REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak para pengembang perumahan untuk menyediakan rumah subsidi yang layak kepada masyarakat untuk membantu mengurangi angka kemiskinan.

"Kita sepakat bahwa sandang, papan, pangan merupakan hak hidup warga negara," kata Ahmad Luthfi saat membuka Jateng Omah Expo ke-3, di Semarang, Senin.

Menurut dia, pengembang perumahan memiliki kontribusi besar dalam menekan angka kemiskinan di Jateng, terutama dalam penyediaan akses hunian.

"Ke depan Jateng harus mampu. Menekan angka kemiskinan (melalui) layanan dasar yakni rumah. Semoga lahannya terjangkau, dan bangunan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jateng terus menjalankan keterjangkauan rumah bagi warga tidak mampu, salah satunya melalui program "Tuku Lemah oleh Omah" dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

Luthfi mengatakan bahwa perbaikan RTLH akan digenjot pada tahun 2025, dengan total ada 17.000 unit RTLH yang mendapatkan bantuan.

Sementara itu, Ketua DPW Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional (Apernas) Jateng Eko Purwanto menyebutkan masih terdapat 324.803 "backlog" kepemilikan rumah per Desember 2024.

Penyebabnya, kata dia, antara lain tingginya harga rumah dan minimnya informasi dalam mendapatkan rumah.

Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng dalam upaya mengurangi "backlog" perumahan tersebut dan membantu pemenuhan target tiga juta rumah subsidi oleh pemerintah pusat.

Ia merinci program perumahan yang diupayakan mencakup rumah susun perkotaan, rumah pedesaan dan rumah subsidi oleh pengembang.

Melalui ajang Jateng Omah Expo (Jomex) 2025 yang digelar mulai 15-26 Mei, asosiasi juga mendorong program sertifikasi pengembang perumahan.

Jomex diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Developer Provinsi Jateng bekerja sama dengan Pemprov Jateng, diikuti oleh 19 pengembang perumahan, baik subsidi mupun komersial, dua building material, serta lima perbankan.