Pemprov Jabar telah mengalokasikan anggaran untuk program program nasional Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis. Fraksi PPP DPRD Jabar meminta pelaksanaan program tersebut harus diawasi agar tepat sasaran.

"Memang masih belum detail untuk teknisnya. Tapi yang jelas kota kabupaten juga bakal terlibat. Program ini perlu dikawal bersama," kata Ketua Fraksi PPP, Zaini Shofari, Sabtu (28/12/2024).

Menurutnya, pengawasan diperlukan agar tidak terjadi monopoli dalam pelaksanaan program tersebut. Misalnya Zaini menyebut, penyediaan bahan baku haruss dilakukan dengan melibatkan petani lokal.

"Penggunaan komoditas lokal itu juga dalam upaya memutar roda ekonomi masyarakat. Sehingga program pemenuhan gizi tercapai tapi juga ikut menyejahterakan masyarakat," ujarnya.

Sementara anggota Fraksi PPP Arief Maoshul Affandy menambahkan, program makan bergizi gratis harus dirasakan manfaatnya tidak hanya untuk siswa-siswi sekolah, namun juga masyarakat secara umum.

Dia menyebut, program itu membutuhkan banyak sekali bahan baku. Bahan baku itulah yang harus dijadikan manfaat untuk masyarakat. Arief menekankan agar pelaksanaan program ini jangan hanya menguntungkan satu pihak yang ingin mencari keuntungan.

"Bahan bakunya kita garis bawahi, ini akan diambil dari petani, koperasi melalui BUMDes. Pemprov Jabar harus hadir untuk mengawasi, jangan sampai itu dikuasai oleh korporasi tertentu yang mencari untung tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

"Kalau menunya daging ayam langsung ke peternak ayam, jadi masyarakat ikut disamping anaknya yang sekolah jadi cerdas dengan makan gizi gratis, orang tua dilibatkan langsung," tandasnya.