Gaji serta tunjangan kinerja (tukin) pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Aturan tersebut saat ini masih digodok oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan aturan tersebut akan mengatur terkait hak keuangan BGN, hingga tentang pegawai BGN termasuk gaji dan tunjangan kinerja (tukin).

"Sudah selesai tadi, sudah langsung diselesaikan oleh Pak Mensesneg. Bukan (hanya) gaji, tapi itu Perpres Hak Keuangan," kata Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Saat ditanya lebih lanjut perihal gaji pegawai BGN sudah cair atau belum, Dadan menerangkan harus menunggu Perpres terbit. Apabila Perpres terbit, baru bisa cair.

"Perpres-nya dulu. Perpres selesai, baru tukinnya. Nanti tanya Pak Mensesneg," terang Dadan.

Sebelumnya, Dadan menyebut bahwa para pegawai BGN belum menerima gaji dan tukin sejak awal bertugas. Kondisi ini membuat penyerapan anggaran belanja pegawai masih rendah.

Mulanya, Dadan menjelaskan, tahun ini pihaknya mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini realisasinya baru Rp 2,38 triliun atau 3,36%.

Jumlah ini terdiri atas penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 triliun. Dadan mengatakan, salah satu penyebab dari penyerapan yang masih rendah ini karena pegawai BGN belum menerima gaji.

"Terkait dengan belanja pegawai baru 0,1% perlu ibu/bapak ketahui bahwa seluruh struktural BGN sampai sekarang masih belum menerima gaji," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Gaji serta tunjangan kinerja (tukin) pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Aturan tersebut saat ini masih digodok oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan aturan tersebut akan mengatur terkait hak keuangan BGN, hingga tentang pegawai BGN termasuk gaji dan tunjangan kinerja (tukin).

"Sudah selesai tadi, sudah langsung diselesaikan oleh Pak Mensesneg. Bukan (hanya) gaji, tapi itu Perpres Hak Keuangan," kata Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Saat ditanya lebih lanjut perihal gaji pegawai BGN sudah cair atau belum, Dadan menerangkan harus menunggu Perpres terbit. Apabila Perpres terbit, baru bisa cair.

"Perpres-nya dulu. Perpres selesai, baru tukinnya. Nanti tanya Pak Mensesneg," terang Dadan.

Sebelumnya, Dadan menyebut bahwa para pegawai BGN belum menerima gaji dan tukin sejak awal bertugas. Kondisi ini membuat penyerapan anggaran belanja pegawai masih rendah.

Mulanya, Dadan menjelaskan, tahun ini pihaknya mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini realisasinya baru Rp 2,38 triliun atau 3,36%.

Jumlah ini terdiri atas penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 triliun. Dadan mengatakan, salah satu penyebab dari penyerapan yang masih rendah ini karena pegawai BGN belum menerima gaji.

"Terkait dengan belanja pegawai baru 0,1% perlu ibu/bapak ketahui bahwa seluruh struktural BGN sampai sekarang masih belum menerima gaji," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Gaji serta tunjangan kinerja (tukin) pegawai yang bekerja di Badan Gizi Nasional (BGN) masih menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres). Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Dadan menerangkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) tengah merampungkan aturan tersebut. Aturan tersebut akan mengatur terkait hak-hak keuangan pegawai BGN.

"Udah selesai tadi, sudah langsung diselesaikan oleh Pak Mensesneg. Bukan gaji, tapi itu Perpres Hak Keuangan," kata Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Saat ditanya lebih lanjut perihal gaji pegawai BGN apakah sudah turun apa belum, Dadan menerangkan harus menunggu Perpres terbit. Apabila Perpres terbit, baru tukin pegawai dapat cair.

"(Gajinya sudah turun?) Perpes-nya dulu. Perpes selesai, baru tukinnya. Nanti tanya Pak Mensesneg," terang Dadan.

Sebelumnya, Dadan menyebut bahwa para pegawai BGN belum menerima gaji dan tukin sejak awal bertugas. Kondisi ini membuat penyerapan anggaran belanja pegawai masih rendah.

Mulanya, Dadan menjelaskan, tahun ini pihaknya mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini realisasinya baru Rp 2,38 triliun atau 3,36%.

Jumlah ini terdiri atas penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 triliun. Dadan mengatakan, salah satu penyebab dari penyerapan yang masih rendah ini karena pegawai BGN belum menerima gaji.

"Terkait dengan belanja pegawai baru 0,1% perlu ibu/bapak ketahui bahwa seluruh struktural BGN sampai sekarang masih belum menerima gaji," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Simak juga Video BGN soal Pencairan Tukin: Perpresnya Sudah Ada di Meja Mensesneg

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, seluruh struktural BGN belum menerima gaji hingga kini.

Hal ini membuat realisasi penggunaan anggaran di bidang pegawai masih rendah, dari total pagu alokasi Rp 71 triliun untuk seluruh jenis belanja sepanjang tahun 2025.

"Perlu bapak ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi, ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah," kata Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, pihaknya baru mengeluarkan gaji untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau kepala dapur umum, ahli gizi, dan akuntan.

Secara total, belanja pegawai baru terealisasi Rp 386,8 juta atau 0,01 persen dari total pagu Rp 3,52 triliun.

Sementara itu, belanja barang sudah terealisasi Rp 2,38 triliun atau 4,16 persen dari total pagu Rp 57,35 triliun.

"Jadi, kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji. Kemudian, pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ucap dia.

Secara keseluruhan, anggaran yang terserap baru Rp 2,38 triliun atau 3,36 persen dari total pagu Rp 71 triliun.

Pihaknya sudah menargetkan penyerapan senilai Rp 116 triliun pada Desember 2025, termasuk dari pagu tambahan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo yang menginginkan program menyasar 82,9 juta penerima.

Saat ini, BGN baru menyasar sekitar 3,5 juta penerima.

Dadan menuturkan, penyerapan pagu akan bertambah tiap bulannya, yakni Rp 4,7 triliun pada Juni 2025, Rp 16 triliun pada Juli 2025, Rp 28 triliun pada Agustus 2025, dan Rp 51 triliun pada September 2025.

"Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun. Jadi, kami masukkan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun. Uang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, seluruh struktural BGN belum menerima gaji hingga kini.

Hal ini membuat realisasi penggunaan anggaran di bidang pegawai masih rendah, dari total pagu alokasi Rp 71 triliun untuk seluruh jenis belanja sepanjang tahun 2025.

"Perlu bapak ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi, ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah," kata Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, pihaknya baru mengeluarkan gaji untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau kepala dapur umum, ahli gizi, dan akuntan.

Secara total, belanja pegawai baru terealisasi Rp 386,8 juta atau 0,01 persen dari total pagu Rp 3,52 triliun.

Sementara itu, belanja barang sudah terealisasi Rp 2,38 triliun atau 4,16 persen dari total pagu Rp 57,35 triliun.

"Jadi, kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji. Kemudian, pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ucap dia.

Secara keseluruhan, anggaran yang terserap baru Rp 2,38 triliun atau 3,36 persen dari total pagu Rp 71 triliun.

Pihaknya sudah menargetkan penyerapan senilai Rp 116 triliun pada Desember 2025, termasuk dari pagu tambahan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo yang menginginkan program menyasar 82,9 juta penerima.

Saat ini, BGN baru menyasar sekitar 3,5 juta penerima.

Dadan menuturkan, penyerapan pagu akan bertambah tiap bulannya, yakni Rp 4,7 triliun pada Juni 2025, Rp 16 triliun pada Juli 2025, Rp 28 triliun pada Agustus 2025, dan Rp 51 triliun pada September 2025.

"Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun. Jadi, kami masukkan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun. Uang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan.