Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan Prabowo berencana untuk mendirikan Kementerian Perumahan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seperti saat ini.

Rencana pemisahan ini dimaksudkan agar pembangunan perumahan bisa lebih fokus ke depannya. Mengingat pembangunan rumah adalah salah satu program utama yang hendak dijalankan oleh Prabowo pada masa jabatannya. Salah satu program terkait perumahan yang telah dia janjikan adalah program 3 juta rumah.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024) lalu melansir dari detikFinance.

Menanggapi hal ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan tidak masalah dengan rencana tersebut. Dia menilai rencana ini justru dapat mempermudah pembangunan perumahan agar lebih terfokus.

"Nggak masalah. Jadi kalau yang selalu saya bilang, organisasi itu hanya satu vehicle untuk mencapai satu tujuan," kata Basuki saat ditemui seusai Rapat Kerja di Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin (9/9/2024).

Selain itu, menurutnya pemisahan Kementerian Perumahan ini bukan kali pertama dilakukan. Sebelum ada Kementerian PUPR, Kementerian yang mengurus perumahan di Tanah Air juga sempat berdiri sendiri.

"Dulu PU (Pekerjaan Umum) juga, PU saja. Kemudian jadi PU dan tenaga listrik. Kemudian Kimpraswil (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah), menjadi Kimbangwil (Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah)," lanjutnya.

Dia menyebutkan sesuai dengan ucapan Hashim, nantinya Departemen di PUPR saat ini seperti Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan SDA bisa masuk ke Kementerian Perumahan ini.

"Jadi kembalikan PU kepada key off-nya sebagai core business PU. Jadi Bina Marga, Cipta Karya, dan SDA. Nggak apa-apa, karena memang PU sebagai pembina jasa konstruksi," ujarnya.

"Semua aturan mengenai kontruksi akan kembali. Jadi semua aturan konstruksi itu adalah di PUPR secara undang-undang. Yang lainnya mengikuti. Jadi saya kira ga masalah," pungkasnya.

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Muncul wacana pembentukan Kementerian Perumahan di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dengan demikian, persoalan perumahan akan terpisah dari Kementerian PUPR.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah mengatakan, persoalan pemisahan kementerian belum terlalu banyak dibahas di lingkup Kementerian PUPR. Dalam masa transisi ini Prabowo sendiri telah menunjuk adiknya, Hashim Djojohadikusumo, sebagai Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih.

"Saya belum tau. Mungkin dengan pimpinan yang lain (sudah ada diskusi)," kata Zainal, ditemui usai RDP bersama Komisi V di Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Meski begitu, sudah ada skenario terkait dengan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Perumahan. Pemerintah sendiri nantinya juga akan merancang Rencana Strategis (Renstra) sebagai desain pembangunan untuk pemerintahan satu periode.

"Karena kan bagian pembangunan perumahan apa saja intervensinya, ada intervensi fisik membangun, ada pembiayaan. Karena tadi kan salah satu problem besar akses pembiayaan," ujarnya.

Di tengah isu pemisahan ini, anggaran Kementerian PUPR untuk 2025 turun menjadi Rp 75,63 triliun, dari Rp 140 triliun pada tahun 2024 ini. Zainal mengaku tidak tahu menahu apakah alasan penurunan anggaran ini ada hubungannya dengan rencana pemisahan kementerian atau tidak.

"Kita nggak tahu (ada hubungan atau tidak). Tapi seperti yang disampaikan Pak Menteri (Basuki) dulu, waktu kabinet baru 2014, angkanya kira-kira seperti itu. Tapi umumnya, biasanya, anggaran itu minimal. Pimpinan komisi 5 juga sama karena juga disiapkan untuk pemerintahan berikutnya, karena prioritasnya beda. Menurut saya ini mekanisme tata Kelola anggaran yang diperlukan," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, wacana pembentukan Kementerian Perumahan ini disinggung kembali oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo. Katanya, Prabowo sudah menyetujui Langkah pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," kata Hashim, dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk komitmen Prabowo-Gibran untuk menggenjot pembangunan. Dalam rencana besarnya, pemerintahan berikutnya telah menyiapkan program 3 juta hunian per tahun. Program ini terdiri atas pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

"Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!," ujarnya.

Sedangkan untuk mencapai target pembangunan 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya untuk di DKI Jakarta sendiri, program ini akan membidik kerja sama dengan PD Pasar Jaya.

"Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat. Antara lain, 153 pasar milik PD Pasar jaya, milik DKI, itu nanti kita akan gandeng, kita akan bekerja sama, pemerintah pusat, Perumnas misalnya, kerjasama, kita akan nanti kita kembangkan," katanya.