JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Gerindra yang merupakan mantan kader PDI-P, Maruarar Sirait (Ara), berkomentar soal Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang meminta KPK memeriksa keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.

Ara mengingatkan, Indonesia merupakan negara hukum.

"Silakan saja, saya rasa negara ini adalah negara hukum, panglimanya adalah negara hukum," ujar Ara di Istana, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara mengatakan, aparat kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga KPK pasti sudah mengerti tugasnya masing-masing.

Selain penegak hukum, kata dia, masih ada pemerintah dan DPR yang juga memiliki kewajibannya masing-masing.

"Kita sudah membagi hak kewajiban check and balance dengan baik. Jadi jangan ada intervensi dari mana pun, masing-masing punya kewenangan masing-masing," katanya.

Sementara itu, saat ditanya perihal Hasto yang ditahan KPK dalam kasus Harun Masiku, Ara hanya menyebut bahwa dia harus mengikuti proses hukum yang ada.

"Ya kita semua negara hukum wajib mengikuti proses hukum yang ada," imbuh Ara.

Jokowi sendiri telah memberikan tanggapan terkait penahanan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa jika terdapat bukti hukum yang kuat, pihak mana pun, termasuk keluarganya, dapat diperiksa.

"Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum. Ya silakan," kata Jokowi saat menghadiri acara di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025).