Pemerintah telah membuat kebijakan untuk membebaskan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, sejumlah asosiasi pengembang perumahan masih mengalami kendala di lapangan terkait implementasi kebijakan tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Selasa (22/4) dan sepakat untuk mengecek langsung sejumlah daerah terkait pembebasan BPHTB dan retribusi PBG untuk MBR yang masih belum berjalan dengan baik di lapangan.

"Hari ini saya bersama Mendagri telah bertemu dengan asosiasi pengembang yang menyampaikan data bahwa masih ada pemerintah daerah (pemda) yang belum melaksanakan pembebasan biaya BPHTB dan PBG, serta percepatan proses penerbitan PBG bagi MBR," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Ia bertemu sejumlah asosiasi pengembang perumahan seperti Apersi, REI, Himperra, Pengembang Indonesia, Asprumnas Jaya, dan Apernas Jaya di Wisma Mandiri 2 Kebon Sirih, Jakarta.

Pada pertemuan itu, sejumlah perwakilan asosiasi pengembang menyampaikan data terkait pemerintah daerah yang sudah dan belum melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penghapusan biaya BPHTB dan PBG bagi MBR yang membeli atau membangun rumah. Kebijakan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 25 November 2024 lalu.

Sejumlah daerah yang akan dikunjungi oleh Ara dan Tito pada pertengahan bulan Mei 2025 mendatang antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

"Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Mendagri selama ini terhadap Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat. Tentunya data dari asosiasi pengembang ini perlu di crosscheck dan diklarifikasi langsung ke daerah karena SKB 3 Menteri ini sudah ditandatangani dan harus dilaksanakan di lapangan," ucapnya.

Sebagai informasi, dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk segera menetapkan peraturan kepala daerah untuk membebaskan BPHTB mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG, dan menghapuskan retribusi PBG bagi MBR.

"Ini merupakan bentuk kemudahan pelayanan publik yang diberikan secara gratis dari pemerintah bagi masyarakat yang ingin mengurus BPHTB. Selain itu saya juga mengajak masyarakat yang belum memiliki PBG atau yang dulu biasa disebut IMB (izin mendirikan bangunan) untuk segera mengurus karena sekarang sangat mudah dan cepat," katanya.

Di sisi lain, Tito mengaku siap menindaklanjuti adanya data dari pengembang terkait pemerintah daerah yang belum melaksanakan kebijakan SKB 3 Menteri tersebut.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PKP dan mengecek langsung data dari asosiasi pengembang. Sudah ada SKB 3 Menteri dan itu harus segera dijalankan ke daerah," tutur Tito.

Berdasarkan data dari perwakilan asosiasi pengembang REI Maria, dari sejumlah kabupaten/ kota yang ada di Indonesia baru ada sekitar 130 pemerintah daerah yang sudah menjalankan kebijakan SKB 3 Menteri. Beberapa pemerintah daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut di Jawa Tengah antara lain di Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Purbalingga, Grobogan, Rembang, dan Jepara.

Sementara itu, daerah yang sudah menjalankan kebijakan SKB 3 Menteri di Jateng secara efektif antara lain Kendal dan Kota Semarang. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan di Demak, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali.

Kemudian, wilayah Jawa Timur yang sudah menjalankan kebijakan tersebut ada di Jember, Malang, Kediri, Tulungagung, Banyuwangi, dan Madiun. Daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut ada di Trenggalek, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, dan Situbondo.

"Ada juga pemerintah yang surat kemudahan pengurusan BPHTB sudah ditandatangani wali kota dan bupati namun belum dilaksanakan oleh Dispenda. Ada juga pemda yang menyatakan edaran dari kementerian belum turun ke daerah," imbuhnya.

Ketua Umum Apernas Jaya Andre Bangsawan menyampaikan terima kasih atas dukungan Menteri PKP dan Mendagri terhadap masukan dari pengembang.

"Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah dan mendampingi saat kunjungan kerja menteri ke daerah untuk mengecek pengurusan BPHTB dan PBG di daerah," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan,

Tangerang (ANTARA) - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meminta kejelasan OJK terkait aturan kredit bagi calon konsumen yang miliki kredit non-lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

"Selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra Ari Tri Priyono dalam keterangan yang diterima di Tangerang Senin.

Ari menuturkan, banyak teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK.

Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. "Kami ingin ada solusi dari masalah itu, ” ujarnya.

Ari juga menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

“Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp3 juta – Rp 14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan,” ujarnya.

Terkait dukungan kebijakan itu, Himperra lanjutnya mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp8 juta - Rp14 juta.

“Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp185 jt sampai dengan Rp400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” kata dia.

Ia mengatakan, konsumen milenial akan sangat tertarik, selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah FLPP .

Himperra juga sangat setuju dengan imbauan pemerintah akan pembangunan perumahan FLPP berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk Sekolah Himperra untuk membina dan mendidik anggota meningkatkan skil agar secara kualitas dan kapasitas yg baik dalam membangun rumah MBR .

"Himperra juga secara khusus menunjuk Bidang khusus yang menangani Penjaminan Mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan DPP untuk mendukung penuh program pembangunan rumah berkualitas dari program 3 juta rumah program Presiden Prabowo," terang Ari.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp14 juta, Pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil yakni harga rumah Rp400 juta dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

“Untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditas lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp1,8 triliun, FLPP Rp47 trilun dan SMF Rp7,9 triliun,” kata Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat, pengembang dan perbankan.

"BTN menyambut baik kenaikan kuota. Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan . Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," kata dia.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Daerah Khusus Jakarta baru saja menyambut pemimpin baru yakni Iwan Hermawan. Dalam sambutannya, Iwan menyampaikan harapannya ada kolaborasi antara pemerintah yakni Pemerintah Provinsi Jakarta dengan pengembang dalam menyediakan hunian yang terjangkau mengingat angka backlog di Jakarta masih cukup tinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media, sesaat setelah terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD HIMPERRA Daerah Khusus Jakarta, dalam ajang Musyawarah Daerah atau Musda II DPD HIMPERRA Jakarta di Hotel RA Suites Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

"Di Jakarta ini memang tidak ada pilihan selain kita membangun ke atas (vertikal). Ada angka backlog kebutuhan hunian di Jakarta sampai 1,2 juta unit. Harapan kami sebagai pihak swasta bisa berkolaborasi dengan Pemprov Jakarta, memanfaatkan lahan-lahan idle untuk kebutuhan hunian vertikal. Kami siap bekerjasama membantu pemerintah mendukung Program 3 Juta Rumah, khususnya hunian vertikal, agar bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran di Jakarta," kata Iwan dalam keterangannya, dikutip Jumat (18/4/2025).

Untuk dapat mempermudah pembangunannya, pengembang berharap ada regulasi yang dapat mendukung dan mempercepat. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang telah menaikkan batas penghasilan pasangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari yang tadinya Rp 7-8 juta, menjadi Rp 14 juta.

"Pemerintah pusat lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengeluarkan aturan perluasan pendapatan untuk pembelian hunian subsidi sampai dengan penghasilan maksimal Rp 14 juta. Itu angin segar dan peluang bagi warga DKI Jakarta bisa membeli hunian vertikal bersubsidi. Kami ingin rumah susun milik bersubsidi di Jakarta ada lagi," ujarnya.

Lebih lanjut, Iwan menyampaikan Himperra memiliki target besar yang optimis dapat mereka capai selama 2025 ini yakni membangun 5.000 rumah subsidi.

Target ini melampaui capaian Himperrra pada 2024 lalu yang berhasil membangun 3.100 rumah. Lokasinya kebanyakan berada di kawasan penyangga Jakarta seperti Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Serang bahkan sampai ke Karawang.

"Tiga bulan pertama sudah tercapai 10 persennya. Kami optimis tahun ini dari 180 perusahaan aktif anggota Himperra Jakarta, bisa memproduksi sebanyak 5.000 unit rumah subsidi. Keahliannya anggota kami memang membangun perumahan bersubsidi," ungkapnya.

Selain meningkatkan jumlah unit yang tersedia, Himperra juga melakukan inovasi dengan memberikan desain rumah yang kekinian dan dengan kualitas bangunan yang hampir setara dengan bangunan komersial.

"Infrastruktur pendukung kawasan juga sudah bagus. Jadi tinggal dan bisa memiliki rumah subsidi tetap akan merupakan kebutuhan dan kebanggaan bagi milenial ke depan," jelasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Pemerintah Siapkan 20 Ribu Rumah Subsidi untuk Buruh

Video: Pemerintah Siapkan 20 Ribu Rumah Subsidi untuk Buruh

KOMPAS.com - Lima asosiasi pengembang REI, Apersi, Himperra, Asprumnas, dan Appernas Jaya menuding Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah berbohong dan hanya omong-omong belaka (omdo).

Menurut mereka, apa yang dilakukan Ara (sapaan akrab Maruarar) hanya kosmetika yang tak menyentuh persoalan substantif perumahan.

Sebut saja langkah Ara yang menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pengembang perumahan subsidi. Menurutnya para pengembang ini harus diaudit karena rumah subsidi didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bahkan, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, insentif perumahan yang diberikan pemerintah adalah kebohongan.

Seperti soal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis hingga pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang hanya membutuhkan waktu 1 jam.

"Di mana-mana beliau menyampaikan, BPHTB gratis, urus PBG 1 jam, itu bohong semua," ujar Junaidi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan ,pada Rabu (19/03/2025).

Menanggapi hal ini, Ara menegaskan, rakyat yang menilai kinerjanya.

"Rakyat yang nilai," ucapnya menjawab Kompas.com, saat serah terima kunci rumah untuk guru secara simbolis di Pesona Kahuripan 11, Cileungsi, Bogor, Selasa (25/3/2025).

Sementara mengenai BPHTB gratis dan pengurusan PBG hanya satu jam, bergantung pada Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar hukum.

Saat ini, menurut catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru sebanyak 185 daerah yang telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat kecil.

"Karena itu dasar hukumnya perkada. Perkada itulah sebagai payung hukum untuk supaya PBG-nya bisa gratis, BPHTB-nya gratis. Tapi itu kan kebijakan pusat, sudah dilakukan ya berapa bulan lalu, turunannya adalah kepala-kepala daerah. Kepala daerah kan baru dilantik sebulan lalu," tutur Ara.

Merangkul pengembang

Lepas dari respons dinamis pengembang atas gebrakannya, Ara tetap akan merangkul pengembang.

Sejumlah pengembang yang beriktikad baik dan telah menjalankan kewajibannya membangun rumah berkualitas merupakan anggota asosiasi yang mengkritik dan menudingnya telah berbohong.

"Ini buktinya, pengembang yang membangun Pesona Kahuripan 1-11 yang merupakan anggota Apersi. Hari ini saya resmikan menjadi hunian untuk guru. Tidak ada dinding retak, jalan lingkungannya lebar, dicor beton, dan tidak banjir," imbuh Ara.

Dia menegaskan bahwa pengembang perumahan memiliki tanggung jawab penuh untuk membangun rumah yang berkualitas dan layak huni.

"Kami ingin pengembang yang berkualitas dan bertanggung jawab. Pengembang yang tidak menyebabkan banjir, yang jalan PSU-nya bagus, yang tidak retak-retak. Itu artinya mereka bertanggung jawab," tegas Ara.

Pemerintah menyadari bahwa pembangunan perumahan melibatkan banyak pihak, termasuk asosiasi pengembang, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan pengembang itu sendiri.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa rumah yang dibangun memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

"Kami akan terus merangkul pengembang, tetapi kami juga ingin mereka bertanggung jawab. Kami ingin jalan bagus, rumah bagus. Itu artinya pengembang harus bertanggung jawab," tambahnya.

Sanksi Tegas bagi Pengembang Nakal

Di sisi lain, dia tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas kepada pengembang yang tidak memenuhi tanggung jawabnya.

Sanksi tersebut dapat berupa pencabutan izin usaha, pemblokiran akses terhadap program pemerintah (blacklist) jika terbukti melakukan penggelapan dana konsumen.

"Kami tidak akan mentolerir pengembang yang hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan kualitas bangunan dan fasilitas. Rumah subsidi kan uang APBN, jadi ya harus diaudit BPK," tegas Ara.

Pemerintah berharap pengembang yang membangun rumah-rumah, khususnya untuk guru, adalah pengembang yang bertanggung jawab dan berkualitas.

Pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja pengembang untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mendukung langkah Ara.

Nixon diketahui telah mengungkapkan data 4.000 pengembang nakal di seluruh Indonesia tahun 2024 lalu. Menurutnya, saknsi yang diberikan adalah pemblokiran akses kredit.

"Blokir ini akan dibuka sampai pengembang-pengembang tersebut menjalankan kewajibannya, tanggung jawabnya, membangun hunian yang sudah dibeli konsumen sekaligus memberikan sertifikatnya," tuntas Nixon.

Bisnis.com,JAKARTA- Perwakilan Himpunan Pengembangan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin mengakui bahwa para pengembang memang siap menyukseskan program 3 juta rumah karena mereka melihat ada animo yang tinggi.

“Aslinya semuanya pengembang juga siap. Buktinya dari tahun ke tahun selalu kekurangan kuota. Kita tahu bersama bahwa semuanya backlog masih di angka 9,8 juta itu,” ujarnya, dalam obrolan Broadcash di kanal Youtube Bisniscom.

Dia melanjutkan, untuk memenuhi backlog 9,8 juta itu, bisa dilakukan dengan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Kalau dihitung secara hitung-hitungan logika 3 juta x 5 tahun itu kan 15 juta. Sementara kita tahu bahwa 9,8 juta itu backlog-nya dan setiap tahunnya itu menambah bertambah jadi 800.000 sampai 1 juta. Kalau setiap tahun bertambah 1 juta anggap saja maka 5 tahun, kan 5 juta tambahnya. Backlog-nya 9,8 atau anggap saja 10 juta. Berarti 3 x 5 kan harusnya selesai itu,” urainya.

Hanya saja, menurutnya, hitung-hitungan di atas kertas tentunya berbeda dengan praktik di lapangan di mana tidak mudah menyelesaikan persoalan backlog tersebut.

Dia melanjutkan, program penyediaan rumah sebanyak 3 juta unit itu merupakan angin segar bagi para pengembang. Hal itu dianggap memberikan nafas baru bagi mereka untuk menjalankan usaha.

Mereka kian menyadari banyak kesempatan yang bisa mereka peroleh dari program pemerintah itu. Pasalnya, 3 juta unit yang dimaksud tidak hanya rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tapi juga rumah komersil.

Rumah nonsubsidi yang dimaksud seperti apartemen, serta rumah di pedesaan yang tidak tentu saja biaya produksinya tidak semahal rumah di daerah perkotaan.

Hal-hal inilah yang menurutnya menunjukkan potensi cerah dari program 3 juta rumah, bagi para pengembang.

“Kalau rumah subsidi saya pikir tidak akan bergeser dari angka-angka sebelumnya. Sampai dengan sekarang pun rumah subsidi juga berjalan dengan angka 220.000 yang belum berubah itu. Karena mau tidak mau bank kan tetap melayani. Sekalipun mungkin ketir-ketir nih bank yang menyalurkan KPR-nya,” jelasnya.

Asosiasi pengembang merasa usaha perumahan terhambat lantaran penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun 2025 tertahan. Lima ketua asosiasi mengambil sikap untuk meminta perbankan memformulasikan skema baru setara FLPP.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan saat ini pengembang tidak mendapatkan kejelasan dari pemerintah terkait FLPP. Perubahan skema FLPP yang tengah digodok menahan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

"Kami sebagai pengusaha mengambil posisi bahwa untuk saat ini kami mendorong perbankan untuk menemukan formula baru, cara pembiayaan baru yang setara dengan FLPP, sehingga atas kondisi yang kita jalani, kita alami bersama," ujar Joko dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2025).

Menurutnya perbankan sendiri mendapatkan kondisi tidak nyaman. Mulai dari rencana target bank yang tidak tercapai hingga rencana nasabah membeli rumah tidak berjalan baik dan menghadapi kesulitan. Ia pun mengungkapkan sudah ada sejumlah perbankan yang telah memberikan rencana atau komitmen membuat formula atau skema baru setara FLPP.

Kemudian, Joko mengatakan usaha pengembang tidak boleh mengalami penghentian seketika atau kenaikan dan penurunan, seperti yang dialami dari pola penyaluran FLPP saat ini. Ia menyebut kebijakan menahan FLPP menimbulkan turbulensi. Hal ini berdampak langsung pada cash flow pengembang, kualitas perbankan, dan perekonomian dalam industri properti.

Adapun skema baru setara FLPP yang diharapkan harus memiliki collateral atau jaminan yang terjaga dari segi perizinan, legalitas, dan kapasitas. Ketiga hal tersebut yang akan menjadi produk kredit.

"Pertama dari kolateral, yang kedua adalah dari sisi market jadi emisi market kan sudah ketahuan, berapa mereka. Kalau menggunakan pendekatannya FLPP, kita tahu desil 4 sampai 8 itu yang cover. Kemudian yang empat ke bawah untuk kabupaten yang tertentu memang masih bisa. Tetapi kalau yang mendekati kota besar itu akan susah. Yang ketiga berarti adalah pendekatannya adalah perizinannya," jelasnya.

Di samping itu, Joko menyebut FLPP masih menjadi produk yang disukai oleh masyarakat. Namun berkaitan dengan Program 3 Juta Rumah, bukan berarti semua pengadaan rumah harus melalui FLPP. Ia mengharapkan ada upaya lain, sehingga tidak terlalu fokus membahas FLPP.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan investor atau pengembang mengharapkan keamanan dan perlindungan dari pemerintah. Ia mengatakan pengembang ingin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan langsung situasi yang dihadapi pengembang saat ini.

"Teman-teman sudah beberapa kali bertemu beberapa bank itu membuat skema yang usulannya mirip-mirip FLPP. Jadi kami tidak mau para pengembang mati di lumbung padi begitu saja, jadi pengembang ini harus hidup karena ada beban (kewajiban)," kata Joko.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyebutkan kini seharusnya sudah banyak rumah yang terbangun untuk Program 3 Juta Rumah. Akan tetapi, selama beberapa bulan pemerintah masih terus membahas soal FLPP. Padahal, tahun sebelumnya FLPP berjalan lancar meski kehabisan kuota.

"(Pengembang) Takut ini (ketidakpastian) makanya kami ingatkan, kita ambil sikap semoga Pak Prabowo dengan penanggungjawab ini berkenan kalau diinginkan ngobrol dengan kita semua, karena dari awal Satgas (perumahan) ini kita memohon agar kita diterima, keluh kesah kita ini sampai dengan baik," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pengembang resah lantaran penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tertahan. Ribuan calon pembeli rumah pun terkatung-katung karena tidak bisa menerima fasilitas tersebut.

Joko mengungkapkan perbankan sedang tidak mengakadkan rumah untuk FLPP. Lantaran, saat ini pemerintah sedang menggodok perubahan skema sumber pembiayaan FLPP antara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan perbankan dari 75:25 menjadi 50:50.

Menurutnya, ketidakpastian itu membuat calon pembeli terkatung-katung. Penjualan rumah pun tertunda, sehingga mempengaruhi produktivitas pengembang. Penjualan rumah pun tertunda, sehingga mempengaruhi produktivitas pengembang.

"Januari sudah bisa jalan 20 ribu realisasi (penyaluran FLPP). Saat ini ada 30 ribuan lebih SP3K (surat penegasan persetujuan penyediaan kredit) mereka terkatung-katung," ujar Joko dalam konferensi pers di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) masih mendengarkan ide baru untuk dimasukkan dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya, terburu-buru memutuskan peta jalan tersebut, maka akan melewatkan terobosan yang menguntungkan masyarakat.

"Ya, nanti pada waktunya saya jelaskan. Tadi kan kita lagi bicarakan setiap ketemu orang ada ide baru. Kalau kita peta jalannya buru-buru putuskan, ide barunya terakomodir nggak?" ujar Ara di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ara mengatakan ada banyak hal baik yang menguntungkan rakyat kalau berjuang dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbankan, pengembang, dan Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menyebutkan beberapa ide yang diterimanya untuk meningkatkan permintaan dan persediaan rumah subsidi. Salah satunya dari pengembang, ia mendapat ide mensosialisasikan rumah subsidi kepada masyarakat luas.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan jasa brand ambassador dan mengumpulkan data masyarakat yang masih mengontrak. Lalu, persediaan rumah dapat ditingkatkan dengan memberikan pelatihan kepada pengembang.

"Kalau kita buru-buru pastikan begitu, kita bisa kehilangan ide. Ada hal-hal baik, hal-hal yang lebih tadi menikmatinya bisa banyak lebih banyak. Makanya sebagai Menteri, menurut saya kita mesti banyak mendengar," ucapnya.

Sebelumnya, Ara sempat mengungkapkan progres pembuatan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah. Peta jalan tersebut diharapkan dapat selesai pada awal Desember 2024.

"Peta jalan yang saya katakan tadi kita usahakan. Saya usahakan awal Desember ya," kata Ara kepada awak media seusai menghadiri acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11) lalu.

Ara mengatakan masih ingin bertemu dengan berbagai pihak untuk mendapat hasil rancangan yang objektif. Ia sudah bertemu dengan pengembang properti, seperti Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

"Kita dengerin semua kok. Jadi kita dengerin semuanya ya. Kita kemarin rapat cukup lama kok. Jadi supaya objektif dengerin semua," ucapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono meminta pemerintah melakukan terobosan regulasi terkait pemanfaatan dana dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, mayoritas nasabah KPR juga anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga tepat sasaran.

Dana kelolaan BPS Ketenagakerjaan total mencapai Rp 700 triliun, dengan manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua (JHT) sebesar 20 persen atau senilai Rp 140 triliun. Dana JHT itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan dengan tingkat suku bunga di bawah 7 persen atau mendekati suku bunga KPR-FLPP. Mereka berharap ke depannya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bisa berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan perihal hal ini.

"Mayoritas nasabah KPR, kan, pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga peruntukan manfaat layanan tambahan untuk pembiayaan perumahan tidak salah sasaran," kata Ari pada acara Rakernas Himperra 2024, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Himperra juga mengusulkan kepada pemerintah agar program 3 juta rumah juga menyentuh masyarakat berpenghasilan bulanan di bawah Rp 2 juta, serta yang berpenghasilan di atas Rp 8-10 juta per bulan. Pasar tersebut dinilai masih sangat besar dengan harga rumah maksimum Rp 500 juta.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) yang hadir di tempat menegaskan bahwa pihaknya siap membantu.

"Saya sangat senang, saling membantu untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Kalau perlu ada MoU dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu kita," kata Ara.

Menurutnya perlu upaya tambahan untuk membangun 2.742.569 unit guna mencapai target program 3 juta rumah. Alokasi APBN 2025 untuk anggaran perumahan di kementerian itu sejumlah Rp 5,27 triliun untuk pembangunan 37.431 unit. Selain itu, alokasi pembiayaan rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sejumlah Rp 33,6 triliun untuk 220 ribu unit.

"Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500 ribu rumah atau bertambah 280 ribu unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp 49,22 triliun," papar Maruarar Sirait.

Ada pun Himperra baru saja menggelar Rakernas 2024 pada Kamis (19/12/2024) di JW Marriot Hotel, Jakarta. Rakernas Himperra merupakan agenda rutin tahunan organisasi yang digelar Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra untuk evaluasi semua aktifitas bisnis yang telah dijalankan termasuk regulasi pemerintah terkait perumahan, dan upaya mencari solusi untuk kemajuan usaha anggota.

Dalam acara tersebut, hadir Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Dirjen Pajak Suryo Utomo, Ketua OJK Mahendra Siregar, dan sejumlah pejabat kementerian/lembaga serta stakeholder Perumahan Nasional.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono meminta pemerintah melakukan terobosan regulasi terkait pemanfaatan dana dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, mayoritas nasabah KPR juga anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga tepat sasaran.

Dana kelolaan BPS Ketenagakerjaan total mencapai Rp 700 triliun, dengan manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua (JHT) sebesar 20 persen atau senilai Rp 140 triliun. Dana JHT itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan dengan tingkat suku bunga di bawah 7 persen atau mendekati suku bunga KPR-FLPP. Mereka berharap ke depannya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bisa berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan perihal hal ini.

"Mayoritas nasabah KPR, kan, pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga peruntukan manfaat layanan tambahan untuk pembiayaan perumahan tidak salah sasaran," kata Ari pada acara Rakernas Himperra 2024, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Himperra juga mengusulkan kepada pemerintah agar program 3 juta rumah juga menyentuh masyarakat berpenghasilan bulanan di bawah Rp 2 juta, serta yang berpenghasilan di atas Rp 8-10 juta per bulan. Pasar tersebut dinilai masih sangat besar dengan harga rumah maksimum Rp 500 juta.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) yang hadir di tempat menegaskan bahwa pihaknya siap membantu.

"Saya sangat senang, saling membantu untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Kalau perlu ada MoU dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu kita," kata Ara.

Menurutnya perlu upaya tambahan untuk membangun 2.742.569 unit guna mencapai target program 3 juta rumah. Alokasi APBN 2025 untuk anggaran perumahan di kementerian itu sejumlah Rp 5,27 triliun untuk pembangunan 37.431 unit. Selain itu, alokasi pembiayaan rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sejumlah Rp 33,6 triliun untuk 220 ribu unit.

"Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500 ribu rumah atau bertambah 280 ribu unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp 49,22 triliun," papar Maruarar Sirait.

Ada pun Himperra baru saja menggelar Rakernas 2024 pada Kamis (19/12/2024) di JW Marriot Hotel, Jakarta. Rakernas Himperra merupakan agenda rutin tahunan organisasi yang digelar Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra untuk evaluasi semua aktifitas bisnis yang telah dijalankan termasuk regulasi pemerintah terkait perumahan, dan upaya mencari solusi untuk kemajuan usaha anggota.

Dalam acara tersebut, hadir Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Dirjen Pajak Suryo Utomo, Ketua OJK Mahendra Siregar, dan sejumlah pejabat kementerian/lembaga serta stakeholder Perumahan Nasional.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Sederet pengembang yang tergabung dalam Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himaperra) berkumpul di Setiabudi menghadiri acara Rakernas Himperra 2024. Mereka akan membahas kelanjutan Program 3 Juta Rumah.

Bukan hanya anggota Himperra yang hadir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) juga hadir dalam acara yang bertajuk Dialog Kebangsaan Perumahan Rakyat: Kupas Tuntas Peluang dan Tantangan Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat.

Dalam pantauan detikcom, Ara sampai di Hotel JW Marriot, Jakarta pukul 13.00 WIB dengan pakaian dinas berwarna coklat muda. Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang dijadwalkan hadir, sampai di lokasi pukul 14.30 WIB.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono mengatakan tahun ini Himperra telah membangun sekitar 50 ribu rumah. Sebanyak 30 ribu rumah dengan pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), sisanya adalah rumah komersial.

Ia menuturkan FLPP sangat diminati pada 2024, bahkan saat kuotanya ditambah 34 ribu, tetapi pada November sudah habis. Ia melihat sektor properti akan cerah di 2025 mengingat saat ini sudah ada Kementerian PKP yang akan fokus dalam pembangunan rumah rakyat.

"Himperra diminta tahun depan membangun 150 ribu rumah. Tiga kali lipat dari tahun ini," kata Ari dalam sambutannya.

Kemudian, Ara menuturkan saat awal-awal ia bertugas sebagai Menteri PKP, pengembang properti pertama yang diundang ke kantornya adalah Himperra.

"Asosiasi yang pertama saya undang adalah Himperra. Alasannya karena dari REI, Apersi, Himperra yang paling kecil. Kecil-kecil cabe rawit," ujarnya.

Lebih lanjut, Ara mengungkapkan rencanya untuk Program 3 Juta Rumah. Mulai Januari 2025, ia akan kembali melihat kesiapan rumah, bank, hingga Tapera.

"Bener ngga pengembangnya siap, banknya siap, Taperanya siap. Sehingga pertemuan kerja, kunjung saya komplit. Ujungnya kita mau memperlihatkan, siap atau tidak siap," tutur Ara.

Hadir pula di tempat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nigroho, dan masih banyak lagi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menekankan perlu ada bank khusus untuk membiayai ekosistem bidang perumahan. Ia pun kembali meminta Bank Tabungan Negara (BTN) dapat menjadi Bank Perumahan.

Hal ini untuk membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan pembangunan rumah di Indonesia. Ara menyebut BTN selama ini memegang peran penting dan strategis dari berbagai sudut bidang perumahan.

"Saya minta ke depan BTN bisa lebih fokus untuk sektor perumahan. Untuk itu perlu transformasi besar BTN menjadi Bank Perumahan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Dengan berbagai pengalaman dan jaringan mitra kerja BTN, Ara menilai transformasi tersebut sangat penting dan menjadi peluang besar. BTN akan dapat bersaing dengan bank-bank besar lainnya di Indonesia.

Lalu, BTN bisa membangun kerja sama dengan berbagai mitra dalam ekosistem perumahan. Mitra tersebut antara lain dari pengembang, pengusaha yang bergerak di sektor material perumahan seperti cat, kaca, semen, pasir dan lainnya.

"Bank BTN sangat strategis di bidang perumahan dan berbagai sudut keuangan juga sangat siap. Selain itu, hubungan baik BTN dengan developer, pengusaha di sektor perumahan dan konsumen juga baik," katanya.

Di samping itu, ia berharap cost of fund BTN ke depannya dapat lebih efisien. Kemudian, uga membangun desain besar mulai dari perubahan nama, teknologi informasi dan sumber daya manusia (SDM) yang baik.

Adapun perubahan nama bank harus bersamaan dengan target besar penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) komersial dan bersubsidi untuk masyarakat. Selain itu, Ara mengatakan BTN harus mempunyai mimpi besar agar bisa bersaing dengan bank besar lainnya.

"Tolong dipikirkan ke depan perubahan nama bank BTN, sisi IT dan SDM akan juga penting sekali dalam desain besar perbankan agar fokus di sektor perumahan," tuturnya.

Sebelumnya, dalam diskusi Program 3 Juta Rumah di Menara BTN di Kawasan Harmoni Jakarta, Ara sempat meminta agar BTN mengubah nama menjadi Bank Perumahan agar lebih fokus dalam pembiayaan perumahan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan BTN siap mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP. Menurutnya, dukungan di sektor perumahan sangat diperlukan untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

"Saat langkah percepatan pembangunan yang dilaksanakan Menteri PKP sangat baik supaya rumah yang dibangun oleh dapat terjangkau oleh semua pihak. Mungkin rumah selama ini jadi kebutuhan mahal di daerah tertentu jadi terjangkau baik dari suku bunga dan angsuran atau kemampuan masyarakat membayar angsuran untuk memiliki rumah yang menjadi hak rakyat di Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo, Direktur Risk Management Setiyo Wibowo, Direktur Operasional and Customer Experience Hakim Putratama.

Kemudian, ada Direktur SME and Retail Funding Muhammad Iqbal dan SEVP Wholesale Banking Benny Yoslim, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto Direktur Rumah Umum dan Komersial, Fitrah Nur, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti, Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah tengah gencar mengadakan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), salah satunya dengan mengajak pengusaha swasta ikut gotong royong membangun rumah gratis. Sebagian pengembang menilai bila hal ini tidak dilakukan dengan tepat justru mengganggu industri properti.

Menurut Ketua Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah rumah gratis sebaiknya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu agar lebih tepat sasaran. Pemerintah juga perlu mensosialisasikan dengan jelas siapa saja yang bisa mendapat rumah gratis.

"Saya kepenginnya rumah gratis itu benar-benar buat untuk masyarakat tidak mampu yang penghasilannya di bawah Rp 1 juta, bukan yang orang mampu diperhatikan. Ya itu harus diklarifikasi," ujar Junaidi dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Ia mengatakan masih banyak informasi simpang siur terkait siapa penerima rumah gratis, sehingga banyak orang salah paham. Hal ini pun berdampak besar pada geliat pasar properti.

"Ketika industri properti disampaikan ini rumah gratis, maka kami-kami ini (pengembang) akan bubar. Efeknya besar karena orang akan tidak jadi beli (atau) menunda beli karena dengar (ada) rumah gratis," katanya.

Selanjutnya, Ketua Umum HIMPERRA Ari Tri Priyono menyatakan pengembang tergabung dalam Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) mendukung program 3 juta rumah. Namun, ia menyampaikan belakangan pengembang menghadapi kendala dalam penjualan.

"Saya 2-3 hari yang lalu ditelpon banyak anggota saya terkait booking turun. Setelah diselidiki ternyata adalah masyarakat berpenghasilan rendah ini berpikir mereka termasuk orang yang akan mendapat rumah gratis," ucapnya.

Ari menambahkan sebaiknya program rumah gratis perlu diperjelas siapa saja penerimanya. Hal ini agar tidak mengganggu ekosistem yang sudah berjalan selama ini.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah mendorong program penyediaan rumah MBR yang sudah ada dan berjalan baik selama ini. Menurutnya, semua upaya perlu dimaksimalkan daripada menekankan langkah-langkah tertentu saja.

"Sebaiknya kalau pengin program (3 juta rumah) ini jalan, yang sudah ada itu kan didorong mestinya. Yang jualan rumah FLPP maupun komersil didorong biar semula 600 ribu itu didorong 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Termasuk yang dilakukan pemerintah, mungkin sekitar 300-400 ribu rumah dinaikin lagi. Ditambah ide-ide baru, termasuk badan-badan yang mau menyumbang gratis, jawatan-jawatan yang membikin rumah untuk karyawannya itu didorong semua," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) resmi telah melakukan groundbreaking rumah gratis pada Jumat (1/11) lalu. Ara sedang membangun perumahan gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Ia pun menyebutkan prioritas utama masyarakat yang bisa memiliki rumah gratis adalah mereka yang belum punya rumah. Lalu, ia mengatakan masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah gratis.

"Saya berharap dari 250 rumah itu ada unsur TNI, pangkat Tamtama, Bintara, yang mungkin belum pernah bermimpi bisa punya rumah. Ada polisi yang berpangkat rendah,ada ASN yang golongan bawah, ada guru-guru. Supaya juga eksklusif ada beberapa komponen masyarakat yang heterogen yang mewakili berbagai macam latar belakang," katanya saat melakukan groundbreaking rumah gratis pada Jumat (1/11) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Asosiasi Pengembang Minta Pemerintah Tak Gadang-gadang Rumah Gratis!

Video Asosiasi Pengembang Minta Pemerintah Tak Gadang-gadang Rumah Gratis!