Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak Minggu pagi ini:

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Sabtu (3/5), mulai dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ajak konglomerat bangun rumah untuk rakyat hingga Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis Indonesia capai swasembada pangan.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak Minggu pagi ini:

1. Menteri PKP ajak konglomerat bangun rumah untuk rakyat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak para konglomerat di Indonesia untuk secara langsung terlibat dalam membantu rakyat kecil, khususnya dalam pembangunan rumah layak huni.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. SIG memaksimalkan potensi ekspor ke AS untuk dongkrak penjualan

PT Semen Indonesia Group Tbk (SIG) menyatakan akan memaksimalkan potensi ekspor ke Amerika Serikat (AS) untuk mendongkrak volume penjualan dengan segera merampungkan proyek dermaga dan fasilitas produksi di Tuban, Jawa Timur.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Kadin Indonesia dan Kamar Dagang AS perkuat sinergi ekonomi bilateral

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat sinergi ekonomi bilateral dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (AS) melalui penandatanganan nota kesepahaman.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Pupuk Indonesia ajak petani Manggarai Barat tebus pupuk bersubsidi

Pupuk Indonesia mengajak petani di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), agar menebus pupuk bersubsidi guna meningkatkan produktivitas pertanian padi di daerah tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Bapanas optimistis Indonesia capai swasembada pangan

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi optimistis Indonesia mampu mencapai swasembada pangan melalui penguatan stok beras nasional, inflasi terendah sepanjang sejarah, dan kebijakan strategis untuk meningkatkan produksi serta kesejahteraan petani.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

SIDOARJO – Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sukses menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di PAUD Cahaya Kamila 2 Griya Hati Hijau, Sidoarjo. 

Acara yang dihadiri lebih dari 300 peserta ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan menekan angka stunting di wilayah Jawa Timur.

Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menegaskan pentingnya program ini sebagai prioritas nasional. Ia bilang Indonesia masih menghadapi tantangan besar di bidang kesehatan, khususnya terkait gizi anak-anak. 

"Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, masih banyak anak-anak yang mengalami stunting, kurang gizi, dan anemia. Jawa Timur termasuk provinsi yang perlu perhatian serius,” ujarnya.

Arzeti menambahkan, Program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya untuk anak sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan PAUD, tetapi juga lembaga pendidikan nonformal seperti pesantren. Tujuannya adalah meningkatkan gizi, kesehatan, dan mendukung tumbuh kembang anak, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, dan pelaku UMKM.

Sementara itu, Enny Indarti dari Badan Gizi Nasional menyampaikan bahwa program MBG merupakan motor utama dalam mewujudkan generasi sehat Indonesia. 

“Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden sangat mendukung cita-cita membangun modal manusia berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 melalui program ini,” jelas Enny.

Program MBG juga menjadi investasi besar bangsa dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas. “Kami di Komisi IX DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan dengan benar, adil, dan merata,” tambah Arzeti.

Pelaksanaan sosialisasi ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat Sidoarjo. Program MBG telah mulai didistribusikan secara bertahap di beberapa sekolah dan PAUD di Sidoarjo dengan target menjangkau 282 ribu siswa dari PAUD hingga SMP, dengan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 1 triliun untuk seluruh wilayah Sidoarjo.

Dengan adanya program ini, diharapkan generasi Jawa Timur akan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Anak-anak yang sehat hari ini adalah pemimpin masa depan bangsa.
 

Editor : Ali Masduki

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Kamis (1/5), mulai dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serahkan 100 kunci rumah subsidi buruh pada May Day 2025 hingga Produksi beras RI diprediksi tertinggi di ASEAN versi USDA AS.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

1. Menteri PKP serahkan 100 kunci rumah subsidi buruh pada May Day 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Wamenaker sebut masih akan kaji soal penghapusan outsourcing

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, pihaknya masih akan mengkaji lebih jauh soal penghapusan sistem outsourcing yang menjadi salah satu tuntutan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).

Baca berita selengkapnya di sini.

3. RI dapat pendanaan 60 juta dolar untuk proyek PLTS Terapung Saguling

Pemerintah Indonesia resmi mengantongi pendanaan sebesar 60 juta dolar AS atau setara Rp994,68 miliar (kurs Rp16.578) dari tiga mitra internasional guna membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Ekonom nilai status UMKM jadi jalan tengah bagi ojol

Sejumlah ekonom menilai usulan pemerintah terkait mitra pengemudi ojek online (ojol) dimasukkan ke dalam kategori pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi jalan tengah antara fleksibilitas dalam bekerja dan meraih manfaat langsung.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Produksi beras RI diperdiksi tertinggi di ASEAN versi USDA AS

Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyatakan berdasarkan laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton tahun 2025, menjadikannya yang tertinggi di kawasan ASEAN.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kerahkan seluruh kekuatan sektor untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto yang ambisius, yaitu 8 persen tahun 2025.

Pria yang akrab disapa Ara ini menyatakan keyakinannya bahwa sektor perumahan memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi.

Hal itu disampaikannya di sela-sela kunjungan kerjanya di Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA), Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada Senin (28/4/2025).

"Sektor perumahan itu memiliki ekosistem yang luar biasa. Dampak dari sektor perumahan ke pertumbuhan ekonomi juga bagus sekali. Sehingga saya yakin kontribusinya akan cukup besar," ujarnya.

Ara juga memberikan apresiasi khusus atas kolaborasi apik antara Badan Bank Tanah, BP Tapera, PT SMF, Bank BTN, dan PT SIG dalam upaya penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jadi terima kasih. Mari kita bekerja keras, memberi contoh, cari terobosan. Salah satu terobosannya dengan Bank Tanah dan sudah ada pertemuan dengan pengembang. Saya rasa dengan model (perumahan) hari ini dengan (ekosistem) Bank Tanah, Tapera, PT SMF, SIG, BTN itu sudah sangat baik," paparnya.

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Perdananto Aribowo, yang turut mendampingi Ara, menegaskan komitmen penuh Badan Bank Tanah untuk mendukung program-program pemerintah, terutama di sektor perumahan.

"Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan. Kami juga pastikan bahwa tanah-tanah yang dikelola dapat diakses berbagai program pembangunan nasional," tutur Ari.

Ari juga menekankan bahwa penyediaan tanah untuk perumahan rakyat adalah fondasi penting dalam membangun keadilan sosial dan mensejahterakan masyarakat.

“Oleh karenanya kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berinovasi demi membangun masa depan Indonesia, khususnya di sektor perumahan, menjadi lebih baik, lebih inklusif, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Bupati Kabupaten Kendal, Dyah Kartika Permanasari, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyatakan dukungan penuh dan kesiapan untuk bersinergi mensukseskan program nasional rumah layak huni bagi MBR.

Salah satunya dengan menetapkan BPHTB gratis pada transaksi perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tentunya menurunkan biaya kepemilikan rumah bersubsidi.

"Ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2024. Kami siap mendukung dan selalu mensukseskan program pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sebagai informasi tambahan, Perumahan Bumi Svarga Asri dibangun oleh PT Asatu Realty sebagai pengembang dan berada di HPL Badan Bank Tanah seluas 4,2 Hektar.

PT Asatu dan Badan Bank Tanah menjalin perjanjian pemanfaatan dan didukung oleh berbagai pihak terkait untuk membangun rumah percontohan yang berkelanjutan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak Badan Bank Tanah, BP Tapera, PT SMF, BTN, Semen Indonesia Gresik (SIG), PT Asatu Realty serta developer untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia ingin memberi dukungan melalui sektor perumahan untuk membantu mencapai target pertumbuhan 8 persen.

"Sektor perumahan itu memiliki ekosistem yang luar biasa. Dampak dari sektor perumahan ke pertumbuhan ekonomi juga bagus sekali. Sehingga saya yakin kontribusinya akan cukup besar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

Hal itu disampaikan Ara di sela-sela kunjungan kerjanya di Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA), Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Senin (28/4).

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi Badan Bank Tanah dengan Tapera, PT SMF, Bank BTN, dan PT SIG dalam penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jadi terima kasih. Mari kita bekerja keras, memberi contoh, cari terobosan. Salah satu terobosannya dengan Bank Tanah dan sudah ada pertemuan dengan pengembang. Saya rasa dengan model (perumahan) hari ini dengan (ekosistem) Bank Tanah, Tapera, PT SMF, SIG, BTN itu sudah sangat baik," ucapnya.

Di sisi lain, Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Perdananto Aribowo mengatakan Badan Bank Tanah mendukung program-program pemerintah, khususnya di sektor perumahan.

"Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan. Kami juga pastikan bahwa tanah-tanah yang dikelola dapat diakses berbagai program pembangunan nasional," kata Ari.

Ari menyebut penyediaan tanah untuk perumahan rakyat merupakan pondasi penting dalam membangun keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karenanya, kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berinovasi demi membangun masa depan Indonesia, khususnya di sektor perumahan, menjadi lebih baik, lebih inklusif, dan berkelanjutan," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kendal Dyah Kartika Permanasari menyatakan pihaknya mendukung dan siap bersinergi untuk menyukseskan program nasional untuk rumah layak huni bagi MBR.

"Salah satunya dengan menetapkan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) gratis pada transaksi perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tentunya menurunkan biaya kepemilikan rumah bersubsidi. Ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2024. Kami siap mendukung dan selalu menyukseskan program pemerintah pusat," ungkapnya.

Sebagai informasi, perumahan Bumi Svarga Asri dibangun oleh PT Asatu Realty sebagai developer dan berada di HPL (hak pengelolaan) Badan Bank Tanah seluas 4,2 hektare.

PT Asatu dengan Badan Bank Tanah melakukan perjanjian pemanfaatan dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) membangun plot rumah yang berkelanjutan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Badan Bank Tanah berkomitmen penuh dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya di sektor pembangunan perumahan.

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Perdananto Aribowo mengatakan komitmen ini ditunjukkan melalui penyediaan lahan yang tepat dan berkelanjutan.

"Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan. Kami juga pastikan bahwa tanah-tanah yang dikelola dapat diakses berbagai program pembangunan nasional," kata Ari dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ari mengatakan bahwa penyediaan tanah untuk perumahan rakyat adalah pondasi penting dalam membangun keadilan sosial serta mensejahterakan masyarakat.

"Oleh karenanya kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berinovasi demi membangun masa depan Indonesia, khususnya di sektor perumahan, menjadi lebih baik, lebih inklusif, dan berkelanjutan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta Badan Bank Tanah, BP Tapera, PT SMF, BTN, Semen Indonesia Gresik (SIG), PT Asatu Realty hingga developer lainnya untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming sebesar 8 persen di 2025 melalui sektor perumahan dalam kunjungan kerja ke Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA), Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada Senin (28/4).

"Sektor perumahan itu memiliki ekosistem yang luar biasa. Dampak dari sektor perumahan ke pertumbuhan ekonomi juga bagus sekali. Sehingga saya yakin kontribusinya akan cukup besar," ujarnya.

Menteri Maruarar menyampaikan apresiasi kolaborasi Badan Bank Tanah dengan Tapera, PT SMF, Bank BTN, dan PT SIG dalam penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kendal Dyah Kartika Permanasari menyampaikan, pihaknya mendukung dan siap bersinergi penuh untuk mensukseskan program nasional untuk rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2024. Kami siap mendukung dan selalu mensukseskan program pemerintah pusat," kata Dyah.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Perubahan iklim telah menjadi ancaman yang semakin nyata bagi kehidupan manusia di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Banjir, kekeringan, serta polusi udara yang mengkhawatirkan adalah contoh dampak yang semakin terasa di berbagai kota. Menghadapi tantangan besar ini, kita perlu beradaptasi dan mencari solusi yang tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Salah satu solusi yang semakin mendapat perhatian adalah Perumahan Rendah Emisi (PRE). Selain berperan dalam pengurangan emisi karbon, sektor ini menawarkan potensi besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi hijau, dan mendorong inovasi teknologi di Indonesia. Namun, meskipun prospeknya sangat menjanjikan, perjalanan untuk mewujudkan sektor ini sebagai mesin ekonomi masih dipenuhi dengan tantangan yang harus diatasi.

PRE tidak hanya berfungsi sebagai jawaban atas perubahan iklim. Lebih dari itu, PRE juga dapat menjadi mesin dan/atau pendorong pertumbuhan ekonomi dalam berbagai sektor. Tiga pilar utama yang dapat mengoptimalkan kontribusi sektor ini adalah menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi hijau, dan mendorong inovasi teknologi.

Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Pembangunan PRE membuka banyak peluang lapangan pekerjaan, baik di sektor konstruksi maupun di sektor pendukung. Diperlukan tenaga kerja terampil seperti ahli energi terbarukan, arsitek yang fokus pada desain ramah lingkungan, serta insinyur yang merancang dan memasang sistem efisiensi energi. Permintaan untuk bahan bangunan ramah lingkungan, seperti material daur ulang dan beton ramah lingkungan, juga akan menciptakan banyak lapangan kerja baru.

Selain itu, sektor terkait seperti transportasi berkelanjutan turut berkembang. Dengan semakin banyaknya permintaan terhadap kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya, peluang kerja di sektor ini akan meningkat signifikan. Teknologi pengelolaan air hujan dan limbah yang efisien juga menjadi kebutuhan dan memperluas pasar tenaga kerja teknologi ramah lingkungan.

Sebagai gambaran, dampak penciptaan lapangan pekerjaan dapat dilihat pada proyek Green Building di Singapura, yang telah berhasil menciptakan banyak sekali pekerjaan baru dalam bidang konstruksi, energi terbarukan, dan pengelolaan air. Proyek ini mengintegrasikan konsep ramah lingkungan pada bangunan komersial dan residensial dan berkontribusi signifikan pada pengurangan emisi, dan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Menarik Investasi Hijau

Selain membuka lapangan pekerjaan, pembangunan PRE berpotensi besar untuk menarik investasi domestik dan internasional. Seiring tren global yang semakin fokus pada keberlanjutan, banyak investor yang tertarik pada proyek yang mendukung pengurangan emisi karbon.

Indonesia, dengan sumber daya melimpah dan pasar besar, berpeluang menjadi magnet bagi investasi hijau. Laporan United Nations Environment Programme (UNEP) menjelaskan bahwa investasi hijau yang meningkat pesat di sektor perumahan dapat membantu Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca.

Di sisi lain, Indonesia juga berpeluang untuk menarik investasi internasional melalui kemudahan insentif fiskal dan kebijakan ramah investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Sementara, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meluncurkan berbagai program untuk mempercepat pembangunan hunian ramah lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan kawasan perumahan dengan fasilitas energi terbarukan menarik minat investor hijau global.

Mendorong Inovasi Teknologi

Pembangunan PRE mendorong inovasi teknologi, baik di sektor konstruksi, energi, maupun transportasi. Misalnya, di sektor konstruksi, penggunaan bahan bangunan efisien seperti kaca cerdas, beton ramah lingkungan, dan material daur ulang semakin berkembang. Teknologi pemanas dan pendingin berbasis energi terbarukan, serta desain bangunan yang memanfaatkan pencahayaan alami, juga semakin diminati untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Selain itu, teknologi energi terbarukan seperti panel surya, pembangkit listrik tenaga angin, dan solusi penyimpanan energi berkembang pesat untuk mendukung pembangunan rumah ramah lingkungan. Integrasi sumber energi terbarukan di PRE juga berpotensi mempercepat transisi Indonesia menuju energi bersih.

Kita bisa berguru ke Jerman yang telah memberikan contoh konkret. Jerman berhasil mengembangkan sektor perumahan hijau dengan teknologi tinggi. Jerman mengintegrasikan teknologi energi terbarukan, yang membantu negara tersebut mengurangi emisi karbon secara signifikan. Inovasi ini tidak hanya mempercepat peralihan ke energi hijau tetapi juga menciptakan banyak sekali pekerjaan baru di sektor energi terbarukan.

Beberapa Kendala

Meskipun sektor PRE menawarkan berbagai manfaat, implementasinya di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kendala yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah biaya awal pembangunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perumahan konvensional. Penggunaan teknologi hijau, bahan bangunan ramah lingkungan, dan sistem energi terbarukan disinyalir membutuhkan investasi yang lebih besar di awal. Meski pada akhirnya lebih efisien dan berkelanjutan, banyak pengembang yang enggan mengambil risiko ini.

Menurut World Bank, biaya awal yang lebih tinggi menjadi salah satu faktor penghambat terbesar dalam pengembangan proyek perumahan hijau di negara berkembang. Oleh karena itu, insentif fiskal dan pembiayaan hijau menjadi sangat penting dalam upaya mempercepat implementasi PRE.

Selain itu, infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala besar. Banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki sistem pengelolaan air yang efisien, transportasi ramah lingkungan, atau integrasi energi terbarukan untuk mendukung PRE. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, pengembang dan konsumen tidak dapat merasakan manfaat penuh dari PRE.

Kendala lainnya adalah ketidakjelasan dalam kebijakan dan regulasi yang ada. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, pengembang sering menghadapi ketidakpastian dalam peraturan yang berlaku. Ketidakkonsistenan kebijakan dan ketidakjelasan implementasi seringkali membuat pengembang ragu untuk berinvestasi dalam proyek PRE.

Karena itu, sangat penting agar regulasi yang ada terus disempurnakan, dengan memberikan panduan yang jelas, guna mendukung terciptanya PRE yang berkelanjutan. Kejelasan ini akan membuka peluang lebih besar bagi pengembang untuk berinovasi dan berinvestasi dalam sektor yang ramah lingkungan.

Langkah Strategis

Untuk mengoptimalkan potensi PRE sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia, sejumlah langkah strategis perlu diambil. Salah satunya adalah dengan memberikan kebijakan fiskal yang mendukung, seperti insentif pajak atau subsidi bagi pengembang yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Ini akan mengurangi beban biaya awal dan mendorong pengembang untuk memilih proyek perumahan hijau.

Pembangunan infrastruktur yang kompatibel dengan PRE juga sangat penting. Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta untuk memastikan ketersediaan infrastruktur seperti energi terbarukan, sistem pengelolaan air yang efisien, dan transportasi hijau. Kolaborasi publik-swasta ini akan memastikan terciptanya kawasan perumahan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan teknologi yang mengurangi jejak karbon.

Pembiayaan hijau juga perlu didorong lebih lanjut. Lembaga keuangan harus lebih aktif menyediakan produk pembiayaan hijau yang mudah diakses oleh pengembang dan konsumen. Produk seperti green bonds atau pinjaman dengan bunga rendah untuk proyek perumahan hijau dapat mempercepat pendanaan dan memungkinkan sektor ini berkembang lebih cepat.

PRE bukan hanya solusi terhadap perubahan iklim, tetapi juga potensi besar bagi ekonomi Indonesia. Dengan menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan mendorong inovasi teknologi, pembangunan PRE bisa menjadi penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat, sektor ini memiliki kemampuan untuk merangsang pertumbuhan sektor-sektor lainnya, menciptakan peluang baru, dan mendatangkan manfaat jangka panjang.

Ini adalah momentum yang tidak boleh disia-siakan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia tidak hanya dapat meraih kemajuan besar dalam pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mengukir nama sebagai pelopor dalam transisi hijau global. PRE adalah kunci untuk masa depan yang lebih bersih, efisien, dan sejahtera bagi seluruh bangsa. PRE bukan sekadar mimpi utopis, tapi kesempatan. Tinggal kita mau serius atau tidak. Bola ada di tangan para pengambil kebijakan. Jangan sampai momentum ini berlalu begitu saja.

Wilson ArafatGRC & ESG Specialist

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bengkulu (ANTARA) - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan pasar-pasar tempat masyarakat menjual komoditas mereka lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Selama ini orang malas menanam (secara serius), karena yang belinya tidak ada. Nah sekarang pasar dihadirkan langsung oleh Presiden di setiap tempat Makan Bergizi Gratis," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Kamis.

Menurut Helmi dapur umum program Makan Bergizi Gratis mengambil bahan pokok yang dimasak dan buah-buahan dibeli dari produk-produk sekitar.

"Prosesnya (penyediaan MBG) luar biasa mulai dari proses menerima bahan makanan, termasuk buah-buahan semuanya dipilih betul-betul, standarnya internasional, dan sumbernya dari lingkungan sekitar, akhirnya manfaatnya itu bukan hanya untuk siswa tapi juga wilayah sekitar," kata dia.

Gubernur menyatakan masyarakat juga semakin semangat membangun pertanian mereka karena sekarang memiliki pasar yang pasti. Perputaran ekonomi menjadi lebih baik, kesejahteraan masyarakat tentunya juga meningkat.

Dukungan terhadap program pemerintah Prabowo - Gibran memberikan makanan gizi gratis untuk anak anak terus digeber di sejumlah daerah. Di Bengkulu, Polda Bengkulu membangun dapur MBG berskala internasional dan akan melayani ribuan anak anak.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengapresiasi dapur umum penyedia paket MBG di Bengkulu. Menurut dia fasilitas dapur umum yang yang ada di Bengkulu sangat higienis, rapi dan dikelola oleh tenaga tenaga yang terlatih.

"Ini terbaik dan pertama di Sumatera, dan Bengkulu terdepan mendukung program bapak presiden," kata dia

Dapur MBG tersebut menurut gubernur sebagai bukti dukungan pemerintah pusat dalam menciptakan anak anak yang sehat dan berprestasi sebagai investasi negara masa depan.

"Bila masih ada kekurangan sana sini, banyak kritik menyalahkan kita anggap vitamin dan tidak boleh berhenti memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara" kata Helmi Hasan.

Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiyono menyebut dapur tersebut akan melayani 3.179 anak anak usia TK, SD hingga SMP yang tersebar pada tujuh sekolah di Kota Bengkulu. Dapur akan secara resmi menyalurkan makanan bergizi gratis kepada ribuan anak anak sekolah pada tanggal 28 April 2025 ini.

"Ini adalah bentuk kesiapan dan secara prakteknya akan dimulai tanggal 28 April," ujarnya.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklaim program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah mulai berhasil menggerakkan ekonomi rakyat kecil hingga menghapus kemiskinan ekstrem.

Salah satu dampaknya, banyak ibu rumah tangga berusia 40-45 tahun yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp2 juta per bulan dengan bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Banyak ibu-ibu yang umurnya 40-45 tahun sekarang senang, Pak. Tidak punya pendapatan menjadi pendapatan Rp2 juta per bulan. Kemiskinan ekstrem langsung hilang. Dan sekarang sudah bekerja 50 ribu orang," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

Program MBG ini menurut Dadan juga membuka banyak lapangan pekerjaan. Menurutnya, setiap satu SPPG membutuhkan sekitar 50 orang tenaga kerja langsung.

Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, maka program ini diperkirakan mampu menciptakan 1,5 juta lapangan pekerjaan langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

Tak hanya itu, keberadaan SPPG juga menciptakan minimal 15 pengusaha baru di sektor pangan, mulai dari pemasok telur, beras, sayur, tepung, mi, hingga pengelola limbah minyak jelantah. Bahkan dalam proyek percontohan di Warung Kiara, Sukabumi, seluruh supplier yang bergabung merupakan pengusaha baru.

"Jadi setiap satuan pelayanan itu meng-create new entrepreneur minimal 15 karena banyak yang diusahakan," jelasnya.

Dadan menuturkan hingga April 2025, sudah ada 1.009 SPPG yang beroperasi dan ditargetkan akan bertambah menjadi 1.533.

Menariknya, seluruh infrastruktur SPPG tersebut dibangun tanpa menggunakan dana APBN sepeser pun, melainkan hasil kemitraan dengan UMKM, restoran, dan catering yang sebelumnya hampir bangkrut.

Menurutnya, berkat kerja sama ini, restoran-restoran kecil yang sempat sepi kini kembali bergeliat karena mendapatkan pelanggan tetap minimal 3.000 orang per hari.

"Jadi restoran yang hampir dying atau sudah hampir bangkrut tidak laku, sekarang bangkit kembali karena memperoleh customer fix minimal 3.000 per hari," ujarnya.

Besarnya kebutuhan pangan dari program MBG ini juga dipastikan bakal menyerap surplus produksi pangan nasional. Untuk telur saja, kata Dadan, jika 82,9 juta penerima program dilayani, maka butuh 5.000 ton telur dalam sekali masak.

Jika dua kali seminggu, maka butuh 10 ribu ton, atau 400 ribu ton telur dalam setahun. Padahal, surplus telur nasional saat ini hanya 200 ribu ton per tahun.

"Kalau Badan Gizi sudah melaksanakan program makan bergizi dan melayani 82,9 juta, maka yang 200 ribu (ton surplus telur) itu sebentar saja langsung terserap," ujarnya.

Selain telur, program ini juga setiap hari membutuhkan 350 kg ayam, 300 kg sayur, 350 kg buah, dan 40-50 liter susu untuk satu SPPG. Jika skala nasional diterapkan, Dadan memperkirakan Indonesia akan membutuhkan tambahan 1,5 juta ekor sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu.

Guna memperkuat ekosistem SPPG, ia menyebut pihaknya juga telah bermitra dengan berbagai lembaga dan kementerian.

Menurut Dadan, TNI berkomitmen membangun 2.000 SPPG, Polri 1.000 SPPG, Badan Intelijen Negara (BIN) 1.000 SPPG, Nahdlatul Ulama (NU) 1.000 SPPG, dan Muhammadiyah 500 SPPG. Masyarakat umum pun diajak untuk ikut serta, misalnya dengan memanfaatkan rumah kosong untuk dioperasikan sebagai SPPG.

Dadan optimistis program MBG ini tidak hanya menghapus kemiskinan ekstrem tetapi juga mendorong produktivitas pertanian dan peternakan lokal. Ia memperkirakan ke depan tidak akan ada lagi pekarangan rumah yang dibiarkan kosong, bahkan di daerah perkotaan.

"Jadi saya perkirakan ketika program ini sudah jalan, tidak akan ada lagi pekarangan yang nganggur. Termasuk di perkotaan seperti idenya Pak Presiden mungkin akan ada practical farming," ungkapnya.

Untuk itu, BGN juga berharap adanya koperasi-koperasi lokal sebagai agregator guna mengatur pola tanam petani agar sesuai kebutuhan SPPG setiap harinya.

"Karena setiap hari butuh 300 kg sayur, maka memang butuh agregator yang bisa mengatur pola tanam," tandas dirinya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dewan Ekonomi Nasional mempunyai hasil perhitungan yang berbeda cukup jauh ihwal dampak program Makan Bergizi Gratis ke pertumbuhan ekonomi pada tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan akan ada penambahan anggaran MBG yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun pada 2025.

Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185 ribu orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

"Saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

Sementara itu, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf melakukan analisis Input-Output melalui dua skenario yaitu financing (pembiayaan) dan provision (penyediaan) untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Hasilnya, didapati bahwa program makan bergizi gratis tidak akan berdampak secara signifikan ke pertumbuhan ekonomi pada 2025.

"Hasilnya bagaimana? Pertama mungkin yang menurut saya expectedly [sesuai dugaan] adalah karena sifatnya yang reallocative financing structure-nya [pembiayaannya melalui realokasi anggaran], itu dampak ke PDB itu nggak akan besar," ujar Arief dalam diskusi publik Doctrine UK secara daring, dikutip Senin (24/3/2025).

Dia menjelaskan bahwa program MBG hanya akan menambah sekitar 0,01% sampai dengan 0,26% pertumbuhan ekonomi pada tahun ini (lebih rendah dari perhitungan Sri Mulyani yaitu 0,7%). Alasannya, ada pertukaran yang terjadi karena realokasi anggaran seperti yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 1/2025.

Misalnya, agrikultur akan menjadi sektor tumbuh signifikan akibat program MBG. Sebaliknya, sektor lain seperti jasa kemungkinan akan mengalami kontraksi pertumbuhan.

"Bahwa sifatnya yang realokatif ini membuat ekonomi growth impact-nya [dampak pertumbuhan ekonominya] tidak besar. Menurut saya perlu di kalangan pemerintah juga harus lebih diedukasikan dan MBG itu jangan terlalu dibebani berbagai macam target," jelas Arief.

Oleh sebab itu, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran itu menyatakan seharusnya fokus program MBG bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek namun sebagai investasi sumber daya manusia agar menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di samping itu, Arief mengungkapkan hasil analisis DEN menunjukkan bahwa dalam jangka pendek program MBG bisa berdampak ke penciptaan lapangan kerja dari 900 ribu sampai dengan 1,9 juta.

Sejalan dengan itu, program MBG diyakini akan memperkecil ketimpangan pendapatan. Menurutnya, program MBG akan meningkat pendapatan masyarakat miskin hingga 8%—10% sementara pendapatan orang kaya hampir tidak terdampak sama sekali.

Salah satu alasannya, sambung Arief, karena sektor yang paling terdampak secara positif program MBG adalah agrikultur—yang merupakan sektor tempat rata-rata masyarakat miskin bekerja.

"Sehingga tidak mengejutkan kalau misalkan hasilnya itu lumayan. Misalkan kemiskinan itu bisa sampai turun menjadi 5,8% dari yang awalnya 9%.

Lalu ketimpangan juga bisa berkurang sampai 3,8%, itu relatif besar karena ketimpangan itu jarang bergerak," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dewan Ekonomi Nasional mempunyai hasil perhitungan yang berbeda cukup jauh ihwal dampak program Makan Bergizi Gratis ke pertumbuhan ekonomi pada tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan akan ada penambahan anggaran MBG yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun pada 2025.

Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185 ribu orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

"Saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

Sementara itu, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf melakukan analisis Input-Output melalui dua skenario yaitu financing (pembiayaan) dan provision (penyediaan) untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Hasilnya, didapati bahwa program makan bergizi gratis tidak akan berdampak secara signifikan ke pertumbuhan ekonomi pada 2025.

"Hasilnya bagaimana? Pertama mungkin yang menurut saya expectedly [sesuai dugaan] adalah karena sifatnya yang reallocative financing structure-nya [pembiayaannya melalui realokasi anggaran], itu dampak ke PDB itu nggak akan besar," ujar Arief dalam diskusi publik Doctrine UK secara daring, dikutip Senin (24/3/2025).

Dia menjelaskan bahwa program MBG hanya akan menambah sekitar 0,01% sampai dengan 0,26% pertumbuhan ekonomi pada tahun ini (lebih rendah dari perhitungan Sri Mulyani yaitu 0,7%). Alasannya, ada pertukaran yang terjadi karena realokasi anggaran seperti yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 1/2025.

Misalnya, agrikultur akan menjadi sektor tumbuh signifikan akibat program MBG. Sebaliknya, sektor lain seperti jasa kemungkinan akan mengalami kontraksi pertumbuhan.

"Bahwa sifatnya yang realokatif ini membuat ekonomi growth impact-nya [dampak pertumbuhan ekonominya] tidak besar. Menurut saya perlu di kalangan pemerintah juga harus lebih diedukasikan dan MBG itu jangan terlalu dibebani berbagai macam target," jelas Arief.

Oleh sebab itu, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran itu menyatakan seharusnya fokus program MBG bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek namun sebagai investasi sumber daya manusia agar menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di samping itu, Arief mengungkapkan hasil analisis DEN menunjukkan bahwa dalam jangka pendek program MBG bisa berdampak ke penciptaan lapangan kerja dari 900 ribu sampai dengan 1,9 juta.

Sejalan dengan itu, program MBG diyakini akan memperkecil ketimpangan pendapatan. Menurutnya, program MBG akan meningkat pendapatan masyarakat miskin hingga 8%—10% sementara pendapatan orang kaya hampir tidak terdampak sama sekali.

Salah satu alasannya, sambung Arief, karena sektor yang paling terdampak secara positif program MBG adalah agrikultur—yang merupakan sektor tempat rata-rata masyarakat miskin bekerja.

"Sehingga tidak mengejutkan kalau misalkan hasilnya itu lumayan. Misalkan kemiskinan itu bisa sampai turun menjadi 5,8% dari yang awalnya 9%.

Lalu ketimpangan juga bisa berkurang sampai 3,8%, itu relatif besar karena ketimpangan itu jarang bergerak," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional mengakui bahwa program makan bergizi gratis tidak akan berdampak secara signifikan ke pertumbuhan ekonomi pada 2025.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan analisis Input-Output melalui dua skenario yaitu financing (pembiayaan) dan provision (penyediaan) terhadap program makan bergizi gratis (MBG).

"Hasilnya bagaimana? Pertama mungkin yang menurut saya expectedly [sesuai dugaan] adalah karena sifatnya yang reallocative financing structure-nya [pembiayaannya melalui realokasi anggaran], itu dampak ke PDB itu nggak akan besar," ujar Arief dalam diskusi publik Doctrine UK secara daring, dikutip Senin (24/3/2025).

Dia menjelaskan bahwa program MBG hanya akan menambah sekitar 0,01% sampai dengan 0,26% pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Alasannya, ada pertukaran yang terjadi karena pembiayaan program MBG berasal dari realokasi anggaran seperti yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 1/2025.

Misalnya, agrikultur akan menjadi sektor tumbuh signifikan akibat program MBG. Sebaliknya, sektor lain seperti jasa kemungkinan akan mengalami kontraksi pertumbuhan.

"Sifatnya yang realokatif ini membuat ekonomi growth impact-nya [dampak pertumbuhan ekonominya] tidak besar. Menurut saya perlu di kalangan pemerintah harus lebih diedukasikan dan MBG itu jangan terlalu dibebani berbagai macam target," jelas Arief.

Oleh sebab itu, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran itu menyatakan seharusnya fokus program MBG bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek namun sebagai investasi sumber daya manusia agar menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di samping itu, Arief mengungkapkan hasil analisis DEN menunjukkan bahwa dalam jangka pendek program MBG bisa berdampak ke penciptaan lapangan kerja dari 900 ribu sampai dengan 1,9 juta.

Sejalan dengan itu, program MBG diyakini akan memperkecil ketimpangan pendapatan. Menurutnya, program MBG akan meningkat pendapatan masyarakat miskin hingga 8%—10% sementara pendapatan orang kaya hampir tidak terdampak sama sekali.

Salah satu alasannya, sambung Arief, karena sektor yang paling terdampak secara positif dari program MBG adalah agrikultur—yang merupakan sektor tempat kebanyakan masyarakat miskin bekerja.

"Sehingga tidak mengejutkan kalau misalkan hasilnya itu lumayan. Misalkan kemiskinan itu bisa sampai turun menjadi 5,8% dari yang awalnya 9%.

Lalu ketimpangan juga bisa berkurang sampai 3,8%, itu relatif besar karena ketimpangan itu jarang bergerak," ungkapnya.

Sebagai perbandingan, hasil perhitungan DEN tersebut berbeda dengan hasil perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan akan ada penambahan anggaran MBG yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun pada 2025.

Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% (sementara perhitungan DEN hanya sekitar 0,01%—0,26%) terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185 ribu orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

"Saya berharap bahwa ini [program MBG] akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).