Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berfokus menjalankan empat program percepatan (Quick Win)yang meliputi dukungan terhadap makan bergizi gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis (PKG), program tenaga kerja migran, dan perumahan layak huni dan terjangkau.

"Kita sudah menandatangani beberapa memorandum of understanding (MoU), MoU ini semua terkait dengan empat Quick Win Kadin. Pertama adalah mendukung makan bergizi gratis, karena kita merasa niat dan tujuan daripada program ini sangat baik untuk mensejahterakan masyarakat luas," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian Kadin berpartisipasi untuk membangun proyek percontohan, sebelum 17 Agustus, supaya bisa ikut membuat dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Berikutnya adalah PKG di mana Kadin melihat bahwa program ini adalah program yang sangat besar dan bisa melakukan deteksi dini dari kesehatan serta ujungnya tentu bisa menghemat pembiayaan pengobatan dan bisa membuat ekonomi lebih produktif.

"Ketiga yakni program perumahan layak huni dan terjangkau, kita sudah mulai dari beberapa hari yang lalu dan kita akan tingkatkan kesempatan ini dengan teman-teman Kadin Provinsi, bahkan juga dengan teman-teman BUMN yang memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan," katanya.

Kemudian yang terakhir adalah program tenaga kerja migran. Kadin merasa tenaga kerja migran adalah ekspatriat dan pahlawan devisa negara sehingga Kadin melihat ada 1,5 juta backlog tenaga kerja yang masih dilatih terutama perawat dan pelayan.

"Dan ini kita melihat suatu hal yang ingin kita fokuskan dalam waktu singkat," ujar Anindya.

Sebelumnya disampaikan, pihaknya siap mendukung program MBG dengan membangun 100 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi yang akan dibangun sebelum 17 Agustus 2025.

Ia melanjutkan pemerintah telah menaikkan jumlah SPPG yang semula 11 ribu menjadi 30 ribu.

Maka dari itu, Anindya berharap para pengusaha juga dapat terlibat untuk memasok bahan baku yang dibutuhkan untuk menu MBG melalui komoditas pangan seperti cabai hingga sektor ternak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Salah satunya adalah fokus pada Program KPR FLPP yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari Peta Jalan Program Tiga Juta Rumah yang sedang disiapkan.

"Salah satunya adalah fokus pada Program Kredit Pemilikan Rumah dengan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang 'ready stock'," kata Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun Kabinet Merah Putih ke depan.

Ara mengatakan peta jalan
ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta fokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon I yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon I ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Fahri.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Pemerintah akan memulai program 3 juta rumah pada tahun 2025, dengan fokus pembangunan berada di luar Pulau Jawa.

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyatakan bahwa pihaknya, bersama Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III, telah menyiapkan ratusan hektare lahan di Pulau Sumatera.

Rincian tersebut mencakup 800 hektare lahan di Kwala Bekala, Medan, di mana kedua entitas BUMN tersebut mulai mengembangkan 241 hektare dari total lahan yang disiapkan oleh PTPN.

"Kami bekerja sama dengan PTPN untuk mengelola tanah yang ada. Kawasan yang cukup luas di Medan, tepatnya di Kota Bekala, adalah tanah milik PTPN," ujar Budi ketika ditemui di Jakarta Selatan pada Kamis (28/11/2024).

Ia menambahkan, "Kita telah mendirikan perusahaan untuk mengelola tanah ini, dan saat ini kami telah mengolah 241 hektare dari total 800 hektare yang ada di Kota Bekala."

Selain itu, sekitar 100 hektare lahan di Talang Keramat, Palembang, Sumatera Selatan, juga telah siap untuk pembangunan. Budi memastikan bahwa Perumnas sebagai pengembang siap membangun hunian di daerah tersebut.

"Di Palembang, Talang Keramat, ada sekitar 100 hektare lahan yang siap untuk dibangun," ungkapnya.

Kesiapan lahan juga telah dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luas tanah mencapai 90 hektare. Budi meyakinkan bahwa proses konstruksi akan dimulai tahun depan, tergantung pada permintaan pasar.

"Kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar; jika di sana ada permintaan, kami siap untuk melaksanakan pembangunan," tegasnya.

Program 3 juta rumah ini akan mencakup pembangunan dua juta rumah di kawasan perdesaan dan satu juta unit hunian di kawasan perkotaan. (*)

Editor : Syahrir Rasyid