ada juga kasus-kasus terkait dengan keracunan yang ada pada makanan gizi gratis,” ucap Iqbal.

Kritikan mahasiswa lainnya juga menggema pada toa dari mobil komando pertama yang tiba di depan Patung Kuda.

Salah seorang orator dari Ketua BEM Universitas Muhammadiyah mengeluhkan keresahannya tentang pendidikan yang ikut terganggu imbas kebijakan efisiensi anggaran.

"Kami enggak perlu makan yang kenyang oleh MBG (makan bergizi gratis)!" teriak Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Jakarta di hadapan massa aksi, Senin.

Ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap fasilitas pendidikan.

"Kami butuh pendidikan untuk menata bangsa ke depannya. Kami tidak butuh perut yang kenyang, pendidikan sangat penting!" ujarnya.

Selain itu, ia sempat menyinggung beasiswa kuliah yang ikut terusik dan berpotensi membuat ratusan ribu penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan kuliah sebagaimana semestinya.

Efisiensi anggaran

Saat langit semakin sore, kritikan massa aksi semakin memanas hingga membakar para semangat demonstran sekalipun gerimis terus mengguyur.

Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Satria mengkritisi kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan efisiensi anggaran.

Pengertian efisiensi seolah tidak sejalan dengan realitas yang pemerintah terapkan, bahkan mengabaikan kepentingan rakyat.

“Efisisiensi-efisiensi, pendidikan dipotong, tapi melantik staf khusus dari influencer,” kata Satria dalam orasinya, merujuk pada pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.

Sorakan dari massa aksi lantas menyambut tanda sepakat pada orasi Satria.

Selain itu, Satria juga menyinggung agenda retret untuk para kepala daerah terpilih, yang direncanakan digelar pada akhir Februari 2025 mendatang.

“Efisiensi-efisiensi, tapi melakukan retreat pelatihan militer di Tidar untuk kepala daerah,” ungkap Satria.

Berbagai orasi kritikan terus terdengar bergiliran. Di penghujung aksi, mereka menuntut sebanyak 13 tuntutan untuk lekas dipenuhi atau dipertimbangkan.

Namun, hingga massa aksi bubar pada 20.25 WIB, tidak ada petinggi pemerintah yang menemui mereka untuk berdialog.

Presiden Prabowo Subianto meminta izin mengambil US$24 miliar alias Rp392 triliun (asumsi kurs Rp16.334 per dolar AS) dari total efisiensi anggaran US$44 miliar atau Rp750 triliun.

Ia mulanya memperkenalkan konsep penghematan tiga putaran senilai Rp750 triliun. Menurut asumsi perhitungannya, angka tersebut setara dengan US$44 miliar yang diperoleh dari tiga sumber utama.

Pertama, penghematan senilai Rp300 triliun yang sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kedua, penghematan Rp308 triliun dari penyisiran APBN sampai ke satuan ke-9, tapi Rp58 triliun bakal dikembalikan ke 17 kementerian/lembaga (K/L).

Sedangkan penghematan putaran ketiga bersumber dari dividen BUMN. Ia mengklaim setoran dari seluruh perusahaan pelat merah itu bisa mencapai Rp300 triliun pada tahun ini, di mana Rp100 triliun akan dikembalikan ke BUMN sebagai modal kerja.

Sehingga masing-masing penghematan itu nilainya Rp300 triliun, Rp250 triliun, dan Rp200 triliun. Totalnya menyentuh Rp750 triliun alias US$44 miliar.

"Jadi, totalnya kita punya Rp750 triliun," kata Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

"US$24 miliar terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan!" tegasnya.

Ia tak mempermasalahkan anak orang kaya yang sudah kenyang dan makan enak selama ini. Namun, Prabowo meminta pihak-pihak di luar sana jangan ngenyek alias menghina program makan bergizi gratis (MBG).

Sedangkan sisa dari penghematan tersebut akan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

"Sisanya, berarti kita akan punya US$20 miliar. Sisa. Dan ini tidak akan kita pakai. Ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan," tutup Prabowo.

1. Putaran pertama Rp300 triliun

2. Putaran kedua Rp308 triliun

- Dikembalikan Rp58 triliun untuk 17 K/L (sisa Rp250 triliun)

3. Putaran ketiga Rp300 triliun dari dividen BUMN

- Dikembalikan Rp100 triliun untuk modal kerja BUMN (sisa Rp200 triliun)

Alokasi penghematan US$44 miliar alias Rp750 triliun:

1. Makan bergizi gratis US$24 miliar2. Investasi di Danantara US$20 miliar

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto gencar melakukan penghematan anggaran pada tahun pertama kepemimpinannya dengan target total mencapai US$44 miliar atau Rp750 triliun.

Rencananya, anggaran tersebut akan direalokasikan ke Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sisanya akan diinvestasikan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Prabowo menjelaskan bahwa hasil efisiensi senilai US$24 miliar atau sekitar Rp390 triliun (kurs Rp16.252 per dolar AS) akan dirinya pakai untuk membiayai MBG.

“Sisanya berarti kita akan punya US$20 miliar, dan ini tidak akan kita pakai, ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” tuturnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

Mengacu dalam materi paparan Prabowo, tercantum bahwa efisiensi anggaran dilakukan melalui tiga putaran. Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.

Kedua, penghematan sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9. Namun, Rp58 triliun di antaranya akan dikembalikan ke 17 kementerian/lembaga.

Jumlah tersebut berbeda dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 yang menyebutkan efisiensi senilai Rp306,69 triliun. Meski demikian, Prabowo tidak menjelaskan apakah penghematan Rp308 triliun tersebut merupakan hasil Inpres atau bukan.

Ketiga, penghematan berasal dari tambahan penerimaan dividen BUMN 2025 yang ditargetkan mencapai Rp300 triliun. Namun, Rp100 triliun akan dikembalikan sebagai penyertaan modal kerja.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menyebabkan efek berantai atau multiplier effect negatif bagi perekonomian.

Meski demikian, Sri Mulyani tidak menjelaskan secara perinci realokasi anggaran tersebut untuk apa saja.

Menurut Sri Mulyani, efisiensi anggaran oleh pemerintah tidak menghasilkan pengurangan total belanja negara, melainkan pengalihan belanja untuk keperluan-keperluan lain. Prioritas belanja pemerintah di antaranya adalah MBG.

"Yang ada adalah di-refocusing sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing, kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier effect yang sama atau bahkan lebih besar, dampak kepada perekonomian akan jauh lebih baik," ujar Sri Mulyani pada Jumat (14/2/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait (Ara), mengungkap alasan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendukung efisiensi anggaran. Dia menyebut langkah ini dilakukan memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Koalisi Indonesia Maju plus, bahwa kita harus berjuang buat rakyat, efisiensi untuk kepentingan rakyat. Hal-hal yang bisa dikurangi seperti perjalanan dinas, hal-hal yang tidak perlu buat kepentingan rakyat langsung," ujar Ara kepada wartawan ditemui dalam Puncak Acara HUT Partai Gerindra di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Ara menyampaikan KIM Plus juga saat ini mendominasi di DPR RI dengan dikoordinasikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang turut mengakomodir program efisiensi anggaran ini. Dia mengatakan selesai Pemilu, seluruh elemen pun diharapkan dapat bersatu untuk membangun masyarakat.

"Di DPR kita punya 80 persen KIM Plus, dikoordinir sama Pak Dasco dengan sangat baik, sangat demokratis, sangat efektif, saya rasa itu, dan ini waktunya membangun bangsa, setelah kontestasi politik Pilpres, Pilkada, Pileg selesai, ini waktunya membangun masyarakat," ujar Ara.

Presiden Prabowo Terbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD. Pemda juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menkeu Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga.

Prabowo juga menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.

Simak juga Video: Puan Dukung Prabowo Efisiensi Anggaran: Untuk Kesejahteraan Rakyat

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

IDXChannel - Komisi V DPR RI menyetujui Rekonstruksi Anggaran 2025 hasil efisiensi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi Rp3,46 triliun. Angka tersebut meningkat dari efisiensi awal sebesar Rp1,81 triliun.

Dengan kenaikan pagu anggaran tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan gaji dan tunjangan para pegawai bisa terbayarkan alias tidak terdampak efisiensi sesuai Instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk gaji dan tunjangan kami sekitar Rp486 miliar dengan begitu gaji tunjangan PNS dan PPPK eksisting 1.183 orang sudah aman dan saya tahu teman-teman DPR fokus akan hal itu dan tentu kami akan kawal itu supaya dapat berjalan dengan baik," ujarnya dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Dia menambahkan, program BPSP (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) juga kembali dilanjutkan pada 2025. Program ini diharapkan bisa membantu masyarakat di daerah untuk melakukan renovasi rumah yang tidak layak hunian.

"Sesuai diskusi beberapa kali dengan teman-teman DPR dan DPD kami juga sudah turun untuk mengecek program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan kami sepakat dengan Komisi V bahwa program BSPS ini sangat 6bermanfaat, padat karya dan kami menginginkan mulai tahun ini kami bagi 3 perdesaan 40 persen, pesisirnya 30 persen, dan perkotaan 30 persen," ujar Menteri PKP.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus Komisi V DPR RI menyetuju efisiensi belanja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai lnstruksi Presiden No.1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menkeu No. S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

"Sebagaimana kita ketahui terdapat perubahan kembali terkait rekonstruksi APBN tahun 2025 anggaran Kementerian dan Lembaga. Sehingga pagu akhir final, pagu indikatif Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun," ujar Lasarus.

Lasarus juga menyampaikan setelah pengesahan pagu indikatif, dia berharap produktivitas program kementerian dan lembaga dapat dilaksanakan dengan optimal dan berjalan lancar.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 telah ditetapkan target efisiensi baru untuk Kementerian PKP dari pagu Rp3,66 triliun, turun menjadi Rp1,81 triliun, kemudian anggaran menjadi Rp3,46 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp671,05 miliar, dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2,79 triliun.

(Febrina Ratna Iskana)