Pemerintah meresmikan Rumah Susu Unit Sentul di Babakanmadang, Bogor, Jawa Barat. Rumah pengolahan susu tersebut dibangun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Susu ini penting untuk pertumbuhan anak dan Pak Presiden menginginkan murni. Dan kita berpikir bagaimana cara mendistribusikannya. Alhamdulillah ini yang kedua, karena yang pertama sudah ada di Cimahi langsung di SPPG-nya (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Tapi itu untuk SPPG saja dan kemasannya dalam botol," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Bogor, Selasa (22/4/2025).

Menurutnya, inovasi rumah pengolahan susu tersebut cukup baik. Susu langsung dikemas dan bisa dibawa langsung ke sekolah-sekolah untuk Makan Bergizi Gratis.

"Ini inovasi yang luar biasa, langsung di dalam cup yang bisa dibawa ke mana-mana dan kemudian beliau mengirimkan sealer-nya atau cooler-nya ke sekolah-sekolah. Jadi nanti distribusinya luar biasa," ujarnya.

Dadan mengatakan pemerintah menginginkan ada 1,5 juta sapi perah di Indonesia. Pemerintah mengatakan masih dibutuhkan 1 juta ekor sapi untuk memenuhi target itu.

"Kita menginginkan populasi sapi itu di Indonesia minimal 1,5 juta. Sekarang baru ada 560 (ribu), jadi kita masih kurang sekitar 1 juta. To be honest, sekitar 2 juta agar seluruh penduduk Indonesia minum susu," ujarnya.

Dadan menginginkan susu menjadi menu wajib makan bergizi gratis di daerah yang memiliki sapi perah. Dia menginginkan susunya berasal dari dalam negeri.

"Kami sekarang menetapkan di dalam program makan bergizi, susu menjadi wajib di daerah-daerah di mana ada sapi perahnya. Di daerah yang tidak ada sapi perahnya tidak kita paksakan. Karena kita tidak ingin orang kemudian minum susu dengan peningkatan nilai impor yang signifikan. Jadi kami ingin susunya dari dalam negeri," kata dia.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, yang hadir dalam acara itu, menceritakan pengalaman soal pengolahan susu di Boyolali. Dia mengatakan susu di sana tidak terserap industri sehingga dibuang para peternak.

"Saya punya pengalaman waktu kemarin peternak sapi di Boyolali itu membuang hasil susunya. Saya datang ke sana, ternyata memang hasil susu dari peternak sapi perah dengan koperasi di Boyolali itu tidak terserap di industri pengolahan susu. Saya agak-agak marah lihat peristiwa itu," kata Ferry.

Dia mengaku bertekad agar koperasi mempunyai industri pengolahan susu sendiri. Salah satu wujudnya adalah dengan diresmikannya rumah susu.

"Harapannya ke depan bukan hanya unitnya yang diperbanyak. Kemudian bisa ke pabrik susunya menjadi UHT dan lain sebagainya, kami dari Kementerian Koperasi akan mendukung penuh. Apalagi ke depan kami mendapatkan instruksi dari Presiden untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih sebanyak 80 ribu di seluruh Indonesia," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

BEKASI, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi-koperasi perikanan, khususnya koperasi petani tambak ikan, untuk ikut menjadi pemasok program makan bergizi gratis.

Hal itu dikatakan Ferry usai panen ikan di tambak milik Koperasi Mina Mambo Sekar Sejahtera di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/1/2025).

“Kalau yang di sini (Koperasi Mina Mambo) menghasilkan ikan nila salin, bisa kita suplai ke dapur (makan bergizi gratis) yang ada di Bekasi ini,” kata Ferry.

Ferry melanjutkan, pihaknya akan mendata koperasi-koperasi perikanan yang bisa menjadi pemasok makan bergizi gratis. “Kami akan kembangkan dan dorong ini. Karena ini salah satu cita-cita Pak (Presiden) Prabowo Subianto untuk membangun agromaritim. Jadi sebenarnya bukan hanya budidaya, tapi juga koperasi perikanan (sektor) laut juga akan kami kembangkan,” ujar Ferry.

Wamenkop mengatakan, hampir di seluruh sentra perikanan terdapat koperasinya. Namun, saat ini banyak yang tidak aktif. “Sekarang banyak yang tidak aktif. Sekarang melalui LPDB, akan kami dorong kegiatan koperasi di sektor perikanan,” kata Ferry.

Kementerian Koperasi akan menggulirkan dana melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk mengembangkan kegiatan budidaya ikan. “Nanti akan kami dorong kegiatan koperasi di sini, terutama untuk meningkatkan volume dan penambahan fasilitas pemrosesan serta kegiatan pelatihan untuk meningkatkan pemasaran dan penjualan dari hasil budidaya di sini,” ujar Wamenkop.

Di sisi lain, Kemenkop juga berkomitmen untuk memperbanyak jumlah anggota dari petani tambak ikan.

Ferry mengatakan, petani-petani tambak ikan nantinya akan dilibatkan secara intensif untuk mengelola kolam atau tambak. Sebab menurut dia, masih banyak tambak yang belum dikelola dengan maksimal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mendorong pelaku ekonomi di pedesaan dan koperasi untuk turut andil dalam program makan bergizi gratis.

Permintaan itu diungkapkan Ferry dalam acara Indonesia Sustainable Development Goals Awards (ISDA) 2024, di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

“Ada program makan bergizi gratis menjadi kesempatan bagi ekonomi rakyat, LSM (lembaga swadaya masyarakat), UMKM (usaha mikro kecil menengah), dan koperasi untuk turut berperan serta," kata Ferry dalam keterangan tertulis, Kamis.

Ferry mengatakan, selain bertujuan untuk menurunkan angka stunting, program makan bergizi gratis juga merupakan sebuah New Emerging Market.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bisa menjadi kesempatan bagi seluruh stakeholder, khususnya pelaku ekonomi di pedesaan dan koperasi untuk memiliki andil.

"Bisa sebagai penyedia bahan baku, bahan olehan, hingga menjadi unit-unit pelayanan atau dapur-dapur yang nantinya akan memproses makanan siap saji yang akan didistribusikan kepada siswa di sekolah-sekolah," kata Ferry.

Kemenkop juga akan mendorong koperasi menjadi badan usaha yang dapat mendukung program tentang ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.

Ferry menekankan pentingnya Corporate Forum for CSR Development (CFCD) untuk mendorong komunitas atau pelaku UKM penerima manfaat CSR agar membentuk badan usaha koperasi dalam keberlanjutan usahanya.

"Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan mendukung pendirian badan-badan usaha koperasi tersebut," kata dia.

Terlebih lagi, kata Ferry, Kemenkop memiliki layanan permodalan seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) yang sudah diminta untuk mengurangi pembiayaan kepada kegiatan koperasi simpan pinjam.

"Kami sudah minta LPDB-KUMKM untuk 80 persen membiayai koperasi-koperasi produsen, atau kegiatan lain yang lebih produktif," kata Wamenkop.

Bahkan, Ferry menjelaskan, pihaknya memiliki program transformasi koperasi, di mana koperasi tidak hanya sebagai penyedia bahan baku tetapi juga bahan industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mendorong pelaku ekonomi di pedesaan dan koperasi untuk turut andil dalam program makan bergizi gratis.

Permintaan itu diungkapkan Ferry dalam acara Indonesia Sustainable Development Goals Awards (ISDA) 2024, di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

“Ada program makan bergizi gratis menjadi kesempatan bagi ekonomi rakyat, LSM (lembaga swadaya masyarakat), UMKM (usaha mikro kecil menengah), dan koperasi untuk turut berperan serta," kata Ferry dalam keterangan tertulis, Kamis.

Ferry mengatakan, selain bertujuan untuk menurunkan angka stunting, program makan bergizi gratis juga merupakan sebuah New Emerging Market.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bisa menjadi kesempatan bagi seluruh stakeholder, khususnya pelaku ekonomi di pedesaan dan koperasi untuk memiliki andil.

"Bisa sebagai penyedia bahan baku, bahan olehan, hingga menjadi unit-unit pelayanan atau dapur-dapur yang nantinya akan memproses makanan siap saji yang akan didistribusikan kepada siswa di sekolah-sekolah," kata Ferry.

Kemenkop juga akan mendorong koperasi menjadi badan usaha yang dapat mendukung program tentang ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.

Ferry menekankan pentingnya Corporate Forum for CSR Development (CFCD) untuk mendorong komunitas atau pelaku UKM penerima manfaat CSR agar membentuk badan usaha koperasi dalam keberlanjutan usahanya.

"Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan mendukung pendirian badan-badan usaha koperasi tersebut," kata dia.

Terlebih lagi, kata Ferry, Kemenkop memiliki layanan permodalan seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) yang sudah diminta untuk mengurangi pembiayaan kepada kegiatan koperasi simpan pinjam.

"Kami sudah minta LPDB-KUMKM untuk 80 persen membiayai koperasi-koperasi produsen, atau kegiatan lain yang lebih produktif," kata Wamenkop.

Bahkan, Ferry menjelaskan, pihaknya memiliki program transformasi koperasi, di mana koperasi tidak hanya sebagai penyedia bahan baku tetapi juga bahan industri.