Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap masalah dalam sektor perumahan di Indonesia. Ia menyebut masalah utama adalah regulasi yang tidak solid, sehingga membentuk institusi yang tidak solid pula.

"Problem utamanya itu adalah tidak solidnya regulasi. Karena itulah kemudian di atas regulasi yang tidak solid itu lahir institusi juga yang tidak solid. Makanya institusi-institusi pengatur sektor perumahan, pengatur sektor properti juga secara umum itu berubah-ubah," ujar Fahri di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Hal itu disampaikan Fahri dalam acara '2nd Innovation Summit Southeast Asia' yang digelar oleh Center for Market Education.

Ia menyebut Kementerian PKP sebelumnya pernah bergabung dalam Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ke depannya bisa jadi ada perubahan lagi.

Menurutnya, institusi yang tidak solid merugikan karena menghilangkan kesempatan untuk mengumpulkan ahli-ahli terbaik dalam bidang tersebut. Padahal, ahli-ahli itu menurutnya dapat memberikan rujukan yang kuat.

"Suatu hari kita memerlukan satu konsolidasi hukum sektor perumahan ini yang solid semacam Omnibus Law yang kuat, sehingga tidak ada lagi kemudahan bagi rezim-rezim yang akan berganti untuk mengombang-ambing sektor ini, sehingga di atasnya lahir institusi yang solid dan kemudian kebijakan publik policy yang solid ke depan," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengidentifikasi dua masalah perumahan yang terbagi dari sisi permintaan dan suplai rumah. Dari segi suplai, masalah utama adalah harga tanah yang semakin mahal.

"Kita abai menegaskan bahwa di antara mandat terpenting Pasal 33 adalah soal tanah, sehingga tanah dibiarkan untuk menjadi mekanisme spekulatif, sehingga harga tanah terutama di kota-kota melambung tinggi," ucapnya.

Ia menyebut orang-orang dari kota datang ke desa-desa untuk memborong tanah. Hal tersebut mengakibatkan harga tanah menjadi tidak layak untuk dibangun perumahan.

Mengingat harga tanah memakan porsi 30-40 persen dari harga rumah. Jika rumah ingin dibuat murah, maka harga tanahnya harus murah juga.

Menurutnya, tanah seharusnya mendapat subsidi ketimbang kredit perbankan. Subsidi perbankan saat ini bisa mencapai sekitar Rp 30 triliun setiap tahun.

"Tanah sebagai elemen subsidi daripada pemerintah. Nanti begitu di supply side, di demand side-nya, kita bisa mengatur subsidi lagi, tapi subsidi awalnya sudah masuk di tanah," tuturnya.

Kemudian, Fahri mengatakan perizinan dan pembayaran untuk perumahan perlu didesentralisasikan dalam satu kemudahan. Pasalnya, ada banyak sekali perizinan, sehingga masyarakat perlu pergi ke berbagai institusi untuk mengurusnya.

Terakhir dari sisi suplai, perlu ada lembaga yang membantu pegembang dalam memasarkan rumah subsidi setelah rumah selesai terbangun. Dengan begitu, perusahaan konstruksi dan inovasi tidak perlu memikirkan pasar untuk perumahan masyarakat.

Sementara dari sisi permintaan, Fahri mengatakan ada permasalahan database di Indonesia. Ia masih mengumpulkan institusi-institusi untuk memastikan satu data.

"Presiden sudah mengeluarkan inpres satu data. Berapa sebenarnya data ini ada? Ada kekeliruan di beberapa institusi, sehingga mengumumkan data yang berbeda-beda. Jumlah keluarga sebenarnya berapa? Cara menghitung jumlah keluarga itu sebenarnya gimana?" tuturnya.

(dhw/zlf)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengubah mekanisme pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan perubahan itu, kini pembayaran MBG tak lagi menggunakan sistem reimburse.

Ia menyebut dengan skema baru ini, seluruh kegiatan program wajib didanai terlebih dahulu melalui model uang muka yang dikirim ke rekening virtual account. Hal ini sebagai bentuk pembenahan menyeluruh setelah munculnya sejumlah persoalan di lapangan, termasuk kasus mitra dapur di Kalibata.

Dadan menegaskan MBG merupakan program bantuan pemerintah dalam bentuk pembiayaan sosial, yang sejak awal tidak dipercayakan kepada individu maupun kelompok masyarakat, melainkan kepada yayasan berbadan hukum.

Skema ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko dan menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dirinya menjelaskan sebelumnya dana bantuan disalurkan ke rekening yayasan dan dapat langsung digunakan. Namun, BGN kemudian mengubah mekanisme itu menjadi lebih ketat, dengan pengawasan dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan kini diperkuat lagi dengan penggunaan sistem virtual account.

"Virtual account adalah rekening bersama yang dibuat oleh Badan Gizi ketika mitra sudah terverifikasi. Rekening ini hanya bisa dicairkan oleh dua pihak, perwakilan yayasan dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Ia menjelaskan sistem ini dirancang agar semua transaksi tercatat secara digital dan transparan. Bahkan, menurut Dadan, Kementerian Keuangan pun bisa memantau seluruh transaksi yang terjadi di virtual account masing-masing SPPG.

Kini, tidak ada satu pun kegiatan MBG yang boleh berjalan tanpa virtual account dan dana operasional untuk 10 hari ke depan telah masuk ke dalamnya.

Mekanisme reimbursement yang sebelumnya masih berlaku secara terbatas hingga awal tahun ini, kini resmi dihapuskan. Mulai minggu ini, mitra yang ingin melaksanakan program pada tanggal tertentu harus mengajukan proposal 15 hari sebelumnya.

Setelah diverifikasi, dana akan dikirim langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kemenkeu ke virtual account, dan laporan penggunaan harus disampaikan secara rutin setiap 10 hari.

Skema ini juga mengatur dana bahan baku dan operasional bersifat at cost. Jika ada sisa dana karena efisiensi harga pasar, sisa tersebut tidak menjadi keuntungan mitra, melainkan digunakan sebagai carry over untuk pengajuan berikutnya.

Perubahan sistem ini turut didorong oleh kasus mitra dapur di Kalibata, di mana yayasan mitra ternyata bukan pemilik fasilitas. Akibatnya, dana yang sudah dikirim oleh BGN belum disalurkan ke pihak pemilik fasilitas, sehingga menimbulkan masalah publik.

"Sekarang kami mengutamakan pemilik fasilitas yang menjadi mitra utama. Jika belum memiliki yayasan sendiri, Badan Gizi akan merekomendasikan yayasan yang dapat digunakan sementara," kata Dadan.

Dadan pun menyebut BGN juga membatasi cakupan kerja yayasan. Dalam satu provinsi, satu yayasan hanya boleh mengelola maksimal sepuluh SPPG.

Untuk yayasan yang bekerja lintas provinsi, jumlahnya dibatasi maksimal lima SPPG, kecuali yayasan nasional seperti Kartika Eka Paksi atau Muhammadiyah yang memiliki struktur dan pembinaan terpusat.

Demi memperkuat akurasi dan kelayakan mitra, Dadan mengatakan pendaftaran dilakukan hanya melalui situs mitra.dgn.go.id. Setelah itu, proses verifikasi berlapis dilakukan, mulai dari pemeriksaan online, survei lapangan oleh tim verifikator, hingga penugasan cadangan penggerak pemerintah Indonesia sebagai Kepala SPPG.

Bila dinyatakan layak, maka BGN akan membuatkan virtual account sebagai syarat utama pencairan dana.

Setelah virtual account terbentuk dan kepala SPPG ditunjuk, mitra dan kepala satuan dapat mengajukan proposal melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk proses pencairan. Semua alur ini, kata Dadan, dirancang agar lebih transparan dan menghindari konflik kepentingan maupun penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Jakarta -

Yayasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, Media Berkat Nusantara (MBN) menegaskan mitra dapur dibayar secara reimburse. Pihak MBN juga mempertanyakan bon tersebut.

"Sistemnya reimbursement. Jadi, kalau kita udah beli, dapat bon, terus kita reimburse. Nah, data pendukungnya mana? Itu aja intinya," kata kuasa hukum MBN, Timothy Ezra Simanjuntak di Polres Metro Jakarta Selatan, dilansir Antara, Selasa (6/5/2025).

Timothy mengatakan pihaknya tidak langsung membayar karena membutuhkan data pendukung seperti bukti tagihan atau bon. Namun, hingga kini yayasan MBG belum menerima bukti tagihan sepenuhnya dari mitra dapur tersebut.

"Dari sekian banyak tagihan yang ditagihkan ke kita katanya Rp 900 juta. Nah ini bon-bon ini masih terkumpul Rp 70 juta. Jadi, kita minta, mana bon-bon pembiayaan bahan baku dan lainnya mana," ujarnya.

Sementara, kuasa hukum lainnya, Nico Hermawan mengatakan pada Senin (5/5) malam, dua koordinator yayasan MBG yakni berinisial MI dan GR telah diperiksa. Mereka mendapatkan 30 pertanyaan.

"Ada hampir Rp 400 juta yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional yang ditanggung mitra seharusnya. Tapi dalam hal ini yayasan memberikan atensi untuk dapat melakukan talangan terlebih dahulu," ucap Nico.

Ia merinci Rp 437.387.549 meliputi alat pelindung diri (APD), upah sumber daya manusia (SDM), pembelian bahan baku, listrik dan sewa alat dapur.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi. Laporan itu terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis 10 April.

Dijelaskan, bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama denganyayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan diubah menjadi Rp 13 ribu.

'Simak juga Video Poin Jawaban Yayasan soal Polemik Pembayaran Mitra Makan Gratis Kalibata'

(azh/azh)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi 2.000 rumah di 4 Provinsi. Aguan mengatakan mereka akan menambah lokasi program renovasi tersebut di Jawa Barat yakni Bogor dan Depok.

Hal ini ia ungkapkan saat hadir di acara Peluncuran Program Bebenah Kampung - Rehabilitasi RTLH kerjasama Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung.

"Saya rasa selesai dari Bandung, kita terusin ke Bogor," kata Aguan, Sabtu (3/5/2025).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan berdasarkan data BPS jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrem tertinggi berada di Kabupaten Bogor. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Bogor jumlah penduduk cukup tinggi daripada jumlah penduduk di daerah lain.

Kemudian, Gubernur Dedi Mulyadi mengatakan setelah Bogor, Depok juga akan menjadi daerah selanjutnya yang akan mendapat bantuan renovasi rumah.

"Yang dekat Jakarta bisa. Depok bisa depok. Depok itu sangat berbatasnnya dengan Jakarta. Wali kotanya hari ini sangat konsen terhadap penyelesaian kemiskinan," ungkap Dedi menambahkan.

Ide ini disetujui oleh Aguan. Ia mengatakan program renovasi rumah di Depok bisa dilakukan setelah Bogor.

"Bogor dulu, setelah itu Depok," ujar Aguan.

Dalam kesempatan ini, Aguan menyampaikan alasannya bersedia membantu program renovasi 2.000 rumah bersama Kementerian PKP. Ia mengatakan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sudah melakukan kegiatan serupa selama 20 tahun lamanya dan telah membantu pembangunan sekitar 8.000 rumah terutama di lokasi bencana alam.

"Buat benerin rumah tidak asing lagi. Kita sudah banyak bangun. Total-total sudah bangun di Indonesia sejak 20 tahun yang lalu, Buddha Tzu Chi sudah bangun perumahan itu kira sudah 8.000 rumah. Tempat bencana Aceh, Padang, Jogja, sudah banyak," ungkapnya.

Aguan mengaku untuk renovasi sekitar 2.000 rumah memang baru dijalankan dan ini pertama kalinya mereka mengerjakan dengan jumlah besar.

"Kalau untuk renovasi rumah sebesar ini baru pertama kali kita jalankan di sini. Biasanya kan kita bangun rumah baru, daerah baru. Jadi memang ini kesempatan kita, memang kekurangan di (daerah) sini, memang panggilan dari negara juga memang kita harus bisa membantu kepada sesama kita yang kurang beruntung," tuturnya.

Ada pun, program renovasi bersama Yayasan Buddha Tzu Chi ini tidak memakai anggaran negara baik APBN maupun APBD. Semua dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi melalui corporate social responsibility (CSR). Program renovasi ini juga termasuk dalam Program 3 Juta Rumah. Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(aqi/das)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi 500 rumah tak layak huni (RTLH) di Bandung. Aguan menyatakan biaya renovasi yang disiapkan sekitar Rp 20-40 juta per rumah.

Hal ini ia ungkapkan saat hadir dalam acara Peluncuran Program Bebenah Kampung - Rehabilitasi RTLH kerja sama Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung.

"Kita dari Yayasan berkomitmen, bangun 500 rumah untuk renovasi. Antara minimum Rp 20 juta ke atas sampai Rp 30-40 juta," kata Aguan, Sabtu (3/5/2025).

Renovasi akan dimulai pada 7 Mei 2025 pukul 08.00 WIB. Warga yang rumahnya akan direnovasi diminta untuk segera mengemasi barang mulai Sabtu ini dan terakhir mengosongkan rumah sehari sebelum renovasi dimulai.

Aguan mengungkapkan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia telah menyiapkan bahan bangunan. Ia membuka kesempatan kepada warga sekitar yang ingin menjadi tukang bisa membantu renovasi rumah warga. Nanti mereka akan dibayar dengan upah tukang borongan.

"Yang bangun kalau bisa, kita ajak-ajak yang sekitar sana untuk bekerja. Ada yang mau, borong kerjaan, kita kasih semuanya. Jadi bahan dari Yayasan semuanya," jelas Aguan.

Kemudian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan warga yang dipindahkan ada yang memutuskan tinggal di rumah kerabat dan ada pula yang mengontrak. Pemprov Jawa Barat akan menanggung biaya sewa kontrakan warga sebesar Rp 3 juta untuk 3 bulan pengerjaan dan bantuan sembako.

"Dalam 3 bulan itu mereka memerlukan kontrakan. Maka kita menyiapkan paket makanan, tadi sudah dibagikan sebagian. Yang kedua menyiapkan untuk kontrakan satu keluarga dikasih Rp 3 juta untuk kontrakan," jelas Dedi kepada awak media.

Rincian lokasinya berada di empat kecamatan yakni Kecamatan Bojongloa Kaler sebanyak 286 unit, Babakan Ciparay 138 unit, Bandung Kulon 69 unit, dan Cibeunying Kidul 7 unit. Sementara delapan kelurahan yang juga mendapat program ini di antaranya Babakan, Jamika, Kopo, Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogang, Warung Muncang, dan Cisadas.

Walikota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan kriteria rumah yang mendapat bantuan renovasi dari pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia ini harus rumah milik sendiri, tidak berdiri di tanah sengketa, tidak akan dijual, tidak akan dikontrakan, dan surat kepemilikannya lengkap.

"Itu sama dengan kualifikasi kalau kita mau merutilahu dari APBD. Satu tanahnya milik sendiri, tidak sedang konflik, bukan kontrakan, dan tidak dikontrakkan, surat-surat semuanya," jelas Farhan.

Ada pun program renovasi bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia tidak memakai anggaran negara baik APBN maupun APBD. Semua dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia melalui corporate social responsibility (CSR). Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(aqi/abr)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) buka suara terkait kabar adanya rumah gratis. Ia menegaskan, rumah gratis itu hanya yang diberikan oleh program corporate social responsibility (CSR) perusahaan.

Awalnya, Anggota Komisi V DPR RI fraksi PDIP, Yasti Soepredjo, menanyakan terkait kejelasan Program 3 Juta Rumah apakah gratis atau tidak. Hal itu karena sempat ada kabar bahwa program tersebut gratis.

"Program 3 Juta Rumah ini gratis atau bayar? Karena beberapa kali Pak Menteri menyampaikan di dalam berbagai kegiatan bahwa 3 juta rumah ini gratis, oleh sebab itu tolong dijelaskan apakah ini gratis atau bayar," katanya dalam rapat dengan Kementerian PKP di Gedung DPR, Rabu (30/4/2025).

Saat diberikan waktu untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan anggota Komisi V DPR, Ara pun menjawab terkait rumah gratis. Ia menegaskan rumah gratis tersebut adalah rumah yang diberikan melalui program CSR perusahaan.

"Soal rumah gratis, rumah gratis itu adalah rumah yang diberikan oleh CSR. Saya sebut saja ya, dari Adaro 500 rumah gratis di Kalimantan Selatan, 500 di berau di tambang di Kaltim, 250 di Tangerang Pak Aguan," ujar Ara.

Untuk kriteria penerima rumah gratis, kata Ara, ia menyarankan agar perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, seperti bupati maupun gubernur. Menurutnya, hal itu supaya jelas soal siapa saja yang membutuhkan dan bisa mendapatkan rumah gratis tersebut.

"Jadi mereka ini bangun rata-rata di tambang mereka Pak, nah buatnya buat siapa, kalau saran saya koordinasi dengan bupati setempat, gubernur setempat, kriterianya apa, misalnya guru-guru, perawat, TNI berpenghasilan rendah, umkm, itu saran saya Pak. Itu supaya jelas, itu saran saya, karena mereka yang punya uang," jelasnya.

Ara mengaku, Kementerian PKP hanya memberikan saran saja, tidak menerima uang, tanah, atau yang lainnya. Hanya fokus pada tata kelola saja.

"Kalau bicara gratis, itu yang gratis," tegasnya.

Dalam rapat itu juga disebutkan bahwa akan ada rapat khusus antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian PKP untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah. Rencananya, rapat tersebut akan dilakukan pada 19 Mei 2025 mendatang.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

JAKARTA - Koordinator Nasional Kawan Indonesia Darmawan mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas pihak-pihak yang mencoba menodai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Diketahui, MBG merupakan program prioritas nasional Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

"Program MBG adalah bagian langsung dari Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini. Karena itu, setiap upaya sabotase atau permainan kotor dalam pelaksanaannya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, karena program ini menggunakan uang rakyat, ujar Darmawan, Senin (28/4/2025).

Desakan ini muncul setelah ditemukan indikasi penyimpangan dalam implementasi MBG di Kabupaten Sumedang, di mana sejumlah dapur operasional MBG diberhentikan secara sepihak.

Salah satu dapur yang dikelola Event Organizer (EO) sempat beroperasi setelah melalui verifikasi awal, namun tiba-tiba dihentikan dengan alasan tidak memenuhi standar sarana dan prasarana.

"Padahal, pihak EO telah melakukan perbaikan sesuai permintaan dan menyerahkan bukti perbaikan lengkap, tetapi tetap tidak diberikan izin beroperasi kembali tanpa alasan jelas", katanya.

Lebih memprihatinkan lagi, muncul dugaan dalam proses verifikasi ulang, pihak EO diminta melakukan setoran tambahan di luar ketentuan resmi.

Darmawan menuturkan dugaan permainan kotor ini tidak hanya merugikan penyedia jasa MBG secara finansial, tetapi juga menghambat distribusi manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang seharusnya menerima makanan bergizi setiap hari.

"Kejadian ini bukan semata-mata soal kerugian material. Ini tentang kehormatan negara dan kredibilitas Presiden Prabowo dalam merealisasikan janji-janji besarnya kepada rakyat," ujarnya.

Dia juga menyoroti masalah tata kelola internal BGN yang terkesan tidak transparan. Pergantian koordinator SPPI di lapangan yang dilakukan tanpa surat resmi dan hanya melalui pemberitahuan lisan menunjukkan indikasi kekacauan administrasi yang harus segera dibenahi.

"Jika tidak, ketidakjelasan ini bisa menjadi celah besar bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mempermainkan nasib rakyat dengan mendompleng program prioritas Presiden Prabowo," ucapnya.

Kawan Indonesia mendesak aparat penegak hukum, khususnya KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung bergerak cepat mengungkap siapa saja para Sengkuni yang bermain di balik program MBG.

"Presiden Prabowo telah mengamanatkan program ini untuk kepentingan bangsa, bukan untuk dimanfaatkan oleh segelintir orang tamak. Tidak boleh ada yang berani mengkhianati amanah ini," tegasnya.

Jakarta -

Kabar gembira bagi para pengembang, pemerintah sudah resmi menaikkan batas maksimal gaji masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta. Hal ini dapat memperluas pasar rumah subsidi. Namun, para pengembang memberikan masukan, salah satunya agar ada segmentasi besaran penghasilan MBR.

Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Mohamad menilai kenaikan batas atas gaji MBR memberikan cukup peluang bagi masyarakat untuk mempunyai rumah. Pria yang akrab disapa Andre Bangsawan itu pun mengucapkan terima kasih atas langkah yang diambil pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru tersebut.

"Dari kawasan Timur Pak (Menteri PKP Maruarar Sirait) sangat susah kami mendapatkan rumah dulu. Karena kenapa? Di wilayah kami itu banyak pabrik-pabrik besar Pak Seperti di wilayah Sulawesi Tengah Itu penghasilannya mereka besar sampai Rp 15 juta, Rp 20 juta tapi mereka tidak bisa mendapatkan rumah karena tidak masuk dalam kategori MBR. Tapi dengan ada aturan baru ini alhamdulillah," ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Hal itu disampaikan dalam acara pengumuman aturan soal kriteria MBR oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Hukum.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) Muhamad Syawali Pratna berharap ada kejelasan dari pemerintah tentang harga rumah yang boleh dibeli oleh MBR. Menurutnya, masyarakat berpenghasilan Rp 14 juta mampu membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami ingin tegas bahwa penghasilan yang Rp 12 (juta) sampai Rp 14 juta tersebut, saya berharap ada segmentasinya, Pak MBT tersebut, Masyarakat Berpenghasilan Tanggung atau Tengah. Jadi mereka tidak beli di harga Rp 166 atau Rp 185 (juta)," kata Syawali.

Di samping itu, ia mengusulkan dari pihak perbankan dapat menaikkan ketentuan kredit scoring. Terutama untuk wilayah yang upah minimum regionalnya di angka Rp 2 juta seperti di Jawa Tengah.

"Miris kalau Rp 2 juta, skoringnya 30 persen. At least bawa Rp 600 ribu pendapatan tidak bisa mengangsur (kredit pemilikan rumah subsidi), Pak. Nah, saya mohon kepada Pak Menteri (Maruarar Sirait) dan Pak Supratman (Menteri Hukum) bahwa ini mohon diperjelas atau ada peraturan khusus Pak Menteri untuk Jawa Tengah ini, khusus untuk perbankannya, kita usulkan skoringnya mungkin 50% atau 60%," ucapnya.

Selanjutnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menilai kenaikan batas maksimum gaji MBR memperluas pasar perumahan. Semula hanya masyarakat berpenghasilan sampai Rp 8 juta boleh beli rumah subsidi. Kini masyarakat yang penghasilannya mencapai Rp 14 juta juga bisa beli rumah subsidi.

Selain menaikkan batas penghasilan MBR, Ari menyarankan agar pemerintah juga memperluas harga jual rumah subsidi. Dengan begitu, masyarakat berpenghasilan Rp 14 tidak harus membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami mengusulkan untuk menambah pasarnya ini, sehingga menjadi rumah-rumah yang selama ini kita menyebutnya MBT rumah tanggung Rp 200-400 juta ini bisa diakses juga dengan perhatian pemerintah dikasih juga subsidi," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan subsidi. Suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi pun tidak harus di angka 5 persen, tetapi 7-8 persen.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Apersi Mohamad Solikin menyampaikan apresiasinya atas penerbitan aturan soal batas gaji MBR. Namun, ia mengingatkan agar adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan bisa cepat berjalan.

"Ketika permen (peraturan menteri) ini nanti diundangkan tentu ada perbup-perbup yang masih menggunakan pergub lama. Jadi perbup itu misalnya di daerah Bogor, Kerawang, kemudian Bekasi Kabupaten itu masih menggunakan angka Rp 8 juta," katanya.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto juga mengapresiasi sinergitas antara Kementerian PKP, Kementerian Hukum, dan Badan Pusat Statistik (BPS) atas kebijakan ini. Akan tetapi, ia menyoroti backlog perumahan 9,9 juta unit dapat dilakukan profiling agar bisa menyesuaikan dengan pembangunan perumahan.

"Kita perlu membuat sebuah terobosan kalau boleh profiling terhadap 9,9 juta itu, sehingga nantinya Pak Menteri PKP akan mendapatkan support data sehingga kebijakannya itu akan relive dan reliable," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai daerah. Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi, salah satunya di wilayah Jabodetabek menjadi Rp 14 juta bagi yang sudah menikah.

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Yayasan Media Berkat Nusantara menyampaikan klarifikasi soal tudingan belum membayar mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan. Yayasan sendiri telah dilaporkan atas dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000 atau nyaris Rp 1 miliar.

Kuasa Hukum Yayasan, Timoty Ezra Simanjuntak, menyampaikan beberapa poin klarifikasi. Pertama, ia menegaskan bahwa tudingan yang dilayangkan mitra tidak benar. Pembayaran dari instansi itu sudah ada di dalam rekening dan nominalnya tidak berubah.

"Tidak sesuai dengan tuduhan penyelewengan dana, itu sangat jauh. Pembayaran sudah diterima, sudah di-keep, tidak dilakukan penyelewengan oleh Yayasan Media Berkat Nusantara," kata Timoty dalam Konferensi Pers di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Menurutnya, dana pembayaran tersebut sudah ada di dalam rekening dan tidak terjadi penyelewengan. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat terkait perhitungan sehingga dana belum dapat cair sepenuhnya kepada mitra.

Kedua, yayasan bersama pengelola dapur membutuhkan data-data konkrit yang transparan dan akuntabel untuk pencairan dana ke mitra. Ketiga, terkait pertanggungjawaban, pihaknya sedang dalam proses mengundang pihak kuasa hukum mitra MBG penggugat yaitu Ira.

"Kami harus mengutamakan prinsip kehatian, data pendukung harus akuntabel, harus transparan. Banyak yang tidak seperti itu, banyak oknum-oknum. Jadi kita mencegah, karena ini proyek nasional dan harus didukung," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan yayasan, Mei Imaniar, mengatakan pihaknya akan mencairkan uang pembayaran mitra tersebut sesuai dengan arahan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan hindayana.

"Kami akan cairkan, dari Yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira. Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara itu, kami serahkan kepada pihak lain. Begitu arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Mei.

Namun demikian, Mei enggan menyebutkan berapa besaran dana tersebut. Ia juga tidak mengkonfirmasi apakah angkanya hampir menyentuh Rp 1 miliar seperti yang digugat Ira. Satu hal yang pasti, dana akan dicairkan ketika datanya valid.

"Jadi intinya ketika ada tagihan, dilengkapi data yang cukup, dan datanya itu valid, kita bayarkan. Itu yang pertama. Dibayarkan metodenya banyak, bisa titip konsignasi, bisa titip di escrow, masih banyak cara-cara. Makanya kita akan undang kuasa hukum dari Ibu Ira, kalau tidak hari Rabu, hari Selasa. Kita akan ngomong, nih, yuk kita omongin. Tertutup, biar cepat selesai," imbuh Timoty.

Sebagai informasi, sebelumnya mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dilansir Antara.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Presiden Prabowo Subianto juga telah merespons dugaan penggelapan dana tersebut. Prabowo mengatakan dirinya akan menelusuri secara langsung hal ini. Ketika ditanya, Prabowo nampak kaget dengan adanya penggelapan dana yang terjadi. Dia mengaku belum tahu dan akan mengecek secara langsung kasus ini.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

(acd/acd)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi sampai Rp 14 juta untuk wilayah Jabodetabek.

Ia menaikkan batas gaji dari Rp 7 juta menjadi Rp 12 juta bagi MBR yang belum menikah. Lalu, MBR yang sudah menikah batas gajinya dari Rp 8 juta menjadi Rp 14 juta. Hal ini berlaku di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan peraturan menteri tersebut sudah memiliki landasan hukum.

"Sesuai dengan hasil diskusi kami bersama dengan Menteri Perumahan dan Ibu Kepala BPS mengenai dengan dibutuhkannya sebuah regulasi terkait dengan terbitnya peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masyarakat. Besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah subsidi," katanya.

"Alhamdulillah pada tanggal 22 April (2025) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni peraturan nomor 5 tahun 2025 itu sudah selesai kita harmonisasi dan selesai diundangkan," tambahnya.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia No. 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.

Sebelumnya diberitakan, Ara menyatakan keputusan soal kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan keluar pada Kamis (24/4) pukul 15.00 WIB. Ia mengundang para pengembang untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

"Keputusan saya tentang kriteria MBR yang saya naikkan tinggi sekali. Doakan ya. Nanti saya minta ketua umum (asosiasi pengembang) hadir. Ikut hari Kamis sore ya. Menyaksikan ya. Datang ya. Kalian jangan cuma minta diperjuangkan. Datanglah kalian datang ke kantor Menteri Hukum itu," tuturnya.

Ara sempat menaikkan batas maksimal penghasilan untuk MBR yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek jadi Rp 14 juta/bulan. Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan membeli rumah subsidi di daerah tersebut maksimal penghasilannya Rp 12 juta.

Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) saat acara penandatanganan MoU dukungan rumah subsidi untuk buruh di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

"Jadi kita sepakati buat Jabodetabek kalau dia single Rp 12 juta kalau sudah menikah Rp 14 juta. Sepakat ya bu (Kepala BPS)? Ini berubah lagi, tapi bagus. Ini kabar baik," katanya di lokasi.

(das/das)

Jakarta -

Pemerintah berupaya mendorong renovasi rumah tidak layak huni di Indonesia dengan memperoleh pembiayaan dari organisasi donor. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut lembaga donor seperti World Bank dapat memberikan US$ 1 miliar atau setara Rp 16,8 triliun (kurs rp 16.800) untuk renovasi rumah.

Fahri mengungkap saat ini sedang berkoordinasi dengan 5-6 organisasi donor di Indonesia. Ia menyebutkan organisasi tersebut di antaranya World Bank, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Islamic Development Bank, dan GID (German Infrastructure Development) dari Jerman, dan lainnya.

"Kalau direnovasi bahkan World Bank mengatakan setahun dia minimal US$ 1 miliar itu artinya kan sekitar Rp 16 triliun minimal. Yang lain akan menambah dan leadnya saya kira World Bank. Kalau World Bank-nya sudah berminat tinggi, yang lain akan ikut semua," kata Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Hal itu disampaikannya usai acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025.

Fahri mengatakan organisasi donor yang sudah memiliki komitmen, memberikan pembiayaan dengan bunga yang sangat murah, terutama untuk renovasi perumahan secara masif. Ia menyebut mereka prihatin dan ingin merenovasi rumah-rumah di Indonesia dengan standar ramah lingkungan.

Menurutnya Indonesia mendapatkan banyak dukungan dari internasional untuk renovasi rumah. Adapun renovasi rumah teruntuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebelumnya, dalam sambutannya di acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025, Fahri menyoroti anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi rumah tahun ini hanya Rp 900 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut perlu diperbanyak untuk memperindah Indonesia serta menghilangkan kawasan kumuh.

"Ini yang saya berbicara dengan lembaga-lembaga donor World Bank, Islamic Development Bank, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank. Saya bicara semuanya, mereka tertarik untuk berkontribusi untuk melakukan renovasi total kepada wajah bangsa Indonesia," ujar Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Ia mengatakan perlu ada modifikasi pola dan pembiayaan untuk renovasi rumah. Ia menyarankan agar anggaran renovasi per rumah tak hanya Rp 20 juta. Menurutnya, anggaran itu sebaiknya ditambah agar kredit mikro bisa masuk dan pengembang di daerah bisa terlibat renovasi.

Fahri mencontohkan renovasi bisa dilakukan untuk menambah kamar di rumah. Sebab, ia mengungkap data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukkan jumlah keluarga bertambah menjadi 93,1 juta di Indonesia.

"Artinya ini banyak keluarga baru yang masih numpang sama orang-orang tuanya. Termasuk pengantin-pengantin baru yang bingung mau malam pertama di mana karena rumah mertuanya kamarnya kurang," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara untuk membereskan kasus proyek kompleks apartemen Meikarta.

Ini diungkap Ara saat menerima puluhan pembeli apartemen yang merasa ditipu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang di bawah naungan Lippo Group. Sang menteri mengaku sudah melaporkan kasus ini kepada Presiden Prabowo dalam lawatannya ke Qatar beberapa waktu lalu.

"Saksinya ada Pak Ketua Satgas (Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo), namanya Pak Hashim. Pak Presiden (Prabowo) sudah minta (kasus Meikarta) dibereskan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan," ungkapnya di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Senin (21/4).

"Karena presiden kita adalah presiden yang sangat menjunjung hak-hak rakyat, kebenaran, dan keadilan, tetapi kita mencari solusi yang terbaik," tegas Ara.

Maruarar Sirait mengklaim Kementerian PKP sudah menjalin komunikasi dengan CEO Lippo Group James Riady. Ia menyebut bos dari grup pengembang Meikarta itu sudah bersedia duduk bersama mencari solusi terbaik.

Ara menegaskan bakal memanggil James Riady dan jajaran petinggi Lippo Group ke kantornya pada Rabu (23/4) mendatang. Oleh karena itu, anak buah Prabowo tersebut meminta para korban mengonsolidasikan data yang ada agar pertemuan nanti berlangsung efektif.

Ia mengaku pihaknya juga melibatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sampai Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam kasus ini. Ia ingin penanganannya bisa sekaligus dan berjalan efektif.

Di lain sisi, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pihaknya sudah menerima aduan resmi terkait kasus perumahan, termasuk Meikarta melalui layanan BENAR-PKP. Ini bisa diakses melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911.

"Kita validasi ada 35 konsumen (Meikarta) yang datang. Kita sudah validasi, hasilnya itu ada sekitar Rp6,8 miliar yang harus dikembalikan," beber Fitrah selepas acara.

"Jadi, target saya adalah maksimal empat bulan itu sudah selesai, tapi itu maksimal. Kalau bisa satu bulan selesai, kenapa tidak?" tegas anak buah Ara itu.

Fitrah menegaskan Kementerian PKP masih terus membuka layanan pengaduan terkait kasus Meikarta. Dengan kata lain, ada peluang tambahan kasus, jika ada aduan baru yang masuk ke layanan BENAR-PKP.