JAKARTA, investor.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang melibatkan berbagai UMKM dan masyarakat lokal dalam penyediaan bahan makanan akan mulai dilaksanakan pada Januari 2025. Namun, hasil uji coba yang dilakukan sejak Oktober 2024 mengungkapkan bahwa diperlukan lebih dari satu model dapur untuk menerapkan program ini di berbagai wilayah Indonesia.

“Pemerintah tidak dapat memaksakan satu bentuk dapur yang dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Eliza Mardian, Peneliti CORE Indonesia yang spesialisasi dalam bidang pertanian dan industri, dalam wawancara tertutup di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Model dapur yang dimaksud adalah sistem penyediaan makanan dalam Program MBG, yang dapat bervariasi antara katering sekolah, koperasi, dapur umum, hingga komunitas lokal. Perbedaan model dapur tersebut menimbang persoalan akses dan distribusi di berbagai wilayah.

Untuk di daerah perkotaan, Eliza menjelaskan model dapur UMKM bisa disesuaikan dengan jarak sekolah dan akses ke UMKM yang ada. Sementara di daerah terpencil, hanya bergantung pada UMKM tidak selalu memungkinkan, sehingga lebih baik memanfaatkan dapur lokal dari koperasi yang dibentuk oleh ibu-ibu setempat.

Pemerintah daerah (Pemda) harus mensosialisasikan skema mekanisme kerja sama dan manfaat koperasi ibu-ibu di daerah guna memastikan kelancaran model dapur lokal program makan bergizi gratis.

“Di daerah NTT, ibu-ibu dari keluarga penerima manfaat seringkali juga menjadi pihak yang memasak. Jadi mereka tidak terbebani dan merasa seperti memasakkan makanan untuk anak-anak sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki tokoh sentral di tingkat lokal yang bisa menggerakkan masyarakat lainnya untuk mendukung keberhasilan program MBG,” pungkas Eliza.

Sebagai pertimbangan lain, Eliza mengusulkan agar jarak antara sekolah dan dapur tidak terlalu jauh, dengan target waktu pengiriman maksimal 10 menit. Hal ini bertujuan untuk menjaga makanan tetap hangat, bersih, dan meminimalisir risiko kontaminasi.

“Lebih aman jika jaraknya dekat. Selain itu, biaya logistik juga bisa lebih efisien,” tambah Eliza, mengingat anggaran besar yang diperlukan untuk menjalankan program ini.

Adapun pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun pada program makan bergizi gratis untuk 17 juta penerima manfaat hingga akhir tahun. Selanjutnya, pemerintah menargetkan pada 2029 akan terdapat 82 juta orang penerima manfaat dari program ini, seperti siswa sekolah, balita, hingga ibu hamil.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News