Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan dampak banjir terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bekasi.

Dia membenarkan bahwa satu SPPG sempat terdampak banjir dan tidak beroperasi selama dua hari, tetapi sejak Kamis (6/3/2025) layanan telah kembali berfungsi.

“Ada satu SPPG yang terdampak [banjir] dan 2 hari tidak melayani, tapi sejak Kamis (6/3/2025) sudah berfungsi kembali,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (9/3/2025)

Terkait kemungkinan relokasi SPPG yang terdampak banjir, Dadan menegaskan bahwa lokasi saat ini nantinya akan tetap dipertahankan.

Kendati demikian, dia melanjutkan bahwa pihaknya akan mengantisipasi dengan menyiapkan SPPG cadangan di daerah yang lebih tinggi untuk memastikan layanan tetap berjalan jika kejadian serupa terjadi di masa depan.

Termasuk, menanggapi pertanyaan mengenai kesiapan dana dalam menghadapi bencana seperti ini, Dadan menjelaskan bahwa BGN memiliki dana operasional yang sifatnya at cost.

Menurutnya, hal ini memungkinkan pengelolaan anggaran secara fleksibel dalam menghadapi keadaan darurat.

“Ada dana operasional yang at cost,” tandas Dadan.

Sementara itu, Kepala SPPG Kota Bekasi Nindy Anita juga memastikan bahwa lokasi SPPG yang sempat terendam banjir tidak akan direlokasi.

Dia menyatakan bahwa SPPG telah dibersihkan dan didisinfeksi. Selain itu, pihaknya juga telah memastikan bahwa bahan makanan yang tersedia tetap dalam kondisi aman untuk dikonsumsi.

"Sejauh ini, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan. Untuk sekolah-sekolah yang terdampak banjir, telah dilakukan pembersihan di sekitar area sekolah," jelas Nindy kepada Bisnis.

Tak hanya itu, kata Nindy, SPPG Bekasi juga sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mereka menginformasikan bahwa kegiatan belajar mengajar akan kembali dilakukan pada Senin (10/3/2025) besok.

Mengenai total kerugian akibat banjir, Nindy mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan perhitungan. Pasalnya, selain stok beras yang terendam, beberapa alat juga mengalami kerusakan dan masih menunggu pemeriksaan teknisi untuk mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil, BGN dan SPPG Kota Bekasi berupaya memastikan layanan gizi kepada masyarakat tetap berjalan meskipun sempat terdampak banjir.

“Untuk kerugian totalnya kami belum mengetahuinya karena selain beras, ada beberapa alat yang terkena banjir sehingga harus dipastikan terlebih dahulu oleh teknisi terkait,” pungkas Nindy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat mengecek langsung kondisi warga terdampak banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (8/3/2025).

Permukiman penduduk di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim), terbakar pada Jumat (28/2) kemarin. Kini warga mulai membersihkan rumah mereka yang terbakar dari puing-puing.

Pantauan detikcom di lokasi, Jl Tegal Amba, Duren Sawit, Jaktim, Sabtu (1/3/2025), tampak warga mulai menengok rumah-rumah mereka yang terbakar. Para warga pun mencoba membereskan puing-puing rumahnya yang telah hangus dan hancur dilalap si jago merah.

Beberapa dari mereka juga tampak berupaya masuk ke rumah yang sudah terbakar untuk melihat dan mencari sisa barang-barang. Sementara itu, rumah-rumah warga itu sudah tidak berbentuk akibat kebakaran yang terjadi.

Ada bentuk rumah yang hanya menyisakan separuh bentuk bangunan. Ada juga rumah yang masih utuh di bagian lantai bawah lantaran yang terbakar hanya bagian lantai atas.

Kebakaran Duren Sawit, Jaktim, rumah-rumah gosong di sekitar Jl Tegal Amba, 1 Maret 2025. (Kurniawan Fadilah/detikcom)

Di kawasan permukiman yang terbakar tersebut juga terdapat menara atau tower transmisi bertegangan tinggi yang juga tampak terbakar. Besi dari bangunan tower itu pun tampak berwarna hitam pekat atau gosong.

Bau gosong juga masih bisa tercium dari kawasan tersebut meski kondisi api sudah padam sejak semalam. Kemudian debu-debu dari sisa tembok maupun kayu-kayu rumah semipermanen yang terbakar juga beterbangan.

Sebanyak 30 rumah semipermanen di Jalan Tegal Amba, Duren Sawit, terbakar pada Jumat (28/2) sore. Begini kondisi bangunan setelah hangus terbakar. (Agung Pambudhy/detikcom)

Garis polisi masih terpasang di area permukiman warga yang terbakar. Beberapa warga juga terlihat berjaga di tiap-tiap akses masuk permukiman untuk menghindari masuknya orang lain yang memanfaatkan situasi guna mengambil barang yang bukan miliknya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap bahwa masyarakat menginginkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tersebar lebih merata.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut bahwa hampir separuh warga ingin program tersebut diberikan ke seluruh anak di Indonesia

"Hampir separuh warga menilai bahwa program tersebut sebaiknya diberikan kepada seluruh anak di Indonesia (47.4%)," ujarnya dalam tayangan YouTube bertajuk Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih, Selasa (28/1/2025).

Lebih lanjut, Burhanuddin juga mengungkap bahwa sebanyak 87,1 persen responden atau mayoritas setuju atas MBG yang telah digiatkan oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025.

“Yang tahu besar sekali, sebanyak 91,3 persen. Dari 91,3 persen, yang mengaku sangat puas dan puas mencapai 64,6 persen," imbuhnya.

Dalam hasil survei yang sama turut terungkap bahwa mayoritas masyarakat menilai, program Makan Bergizi Gratis tersebut akan membantu pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dengan persentase sangat percaya dan percaya mencapai angka 76,9 persen.

Selain itu, sebanyak 78,4 persen responden meyakini program MBG dapat membantu mengatasi masalah stunting di Indonesia. Adapun masyarakat yang menilai program MBG cukup atau sangat baik dalam membantu meningkatkan kegiatan usaha kecil di masyarakat mencapai 74,2 persen.

"Kemudian, meski tampak kritik warga juga sangat besar terkait kecukupan nilai gizi dan penyelenggaraan yang bersih dari praktik korupsi, mayoritas warga tetap puas ataS pelaksanaan program yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu, 64.6%," pungkas Burhanuddin.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membutuhkan tambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis alias MBG senilai Rp100 triliun supaya bisa mencakup 82,9 juta penerima.

Dadan menturkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun yang diproyeksikan mencakup 15 juta sampai dengan 17,5 penerimaan manfaat. Namun demikian, program ini baru mencakup 650.000 penerima manfaat hingga 10 hari pelaksanaan.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat terbatas terkait dengan Program MBG dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

"Alhamdullilah ini sudah berjalan hampor 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 238 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat," katanya kepada wartawan.

Dadan optimistis bahwa ke depan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah yang ditargetkan hingga pada perhitungannya hingga April akan mencapai 3 juta penerima dan pada Agustus hingga 6 juta penerima.

Apalagi, kata Dadam saat ini Presiden Prabowo Subianto meminta agar implementasi program ini terus dipercepat karena banyak laporan dari masyarakat yang belum mendapatkan makanan gratis.

Lebih lanjut, menurut hitungan BGN untuk mencapai target 82,9 juta penerima, membutuhkan anggaran tambahan mencapai Rp 100 triliun. Dengan anggaran yang dialokasikan saat ini atau Rp 71 triliun itu baru bisa menjangkau 15--17,5 juta penerima manfaat.

"Satu hal yang paling membuat pak presiden ingin melakukan percepatan, karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Karena banyak laporan banyak anak-anak yang bilang ke orang tuannya 'Ibu kenapa saya belum dikasih makan oleh bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah," pungkas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara perdana esok hari, Senin (6/1/2025). Program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu akan diselenggarakan di 190 titik pada total 26 provinsi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, program prioritas Prabowo itu akan diselenggarakan pada hari ke-78 usai pelantikan kepala negara baru 20 Oktober 2024 lalu.

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui,” ujarnya melalui siaran pers, Minggu (5/1/2025).

Pelaksanaan program MBG yang menjadi janji kampanye Prabowo-Gibran akan dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Tersebar di 26 Provinsi

Berdasarkan informasi dari BGN, terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I. Yogyakarta.

Kemudian, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG disebut bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. Program tersebut berkomitmen untuk meminimalkan limbah.

Adapun untuk mendukung keberlanjutan, lanjut Hasan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

Menurut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru 2025 untuk memastikan kelancaran program MBG. Momentum dimulainya program tersebut juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah.

Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin esok dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya. Pemerintah menargetkan 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Libatkan UMKM

Saat ini, terang Hasan, 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program MBG. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftarkan diri dan tengah melalui proses evaluasi.

Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja. Informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

“Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini,” ujar pendiri lembaga survei Cyrus Network ini.

Dalam tiga bulan ke depan atau Januari-Maret 2025, program MBG diharapkan bisa menyentuh 3 juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

"Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” katanya.

Untuk diketahui, anggaran Program MBG telah mendaptkan alokasi dari APBN 2025 sebesar Rp71 triliun. MBG menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Program tersebut dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan yakni dari prasekolah, pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memulai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 26 provinsi pada hari Senin (6/1/2025) besok.

Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap suksesnya program tersebut telah melakukan persiapan untuk memastikan program andalan Prabowo itu berjalan lancar.

Adapun, BGN telah menyiapkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur. SPPG merupakan unit pelaksana program MBG yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program.

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," ucap Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

Tersebar di Wilayah Indonesia

Mengutip data yang dibagikan oleh BGN, sebanyak 190 SPPG itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG paling banyak, yakni 57 lokasi. Kemudian disusul oleh Jawa tengah dengan 36 titik dan Jawa Timur 31 titik.

Selain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, SPPG juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.

Kemudian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Selanjutnya, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis itu juga tersebar di Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.

Program Makan Bergizi Gratis memang bakal diluncurkan mulai Senin (6/1/2025). Adapun, 190 dapur yang disiapkan ini sejatinya lebih sedikit dibandingkan rencana awal.

Sebelumnya, BGN mengeklaim akan menyiapkan 937 titik dapur di seluruh penjuru Indonesia untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong keberadaan dapur di setiap kabupaten dan kecamatan di Tanah Air.

Tidak Hanya Jawa

Dia menegaskan sebaran dapur untuk mendukung program MBG tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Nantinya, keberadaan 937 dapur ini justru akan mendominasi di luar Pulau Jawa.

“Tanggal 6 rencananya [akan ada] 937 dapur di seluruh Indonesia. Yang banyak di luar Jawa, daerah yang masih kekurangan gizi yang masih kategori miskin dan perlu dibantu, itu sasarannya,” kata Lalu saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (2/1/2025) lalu.

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan, untuk tahap awal, setiap dapur ditargetkan untuk bisa memproduksi sebanyak 3.000–3.500 porsi paket makan bergizi.

Adapun, sasaran pemenuhan gizi ini ditargetkan untuk 3 juta orang di tahap awal. Perinciannya, untuk peserta didik, mulai dari SD, SMP, SMA Sederajat, dan santri. Di samping itu, program makan bergizi gratis ini juga menyasar anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, serta ibu hamil dan menyusui.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratisPresiden Prabowo Subianto telah dipatok senilai Rp15.000 per anak.

Kendati demikian, Dadan menyatakan bahwa besaran anggaran tersebut akan berjalan secara fleksibel karena tergantung dengan tingkat ketersediaan bahan baku makanan di setiap daerah.

“Mungkin ada yang kurang dari itu dan yang berlebih akan kita kirim ke daerah yang memang membutuhkan bujet lebih. Jadi itungan untuk APBN per anak sekian [Rp15.000] dengan implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/11/2024).

Dadan menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan subsidi silang dalam pelaksanaan program tersebut. Apalagi, harga bahan baku makanan di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada daerah yang memiliki harga di bawah standar Rp15.000 per anak ada juga yang memiliki harga di atas alokasi yang dianggarkan pemerintah.

“Nanti berapa bahan baku untuk dikatakan menu Senin itu yang akan kita bayar, tenaga kerjanya kita bayar nanti itungan dampak indeks-nya itu setelah pelaksanaan program itu. Nanti untuk daerah yang bahan baku mahal nanti disesuaikan,” tuturnya.

Dadan memastikan bahwa program makan bergizi gratis akan mulai berlaku pada awal Januari 2025. Untuk tahap awal, program itu akan menyasar 3 juta pada 3 bulan pertama. Nantinya, penambahan penerima bantuan program akan bertambah secara berkala.

“Tahap awal kami di Januari mungkin kami terapkan di 3 juta anak untuk 3 bulan pertama dan bertambah setiap tahap secara berkala,” pungkas Dadan.