JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah terpaksa menggunakan dana hasil efisiensi anggaran sebesar Rp 24 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo mengatakan hal itu dalam pidatonya saat Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

“Rp 24 triliun terpaksa saya pakai untuk Makan Bergizi Gratis. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan,” ujar Prabowo.

Prabowo awalnya menjelaskan bahwa pemerintah memang tengah melakukan penghematan anggaran dalam dua tahap.

Tahap pertama, diproyeksikan total pengumpulan dana yang dihasilkan dari penghematan anggaran mencapai Rp 608 triliun.

Kemudian, tahap kedua akan difokuskan pada pemangkasan belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang dianggap kurang efisien dengan total target penghematan Rp 308 triliun.

Namun, Prabowo mengungkapkan, dari penghematan tersebut akan dikembalikan ke kementerian/lembaga sebesar Rp 58 triliun sehingga total penghematan menjadi Rp 250 triliun.

Selain itu, Kepala Negara mengatakan, dividen dari BUMN juga mencapai Rp 300 triliun, di mana Rp 100 triliun di antaranya dikembalikan untuk modal kerja, sehingga dana yang tersedia diperkirakan mencapai Rp 750 triliun.

"Yang lagi ramai penghematan. Penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir, dihemat Rp 300 Triliun. Penghematan putaran kedua Rp 308 triliun, deviden BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan, jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun,” kata Prabowo.

Dari situlah, Prabowo menyebut bahwa Rp 24 triliun digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis.

“Rp 24 triliun terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan," ujar Prabowo.

Kemudian, dana hasil efisiensi yang tersisa akan dialokasikan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang akan diluncurkan pada 24 Februari 2025.

Nantinya, dana tersebut akan dijadikan sebagai dana investasi untuk Danantara.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang telah diteken Prabowo.

Dalam Inpres tersebut, Prabowo meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Instruksi itu juga menerangkan jumlah efisiensi yang diperlukan, yakni senilai Rp 306,6 triliun anggaran belanja negara yang terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun 2025 sebesar Rp 256,1 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Kemudian, pada diktum ketiga angka 1, Prabowo menginstruksikan menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Selanjutnya, Inpres tersebut ditindaklanjuti melalui Surat Menteri Keuangan tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) terkena efisiensi sebesar Rp 200,2 miliar dari pagu sebesar Rp 71 triliun sepanjang tahun 2025, jumlah ini setara dengan 0,2845 persen dari total pagu yang semula tersedia.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

"Ujungnya kita mendapatkan efisiensi sebesar 0,2845 (persen) atau Rp 200.200.000.000," kata Dadan usai rapat, Rabu.

Dadan menuturkan, efisiensi itu terjadi usai menjalin pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hari dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dadan bilang, pos yang dipangkas terkait dengan pengadaan lahan.

Pemangkasan ini pun mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto saat Kepala Negara melakukan sidak ke salah satu daerah.

"Ada hal yang memang perlu diefisiensikan, seperti misalnya setelah Pak Presiden sidak, kemudian kami menyampaikan bahwa ada lahan yang harus kami adakan," kata Dadan.

"Pak Presiden sampaikan, enggak usah. Pinjam saja dari Pemda, dari kementerian lain, dari instansi lain, sehingga uangnya bisa diefisiensikan," ujar dia.

Di sisi lain, Dadan tidak mengetahui untuk apa saja dana yang diefisienkan tersebut.

"Pokoknya kita diberi efisiensi Rp 200,2 miliar dan kami ambil dari pengadaan lahan. Yang jelas kami melakukan efisiensi atau penghematan di pengadaan lahan," tandas Dadan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran.

Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun.

Semula, BGN menjadi salah satu badan yang tidak terkena pemangkasan anggaran.

Kendati begitu, kini badan yang mengurusi MBG tidak terlepas dari jerat pemotongan.