KOMPAS.com -Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menjadi sorotan publik akibat sejumlah pernyataan dan kebijakan yang memicu kegaduhan di sektor perumahan.

Kontroversi ini terutama berkisar pada tudingan terhadap pengembang perumahan yang dianggap nakal, wacana rumah gratis, penurunan harga rumah, dan yang terbaru batasan maksimal penghasilan penerima rumah subsidi yang dinilai mengganggu ekosistem perumahan.

Kritik dari asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mencerminkan ketegangan antara pemerintah dan pelaku industri.

Sejak dilantik pada Oktober 2024, Maruarar Sirait, akrab disapa Ara, menargetkan percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo.

Skeptisisme muncul terkait ketersediaan lahan, anggaran, infrastruktur pendukung, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengembang.

Sejumlah pengamat menilai target ini terlalu tinggi dan berpotensi menimbulkan tekanan pada kualitas pembangunan dan penyerapan anggaran.

Terlebih, sejumlah pernyataan dan langkahnya memicu polemik. Salah satu isu utama adalah tudingan terhadap pengembang perumahan, khususnya rumah subsidi, disebut "nakal" karena dianggap tidak bertanggung jawab atas kualitas pembangunan.

Selain itu, wacana rumah gratis dan rencana penurunan harga rumah subsidi memicu keresahan di kalangan pengembang, yang merasa kebijakan ini mengancam keberlanjutan bisnis mereka.

Kontroversi lain muncul terkait keterlibatan investor asing dalam pembangunan perumahan, terutama setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan investor Qatar untuk pembangunan 1 juta unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Meskipun investasi asing dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan pendanaan, beberapa pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap kedaulatan negara dalam sektor strategis seperti perumahan, serta potensi dominasi asing dan kurangnya keberpihakan pada pengembang lokal.

Ketidakjelasan peta jalan Program 3 Juta Rumah hingga April 2025 ini juga memperburuk situasi, dengan asosiasi pengembang menyatakan ketidakpastian yang menghambat perencanaan mereka.

Penetapan batas maksimal gaji untuk penerima rumah subsidi juga menjadi perdebatan. Meskipun penyesuaian batas penghasilan hingga Rp 12 juta-14 juta di wilayah Jabodetabek dianggap langkah positif untuk memperluas jangkauan program, sebagian kalangan menilai batas ini masih terlalu tinggi.

Hal ini karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di atas batas yang juga kesulitan memiliki rumah.

Kontroversi ini mencapai puncaknya ketika lima asosiasi pengembang yakni REI, Apersi, Appernas Jaya, Himperra, dan Asprumnas, menggelar konferensi pers bersama pada 18 Februari 2025 di Jakarta.

Mereka menyatakan kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Maruarar yang dinilai kontraproduktif dan merusak ekosistem perumahan yang telah terbangun selama puluhan tahun.

Selain itu, gaya komunikasi dan pernyataan Menteri Ara yang cenderung optimistis dan penuh semangat terkadang dianggap kurang realistis oleh sebagian pelaku industri dan pengamat.

Pernyataan-pernyataan yang bombastis tanpa diikuti dengan detail implementasi yang jelas dapat menimbulkan ekspektasi yang berlebihan dan berujung pada kekecewaan jika target tidak tercapai.

Potensi konflik kepentingan juga menjadi sorotan, mengingat latar belakang politik Maruarar Sirait sebagai politisi senior dan kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan.

Meskipun tidak ada indikasi pelanggaran yang jelas, pengawasan dan transparansi dalam setiap kebijakan dan penunjukan di sektor perumahan menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjadi salah satu tokoh yang vokal mengkritik Ara.

Kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025), Joko menyatakan bahwa tudingan "pengembang nakal" dari Kementerian PKP membuat pengembang merasa tersudut dan tidak mendapat perlindungan dari pemerintah.

Menurutnya, Kementerian PKP tidak pernah mengomunikasikan isu ini dengan asosiasi sebelum menyampaikannya ke publik, sehingga menciptakan stigma negatif terhadap pengembang.

"Kami mendapat stigma, berada di kondisi bahwa pengembang harus salah," ujar Joko.

Ia menegaskan, pengembang perumahan telah berkontribusi besar dengan menyediakan hunian bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan membayar pajak.

Namun, tanpa bimbingan yang memadai dari pemerintah, pengembang merasa dibiarkan berjuang sendiri.

Joko juga mengkritik fokus Ara pada isu-isu seperti audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketimbang mempercepat Program 3 Juta Rumah.

"Setelah tiga bulan mendukung euforia Kementerian PKP, kami justru mendapat kondisi yang membingungkan dan sangat kontraproduktif," tambahnya.

Joko menyoroti kebijakan seperti wacana rumah gratis, keterlibatan investor asing, dan penurunan harga rumah telah mengguncang industri.

Ia menyebut bahwa pengembang, khususnya yang bergerak di segmen rumah subsidi, mayoritas adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang rentan terhadap kebijakan yang tidak ramah.

Meski demikian, Joko mengakui adanya pengembang dengan kinerja buruk, namun ia menekankan perlunya pendekatan yang konstruktif, bukan tudingan sepihak.

Sementara itu, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah mempertanyakan definisi "nakal" yang digunakan Ara, dengan menyebut bahwa masalah seperti rumah retak atau genangan air adalah isu teknis yang dapat diselesaikan, bukan pelanggaran fatal seperti penipuan konsumen.

"Menurut kami, konotasi nakal adalah melakukan tindak pidana. Misalnya, menipu konsumen," kata Junaidi.

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab perumahan tidak hanya ada pada pengembang, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dalam hal perizinan dan pengawasan.

Junaidi juga menyoroti bahwa komunikasi yang buruk dari Kementerian PKP memperburuk situasi.

"Kalau menemukan ada developer nakal, pemerintah bisa melakukan pembinaan dan melibatkan asosiasi. Kalau bandel, mungkin perlu mekanisme sewajarnya," usulnya.

Junaidi juga menyatakan pesimisme terhadap realisasi Program 3 Juta Rumah jika gaya kepemimpinan Ara tidak berubah.

"Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan," tegasnya.

Meski begitu, Junaidi menegaskan komitmen Apersi untuk mendukung program pemerintah, dengan catatan adanya kejelasan regulasi dan sinergi yang lebih baik.

Tanggapan Ara

Ara sendiri menanggapi kritik dari asosiasi pengembang dengan nada yang relatif terbuka, meski tetap menegaskan komitmennya pada Program 3 Juta Rumah.

Kepada Kompas.com, Ara menegaskan, "Biar publik yang menilai. Saya bekerja untuk negara, dan masyarakat yang hingga saat ini belum punya rumah".

Sebelumnya, dalam audiensi dengan Apersi pada 6 Desember 2024, Ara mengajak pengembang untuk berkolaborasi dan memberikan masukan guna memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif.

"Kami berharap Apersi terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program 3 Juta Rumah," ujarnya, seraya menyatakan kesiapannya menerima saran terkait tantangan di sektor perumahan.

Terkait tudingan "pengembang nakal," Ara tidak secara langsung menarik pernyataannya, tetapi fokus pada upaya memperbaiki ekosistem perumahan.

Ia menekankan pentingnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan mendorong pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan transportasi umum sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pada Januari 2025, Ara menyampaikan bahwa peta jalan Program 3 Juta Rumah masih dalam tahap penyusunan, menunjukkan bahwa kementeriannya sedang berupaya merumuskan langkah konkret.

Maruarar juga menanggapi kegaduhan yang ditimbulkan dengan menegaskan bahwa sektor perumahan harus berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam acara HUT ke-26 Apersi pada 11 Desember 2024, ia menyatakan bahwa sektor perumahan untuk MBR akan diusulkan sebagai PSN untuk mempermudah akses hunian yang layak.

"Saya dan beberapa menteri diarahkan Presiden Prabowo untuk merumuskan langkah-langkah dari Program 3 Juta Rumah," jelasnya.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah menyalurkan 37.502 unit rumah. Hal itu merupakan hasil realisasi kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera periode 20 Oktober 2024 sampai 30 Januari 2025.

Rinciannya, realisasi KPR FLPP yang terbangun dan telah akad sebanyak 36.118 unit rumah dan akad Tapera (Khusus PNS, terbangun dan akad) sebanyak 1.384 unit rumah. Jika melihat dari capaian pembangunan dan penyaluran KPR subsidi, maka tercatat akumulasi dalam periode yang sama mencapai 87.736 unit rumah di mana data proses bangun dan sampai dengan akad telah mencapai 50.234 unit rumah.

"Kami berupaya penuh untuk mendukung tercapainya pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan ditindaklanjuti oleh Menteri PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman). Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, BP Tapera melalui FLPP dan pembiayaan Tapera telah berkontribusi hingga 87.736 unit rumah. Insyaa Allah ke depan dengan adanya redesain pembiayaan FLPP akan menambah jumlah penyaluran dana FLPP kepada Masyarakat berpenghasilan rendah," ungkap Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dalam keterangan tertulis, Jumat (31/1/2025).

Di sisi lain, BP Tapera juga tengah merancang ulang pembiayaan FLPP 2025 bersama stakeholder terkait. Hal ini dilakukan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PKP, BP Tapera, Bank Himbara, BPKP dan SMF. Sudah ada beberapa usulan untuk menjadi bahan pertimbangan, kita tunggu saja detil keputusannya lebih lanjut," ungkap Heru.

Sebagai informasi, berdasarkan sumber buku putih Satgas Perumahan, melalui Program 3 Juta Rumah akan berpotensi membuka lapangan kerja sekitar 13,1 juta tenaga kerja dalam sektor industri perumahan, menciptakan developer dan kontraktor baru di perkotaan dan pedesaan serta memberdayakan UMKM untuk pengadaan bahan bangunan. Selain itu, melalui Program 3 Juta Rumah diharapkan dapat membangun ataupun merenovasi rumah bagi masyarakat pedesaan sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan.

Tak hanya itu, melalui Program 3 Juta Rumah juga diharapkan dapat menyediakan perumahan untuk relokasi masyarakat yang terdampak bencana alam.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Jakarta, Investor.id –PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) diharapkan menjadi megabank karena telah melakukan transformasi dan menunjukan kemajuan yang dinilai luar biasa.

“Saya harap BTN tidak berpuas diri, kalau bisa BTN menjadi megabank, yang bisa memberikan solusi perumahan dan ekosistemnya, saya rasa itu akan jadi proposisi yang menarik di masyarakat, jangan lelah bertransformasi karena transformasi tidak ada ending-nya,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir dalam siaran pers, Jumat (3/1/2025).

Pernyataan Menteri BUMN dilontarkan saat membuka Raker BTN 2025 di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Di hadapan para peserta Raker yang terdiri atas jajaran Direksi dan Komisaris serta para BTNers, Erick menilai, transformasi yang dilakukan BTN sejak tahun 2019 terlihat banyak mencapai kemajuan.

“Progress yang luar biasa, saya hargai transformasi yang dilakukan BTN, kalau datang ke bank lain itu biasa, tapi saya percaya BTN akan mencapai kemajuan yang lebih pesat dan akan lebih mudah, karena biasanya yang besar sudah comfort, itu saya apresiasi BTN, transformasi sudah baik, jangan berpuas diri,” kata Erick.

Pada kesempatan yang sama, Erick juga memberikan sejumlah arahan yang mencakup tiga prioritas utama untuk BTN terkait strategi bisnisnya ke depan, yakni mengenai  membangun kepercayaan, memberikan solusi, dan terakhir mengenai ekosistem.

Terkait kepercayaan, Erick berpesan kalau ingin BTN melangkah lebih maju, kepercayaan dari publik harus ditingkatkan, dan BTN dianggap telah melakukan langkah konkrit dengan memperbaiki tata kelola yang baik sebagai sebuah perusahaan.

Sementara itu, terkait solusi, Erick mengapresiasi langkah BTN sebagai bank yang menjadi penyedia solusi bagi masyarakat dengan lebih dulu membangun persepsi dan menarik engagement dari masyarakat. 

Erick menilai, banyak bank yang hanya menjual produknya, dan belum tentu memberikan solusi, selain itu masyarakat juga tidak mudah mempercayai produk atau layanan bank terlebih dengan maraknya informasi khususnya dari media sosial. “Namun, BTN sudah mulai membangun persepsi, atau engagement, perubahan logo dan outlet-nya bisa membuahkan tidak hanya kepercayaan tapi juga engagement brand,” kata Erick.

Dia memberikan sejumlah tips bagi BTN, khususnya mengenai ekosistem yang sedang digiatkan BTN karena BTN ingin membangun ekosistem menyediakan solusi untuk perumahan dan isinya.

Erick meminta BTN menjajaki kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki basis nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tentunya memerlukan pengelolaan gaji, namun juga membayar sekolah anak dan memiliki rumah melalui KPR.

“Pak Nixon bisa bekerja sama dengan bank-bank daerah, seperti di Solo, Banten, kita coba bisa back up, sebagai Bank kita tidak bisa berdiri sebagai menara gading tapi juga menjadi agregator,” kata Menteri BUMN.

Selain dengan BPD, Erick juga mendorong BTN untuk mempererat kolaborasinya dengan PT KAI terkait pengembangan perumahan, dan juga bekerja sama dengan InJourney, induk usaha PT Angkasa Pura, untuk penyediaan solusi perumahan bagi para pekerja di kawasan bandara.

“Jadi ekosistem bertemu dengan ekosistem, kita tidak selalu jadi front end, apakah dengan BPD, KAI atau start up, itu bisa mempercepat karena waktu tidak pernah cukup,” kata Erick.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan dalam Raker 2025, BTN menetapkan visi baru untuk periode 2025-2029 yakni menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”, yang bermakna lebih luas dibandingkan visi jangka panjang sebelumnya yakni “To Become the Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025”. Melalui visi yang baru, BTN memiliki aspirasi untuk menjadi bank yang melayani “beyond mortgage” atau tidak hanya KPR.

“Jadi ada rumah, ada keluarga, tapi tidak cuma soal KPR. Tapi bagaimana mereka bayar listrik, bayar air, bayar sekolah juga di BTN. Setelah rumah terbentuk, kita melayani semua yang dibutuhkan oleh keluarga,” ujar Nixon.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News