Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap dukungan insentif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) Bank Indonesia hingga Rp80 triliun salah satunya bakal diguyurkan untuk mendukung program perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Ara menjelaskan, salah satunya dukungan likuiditas jumbo itu bakal disalurkan untuk menambah dukungan pembiayaan perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP.

“Nanti kita alokasikan tentu bagaimana ramah untuk MBR, itu tentu adalah salah satu prioritas paling utama. MBR salah satu produknya adalah FLPP,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/2/2025) malam.

Pasalnya, Ara menegaskan program FLPP menjadi salah satu dukungan pembiayaan perumahan MBR yang dinilai cukup banyak diminati.

Selain itu, FLPP juga diklaim menjadi salah satu program yang memiliki kepastian tinggi baik bagi masyarakat penerima, developer maupun industri perbankan.

“Selama ini [program FLPP] saya melihat bagaimana kredit macetnya tidak terlalu besar, masih bisa di-manage,” tegas Ara.

Untuk diketahui sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025) malam.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) alias BTN buka suara perihal tambahan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari Bank Indonesia untuk sektor perumahan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan bahwa kenaikan persentase KLM dari maksimal 4% menjadi 5% dari dana pihak ketiga (DPK) bank itu akan membantu likuiditas secara signifikan.

“Yang pasti sangat membantu likuiditas untuk perumahan rakyat, begitu ya,” katanya saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025) malam.

Namun demikian, dia belum dapat memerinci perkiraan dampak maupun potensi pertumbuhan kinerja dari insentif bank sentral itu.

Nixon menyebut bahwa bank masih akan melakukan perhitungan seiring dengan pelaksanaan program 3 juta rumah yang tengah berlangsung.

Senada, Direktur Keuangan BTN Nofry Rony Poetra mengatakan bahwa pemberian insentif tersebut pasti telah melalui perhitungan bank sentral, termasuk perihal risiko.

Terkait dampaknya terhadap besaran giro wajib minimum (GWM) yang disetor kepada BI, pihaknya masih akan melakukan perhitungan lebih lanjut.

“Sekarang kan kita sudah dapat insentif 4%. Tadi kan dibilang ekstra 1% yang bertahap, kita belum tahu seperti apa. Masih menunggu petunjuk dari BI,” tuturnya saat ditemui terpisah.

Diberitakan sebelumnya, Bank Indonesia memutuskan untuk menambah besaran insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari maksimal 4% menjadi 5% dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 April 2025 mendatang.

“Di antaranya besaran insentif KLM pada sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, dinaikkan secara bertahap dari Rp23 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Dia menjelaskan, kebijakan itu diambil demi mendukung program visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang perumahan.