Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan banyaknya permasalahan yang terdapat pada perumahan subsidi di Jawa Barat (Jabar). Beberapa contohnya seperti membeli lebih dari satu hingga penipuan.

Dedi mengatakan, Jabar menjadi provinsi dengan pembangunan rumah subsidi terbanyak di Indonesia. Jika ditilik dari data yang terdapat di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), Jabar memiliki 4.326 lokasi pembangunan dan 731.909 unit rumah subsidi. Akan tetapi, pihaknya banyak menemukan kasus tidak mengenakkan terkait perumahan subsidi.

Dedi menuturkan, banyak pembeli rumah subsidi yang tertipu oleh pengembang. Para pembeli sudah membayar rumah subsidi tapi tak kunjung didapatkan.

Selain itu, ada juga kasus pembeli yang membeli beberapa rumah subsidi. Padahal seharusnya calon pembeli hanya bisa membeli satu rumah subsidi.

Ada pula pembeli rumah subsidi di bagian hook kemudian direnovasi dan berujung disewakan. Padahal, rumah subsidi harus ditempati oleh pemiliknya, tidak boleh disewakan.

"Akhirnya masyarakat tidak menikmati rumah subsidi itu. Dan yang paling harus diketahui oleh masyarakat bahwa rumah subsidi itu adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat bisa jadi hanya dinikmati oleh pengembang, tidak dinikmati oleh masyarakat," ujarnya usai acara peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk pegawai negeri pada Polri di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang Timur, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Maka dari itu, menurutnya sangat pas untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mengaudit rumah subsidi yang bermasalah tersebut.

"Dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari kecarut-marutan para pengembang yang nakal di perumahan subsidi," ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya juga akan melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan daerah resapan air, persawahan, maupun pegunungan tetap aman dan tidak disalahgunakan.

Terakhir, pihaknya juga akan mengaudit perumahan-perumahan yang diklaim bebas banjir namun kenyataannya terendam banjir.

"Saya juga akan mengaudit dari sisi aspek lingkungan seluruh perumahan di Jawa Barat yang banjir. Faktornya oleh apa? Kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang?" tutupnya.

Saksikan Live DetikPagi:

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Penjabat Gubernur Jawa Barat (Pj Gubernur Jabar), Bey Triadi Machmudin menyoroti komplek-komplek perumahan elit dan industri yang belum memiliki Tempat Pengolahan Sampah, Reduce Reuse Recycle (TPS 3R). Bey menilai, perumahan dan industri yang ada di wilayah Jawa Barat (Jabar) sudah seharusnya memiliki TPS 3R. Agar, semua sampah bisa dikurangi dari hulu, tidak langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).

"Saya minta perumahan-perumahan pemukiman itu seharusnya sudah mulai punya TPS 3R. Jadi sampah berhenti di situ saja, tidak sampai dikirim lagi ke TPA," ujar Bey di Gedung Sate, Senin (13/1/2025).

Bey pun mendorong agar pemerintah daerah bisa memberikan kesadaran terhadap para perumahan elit dan industri yang belum memiliki TPS 3R untuk segera membuatnya. Hal ini, akan membantu upaya pembuangan sampah ke TPAS. "Jadi saya berharap akan dilakukan permintaan atau penyuluhan kepada mereka agar membuat TPS 3R. Jadi misalnya di Sumarecon, Kota Baru Parahyangan seharusnya sudah punya sendiri, pengelolaan sampah sendiri," katanya.

Bey berharap, TPS 3R ini bisa ada di setiap wilayah kecamatan dan lainnya yang ada di kabupaten dan kota se Jabar. Selain itu, Pemerintah provinsi dalam hal ini baru bisa memberikan imbauan. "Kami hanya meminta saja dan sepertinya aturan memang ada sih. Tapi kalau memang tidak ada kami imbauan lah. Kan itu yang membantu pemerintah kan," katanya.

Selain TPS 3R, Bey juga menyoroti masih banyaknya sampah yang dibuang ke sungai oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Bey meminta hal ini juga harus diselesaikan oleh pemerintah daerah se-Jabar.

"Saya mendengar juga laporan bahwa justru banyak sampah, semakin banyak sampah di sungai-sungai. Saya juga minta tadi Kadis LH untuk berkoordinasi dengan kabupaten kota agar betul-betul ditindak yang membuang sampah bukan pada tempatnya," kata dia.

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menunggu dan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang direncanakan dimulai pekan kedua Januari ini (6/1).

"Kami mendukung sepenuhnya program ini, dan menunggu BGN terkait teknis pelaksanaannya seperti apa," ujar Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Kantor Kanwil Kemenag Jabar di Bandung, Jumat.

Pemprov Jabar telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk mendukung program makan bergizi gratis ini.

Dana tersebut, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang telah disetujui bersama DPRD Jabar pada November 2024.

Selain itu, kata Bey, Pemprov Jabar juga beberapa kali telah melakukan uji coba atas program makan bergizi gratis di beberapa daerah dan berjalan lancar, walau saat ini ada perbedaan dengan diharuskan rutin.

"Sudah baik, tinggal rutin dan itu harus siap," ucapnya.

Lebih lanjut, Bey mengungkapkan Program MBG ini selain dapat membantu membentuk generasi baru yang sehat, kuat, dan berkualitas, juga dapat meningkatkan perekonomian lokal.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar sumber bahan baku program MBG harus didapat dari masyarakat sekitar.

Karenanya, diharapkan pemerintah desa turun tangan membantu, bisa melalui BUMDes agar bahan baku dan pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat.

"Bapak Presiden (Prabowo Subianto) menyampaikan, ini (makan bergizi gratis) akan meningkatkan ekonomi lokal. Kalau bisa betul-betul yang menyediakan itu dari lingkungan sekitar, oleh BUMDes, oleh desa. Jadi ekonomi juga bergerak di situ," tuturnya.

Sementara terkait viralnya dugaan penipuan dalam penyediaan jasa katering oleh pihak yang minim moral dan tanggung jawab, Bey mengaku pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat terkait dengan mekanisme dan siapa yang akan ditunjuk sebagai penyedia jasa untuk program tersebut.

"Itu Badan Gizi Nasional nanti," katanya menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025