Jakarta -

Rumah susun (rusun) merupakan rumah vertikal yang beberapa tahun belakangan ini pembangunannya tengah didorong oleh pemerintah karena lahan di perkotaan semakin terbatas. Sebelum adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pembangunan rusun tersebut dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan setelah Kementerian PKP terbentuk, tanggung jawabnya diserahkan kepada mereka. Ada pun target Kementerian PKP untuk rusun adalah mereka akan fokus meneruskan pembangunan, perawatan, dan revitalisasi rusun yang sebelumnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR tersebut.

"Pembangunan rusun, tetapi memang untuk tahun 2025 ini fokus pada rusun multi years contract (MYC). Jadi kalau ada program-program rusun dari Kementerian PUPR dulu yang sekarang dilanjutkan oleh PKP, kami pastikan akan berjalan dan akan diteruskan. Untuk seluruh daerah di Indonesia," kata Sri dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan,di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Dalam paparannya seluruh rusun yang termasuk dalam MYC akan ditargetkan selesai pembangunannya pada 2025 ini.

Sri menyebut saat ini terdapat 1.912 unit rusun baru yang dibangun dalam periode 2024-2025. Lalu untuk rusun yang tengah direvitalisasi atau diperbaiki agar tampak seperti baru kembali sebanyak 6.687 unit.

"Untuk rusun baru ada 1.912 unit dan ada revitalisasi rumah susun 6.687 unit," ucap Sri.

Ke depannya Kementerian PKP akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar penyaluran rusun tersebut tepat sasaran.

Sebelumnya diberitakan Kementerian PKP telah merampungkan renovasi tiga dari 10 tower Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan seluruh tower Wisma Atlet yang ada di Kemayoran dan Pademangan akan rampung pada April 2025.

Tiga tower Wisma Atlet yang telah rampung yaitu tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan. Nantinya, bangunan tersebut bisa dihuni oleh ASN, TNI, Polri, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketiga tower yang sudah rampung tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk dikelola.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

Kemudian, tujuh tower di Kemayoran yang tersisa yakni 1-7 akan rampung pada April mendatang.

"Kami sudah memang ready untuk serah terimakan (3 tower). Nanti kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita rencana tanggal 22 April kita sudah siap serahterimakan," ujar Ara di Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta Utara.

(aqi/das)

Jakarta (ANTARA) -

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengklaim banjir rob atau banjir pesisir yang terjadi pada sejumlah lokasi di kawasan Pluit Jakarta Utara, telah surut, Selasa siang.

“Info terkini genangan pukul 10.00 WIB sudah surut,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan seluruh genangan air di DKI Jakarta sudah surut berkat kolaborasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti BPBD, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan.

Menurut dia, seluruh OPD telah mengerahkan personel berikut dengan peralatan pendukung seperti pompa pertabel atau berjalan dalam menyedot genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

“Peran dari unsur masyarakat juga dilibatkan dalam upaya ini seperti pihak RT, RW, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan tokoh masyarakat lainnya membuat air banjir rob ini surut,” kata dia.

BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.

Sebelumnya BPBD DKI Jakarta menyebutkan satu RT di Kelurahan Pluit Penjaringan Jakarta Utara masih terendam banjir rob atau banjir pesisir pada Selasa pagi.

"Ada satu RT dan satu ruas jalan yang masih terendam banjir rob pagi ini," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau banjir rob pada 27 April hingga 4 Mei 2025 akibat adanya fenomena Super New Moon atau fase bulan perigee atau

titik terdekat bulan dari bumi dalam orbitnya yang berbentuk elips dan bulan baru.

Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir (rob) di wilayah pesisir utara Jakarta.

Kondisi ini menyebabkan Pintu Air Pasar Ikan Siaga/Siaga 2 pada Senin (28/04) pukul 18.00 WIB yang menyebabkan terjadinya beberapa genangan di utara DKI Jakarta.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Banjir rob atau pasang laut merendam permukiman warga di Kompleks Muara Karang, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara sejak semalam hingga pagi ini.

"Air pasang laut mulai naik mulai pukul 20.00 WIB dan terus meningkat. Sepertinya pagi baru surut," kata warga Penjaringan Wibisono di Jakarta, Selasa (29/4), dikutip dari Antara.

Wibisono mengaku rumahnya sudah lima kali terendam banjir rob, bahkan pada Desember 2024 terendam mencapai 120 cm.

Banjir rob ini menggenangi akses jalan yang berada di depan Bywalk Mall dan juga merendam rumah warga di RT 21/RW 02 Perumahan Muara Karang dengan ketinggian sekitar 60 cm.

"Air merendam perabotan seperti kursi dan meja yang ada di dalam rumah," ujar Wibisono.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan mengatakan banjir rob yang merendam 1 RT di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan masih terjadi pagi ini.

"Ada satu RT dan satu ruas jalan yang masih terendam banjir rob pagi ini," kata Yohan.

Yohan mengatakan banjir rob yang merendam pemukiman warga ini cukup tinggi mencapai 25 cm.

Sementara itu satu ruas jalan yang masih terendam banjir rob ada di Jalan Pluit Karang Ayu Barat atau di depan Green Bay.

"Untuk ketinggian air di sini mencapai 15 cm," kata dia.

Sementara Jalan RE Martadinata di depan Jakarta International Stadium (JIS), Papanggo, Tanjung Priok yang sempat terendam pada pagi ini sudah surut.

BPBD DKI Jakarta bersama Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat mengerahkan personel untuk menyurutkan banjir rob yang merendam pemukiman warga dan akses jalan di Penjaringan.

"Bersama instansi terkait, kami menargetkan banjir ini surut dalam waktu cepat," ujar Yohan.

Sebelumnya BPBD DKI Jakarta meminta warga yang bermukim di wilayah pesisir agar mewaspadai banjir rob pada 27 April sampai 4 Mei 2025.

Kepala Pelaksana BPBD DKI  Isnawa Adji mengatakan berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok tentang peringatan dini banjir pesisir (rob), pasang air laut terjadi karena adanya super new moon (fase bulan bulan baru atau perigee).

"Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta," kata Isnawa, Senin (28/4).

sudah lima kali direndam banjir rob

Jakarta (ANTARA) - Banjir rob atau pasang laut merendam permukiman di Komplek Muara Karang, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara pada Senin (28/4) malam.

"Air pasang laut mulai naik mulai pukul 20.00 WIB dan terus meningkat. Sepertinya pagi baru surut," kata warga Penjaringan Wibisono di Jakarta, Selasa.

Ia mengaku rumah yang ditempatinya sudah lima kali direndam banjir rob, bahkan pada Desember 2024 terendam mencapai 120 centimeter (cm).

Banjir rob ini menggenangi akses jalan yang berada di depan Bywalk Mall dan juga merendam rumah warga di RT21 RW 02 Perumahan Muara Karang dengan ketinggian air setinggi 60 cm.

"Air merendam perabotan seperti kursi dan meja yang ada di dalam rumah," kata dia.

Sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta meminta warga yang bermukim di wilayah pesisir agar mewaspadai banjir rob pada 27 April sampai 4 Mei 2025.

Sebelumnya Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok tentang peringatan dini banjir pesisir (rob), pasang air laut terjadi karena adanya super new moon (fase bulan bulan baru atau perigee).

"Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta,” ungkap Isnawa, Senin (28/4).

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - PT Elnusa Petrofin menyelesaikan proses pembersihan dan penataan ulang area kosong milik perusahaan yang berbatasan langsung dengan permukiman warga, khususnya di RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara .

Dalam proses tersebut, sejumlah kontainer dan kemasan operasional yang tersimpan di area tersebut telah dipindahkan menggunakan alat berat khusus. Langkah ini merupakan bagian dari respons perusahaan terhadap aspirasi warga terkait aroma yang sempat tercium di sekitar lokasi.

?Pembersihan dan pemindahan ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar,? ujar Manager Corporate Communication & Relation PT Elnusa Petrofin Putiarsa Bagus Wibowo di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Sebelumnya, Elnusa juga telah mengadakan audiensi dengan warga guna menyerap langsung aspirasi yang berkembang. Selain penanganan area kosong, perusahaan juga memperbaiki dan tengah melakukan peninggian pagar di sisi lahan berbatasan dengan permukiman.

Proyek perbaikan ini dimulai pada pertengahan April dan ditargetkan selesai paling lambat pada pertengahan tahun ini. Pagar dibangun setinggi 2,7 meter sebagai langkah pengamanan tambahan. ?Pagar ini akan dilengkapi lampu penerangan,? ucapnya.

Sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta menjalankan inisiatif sosial berkelanjutan, Elnusa menyalurkan 190 paket sembako dan multivitamin kepada warga yang tinggal di sekitar area operasional, khususnya di lima RT di RW 09.

Kegiatan ini berlangsung di area perusahaan dan dihadiri Lurah Rawa Badak Selatan serta perwakilan RW dan RT setempat.

?Kami berkomitmen menjaga silaturahmi dan harmonisasi dengan masyarakat sekitar. Ke depan, kami juga tengah menyiapkan program CSR lainnya yang dapat memberikan manfaat langsung bagi warga,? kata Putiarsa.

Warga menyambut baik langkah-langkah yang diambil Elnusa. ?Syukurlah sekarang tidak ada lagi bau. Kami mengapresiasi langkah cepat dari Elnusa Petrofin dalam merespons aspirasi warga,? ujar Ketua RW 09 Rawa Badak Selatan Abdus Syakur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 25.000 keluarga di Perumahan Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur, terdampak bau busuk yang dikeluarkan Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.

"Kami terdiri dari 18 RT, ada 20 klaster sekitar 25.000 kartu keluarga (KK) sangat terdampak," ucap Pengurus RT 18, RW 14 di Klaster Shinano Perumahan JGC Wahyu Andre Maryono saat diwawancarai di lokasi, Senin (17/3/2025).

Dari 20 klaster, ada sembilan yang disebut paling terdampak. Perinciannya yakni, Klaster Shinano, Mahakam, Savoy, La Seine, Yarra, South Thames, North Thames, South Mississippi, dan North Mississippi.

"Sembilan klaster yang paling terdampak dan menghirup udara berbau sampah. Kalau sisanya kadang cium, kadang enggak, tergantung arah mata angin," sambung Wahyu.

Selain mencium bau busuk sampah, warga di sembilan klaster itu kerap melihat asap hitam pekat dari RDF Rorotan. Warga juga sering menemukan serpihan kertas hasil pembakaran di RDF Rorotan.

Adapun jarak Perumahan JGC ke RDF Rorotan hanya sekitar 800 meter.

Bukan hanya Perumahan JGC, perkampungan warga di belakang perumahan elit ini juga terdampak bau busuk sampah dari RDF Rorotan.

"Di belakang kami juga ada warga di RW 07 Tambun Rengas, Kelurahan Cakung Timur itu yang berhimpitan dengan kami terkena dampaknya juga," jelas Wahyu.

Kemudian, di wilayah Rorotan pula banyak warga yang mengeluhkan bau tak sedap dari RDF Rorotan.

Bau sampah dari Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara, tercium hingga radius satu kilometer pada Senin (17/3/2025).

Pantauan Kompas.com di lokasi, bau menyengat ini menyebar ke permukiman warga, termasuk perumahan dan perkampungan di sekitarnya.

Salah satu perumahan yang terdampak adalah Jakarta Garden City (JGC) yang terletak di Cakung, Jakarta Timur.

Meskipun jaraknya sekitar 800 meter dari area RDF Rorotan, bau sampah tersebut masih terasa sangat menyengat di kawasan perumahan tersebut.

Semakin mendekati area RDF Rorotan, bau busuk sampah semakin kuat dan dapat membuat perut mual.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

Menteri PKP di Jakarta, Sabtu mengatakan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta.

"Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," kata Menteri Ara.

Hal itu ia utarakan seusai pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara pada 1 Maret 2025.

Penetapan lokasi tersebut dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, pada Rabu lalu (19/2/2025) yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri Ara menganjurkan kepada Pemda agar dalam menentukan penetapan lokasi diupayakan tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga meminta kepada pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air," kata Ara.

"Kalau kami Kementerian PKP ditugaskan untuk mengawal mencari keputusan terbaik atas permasalahan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. Saya akan kembali di tanggal 15 Maret 2025 nanti," tambah Ara.

Menteri PKP menegaskan bahwa prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar.

Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

“Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda 2 dan roda 4, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan,” jelas Menteri Ara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

Menteri PKP di Jakarta, Sabtu mengatakan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta.

"Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," kata Menteri Ara.

Hal itu ia utarakan seusai pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara pada 1 Maret 2025.

Penetapan lokasi tersebut dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara, pada Rabu lalu (19/2/2025) yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri Ara menganjurkan kepada Pemda agar dalam menentukan penetapan lokasi diupayakan tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga meminta kepada pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air," kata Ara.

"Kalau kami Kementerian PKP ditugaskan untuk mengawal mencari keputusan terbaik atas permasalahan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. Saya akan kembali di tanggal 15 Maret 2025 nanti," tambah Ara.

Menteri PKP menegaskan bahwa prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar.

Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

“Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda 2 dan roda 4, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan,” jelas Menteri Ara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara menuntut diberi akses jalan menuju PIK. Akses jalan tembus yang lebih dekat menuju PIK saat ini tertutupi dinding dan bebatuan besar.

Dalam mediasi terbaru antara warga dan pengusaha yang dijembatani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruara Sirait (Ara), beberapa perwakilan RW dan RT ada yang menolak pembangunan jalan tersebut. Mereka tidak mau jika pembangunan jalan tersebut harus menggusur rumah warga.

Salah satunya adalah Ketua RW 01, Purnomo yang menyatakan tidak setuju dengan ide penggusuran rumah warga untuk membangun jalan baru yang menghubungkan ke area PIK.

"Saya harus menyatakan tidak setuju. Saya akan membantu warga RW 02. Ada sebagian warga RW 02 yang jelas-jelas mereka adalah warga yang terdampak langsung. Bagian dari korban gusuran. Dengan berat hati saya menyatakan saya harus punya posisi menolak karena itu nggak ada yang menolak untuk pembukaan jalan row 47 itu," kata Purnomo di depan Menteri Ara, Sabtu (1/3/2025).

Di lokasi terpisah, Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menegaskan isu penggusuran rumah belum ditetapkan karena penentuan lokasi (penlok) jalan belum diurus.

"Belum, karena belum ditetapkan. Yang digusur siapa belum ada," tegasnya kepada awak media di lokasi jalan tembusan ke PIK yang tertutup dinding.

Ali menjelaskan penlok sebelumnya sempat disiapkan pada 2015, tetapi karena sudah 10 tahun berlalu perlu diperbarui lagi. Pihak yang berwewenang untuk menentukan penlok, pembangunan jalan, dan rencana penggusuran adalah Pemprov DKI Jakarta.

"Karena belum ditetapkan penloknya. Jadi belum bisa disampaikan berapa rumah ini (yang digusur)," ujarnya.

Ara yang hadir di tempat meminta agar tidak banyak rumah warga yang terdampak apabila pembangunan jalan benar terealisasi. Ia juga meminta prosesnya bisa dilakukan tanpa keributan dan lebih manusiawi.

"Boleh saran, Pak? Salah satu pertimbangannya yang menurut saya juga manusiawi, tetapkan lokasi juga. Selain mungkin yang accessiblenya baik, juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tak perlu digusur," tutur Ara.

Ada pun terkait dinding yang menutupi RW 5 dan RW 6 di daerah Kapuk Muara adalah tembok beton yang menutupi lahan luas milik PT Mandara Permai. Kemudian, tidak jauh dari dinding tersebut terdapat banyak tumpukan bebatuan dengan dalih kawasan itu merupakan daerah rawa-rawa. Penutupan dengan bebatuan tersebut diduga menyebabkan rumah warga di daerah sekitar kebanjiran.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Foto: Sekar Aqillah - detikcom

Pada mediasi hari ini, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James Hutajulu menyatakan bebatuan tersebut ditumpuk oleh PT Lumbung Kencana Sakti di atas tanah cekung mirip drainase atau saluran air.

Fungsi batuan tersebut adalah untuk mengalirkan air karena lokasinya berada di tanah cekung yang merupakan saluran air. Fungsinya mencegah banjir. Panjang tumpukan batu 3.049 meter dan telah dibuat sejak 2023. Saluran tersebut terhubung dengan rumah pompa.

Kunjungan kali ini belum membuahkan kesepakatan bulat dan seragam antar warga. Ara berjanji akan datang kembali ke Kapuk Muara pada Sabtu (15/2/2025) mendatang.

"Saya akan undang lagi, tanggal 15 Maret kita kumpul lagi jam 4 sore," sebut Ara.

(aqi/das)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memediasi semua pihak terkait baik Pemerintah DKI, warga hingga perusahaan sebagai langkah penyelesaian akses jalan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara.

Ara memimpin langsung mediasi tersebut yang dilaksanakan di halaman pelataran Kantor Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Sabtu sore.

Menteri PKP mengumpulkan semua pihak mulai Pemerintah DKI yang diwakili Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Camat Penjaringan, Lurah Kapuk Muara hingga seluruh RW, termasuk Polres Jakarta Utara, perwakilan warga, hingga dua perusahaan yakni yakni PT Lumbung Kencana Sakti dan juga PT Mandara Permai, mencari solusi dari permasalahan tersebut.

"Ini yang saya lakukan adalah mediasi, jadi para pihak (dikumpulkan), kita kerja yang benar terbuka, transparan karena Pak Prabowo (Presiden) tugaskan saya itu harus benar, sesuai aturan, dengarin rakyat, dengarin para pihak, baru kita ambil keputusan," kata Ara saat berdialog dengan pihak-pihak terkait dalam mengawal mediasi tersebut.

Sejumlah pihak mulai pemerintah daerah, ketua RW hingga warga menyampaikan pendapat masing-masing mengenai rencana pembukaan akses jalan, yang salah satunya dengan pembongkaran tembok di kawasan PIK untuk dibangun akses jalan Row 47.

Namun, rencana itu mendapat ragam pendapat dari para ketua RW, ada yang setuju maupun tidak setuju dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Salah satunya Ketua RW 01 Muara Kapuk Purnomo yang mengaku menolak rencana pembongkaran tembok itu karena terdapat warga di RW 02 Kapuk Muara akan terdampak.

Kepada Menteri PKP, Purnomo mengaku bahwa apabila pagar yang ada di kawasan PIK tersebut dibongkar untuk pembangunan akses jalan maka terdapat sejumlah keluarga yang terdampak langsung khususnya dari RW 02.

"Saya Purnomo Ketua RW 01, saya harus menyatakan tidak setuju, saya akan membantu warga khususnya RW 02. Ada sebagian warga RW 02 yang jelas-jelas mereka itu adalah warga yang (akan) berdampak langsung," kata Purnomo.

Disebutkan, apabila tembok itu dibuka untuk akses jalan maka setidaknya ada 25 kepala keluarga (KK) yang akan terdampak.

Sementara Lurah Kapuk Muara Jason Simanjuntak melaporkan kepada Menteri PKP bahwa telah mengadakan pertemuan antar warga mengenai hal tersebut yang dilakukan pada Jumat (20/2).

Ketua Forum Masyarakat Kapuk Muara Sufyan Hadi menyampaikan bahwa pembukaan akses jalan bertujuan untuk mempermudah akses warga dalam mengurai kemacetan yang terjadi di Jalan Kapuk Raya, mengurangi banjir, sesuai dengan tata kota dan tata ruang, serta SK Gubernur yang berlaku

"Yang kedua pendapat Pak Yusuf Ibrahim warga RW 02 menolak pembukaan akses melalui PT Lumbung Kencana Sakti karena jika dilihat dari peta, jalan tersebut akan menggusur rumah mereka dan setuju jika akses dibangun dari Jalan Kapuk Raya," kata Jason membacakan hasil pertemuan.

Ketiga, lanjut Jason, dari Ketua RW 05 menyampaikan kekhawatiran bahwa pembukaan akses akan meningkatkan potensi kriminalisasi di kawasan tersebut sehingga menyarankan agar dilakukan pelebaran jalan Kapuk Raya serta dibangun jembatan antara Kelurahan Pejagalan dan Kelurahan Kapuk Muara yang berlokasi di Kali Caga RW 01 sebagai alternatif akses.

"Menurut toko masyarakat Bapak Apen Sodikin menyatakan bahwa rencana pembangunan Jalan Row 47 distatus kuo saja dan lebih baik membangun jembatan penyeberangan orang dari pada membuka akses Row 47 serta menyerahkan permasalahan ini kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ucap Jason.

Setelah mendengarkan sejumlah pendapat, Menteri PKP menyarankan kepada Pemerintah DKI Jakarta agar mendengar semua aspirasi masyarakat yang berada di kawasan tersebut.

"Saran ya, pemerintah itu mendengar baik yang di luar (tembok) maupun yang di dalam supaya keputusannya bijak, dengan mempertimbangkan semua," tuturnya.

Dia juga mendorong Pemda DKI untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1. Ia berharap hal itu bisa selesai pada 15 Maret 2025.

Penetapan lokasi tersebut dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Ia juga berharap agar Pemda DKI dalam menentukan penetapan lokasi diupayakan tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar.

"Salah satu pertimbangannya yang menurut saya juga manusia tetapkan lokasi selain mungkin yang aksesibel baik bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur," kata Ara.

Selain itu, Menteri Ara juga meminta kepada pihak kepolisian yang diwakili Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Presiden melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Menteri Dalam Negeri meninjau langsung pagar tembok dan tumpukan batu-batu besar yang memisahkan perumahan Pantai Indah Kapuk dengan pemukiman warga Kapuk Muara, Jakarta Utara.

IDXChannel - Presiden melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Menteri Dalam Negeri meninjau langsung pagar tembok dan tumpukan batu-batu besar yang memisahkan perumahan Pantai Indah Kapuk dengan pemukiman warga Kapuk Muara, Jakarta Utara.