YERUSALEM, investor.id – Pemerintah Israel mengatakan pihaknya akan membangun ribuan unit permukiman baru di Tepi Barat. Menurut kelompok antipermukiman Israel, sebanyak 2.749 unit akan dibangun di wilayah pendudukan Tepi Barat oleh otoritas Israel dalam waktu enam pekan.

“Jika rencana pekan ini disetujui, berarti sebanyak 2.749 unit hunian telah diajukan dalam satu setengah bulan,” ungkap Peace Now, organisasi yang memantau aktivitas permukiman, dalam pernyataan resminya yang dikutip kantor berita Turki Anadolu, Selasa (14/1/2025).

Organisasi tersebut mencatat, kecepatan ini maka 2025 dapat mencatat "angka rekor" dalam pembangunan unit permukiman di Tepi Barat, dengan rata-rata 1.800 unit per bulan.

Menurut Peace Now, Dewan Perencanaan Tinggi (HPC) dari Administrasi Sipil Israel dijadwalkan bertemu pada Rabu (15/1/2025) untuk menyetujui pembangunan 372 unit hunian di permukiman Beitar Illit. Wilayah ini terletak di sebelah selatan dari Kota Yerusalem.

“Pertemuan ini merupakan bagian dari tren baru berupa sesi mingguan untuk memajukan rencana pembangunan permukiman, sementara tidak ada diskusi serupa untuk menyetujui pembangunan bagi warga Palestina di Area C,” jelas organisasi tersebut.

Area C mencakup sekitar 60% wilayah pendudukan Tepi Barat, yang saat ini berada di bawah kendali penuh Israel.

Adapun Perjanjian Oslo 1995 membagi Tepi Barat menjadi tiga wilayah. Antara lain Area A di bawah kendali penuh Palestina, Area B di bawah kendali keamanan Israel dan kendali sipil serta administratif Palestina, maupun Area C di bawah kendali penuh sipil, administratif, dan keamanan Israel.

Sementara itu, Peace Now mengatakan sejak Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menjabat pada akhir 2022, jumlah unit permukiman yang disetujui di Tepi Barat mencapai rekor tertinggi.

“Pada 2023, HPC menyetujui 12.349 unit hunian, angka tertinggi sepanjang masa. Pada 2024, sebanyak 9.884 unit hunian disetujui,” sebut Peace Now. Kelompok antipermukiman itu menjelaskan perubahan frekuensi persetujuan menjadi mingguan, disebabkan oleh perubahan kebijakan yang diperkenalkan oleh pemerintahan Netanyahu.

Pada Juni 2023, persyaratan persetujuan dari menteri pertahanan untuk setiap tahap perencanaan permukiman dihapuskan. Sebelumnya, rencana pembangunan permukiman memerlukan persetujuan awal dari kepala otoritas bidang pertahanan.

Dalam beberapa tahun terakhir, menteri membatasi sesi perencanaan menjadi sekitar empat kali per tahun dengan ribuan unit disetujui pada setiap sesi. Namun, proses tersebut berubah secara signifikan. HPC kini mengadakan pertemuan mingguan untuk menyetujui ratusan unit permukiman dalam setiap sesi.

“Pendekatan sistematis ini bertujuan untuk menormalkan perencanaan permukiman dan mengurangi perhatian serta kritik publik dan internasional,” beber Peace Now.

Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menganggap permukiman Israel ilegal berdasarkan hukum internasional. Pihaknya telah berulang kali memperingatkan perluasan permukiman yang terus berlanjut mengancam keberlangsungan solusi dua negara, yang dianggap sebagai kerangka utama untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah Palestina adalah ilegal. ICJ menuntut evakuasi semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News