Provinsi Jawa Tengah menerima bantuan renovasi sebanyak 500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pemprov Jateng akan memprioritaskan bantuan RTLH ini bagi warga yang masuk kategori miskin ekstrem.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan bantuan ini selaras dengan program Pemprov Jateng yang terus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Program yang akan digenjot adalah setiap kepala keluarga (KK) di Jateng memiliki satu rumah layak huni.

"Sangat terbantu sekali dengan program dari kementerian (PKP). Jika dihitung kekuatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita, maka ini sangat membantu masyarakat miskin ekstrem," kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Kamis (17/4/2025).

Terkait warga mana yang akan mendapatkan bantuan renovasi rumah dari kementerian itu, Luthfi menyampaikan sudah siap untuk disurvei. Sebab, rencananya Menteri PKP Maruarar Sirait akan melakukan survei dua pekan mendatang di Banyumas.

Sebagai informasi, perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) menjadi prioritas Gubernur Ahmad Luthfi. Sebab, jumlah RTLH sampai dengan Desember 2024 tercatat sebanyak 1.022.113 unit. Untuk menanggulangi masalah ini diperlukan penanganan secara kolaboratif dan komprehensif dari berbagai sumber pendanaan, seperti APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Corporate Social Responsibilty (CSR), Baznas, serta swadaya masyarakat.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menginginkan semua penerima bantuan renovasi rumah dilakukan pemeriksaan by name dan by address, sehingga tidak terjadi salah sasaran.

Ia menjelaskan bantuan renovasi rumah warga miskin yang dialokasikan untuk Jateng, Jabar, Banten, dan DKI Jakarta ini berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi. Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi di empat provinsi tersebut.

Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma atau Aguan mengatakan, penerima bantuan renovasi ini diharapkan merupakan rumah sendiri atau milik pribadi. Sehingga tidak ada sengketa kedepannya saat rumah sudah selesai direnovasi dan menjadi bagus.

"Sebaiknya rumah sendiri dan ditinggali sendiri. Supaya tidak ada sengketa kedepannya dengan keluarga. Rumahnya tidak di jalur hijau, dan lokasi rumah itu memang peruntukanya untuk permukiman," kata Aguan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berencana menambah 105 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Langkah ini dalam rangka menggenjot program makan bergizi gratis (MBG).

Sebanyak 105 SPPG tersebut akan disebar di 35 kabupaten/kota di Jateng, dengan masing-masing kabupaten/kota terdapat tiga SPPG baru.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin mengatakan akan segera berkoordinasi dengan bupati/wali kota se-Jawa Tengah untuk merealisasikan tambahan SPPG tersebut. Pihaknya menargetkan penambahan itu bisa terealisasi dalam sepekan ke depan.

"Kita rapat untuk persiapan percepatan program MBG, dan alhamdulillah sudah langsung diterima di BGN, sehingga langsung ada tindak lanjut," kata Taj Yasin dalam keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Hal itu dia sampaikan usai rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN), di Jakarta.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jateng ini menyebut Pokja MBG Jateng juga akan membantu BGN dalam mengakomodir SPPG yang telah berjalan. Sehingga nantinya tak hanya bertambah, tetapi dapur MBG yang telah berjalan akan didata serta dinilai kelayakannya.

Dalam pertemuan tersebut, Pokja MBG Jateng menyampaikan sejumlah usulan dan kendala dalam pelaksanaan program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa usulan yang disampaikan, yakni tentang fungsi pengawasan agar didelegasikan ke daerah. Sehingga memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan.

Taj Yasin juga menyampaikan agar dilakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji, serta Sertifikasi Laik Higiene Sanitani (SLHS). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan.

Sebelumnya, Pokja MBG Jateng telah memetakan aset Pemprov Jateng yang dapat dimanfaatkan sebagai SPPG. Hasilnya, terdapat 21 aset milik Pemprov Jateng serta 1 aset milik BUMD, berupa 12 bangunan dan 7 bidang tanah.

Di samping itu ada juga 34 SMK yang memiliki catering/tata boga/kantin tipe A yang sudah bersertifikat BPOM. Sementara ada 7 satuan pendidikan yang masuk daftar usulan berpotensi sebagai tempat dapur SPPG.

"Kita berharap jalannya program MBG ini lebih masif lagi di Jawa Tengah," tandas Taj Yasin.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bertemu dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pertemuan tersebut akan membahas lebih lanjut mengenai bangunan di daerah aliran sungai (DAS).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pertemuan itu rencananya akan dilakukan pada Senin (17/3) depan. Pertemuan dikabarkan akan dilakukan di kantor Kementerian PU.

"Nah kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah. Dan kemudian nanti kita tanamin pohon dengan khas tertentu sehingga menjadi indah," kata Dedi kepada wartawan di Kantor PKP, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Selain bangunan di dekat DAS, pihaknya bersama Kementerian PKP akan mencari solusi terkait area persawahan yang sudah dipakai menjadi perumahan. Hal ini agar ke depan tidak ada kejadian banjir akibat alih fungsi lahan.

"Kemudian untuk di daerah yang dulu adalah area persawahan, di tengahnya sudah kandung ada perumahan, harus dicari solusi gimana ke depan tidak banjir lagi. Nanti Pak Menteri punya formula tentang itu," bebernya.

Dedi mengungkapkan, pihaknya dengan kementerian terkait juga akan merumuskan cara agar tidak ada lagi pembuangan limbah rumah tangga ke sungai.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP baru saja bertemu dengan pejabat pemerintah Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal di bidang perumahan, salah satunya terkait penegakan hukum untuk bangunan di area 'hijau'.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan ke depan tidak ada lagi bangunan berupa villa maupun rumah di daerah yang dekat aliran sungai, persawahan, hingga hutan. Sebab, hal itu memicu terjadinya banjir akibat tidak ada resapan air.

"Dan itu harus ditegaskan, jadi memang penegakan hukum kita sepakat sama Pak Dedi harus ditegakkan," katanya kepada wartawan di kantornya.

Sementara itu, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan peraturan gubernur untuk mengatur soal bangunan di beberapa area, seperti DAS, persawahan, maupun perhutanan. Lalu, Menteri PKP juga akan mengeluarkan aturan menteri terkait hal tersebut.

Pemerintah Resmikan Rusunawa Rancaekek sebagai Bagian dari Program PPKS

Pemerintah Resmikan Rusunawa Rancaekek sebagai Bagian dari Program PPKS

Pemerintah Jawa Barat berencana untuk membangun 1.000 rumah panggung di kawasan Pondok Gede Permai (PGP), Bekasi, Jawa Barat yang terdampak banjir paling parah. Nantinya, pembangunan rumah panggung tersebut tentu hanya dilakukan bagi pemilik rumah yang bersedia.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Nantinya pihak pemerintah akan menyiapkan bantuan Rp 150 juta untuk pembangunan per unit rumah.

"Jadi yang pertama tentunya rumah panggung dibangun bagi mereka yang keluarganya bersedia dibangunkan rumah panggung. Kan tidak mungkin rumah permanen yang sudah dua lantai dipaksa jadi rumah panggung. Nah kita yang bersedia, dan tentunya kan mengikuti harga yang kita miliki," katanya kepada wartawan di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Meski akan menyiapkan dana untuk pembangunan rumah, Dedi menyebutkan bisa saja nanti dana yang diberikan atau pembangunan rumah panggung bukan dari pemerintah melainkan melalui program corporate social responsibility (CSR) perusahaan.

"Nanti Pak Menteri (Maruarar Sirait) ini kan punya hubungan banyak nih ke dunia usaha, bukan hanya oleh pemprov nanti dibangunnya, bisa jadi banyak para pengusaha berpartisipasi, membangunkan rumah panggung bagi warga yang kemarin terendam banjir. Nah terutama warga-warga yang ekonomi menengah ke bawah," ungkapnya.

Ketika ditanya kapan rumah panggung mulai dibangun, Dedi tidak langsung menjawabnya. Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya akan mengajak Pemerintah Jawa Barat untuk melihat rumah panggung di kawasan Muara Angke terlebih dahulu sebagai prototipe. Apabila cocok, maka pembangunan akan bisa dilakukan.

Untuk kunjungan ke Muara Angke sendiri, pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan akan dilakukan usai Lebaran atau sekitar tanggal 18-20 April 2025. Adapun, konsep rumah panggung di sana dibuat oleh Universitas Pertahanan.

"Nah dari situ lah kita bicara kalau cocok di sana itu untuk di Jawa Barat, ya baru kita akan (bangun). Kan setiap daerah itu punya keunikan yang kita juga harus hormati. Jadi perencanaan itu ya nggak bisa grusuk-grusuk. Kita harus lihat, belajar, matang, baru jalan," ujar Ara.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Jawa Barat akan menyiapkan dana untuk pembangunan rumah panggung. Pembangunan rumah panggung diutamakan pada daerah di pinggiran sungai dan yang sering terjadi banjir.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto merinci bahwa pihaknya menargetkan 1.000 rumah panggung dibangun di PGP. Hal itu karena daerah tersebut merupakan yang paling terdampak dari banjir.

"Prioritasnya di PGP, nanti kita lihat PGP, target kita adalah seribu rumah. Karena ini paling parah di seluruh kondisi yang ada, karena posisinya berada di posisi paling rendah di antara perumahan-perumahan yang terkena dampak banjir," kata Tri.

Tri mengatakan, nantinya, pembangunan rumah panggung di PGP diprioritaskan bagi rumah yang dengan tingkat kerusakan sedang hingga tinggi. Dia mengatakan ketinggian rumah panggung minimal 2,5 meter.

Video: SMAN 21 Bekasi Minta Ujian Akhir Diundur Imbas Banjir

Video: SMAN 21 Bekasi Minta Ujian Akhir Diundur Imbas Banjir

Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jawa Timur berkolaborasi mendukung pengembangan sektor perumahan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa di Surabaya, Senin menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor properti sangat penting untuk memastikan pembangunan perumahan berjalan sesuai target, khususnya memenuhi target nasional Program 3 Juta Rumah per tahun.

“Sinergi juga akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui program sosial yang berkelanjutan,” katanya.

Langkah memperkuat kolaborasi dengan para pengembang tersebut diawali dengan audiensi antara Gubernur Jatim dan DPD REI Jatim untuk membahas berbagai upaya mendorong sektor perumahan agar membawa kebermanfaatan.

Dalam audiensi tersebut, DPD REI Jatim menyampaikan sejumlah usulan strategis salah satunya terkait implementasi Program 3 Juta Rumah.

REI Jatim menekankan pentingnya kejelasan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) program tersebut agar para pengembang dapat berkontribusi lebih optimal dalam menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, pertemuan ini juga menyoroti program Corporate Social Responsibility (CSR) Zakat Produktif yang menjadi salah satu inisiatif unggulan Gubernur Jawa Timur.

Program ini diharapkan dapat semakin berkembang dengan dukungan sektor properti sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Khofifah pun menyambut baik masukan dari REI Jatim dan menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kolaborasi dengan para pengembang.

Sementara itu, Ketua DPD REI Jatim Mochamad Ilyas berharap agar sinergi dengan Pemprov Jawa Timur dapat terbina dengan baik terutama untuk menunjang sektor properti.

“Semoga dukungan Pemprov Jatim dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor properti sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat,” ujar Ilyas.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Banjir melanda berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Jawa Barat. Di sana, banyak perumahan yang mengalami kebanjiran dengan ketinggian air mencapai beberapa meter.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan, banyak perumahan di Jawa Barat yang mengklaim bebas banjir namun nyatanya justru kebanjiran. Bahkan, ketinggian airnya ada yang mencapai dua meter.

Untuk itu, dirinya mengatakan akan melakukan audit para perumahan-perumahan tersebut. Namun, dirinya tidak merinci perumahan mana saja yang akan diaudit.

"Saya juga akan mengaudit dari sisi aspek lingkungan seluruh perumahan di Jawa Barat yang banjir. Faktornya oleh apa? Kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang?" katanya usai acara peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk pegawai negeri pada Polri di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang Timur, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Selain terkait banjir, dirinya juga mengungkapkan banyak pembeli rumah, khususnya rumah subsidi, yang tertipu oleh pengembang nakal. Para pembeli sudah membayar rumah subsidi namun tak kunjung mendapatkannya.

"Duitnya sudah bayar, kemudian rumahnya tidak didapat," tuturnya.

Mendengar hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Dedi untuk menyampaikan data-data terkait hal tersebut kepadanya pada pertemuan selanjutnya.

"Itu banyak kejadian di Jawa Barat?" kata Ara.

"Banyak," jawab Dedi.

"Saya langsung saja, saya minta datanya, segera saya minta datanya. Bapak mau ketemu saya hari Rabu? Tolong by name, by address, pengembangnya di mana ya, dan kalau bisa ada laporan dari masyarakatnya Pak," ujar Ara.

Kembali ke Dedi, ia menambahkan permasalahan yang terjadi pada rumah subsidi yaitu pembelian rumah lebih dari satu. Ada juga yang membeli rumah subsidi di area hook kemudian membongkar dan membangun baru kemudian disewakan. Padahal, rumah subsidi tidak boleh disewa.

Maka dari itu, menurutnya sangat pas untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit rumah subsidi yang bermasalah tersebut.

"Dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari kecarut-marutan para pengembang yang nakal di perumahan subsidi," ungkapnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan banyaknya permasalahan yang terdapat pada perumahan subsidi di Jawa Barat (Jabar). Beberapa contohnya seperti membeli lebih dari satu hingga penipuan.

Dedi mengatakan, Jabar menjadi provinsi dengan pembangunan rumah subsidi terbanyak di Indonesia. Jika ditilik dari data yang terdapat di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), Jabar memiliki 4.326 lokasi pembangunan dan 731.909 unit rumah subsidi. Akan tetapi, pihaknya banyak menemukan kasus tidak mengenakkan terkait perumahan subsidi.

Dedi menuturkan, banyak pembeli rumah subsidi yang tertipu oleh pengembang. Para pembeli sudah membayar rumah subsidi tapi tak kunjung didapatkan.

Selain itu, ada juga kasus pembeli yang membeli beberapa rumah subsidi. Padahal seharusnya calon pembeli hanya bisa membeli satu rumah subsidi.

Ada pula pembeli rumah subsidi di bagian hook kemudian direnovasi dan berujung disewakan. Padahal, rumah subsidi harus ditempati oleh pemiliknya, tidak boleh disewakan.

"Akhirnya masyarakat tidak menikmati rumah subsidi itu. Dan yang paling harus diketahui oleh masyarakat bahwa rumah subsidi itu adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat bisa jadi hanya dinikmati oleh pengembang, tidak dinikmati oleh masyarakat," ujarnya usai acara peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk pegawai negeri pada Polri di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang Timur, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Maka dari itu, menurutnya sangat pas untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mengaudit rumah subsidi yang bermasalah tersebut.

"Dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari kecarut-marutan para pengembang yang nakal di perumahan subsidi," ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya juga akan melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan daerah resapan air, persawahan, maupun pegunungan tetap aman dan tidak disalahgunakan.

Terakhir, pihaknya juga akan mengaudit perumahan-perumahan yang diklaim bebas banjir namun kenyataannya terendam banjir.

"Saya juga akan mengaudit dari sisi aspek lingkungan seluruh perumahan di Jawa Barat yang banjir. Faktornya oleh apa? Kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang?" tutupnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Gubernur Jambi Al Haris melaunching program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap pertama di Provinsi Jambi. Program ini menyasar sebanyak 6.276 siswa dari puluhan sekolah di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi.

"Jadi saya sudah lihat langsung kegiatan perdana MBG ini, saya lihat menu makanannya sudah sesuai," kata Al Haris usai melihat langsung pelaksanaan MBG TK Al Fatih Kota Jambi, Senin (17/2/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Al Haris didampingi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dan Pj Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih. Al Haris berharap program MBG ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan regulasi yang ada.

"Kita harap pelaksanaan program MBG perdana ini bisa berjalan dengan lancar. Setelah perdana ini, kita minta pula semua kegiatan MBG selanjutnya sesuai dengan regulasi yang ada," ujar Al Haris.

Program MBG yang menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto itu, nantinya akan berlanjut ke tingkat SMP hingga SMA setelah perdana di tingkat sekolah TK dan SD. Di launching perdana ini, Al Haris juga menilai pemberian MBG ini perlu melakukan penyesuaian kembali kepada anak sekolah pada tingkat TK dan SD untuk jam dan waktunya.

"Karena kan melihat anak-anak tingkat TK dan SD itu mereka lebih banyak bermainnya. Jadi, kalau mau memberikan MBG ini perlu sesuaikan waktunya saja lagi," terang Al Haris.

Al Haris juga menyebut dalam perdana MBG ini tidak ada persoalan dan tidak ada keluhan yang diterima. Hanya saja, dalam pemberiannya perlu disesuaikan.

Dia berharap, ke depan MBG tingkat SMP dan SMA bisa berjalan maksimal lagi. Apalagi untuk soal menu makanannya dinilai Al Haris sudah sangat tepat yang berisi makanan sehat dan bergizi.

"Jadi buat soal menu makanan sudah bervariasi ya. Tadi ada ayam, susu, buahan, sayuran, tempe, kacang-kacangan. Pokoknya makanan nya sudah sangat pas sekali," ucap Al Haris.

Video: Daging untuk Makan Bergizi Gratis Dijarah, Dua Pemuda Jambi Ditangkap

Video: Daging untuk Makan Bergizi Gratis Dijarah, Dua Pemuda Jambi Ditangkap

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan partainya turut mendukung Ridwan Kamil (RK) dan Suswono maju Pilgub Jakarta 2024. Fahri menyindir gubernur pendahulu yang dianggap sibuk berkompetisi dengan pemerintah pusat alih-alih mengurus Jakarta sebagai ibu kota.

Hal itu disampaikan Fahri dalam acara deklarasi duet RK dan Suswono oleh 12 partai pendukung di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Menurut Fahri, masyarakat Jakarta rindu dengan pemimpin yang fokus melayani warganya.

"Tadi Pak RK mengatakan singkatan-singkatan bagi calon kita ini, ada yang bilang Ridho, ada yang bilang Rawon, tapi saya liat ada rindu di sini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat," kata Fahri.

Fahri menegaskan gubernur memiliki tugas untuk meneruskan kebijakan dan program pemerintah pusat di tingkat daerah. Menurutnya, gubernur merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat.

"Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari presiden RI, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana agenda pusat," kata Fahri.

Namun, eks Wakil Ketua DPR itu menilai gubernur Jakarta sebelumnya memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dengan pusat. Dia menganggap kinerja gubernur sebelumnya perlu diperbaiki.

"Kalau gubernur seperti masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Jadi ini tolong dicamkan," katanya.