Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan keyakinan bahwa investasi dari Luar Negeri (LN) di bidang perumahan tinggi berkat kredibilitas baik Presiden RI Prabowo Subianto di kancah global.

Hal ini disampaikan Maruarar setelah Indonesia dan Qatar menyepakati pendanaan untuk pembangunan satu juta unit hunian di daerah perkotaan yang disahkan melalui penandatanganan nota kesepahamam antara perwakilan dua negara di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

"Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada bapak presiden yang tinggi, dan ini bukan hanya satu-satunya investor yang akan datang di bidang perumahan. Presiden mendapatkan banyak dukungan," kata Maruarar.

Menurut pria yang akrab disapa Ara itu, tingginya minat investasi bagi Indonesia dari investor-investor luar negeri untuk bidang perumahan bisa dicapai berkat kolaborasi Satgas Perumahan dan Kementerian PKP yang berupaya keras menggaet investor terlibat dalam pemenuhan program prioritas 3 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tidak hanya itu, Ara menilai para anggota Kabinet Merah Putih (KMP) lainnya juga memiliki kontribusi besar khususnya menyiapkan regulasi untuk mempermudah investasi di bidang perumahan.

"Proses yang teman-teman lihat adalah proses panjang yang sudah dilakukan pak Hashim, sebagai Ketua Satgas (Perumahan) beserta jajaran dengan Pak Fahri (Wamen PKP) sehingga kita ada acara ini. Kemudian Pak Rosan (Menteri Investasi dan Hilirisasi) juga beberapa waktu lalu melaporkan ke Presiden begtitu banyak investor masuk ke Indonesia dan target yang biasanya lebih panjang, bisa dipercepat beliau," katanya.

Untuk membuat minat-minat investasi tinggi itu dapat terealisasi, Ara menyebutkan pemerintah sudah menyiapkan tim khusus yang akan menangani kebutuhan para investor.

Hal ini sejalan dengan pernyataannya pada Selasa (7/1) soal mandat terkait pembentukan tim dari KMP untuk mengantisipasi investasi asing di bidang perumahan.

"Kita harus siap bagaimana nanti begitu ada investasi di bidang perumahan. Timnya ada Ibu Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri ATR, kemudian nanti ada Menteri BUMN, kemudian Menteri Hukum, ada juga dari perbankan, kemudian juga dari BPKP, ini supaya semuanya berjalan dengan legal," kata Maruarar, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Maruarar menyebutkan tim tersebut perlu disiapkan, agar ketika ada investor yang sudah benar-benar siap melakukan investasi di bidang perumahan maka nantinya baik dari sisi penyiapan lahan hingga sisi yang berdampak kepada ekonomi bisa langsung dijelaskan pada investor tanpa memakan waktu.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025