Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara serentak di berbagai daerah di Indonesia mulai hari ini, Senin (6/1/2025).

Badan Gizi Nasional (BGN) selaku koordinator pelaksana Makan Bergizi Gratis menyatakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto & Wapres Gibran Rakabuming Raka ini bakal dilaksanakan serentak di 26 provinsi.

Untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, BGN telah menyiapkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur. SPPG merupakan unit pelaksana program MBG yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program.

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," kata Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, program prioritas Prabowo itu akan diselenggarakan pada hari ke-78 usai pelantikan kepala negara baru 20 Oktober 2024 lalu.

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui,” ujarnya melalui siaran pers, Minggu (5/1/2025).

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, Makan Bergizi Gratis disebut sebagai salah satu investasi terhadap sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Bisnis telah merangkum sejumlah fakta penting terkait dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Berikut 6 Fakta Program Makan Bergizi Gratis (MBG):

1. Target Penerima

Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming akan menyasar 82,9 juta penerima selama 5 tahun ke depan.

Berdasarkan Perpres 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional tertuang empat target utama penerima program makan bergizi gratis yaitu peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Selain itu, anak usia di bawah lima tahun (balita), ibu hamil dan ibu menyusui juga turut menjadi target penerima program Makan Bergizi Gratis.

Sasaran Program Makan Siang Gratis dilakukan secara bertahap, pada 2025 sekitar 40% kemudian tahun berikutnya naik menjadi sekitar 80% dan target pada 2029 mencapai 100%.

Untuk fokus awal program makan bergizi gratis yakni anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Makan bergizi gratis akan diberikan dua kali, yakni pagi dan siang.

2. Dapur Pemasok

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur siap beroperasi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Senin (6/1/2025).

Mengutip data yang dibagikan oleh BGN, sebanyak 190 SPPG itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG paling banyak, yakni 57 lokasi.

Kemudian disusul oleh Jawa tengah dengan 36 titik dan Jawa Timur 31 titik. Selain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, SPPG juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.

Kemudian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Selanjutnya, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis itu juga tersebar di Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.

Sebelumnya, BGN mengeklaim akan menyiapkan 937 titik dapur di seluruh penjuru Indonesia untuk mendukung program MBG.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong keberadaan dapur di setiap kabupaten dan kecamatan di Indonesia.

Dia memastikan bahwa sebaran dapur untuk mendukung program MBG tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Nantinya, keberadaan 937 dapur ini justru akan mendominasi di luar Pulau Jawa.

Lalu juga menjelaskan, untuk tahap awal, setiap dapur ditargetkan untuk bisa memproduksi sebanyak 3.000–3.500 porsi paket makan bergizi.

3. Melibatkan Koperasi

Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan sebanyak 1.923 koperasi siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program prioritas Presiden Prabowo Subianto siap diimplementasikan pada 6 Januari 2025 dan ribuan koperasi akan terlibat di dalamnya.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menuturkan bahwa 1.923 koperasi tersebut telah bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Adapun, Kemenkop sendiri juga telah melakukan pilot project alias uji coba di enam titik wilayah antara lain Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Lampung, dan Sulawesi Tengah.

“Dari data yang kami miliki sudah ada 1.923 koperasi yang siap untuk mendukung program makan bergizi gratis. Ada di 29 provinsi,” kata Budi Arie saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Budi Arie menjelaskan bahwa sebaran koperasi yang menyalurkan program MBG merata di seluruh wilayah di Tanah Air. Dia juga memastikan ribuan koperasi itu terdiri dari koperasi telur, ayam, daging, hingga susu.

“Kita sudah mapping, dan saya sudah sampaikan ke Pak Presiden [Prabowo Subianto] ini ada sekitar 1.923 koperasi di 29 provinsi yang siap mendukung program makan bergizi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Budi juga menyampaikan minyak makan merah menjadi salah satu program prioritas Kemenkop dan akan dimasukkan ke dalam program MBG.

4. Pasokan Bahan Baku

Pemerintah turut melibatkan Perum Bulog dalam program Makan Bergizi Gratis. Nantinya, Bulog bakal berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk mendukung kelancaran pasokan bahan pangan hingga logistik.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan Perum Bulog telah melakukan nota kesepahaman dengan BGN untuk mendukung pelaksanaan MBG.

“Untuk MBG, Bulog sudah MoU [Memorandum of Understanding] dengan Badan Gizi Nasional [BGN] untuk penyediaan bahan pangan dan dukungan logistik,” tutur Suyamto kepada Bisnis.

Selain itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga memberikan dukungan pada program MBG. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa pihaknya juga ikut berperan dalam menyiapkan standar keamanan pangan segar.

5. Tak Ada Pungutan Biaya

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya alias gratis.

“Tidak ada pungutan dalam bentuk apapun terkait program makan bergizi gratis,” kata Zulhas melalui akun Instagram resminya, dikutip pada Jumat (3/1/2025).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mengimbau agar masyarakat melaporkan aksi pungutan terkait program MBG.

“Jika ada oknum yang mencoba menjual janji menjadi penyedia program MBG tapi meminta uang di awal, maka wajib dilaporkan. Itu penipuan,” jelasnya.

Badan Gizi Nasional sebelumnya juga mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan program fiktif Makan Bergizi Gratis untuk melapor ke polisi. Hal ini seiring dengan terungkapnya kasus puluhan pelaku usaha katering di wilayah Jawa Timur yang tertipu oleh pihak tak bertanggung jawab.

6. Anggaran Jumbo

Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71,0 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.

Sementara itu, tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini adalah sekitar 0,82 juta pekerja. Oleh sebab itu, pemerintah mengharapkan program MBG dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10% pada 2025.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan harga seporsi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk setiap anaknya menjadi Rp10.000, di tengah pengumuman kenaikan upah minimum nasional rata-rata 6% di 2025.

Prabowo mengungkapkan awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.

"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo memaparkan bahwa rata-rata keluarga diperkirakan memiliki 3-4 orang anak. Sehingga setiap keluarga bisa menerima MBG Rp30.000 per harinya.