Bos Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengajak pengusaha swasta berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan seluruh program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya dilaksanakan Badan Gizi Nasional. Namun, penyediaan infrastrukturnya bisa menggandeng pihak swasta.

"Penyediaan infrastrukturnya yang kami lakukan dengan melalui APBN itu dihitung sebagai capital expenditure (capex). Ada juga yang koordinasi dengan lembaga lain, kementerian lain, pemerintah daerah, dan juga pihak ketiga dalam bentuk investasi," jelas Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

"Nanti kami akan bayar biaya sewa. Sewa lahan, sewa gedung, dan sewa lain-lain per bulan sehingga investasinya akan kembali (balik modal) dalam waktu tiga tahun," tegasnya.

Besaran investasi tersebut bakal sangat bergantung dengan infrastruktur yang dibangun. Dadan menyebut ini juga terpengaruh dengan teknologi yang digunakan.

Khusus infrastruktur yang dibangun Badan Gizi Nasional melalui APBN berada di 3 wilayah satuan pelayanan per kabupaten. Sehingga ada 1.500 lebih infrastruktur di satuan pelayanan yang tersebar di 540 kabupaten/kota.

"Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 sampai Rp1,5 (miliar). Nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta)," ungkapnya.

"Nah, kami ingin lengkapi satuan pelayanan itu dengan genset. Itu salah satu bagian persyaratan kami ketika nanti ada mitra yang ingin membangun satuan pelayanan. Kalau berminat, titik lokasinya silakan kirim ke BGN, nanti kami akan plot di daerah itu ada sekolah mana saja yang bisa dilayani," tutup Dadan.