Komisi V DPR akan rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah. Rencananya, rapat tersebut dilakukan pada Mei mendatang alias bulan depan.

Beberapa hari lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah telah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini. Dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengonfirmasi sudah menerima peta jalan tersebut dan akan segera mempelajarinya.

"Ya saya lihat berkasnya ada sih. Saya tadi dikirimnya dari sekretariat, sudah nyampe, tapi kami masih pelajari dulu," kata Lasarus saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/4/2025).

Ia mengatakan akan ada pertemuan dengan Kementerian PKP untuk membahas Program 3 Juta Rumah. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada bulan Mei mendatang.

"Pasti ada dong, kita ada rapat. Masa persidangnya ada, mungkin lebih jelasnya di situ aja nanti. Saya lupa tanggalnya, kayaknya minggu kedua Mei sih," sebutnya.

Lasarus belum bisa memberikan bocoran mengenai peta jalan tersebut. Namun, ia mengatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah tersebut masih bersifat umum.

"Belum bisa menggambarkan secara umum. Saya lihat sih masih umum sifatnya. Tentu itu kan harus diterjemahkan lagi (saat rapat). Saya masih belum bisa komen terlalu jauh dulu. Kami perlu pelajari secara mendetail," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah telah diserahkan kepada DPR dan siap untuk disampaikan di hadapan anggota Komisi V.

"Tanya deh, aku sudah kirim itu ke DPR dari awal tahun tentu kan aku jelaskan di DPR. kita harus hormati DPR dong ya," kata Ara ketika ditemui wartawan usai acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025) lalu.

Ara enggan memberi bocoran sedikit pun terkait peta jalan tersebut. Ia menegaskan, jika diminta untuk menjelaskan terkait peta jalan Program 3 Juta Rumah dirinya siap untuk melakukannya.

"Kita sudah siap kok untuk menjelaskan ya dan sudah kita kasih ke DPR," tegasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait (Ara) menyatakan bahwa dia siap menghadapi proses hukum jika ketahuan melakukan korupsi. Hal itu disampaikannya di hadapan Sekretaris Jendral (Sekjen) KPK Cahya H Harefa, ia

Tidak hanya itu, apabila ada pejabat Kementerian PKP yang ketahuan korupsi, ia sendiri yang akan mengantarkan ke KPK.

"Saya bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Saya juga siap ditahan kalau saya korupsi," kata Ara dalam sambutan setelah pelantikan Pejabat Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas, di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Menurutnya pernyataannya itu merupakan bukti komitmen kementeriannya berintegrasi dan jujur.

"(Hadirnya Sekjen KPK) Saya rasa bukan main-main. Kita jawab dengan integritas," tegasnya.

Sementara itu, sambutan tersebut ia sampaikan di hadapan 113 pejabat Eselon II, III, dan IV yang baru dilantik.

Pelantikan ini digelar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam acara ini, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto Bonny Z Minang, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga Ketua Umum REI Joko Suranto.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang skema baru untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ke depan, skema komposisi pendanaan akan menjadi 50:50 dari APBN dan perbankan, berubah dari yang sebelumnya 75:25.

"Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar," kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Imam Syafii Toha dalam acara Forwapera 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah' di Grand Whiz, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Imam menyebutkan, pada Senin (23/12) mendatang, BP Tapera dengan seluruh bank penyalur akan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) terkait skema baru pendanaan tersebut. Tak hanya itu, pada waktu yang sama rencananya juga akan diumumkan kuota FLPP untuk tahun depan.

"Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)," ujar Imam.

Sementara itu, Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Budi Permana, tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50.

"Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5 persen, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7 persen hingga 8 persen, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25," tutur Budi.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering atau berjenjang.

"Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5%. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6% hingga maksimal 7%," ucapnya.

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M

Presiden Prabowo Subianto menyinggung banyak pihak yang menolak program Makan Bergizi Gratis. Penolakan itu juga dari kalangan profesor.

Mulanya, Prabowo bicara mengenai ejekan-ejekan yang ia terima. Ia menyebut dirinya sudah terbiasa dicaci dan difitnah.

"Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi," ujar Prabowo di hadapan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Kamis (19/12/2024).

Ejekan itu juga menyasar program unggulannya, yakni Makan Bergizi Gratis. Prabowo menambahkan penolakan Makan Bergizi Gratis juga datang dari kalangan profesor.

"Sekarang ada profesor-profesor yang pintar-pintar kok tidak setuju. Heran saya. Profesor pintar atau bodoh, saya nggak tahu," kata Prabowo disambut tepuk tangan hadirin.

"Mungkin pintar otaknya, tapi hatinya, hatinya tidak, hatinya tidak bisa merasakan kalau anak-anak itu, anak lapar itu sekolah tidak bisa merasakan bagaimana caranya? Dia tidak bisa merasakan," sambungnya.

Prabowo tetap gigih melanjutkan program Makan Bergizi Gratis. Ia yakin rakyat Indonesia terus mendukung program tersebut.

"Saya tidak ragu-ragu, nggak apa-apa saya diejek, saya yakin saya berada di atas jalan yang benar, saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya, saya akan teruskan," imbuh Prabowo.

Simak Video 'Fatayat NU Nyatakan Siap Dukung Program Pemerintah Prabowo-Gibran':

[Gambas:Video 20detik]

Maruarar Sirait membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku. Pakar Hukum sekaligus aktivis antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, menilai sayembara tersebut bentuk keprihatinan masyarakat.

"Sayembara ini menunjukkan keprihatinan masyarakat. Namun, keadilan tidak boleh hanya bergantung pada inisiatif individu. Aparat penegak hukum harus mempercepat penyelidikan dan mengevaluasi kendala yang ada," kata Hardjuno dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

Hardjuno menilai sayembara ini harusnya dimanfaatkan oleh KPK dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan hukum. "Kasus ini adalah cerminan dari bagaimana kita memerangi korupsi, yang merupakan penyakit sistemik yang menggerogoti moralitas bangsa dan pembangunan nasional," imbuh dia.

Selain itu, Hardjuno juga menilai Harun Masiku bukan sekadar seorang individu. Menurutnya, Harun Masiku simbol adanya persoalan pada sistem hukum di Indonesia.

"Kasus Harun Masiku tidak hanya soal seorang individu, tetapi telah menjadi simbol persoalan mendasar dalam sistem hukum kita," ujarnya.

Karena itu lah, Hardjuno memandang hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Setiap individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum harus bertanggung jawab di hadapan keadilan.

"Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku dan buronan lainnya. Ini bukan hanya tentang keadilan dalam satu kasus, tetapi tentang memperkuat sistem hukum negara," pungkasnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku. Sayembara itu beredar viral di media sosial X, seperti dilihat detikcom, Kamis (28/11) lalu.

Tampak dalam video itu, Maruarar Sirait awalnya menanti buku berjudul 'Politik Itu Suci' yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Maruarar kemudian mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar. Dia menyebut kasus Harun Masiku.

"Saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan libatkan orang-orang besar di republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap?" ucap Maruarar seperti dalam video viral.

Dia pun menjanjikan Rp 8 miliar bagi siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Maruarar mengaku heran lantaran Harun Masiku sampai saat ini masih jadi buron.

"Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," ujar dia.

"Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," sambungnya.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Program Makan Bergizi Gratis di depan para pemimpin buruh. Dia menyatakan program ini bisa menjadi tambahan kesejahteraan bagi para buruh.

Sebab, program ini akan menyasar langsung kepada anggota-anggota keluarga para buruh. Mulai dari anak hingga ibu-ibu hamil jika ada.

"Tadi juga di hadapan pimpinan buruh, perwakilan, saya juga menyampaikan bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan. Karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak," tegas Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Nah dari situ Prabowo mengungkapkan per porsi Makan Bergizi Gratis akan ditetapkan sebesar Rp 10 ribu. Awalnya dia ingin Rp 15.000 per porsi, namun anggarannya ternyata tidak mencukupi.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tegas Prabowo.

Prabowo memaparkan hitungannya bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan Makan Bergizi Gratis punya sekitar 3-4 anak. Artinya setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30 ribu dalam bentuk makanan bergizi. Bila dihitung sebulan bisa mencapai Rp 2,7 juta.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," beber Prabowo.

Nah bila program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya dia yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh.

"Saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang," sebut Prabowo.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menyambut baik jika Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, tertarik masuk Golkar. Ace mengatakan partainya terbuka kepada siapa pun.

"Partai Golkar merupakan partai yang terbuka dan tentu kita sangat terbuka sama siapa pun termasuk figur seperti Pak Fahri Hamzah," kata Ace di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

"Jadi karena itu jika Pak Fahri Hamzah yang saat ini beliau berada di Partai Gelora tertarik untuk masuk Golkar tentu kami akan menerimanya dengan tangan terbuka," sambung dia.

Ace mengatakan partainya kerap berdiskusi dengan Fahri. Namun, Ace menyampaikan ada mekanisme kaderisasi yang harus dilalui ketika masuk Golkar.

"Sejauh ini kan kami sama Pak Fahri sering melakukan diskusi dialog, tapi tentu kalau memang Pak Fahri tertarik memasuki Partai Golkar tentu kami sambut dengan baik," tuturnya.

"Nanti bisa kita pastikan (benar atau tidak masuk Golkar)," imbuh dia.

Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadlia, sebelumnya menyebut Fahri Hamzah bakal masuk partainya di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fahri awalnya merespons ucapan Bahlil hanya dengan stiker WA saat dimintai konfirmasi, Senin (23/9).

Fahri menilai ucapan Bahlil sebagai gurauan di depan Jokowi. Menurut Fahri, Bahlil memiliki selera humor yang tinggi.

"Anda harus mulai kenal baik Pak Bahlil. Beliau pemimpin masa depan dari timur. Rasa humornya tinggi," ujar Fahri dengan emotikon senyum.

Simak Video 'Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi':

[Gambas:Video 20detik]