...Kami akan menggunakan pola asrama dalam menerapkan MBG. Jadi, tidak diterapkan di sekolah biasa, ujarnya seusai dilantik menjadi gubernur definitif Papua Pegunungan di Istana Negara, Jakarta, Kamis

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap awal di wilayah setempat akan difokuskan hanya untuk lembaga pendidikan yang menerapkan sistem asrama.

"Kami akan menggunakan pola asrama dalam menerapkan MBG. Jadi, tidak diterapkan di sekolah biasa," ujarnya seusai dilantik menjadi gubernur definitif Papua Pegunungan di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

John menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi persoalan gizi, pendidikan, dan kesehatan di daerah-daerah tertinggal.

Gubernur John juga akan meningkatkan sosialisasi program MBG guna mengatasi penolakan dan kesalahpahaman yang selama ini terjadi di masyarakat setempat.

Meski tidak menjelaskan secara spesifik bentuk penolakan tersebut, tapi John menilai hal itu terjadi akibat kurangnya informasi yang utuh serta adanya pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi opini masyarakat.

“Tidak ada masalah sebenarnya. Ini kan pertarungan mempengaruhi. Kadang-kadang ada orang yang lempar batu, sembunyi tangan. Kasihan, yang dikorbankan rakyat kecil,” ujarnya.

Ia menyatakan, dengan telah dilantiknya gubernur definitif, pihaknya akan segera meluruskan informasi yang keliru serta melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

“Kami akan dudukkan persoalan ini dengan baik, menjelaskan manfaat program MBG secara langsung kepada masyarakat. Kami yakin, jika disampaikan dengan benar, program ini bisa diterima dan dijalankan dengan baik,” katanya menegaskan.

Terkait target realisasi program MBG, John menyebut pihaknya masih menunggu kejelasan teknis dari pemerintah pusat, termasuk skema penyaluran, tanggung jawab pemerintah daerah, serta mekanisme pengawasan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Provinsi Jawa Tengah menerima bantuan renovasi sebanyak 500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pemprov Jateng akan memprioritaskan bantuan RTLH ini bagi warga yang masuk kategori miskin ekstrem.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan bantuan ini selaras dengan program Pemprov Jateng yang terus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Program yang akan digenjot adalah setiap kepala keluarga (KK) di Jateng memiliki satu rumah layak huni.

"Sangat terbantu sekali dengan program dari kementerian (PKP). Jika dihitung kekuatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita, maka ini sangat membantu masyarakat miskin ekstrem," kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Kamis (17/4/2025).

Terkait warga mana yang akan mendapatkan bantuan renovasi rumah dari kementerian itu, Luthfi menyampaikan sudah siap untuk disurvei. Sebab, rencananya Menteri PKP Maruarar Sirait akan melakukan survei dua pekan mendatang di Banyumas.

Sebagai informasi, perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) menjadi prioritas Gubernur Ahmad Luthfi. Sebab, jumlah RTLH sampai dengan Desember 2024 tercatat sebanyak 1.022.113 unit. Untuk menanggulangi masalah ini diperlukan penanganan secara kolaboratif dan komprehensif dari berbagai sumber pendanaan, seperti APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Corporate Social Responsibilty (CSR), Baznas, serta swadaya masyarakat.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menginginkan semua penerima bantuan renovasi rumah dilakukan pemeriksaan by name dan by address, sehingga tidak terjadi salah sasaran.

Ia menjelaskan bantuan renovasi rumah warga miskin yang dialokasikan untuk Jateng, Jabar, Banten, dan DKI Jakarta ini berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi. Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi di empat provinsi tersebut.

Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma atau Aguan mengatakan, penerima bantuan renovasi ini diharapkan merupakan rumah sendiri atau milik pribadi. Sehingga tidak ada sengketa kedepannya saat rumah sudah selesai direnovasi dan menjadi bagus.

"Sebaiknya rumah sendiri dan ditinggali sendiri. Supaya tidak ada sengketa kedepannya dengan keluarga. Rumahnya tidak di jalur hijau, dan lokasi rumah itu memang peruntukanya untuk permukiman," kata Aguan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berencana menambah 105 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Langkah ini dalam rangka menggenjot program makan bergizi gratis (MBG).

Sebanyak 105 SPPG tersebut akan disebar di 35 kabupaten/kota di Jateng, dengan masing-masing kabupaten/kota terdapat tiga SPPG baru.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin mengatakan akan segera berkoordinasi dengan bupati/wali kota se-Jawa Tengah untuk merealisasikan tambahan SPPG tersebut. Pihaknya menargetkan penambahan itu bisa terealisasi dalam sepekan ke depan.

"Kita rapat untuk persiapan percepatan program MBG, dan alhamdulillah sudah langsung diterima di BGN, sehingga langsung ada tindak lanjut," kata Taj Yasin dalam keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Hal itu dia sampaikan usai rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN), di Jakarta.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jateng ini menyebut Pokja MBG Jateng juga akan membantu BGN dalam mengakomodir SPPG yang telah berjalan. Sehingga nantinya tak hanya bertambah, tetapi dapur MBG yang telah berjalan akan didata serta dinilai kelayakannya.

Dalam pertemuan tersebut, Pokja MBG Jateng menyampaikan sejumlah usulan dan kendala dalam pelaksanaan program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa usulan yang disampaikan, yakni tentang fungsi pengawasan agar didelegasikan ke daerah. Sehingga memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan.

Taj Yasin juga menyampaikan agar dilakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji, serta Sertifikasi Laik Higiene Sanitani (SLHS). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan.

Sebelumnya, Pokja MBG Jateng telah memetakan aset Pemprov Jateng yang dapat dimanfaatkan sebagai SPPG. Hasilnya, terdapat 21 aset milik Pemprov Jateng serta 1 aset milik BUMD, berupa 12 bangunan dan 7 bidang tanah.

Di samping itu ada juga 34 SMK yang memiliki catering/tata boga/kantin tipe A yang sudah bersertifikat BPOM. Sementara ada 7 satuan pendidikan yang masuk daftar usulan berpotensi sebagai tempat dapur SPPG.

"Kita berharap jalannya program MBG ini lebih masif lagi di Jawa Tengah," tandas Taj Yasin.

Pemerintah masih melakukan pendalaman terhadap kasus 32 situ di kawasan Bekasi dan Bogor, Jawa Barat, yang menghilang. Sebagian di antaranya kini sudah berubah menjadi perumahan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, saat ini kondisi 32 situ tersebut cukup beragam. Beberapa di antaranya ada yang berubah menjadi perumahan.

"Sebagian perumahan, sebagian jadi apa yang lain. Karena sedimentasi juga jadi tidak semuanya perumahan," kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dody menjelaskan, pada mulanya kondisi 32 situ yang lenyap ini ditemukan dari hasil komparasi data Google Maps. Pihaknya membandingkan kondisi dari Google Maps beberapa tahun lalu dengan yang eksisting.

Hingga saat ini, kondisi menghilangnya situ di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih dalam pembahasan bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

"Itu kan sesuatu yang lagi kita bahas terus-terusan sama Menteri ATR, sama gubernur, kemarin kan sama Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung), Gubernur Jawa Barat (Dedk Mulyadi), sekarang sama Gubernur Banten Andra Soni banten hari ini," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid juga sempat menyinggung tentang hilangnya 32 situ tersebut. Data itu dibahas bersama saat Rapat Koordinasi (Rakor) tanah dan pengendalian banjir beberapa waktu lalu.

"Kemarin sudah ada 32 situ di kawasan Jawa Barat, Wetan Jakarta ini, Timur Jakarta Yang hilang," kata Nusron, dalam media gathering di Kantor ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

Nusron mengaku belum mengetahui secara detail penyebab dari hilangnya situ-situ tersebut karena belum melakukan pengecekan satu per satu. Dalam waktu dekat, ia akan kembali melangsungkan rapat bersama Gubernur Banten dalam rangka pengecekan.

"Hari Jumat nanti saya rapat dengan Gubernur Banten (Andra Soni), saya mau hitung lagi yang Banten ada berapa, baru kita lihat detailnya satu per satu," ujar dia.

"Ya kan lokasinya, karena situnya udah nggak ada, kita nggak tahu dulunya di mana. Saya kan baru juga di sini. Nanti akan saya tanya ini dulu di mana sih letak situnya, sekarang jadi apa. Nanti akan saya pelajari satu per satu," sambungnya.

Ia juga belum dapat memastikan bagaimana alih fungsi lahan di kawasan tersebut sehingga situ-situ tersebut bisa menghilang. Sebab dalam rapat kemarin, pihaknya berfokus pada persoalan sungai dan sempadan sungai di kawasan Kali Bekasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bertemu dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pertemuan tersebut akan membahas lebih lanjut mengenai bangunan di daerah aliran sungai (DAS).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pertemuan itu rencananya akan dilakukan pada Senin (17/3) depan. Pertemuan dikabarkan akan dilakukan di kantor Kementerian PU.

"Nah kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah. Dan kemudian nanti kita tanamin pohon dengan khas tertentu sehingga menjadi indah," kata Dedi kepada wartawan di Kantor PKP, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Selain bangunan di dekat DAS, pihaknya bersama Kementerian PKP akan mencari solusi terkait area persawahan yang sudah dipakai menjadi perumahan. Hal ini agar ke depan tidak ada kejadian banjir akibat alih fungsi lahan.

"Kemudian untuk di daerah yang dulu adalah area persawahan, di tengahnya sudah kandung ada perumahan, harus dicari solusi gimana ke depan tidak banjir lagi. Nanti Pak Menteri punya formula tentang itu," bebernya.

Dedi mengungkapkan, pihaknya dengan kementerian terkait juga akan merumuskan cara agar tidak ada lagi pembuangan limbah rumah tangga ke sungai.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP baru saja bertemu dengan pejabat pemerintah Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal di bidang perumahan, salah satunya terkait penegakan hukum untuk bangunan di area 'hijau'.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan ke depan tidak ada lagi bangunan berupa villa maupun rumah di daerah yang dekat aliran sungai, persawahan, hingga hutan. Sebab, hal itu memicu terjadinya banjir akibat tidak ada resapan air.

"Dan itu harus ditegaskan, jadi memang penegakan hukum kita sepakat sama Pak Dedi harus ditegakkan," katanya kepada wartawan di kantornya.

Sementara itu, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan peraturan gubernur untuk mengatur soal bangunan di beberapa area, seperti DAS, persawahan, maupun perhutanan. Lalu, Menteri PKP juga akan mengeluarkan aturan menteri terkait hal tersebut.

Pemerintah Resmikan Rusunawa Rancaekek sebagai Bagian dari Program PPKS

Pemerintah Resmikan Rusunawa Rancaekek sebagai Bagian dari Program PPKS

Pemerintah Jawa Barat berencana untuk membangun 1.000 rumah panggung di kawasan Pondok Gede Permai (PGP), Bekasi, Jawa Barat yang terdampak banjir paling parah. Nantinya, pembangunan rumah panggung tersebut tentu hanya dilakukan bagi pemilik rumah yang bersedia.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Nantinya pihak pemerintah akan menyiapkan bantuan Rp 150 juta untuk pembangunan per unit rumah.

"Jadi yang pertama tentunya rumah panggung dibangun bagi mereka yang keluarganya bersedia dibangunkan rumah panggung. Kan tidak mungkin rumah permanen yang sudah dua lantai dipaksa jadi rumah panggung. Nah kita yang bersedia, dan tentunya kan mengikuti harga yang kita miliki," katanya kepada wartawan di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Meski akan menyiapkan dana untuk pembangunan rumah, Dedi menyebutkan bisa saja nanti dana yang diberikan atau pembangunan rumah panggung bukan dari pemerintah melainkan melalui program corporate social responsibility (CSR) perusahaan.

"Nanti Pak Menteri (Maruarar Sirait) ini kan punya hubungan banyak nih ke dunia usaha, bukan hanya oleh pemprov nanti dibangunnya, bisa jadi banyak para pengusaha berpartisipasi, membangunkan rumah panggung bagi warga yang kemarin terendam banjir. Nah terutama warga-warga yang ekonomi menengah ke bawah," ungkapnya.

Ketika ditanya kapan rumah panggung mulai dibangun, Dedi tidak langsung menjawabnya. Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya akan mengajak Pemerintah Jawa Barat untuk melihat rumah panggung di kawasan Muara Angke terlebih dahulu sebagai prototipe. Apabila cocok, maka pembangunan akan bisa dilakukan.

Untuk kunjungan ke Muara Angke sendiri, pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan akan dilakukan usai Lebaran atau sekitar tanggal 18-20 April 2025. Adapun, konsep rumah panggung di sana dibuat oleh Universitas Pertahanan.

"Nah dari situ lah kita bicara kalau cocok di sana itu untuk di Jawa Barat, ya baru kita akan (bangun). Kan setiap daerah itu punya keunikan yang kita juga harus hormati. Jadi perencanaan itu ya nggak bisa grusuk-grusuk. Kita harus lihat, belajar, matang, baru jalan," ujar Ara.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Jawa Barat akan menyiapkan dana untuk pembangunan rumah panggung. Pembangunan rumah panggung diutamakan pada daerah di pinggiran sungai dan yang sering terjadi banjir.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto merinci bahwa pihaknya menargetkan 1.000 rumah panggung dibangun di PGP. Hal itu karena daerah tersebut merupakan yang paling terdampak dari banjir.

"Prioritasnya di PGP, nanti kita lihat PGP, target kita adalah seribu rumah. Karena ini paling parah di seluruh kondisi yang ada, karena posisinya berada di posisi paling rendah di antara perumahan-perumahan yang terkena dampak banjir," kata Tri.

Tri mengatakan, nantinya, pembangunan rumah panggung di PGP diprioritaskan bagi rumah yang dengan tingkat kerusakan sedang hingga tinggi. Dia mengatakan ketinggian rumah panggung minimal 2,5 meter.

Video: SMAN 21 Bekasi Minta Ujian Akhir Diundur Imbas Banjir

Video: SMAN 21 Bekasi Minta Ujian Akhir Diundur Imbas Banjir

Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jawa Timur berkolaborasi mendukung pengembangan sektor perumahan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa di Surabaya, Senin menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor properti sangat penting untuk memastikan pembangunan perumahan berjalan sesuai target, khususnya memenuhi target nasional Program 3 Juta Rumah per tahun.

“Sinergi juga akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui program sosial yang berkelanjutan,” katanya.

Langkah memperkuat kolaborasi dengan para pengembang tersebut diawali dengan audiensi antara Gubernur Jatim dan DPD REI Jatim untuk membahas berbagai upaya mendorong sektor perumahan agar membawa kebermanfaatan.

Dalam audiensi tersebut, DPD REI Jatim menyampaikan sejumlah usulan strategis salah satunya terkait implementasi Program 3 Juta Rumah.

REI Jatim menekankan pentingnya kejelasan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) program tersebut agar para pengembang dapat berkontribusi lebih optimal dalam menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, pertemuan ini juga menyoroti program Corporate Social Responsibility (CSR) Zakat Produktif yang menjadi salah satu inisiatif unggulan Gubernur Jawa Timur.

Program ini diharapkan dapat semakin berkembang dengan dukungan sektor properti sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Khofifah pun menyambut baik masukan dari REI Jatim dan menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kolaborasi dengan para pengembang.

Sementara itu, Ketua DPD REI Jatim Mochamad Ilyas berharap agar sinergi dengan Pemprov Jawa Timur dapat terbina dengan baik terutama untuk menunjang sektor properti.

“Semoga dukungan Pemprov Jatim dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor properti sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat,” ujar Ilyas.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menemui Kepala Badan Gizi Nasional Prof Dr Dadan Hindayana untuk membahas lebih lanjut terkait Program Sarapan Gratis.

“Jadi saya akan minta waktu secara khusus kepada Bapak Kepala Badan Gizi Prof Dadan. Karena memang ketika retret waktu itu tidak diperbolehkan," kata Pramono di Jakarta, Senin.

Tapi dia juga sudah membaca bahwa untuk Jakarta diperbolehkan. "Untuk itu saya dalam waktu dekat akan meminta waktu kepada beliau supaya nggak salah," katanya.

Sebagai Gubernur Jakarta, dia tidak ingin segala sesuatunya terkait program untuk Jakarta tidak terencana dengan baik. Dia juga ingin agar program tersebut dapat berjalan dengan terbuka.

Kemudian soal program revitalisasi kantin, Pramono menjelaskan hal ini juga masih akan dibahas bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kan belum diputuskan. Kemarin kalau tidak boleh (Program Sarapan Gratis), maka 'budget' yang sudah ada akan kita gunakan untuk membantu kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah," katanya.

Tetapi hari ini dia membaca bahwa Prof. Dadan menyampaikan untuk Jakarta diperbolehkan. "Ya saya harus ketemu dulu dengan Prof. Dadan," kata Pramono.

Sebelumnya, Pramono sempat mengganti Program Sarapan Gratis menjadi revitalisasi kantin. Pramono mengatakan revitalitasi atau renovasi ini akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.

Untuk Program Sarapan Gratis akan tetap diadakan. "Bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," kata Pramono.

Pramono menyebutkan bahwa program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan menjadi tanggung jawab sama terkait anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.

Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

"Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tentunya sebagai pemerintah Jakarta, kami sami'na waato'na, ikut itu," kata Pramono.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Gubernur Andra Soni berharap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membangun perumahan dekat rel dan stasiun kereta api di Banten. Dia juga berharap Menteri PKP bisa mengkomunikasikan agar rencana double track dari Rangkasbitung ke Cilegon dilanjutkan.

"Kami akan responsif dan insyaallah akan berkolaborasi dengan kabupaten/kota, tadi Pak Menteri sampaikan juga bahwa kita akan mengembangkan kawasan di wilayah yang ada relnya, rel kereta api, sekalian mumpung kesempatan, mudah-mudahan bisa double track ya, dilanjutkan dari Rangkas sampai dengan Cilegon," kata Andra Soni, Minggu (9/3/2025).

Gubernur Andra Soni sendiri mendampingi Maruarar Sirait atau yang biasa dipanggil Ara saat pembangunan perumahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di Serang, Banten. Banten sendiri menurutnya adalah daerah terbesar ketiga yang perkembangan kawasan permukimannya tertinggi se-Indonesia.

"Banten juga akan berupaya mengimbangi gerak cepat yang dilakukan oleh kementerian karena manfaatnya pasti yang merasakan adalah warga Banten," paparnya.

Ia juga siap berkolaborasi dengan PKP untuk program perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga siap mengkoordinasikan dengan pihak kabupaten kota se-Banten.

Andra melanjutkan, kenapa ia berharap agar ada pengembangan kawasan perumahan di dekat perkeretaapian. Menurutnya, warga bisa mengakses stasiun dan akan ada pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan transportasi. Makanya, mudah-mudahan double track bisa dituntaskan sampai ke Cilegon.

"Karena itu pasti akan tumbuh, akan menghidupkan perekonomian dan juga akan membuat daerah pertumbuhan ekonomi baru," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Ara mengatakan, dalam waktu dekat ia akan mengajak beberapa menteri seperti Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, termasuk jajaran kepala daerah di Banten untuk ke Tenjo, Tigaraksa dan Maja. Daerah itu katanya adalah kawasan yang saat ini dikembangkan untuk kawasan permukiman termasuk perumahan subsidi.

"Kita juga akan lihat, ini kita akan majukan semua, baik ini yang subsidi, yang komersial juga. Semuanya kita gerakan, saya akan ajak pengembang-pengembang juga yang komersial, untuk juga bisa menjalankan," paparnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

LEBAK, iNewsLebak.id - Gubernur Banten, Andra Soni, mengumumkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak akan dimulai pada akhir tahun 2025.

Program ini ditujukan untuk pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Kami berharap masyarakat bersabar dan pasti program prioritas Presiden Prabowo Subianto diluncurkan di Lebak," kata Andra Soni saat mengunjungi kantor Sekretariat Pemkab Lebak, Kamis (6/3/2025).

Andra Soni menekankan pentingnya program ini sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia melalui pemenuhan gizi yang lebih baik bagi anak-anak dan ibu.

“InsyaAllah menjelang akhir 2025, janji Pak Prabowo akan terlaksana. Pelajar, ibu hamil, dan balita di Lebak akan mendapatkan haknya untuk memperoleh Makan Bergizi Gratis," sambungnya.

Program MBG bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada sekitar 225.055 siswa di Lebak, termasuk 33.245 pelajar PAUD/TK, 142.578 siswa SD, dan 50.232 siswa SMP. Selain itu, ibu hamil dan menyusui juga akan mendapatkan manfaat dari program ini.

Pemerintah daerah memastikan bahwa pelaksanaan program tidak akan membebani anggaran pemerintah kabupaten maupun provinsi, sesuai dengan arahan Presiden.

Dalam upaya mendukung program ini, Pemkab Lebak telah menganggarkan Rp10 miliar dari Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Anggaran tersebut diharapkan dapat mencukupi kebutuhan gizi bagi para penerima manfaat dan menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.

Andra Soni menegaskan bahwa masyarakat harus bersabar menunggu realisasi program ini, yang diharapkan dapat dilaksanakan menjelang akhir 2025.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Banten akan mendukung peningkatan SDM melalui program sekolah gratis untuk siswa SMA, SMK, dan sekolah swasta di wilayah tersebut.

Kami mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis ini dengan kebijakan sekolah gratis untuk masyarakat Banten," tuturnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Lebak, Maman Suryaman, mengungkapkan harapan agar program MBG segera direalisasikan karena daerah lain sudah mulai menerapkannya.

Kami berharap program MBG itu segera direalisasikan, karena di daerah lain sudah diterapkan," tutupnya.

Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis ini, diharapkan dapat mengurangi angka malnutrisi dan stunting di Kabupaten Lebak serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan gizi yang baik bagi anak-anak. Program ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Editor : Imam Rachmawan