Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan meluncur pada Januari 2025. Pemerintah juga telah menetapkan anggaran senilai Rp10.000 per porsi untuk program MBG.

Di tahun yang sama pula, pemerintah menegaskan tak akan ada impor pangan, terutama beras. Lantas, bagaimana stok beras dalam negeri di tengah bergulirnya program MBG mulai Januari 2025?

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan produksi beras dalam negeri masih cukup untuk memenuhi implementasi program MBG di tahun pertama.

Khudori menuturkan bahwa program MBG menyasar 15 juta orang hingga akhir 2025. Nantinya, pada tahap awal 2025, akan ada sebanyak 3 juta orang sebagai penerima program MBG.

“Jika semua sumber karbohidrat dari beras butuh sekitar 0,34 juta ton beras untuk 15 juta jiwa sasaran. Nggak besar dan bisa dicukupi dari produksi domestik,” kata Khudori kepadaBisnis, Selasa (31/12/2024).

Terlebih, pemerintah juga memproyeksikan produksi beras pada 2025 mencapai 32,29 juta ton. Menurut Khudori, dengan mempertimbangkan kondisi iklim yang normal dan berbagai langkah pemerintah, maka target ini bisa berhasil.

Lebih lanjut, total ketersediaan beras pada 2025 juga diperkirakan mencapai 39,36 juta ton. Dengan kebutuhan konsumsi sebanyak 31,03 juta ton, maka akan ada stok beras sekitar 8,32 juta ton pada akhir tahun. Artinya, tanpa impor oleh Perum Bulog maka stok beras masih akan tetap aman.

Khudori juga menjelaskan bahwa impor beras oleh Bulog terjadi pada 2018, 2023, dan 2024. Adapun sepanjang 2019–2022, Bulog tidak mengimpor beras.

“Impor beras oleh Bulog biasanya berjumlah besar dan hanya terjadi di tahun tertentu,” terangnya.

Tercatat, total impor beras baik dari swasta dan Bulog pada periode 2018–2023 hanya 3,85% dari total konsumsi.

Mengutip laman resmi Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (31/12/2024), untuk saat ini program MBG sedang dalam tahap uji coba dan direncanakan akan diluncurkan secara resmi pada Januari 2025 mendatang.

Adapun, sasaran pemenuhan gizi BGN meliputi peserta didik, yakni SD, SMP, SMA Sederajat, dan santri. Program MBG ini juga menyasar anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, serta ibu hamil dan menyusui.

BGN juga menyatakan pihaknya tidak pernah meminta biaya atau donasi dalam bentuk apa pun terkait program MBG. Hal ini sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat mengenai oknum yang mengaku sebagai petugas BGN.

“⁠Petugas resmi Badan Gizi Nasional selalu dilengkapi dengan dokumen tugas yang dapat diverifikasi,” jelas Biro Hukum dan Humas BGN dalam pengumuman resminya, dikutip pada Selasa (31/12/2024).

Di samping itu, BGN juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang mencemarkan nama baik BGN.