JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa (18/3/2025).

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, mengaku datang ke KPK untuk berdiskusi terkait program yang tengah dijalankan.

"Ini kita mau konsultasi untuk macem-macemnya supaya nanti kita tepat sasaran," kata Gus Ipul, Selasa siang.

Namun, ia tak menyampaikan secara spesifik program kerja tersebut.

Selain Maruarar dan Gus Ipul, hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, para menteri dan kepala lembaga tersebut tiba di Gedung KPK secara bersamaan kemudian langsung berjalan ke dalam Gedung Merah Putih.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan Pimpinan KPK menerima audiensi para pejabat tersebut terkait pencegahan korupsi.

"Pertemuan membahas pencegahan korupsi pada program-program di kementerian/lembaga tersebut, di antaranya program untuk perumahan rakyat," kata Budi dalam keterangannya, Selasa.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menemukan informasi harga makanan program makan bergizi gratis (MBG) dikurangi nilainya dari Rp 10.000 jadi Rp 8.000. Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengatakan Badan Gizi Nasional atau BGN berjanji akan mengecek informasi temuan KPK tersebut.

"Ketua KPK memberikan informasi awal sebagai bentuk upaya pencegahan. Bukan temuan yang sudah diverifikasi atau dicek ke lapangan. Dan BGN berjanji mengecek informasi ini ke lapangan," kata Kepala PCO Hasan Nasbi kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

Setyo mengungkapkan temuan KPK itu usia bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3) lalu. Hasan menilai pertemuan ini bagian dari niat baik BGN mengelola MBG secara akuntable.

"BGN berniat baik mendatangi KPK supaya mendapatkan arahan agar pengelolaan APBN di program MBG bisa transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Hasan.

"Ini adalah upaya BGN agar bisa tertib dan transparan sejak awal dengan melibatkan KPK. Sebab ini adalah program hasil terbaik cepat yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Presiden Prabowo," imbuhnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya mengungkap hasil pertemuan dengan BGN beberapa waktu lalu. Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).

Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN Dadan Hindayana, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.

"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," kata dia.

"Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," tambahnya.

Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo melalui keterangan tertulis.

Lihat juga Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini