Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, menyatakan bahwa dari 93,1 juta keluarga di Indonesia 1 persen atau kurang lebih 1 juta keluarga di antaranya tergolong dalam kategori miskin ekstrem, di mana pengeluarannya kurang lebih Rp 400 ribu per bulan.

Pemerintah mau membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan penghidupan yang layak, salah satunya dari hunian yang layak. Lantas, dengan jumlah keluarga dengan kategori miskin ekstrem tersebut, bisakah dibantu melalui Program 3 Juta Rumah?

Menanggapi hal ini Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan Program 3 Juta Rumah bisa membantu kurang lebih 3 juta keluarga, maka untuk memenuhi 1 juta keluarga tergolong miskin ekstrem tentu memungkinkan.

"Dalam program kita setahun 3 juta keluarga dapat 3 juta rumah. Artinya 3 juta keluarga. Kalau cuma 1 juta yang ekstrem, itu juga sederhana sebenarnya," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Untuk biaya pembangunannya, Fahri menekankan anggarannya cukup besar berada di pusat, tetapi anggaran tersebut baru bisa dimanfaatkan apabila terdapat program perumahan di desa.

"Kami di pusat itu bisa, uang ada, uang banyak dan target itu tidak terlalu sulit. Asalkan kemampuan kita menyerap anggaran yang begitu besar itu ada di sana. Diserap secara tepat, secara baik, didistribusikan secara baik, itu efeknya akan masif," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan jika APBN saat ini merupakan dana yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara, APBN untuk program-program yang dijalankan masa Presiden Prabowo akan ditetapkan dalam proposal APBN 2026 pada Agustus mendatang. Oleh karena itu, ia meminta kepada kepala daerah untuk segera membuat kebijakan untuk sektor perumahan beserta mekanismenya.

"Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026. Karena itulah kemudian ini ada waktu bagi semua pihak ya terutama teman-teman di daerah untuk menyiapkan bagaimana menyerap anggaran yang begitu besar yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti," terangnya.

Ada pun bentuk bantuan yang akan disiapkan oleh pemerintah di pedesaan berfokus pada renovasi rumah. Renovasi tersebut akan menggandeng 80.000 Koperasi Merah Putih dan BUMDes. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 850 miliar yang dapat membantu renovasi 35-40 ribu unit rumah.

"Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi Renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar. Nggak sampai 1 triliun," sebutnya.

Selain di pedesaan, pemerintah juga akan membangun rumah di perkotaan yang bentuknya bukan lagi rumah tapak melainkan rumah vertikal seperti apartemen atau rumah susun. Pemerintah akan memakai lahan-lahan milik negara, aset BUMN dan BUMD, serta pemerintah daerah (pemda). Untuk anggaran, pemkot bisa menarik dana dari investasi termasuk investasi luar negeri.

"Saya udah bilang tadi tantangan perkotaan adalah rumah susun karena tanah sudah gak ada. Di perkotaan karena rumah vertikal, ongkosnya mahal, tanah juga mahal. Itu silahkan semua terlibat termasuk investasi luar negeri gitu," ucapnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah ditunjuk menjadi Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN). Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan alasan penunjukan Fahri.

Erick mengatakan perubahan susunan komisaris dan direksi merupakan bagian dari strategi meningkatkan efisiensi. Selain itu juga dalam rangka transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir tentu komposisi pegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," ujarnya dikutip detikFinance, Kamis (27/3/2025).

Ketua Umum PSSI ini menjelaskan pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Ia kemudian mencontohkan Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM), kemudian Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Susunan Pejabat Kementerian Jadi Komisaris Bank Pelat Merah

• Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
• Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
• Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
• Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
• Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Rencana perjalanan politik Fahri Hamzah diungkap oleh Ketum Golkar Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut Fahri Hamzah akan bergabung ke partai berlogo pohon beringin itu.

Rencana Fahri Hamzah dibeberkan Bahlil saat meresmikan smelter PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Senin (23/9/2024). Bahlil mulanya menyapa pejabat yang hadir, dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Pj Gubernur NTB Hassanudin.

Lalu, Bahlil menyapa tokoh nasional dari NTB, yakni Fahri Hamzah. Di situlah Bahlil mengatakan Fahri Hamzah akan masuk Partai Golkar.

"Khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah, coba dulu Pak, Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar," kata Bahlil dalam tayangan yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden.

Saat ini, Fahri menjabat Waketum Partai Gelora. Ia mengatakan saat ini proses Fahri Hamzah masuk Golkar sudah dalam tahap negosiasi.

"Tadi sudah negosiasi, makanya tadi kita datang ke Amman baju sudah kuning-kuning," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menyambut baik jika Fahri Hamzah tertarik masuk Golkar. Ace mengatakan partainya terbuka kepada siapa pun.

"Partai Golkar merupakan partai yang terbuka dan tentu kita sangat terbuka sama siapa pun termasuk figur seperti Pak Fahri Hamzah," kata Ace di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

"Jadi karena itu jika Pak Fahri Hamzah yang saat ini beliau berada di Partai Gelora tertarik untuk masuk Golkar tentu kami akan menerimanya dengan tangan terbuka," sambung dia.

Ace mengatakan partainya kerap berdiskusi dengan Fahri. Namun, Ace menyampaikan ada mekanisme kaderisasi yang harus dilalui ketika masuk Golkar.

"Sejauh ini kan kami sama Pak Fahri sering melakukan diskusi dialog, tapi tentu kalau memang Pak Fahri tertarik memasuki Partai Golkar tentu kami sambut dengan baik," tuturnya.

"Nanti bisa kita pastikan (benar atau tidak masuk Golkar)," imbuh dia.

Respons Fahri Hamzah

Fahri Hamzah buka suara soal pernyataan Bahlil. Ia mengatakan Bahlil suka bergurau.

"Anda harus mulai kenal baik Pak Bahlil. Beliau pemimpin masa depan dari timur. Rasa humornya tinggi," ujar Fahri dengan emotikon senyum.