Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintahannya menghemat anggaran besar-besaran untuk program strategis demi kesejahteraan masyarakat. Meski menghemat, pemerintah juga melakukan manajemen ekonomi dan anggaran secara hati-hati.

"Dalam kehati-hatian itu salah satu juga yang bisa dan boleh dan bangga kita lakukan adalah penghematan besar-besaran ini yang memungkinkan kita melaksanakan program strategis," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) kemarin.

Salah satu program strategis yang dipaparkan Prabowo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025. Hingga kini, program MBG sudah tersebar di 1.286 titik dengan total penerima 3,4 juta.

"Kita mampu menggelar, roll out, program MBG kita tanggal 6 Januari, dan terus menerus dilaksanakan dengan kehati-hatian, tahap demi tahap, sampai hari ini. Saya dapat laporan barusan, sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta," papar Prabowo.

Pada awal Mei, Prabowo menargetkan MBG bisa menjangkau hingga 4 juta penerima dan pada akhir Juni mencapai 6 juta. Lebih lanjut, pada Agustus bisa menyentuh 22 juta penerima, terakhir target besarnya pada November 2025 mencapai 82,9 juta penerima.

'Simak juga Video Sederet Arahan Prabowo di Rakornas: Berantas Judol-Hemat Anggaran'

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu mempertanyakan anggaran Polri, Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak dipotong seiring langkah pemerintah melakukan efisiensi.

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Pemotongan paling besar menyasar alat tulis kantor (ATK), yakni mencapai 90 persen. Ada juga efisiensi kegiatan seremonial sebesar 56,9 persen hingga efisiensi rapat, seminar dan sejenisnya sebesar Rp45 persen.

"Ada nggak kemudian efisiensi alat tulis kantor di Kementerian Pertahanan? Ada nggak efisiensi alat kantor di kepolisian? enggak ada. Di Badan Gizi ada enggak? Enggak ada efisiensi alat kantor di situ," kata Adian dalam Political Show CNN Indonesia TV, Senin (10/2) malam.

"Enggak ada efisiensi kegiatan seremonial. Enggak ada efisiensi rapat. Enggan ada efisiensi kajian, diklat, honor, percetakan, sewa gedung, lisensi aplikasi, jasa konsultan, enggak ada, kenapa?" ujarnya.

Ia mempertanyakan alasan beberapa kementerian/lembaga harus berhemat, sementara ada yang tidak harus berhemat.

Adian mengatakan masyarakat butuh jawaban atas pertanyaan itu.

"Rakyat butuh jawaban itu. Kenapa? biar fair. Jasa konsultan dihapus lho. Analisa-analisa dihapus. Terus kita mau bangun gedung tanpa feasibility study (fs)? Ya nggak bisa. Begitu lu bangun bangunan, jembatan, gedung, jalan tanpa fs, pelanggaran. Masuk penjara. Tapi anggaran buat feasibility study dan analisa-analisa itu dipangkas," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Nasir Djamil mengatakan lembaganya juga tidak kena sasaran efisiensi anggaran. Pagu anggaran DPR pada 2025 sebesar Rp6,6 triliun.

"Keluar instruksi penghematan, efisiensi, dan sebagainya. Lalu kemudian ada sejumlah 16 Kementerian Lembaga yang tidak dipangkas. Satu diantaranya DPR," kata Nasir Djamil.

Ia mengatakan DPR menyampaikan pendapat kepada pemerintah agar anggaran tidak dipotong.

Nasir menyebut kegiatan DPR difokuskan oleh anggota di daerah pemilihan.

"Kita kan juga menyampaikan itu karena kegiatan-kegiatan itu kan semuanya difokuskan atau ditujukan ke daerah pemilihan anggota masing-masing," katanya.

"Rp6 sekian triliun dibandingkan dengan Rp3 ribu sekian triliun (APBN) itu cuma berapa kira-kira begitu," imbuh dia.