JAKARTA, KOMPAS.com – Bos Lippo Group, James Riyadi dan John Riyadi, memenuhi panggilan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk membahas penyelesaian berbagai persoalan dalam proyek Meikarta, Rabu (24/4/2025).

Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, pada Rabu sore. Selain keduanya, Menteri Maruarar juga menghadirkan sejumlah konsumen Meikarta.

Pantauan Kompas.com, James dan John Riyadi tiba sekitar pukul 16.15 WIB. Saat masuk ke ruang audiensi, James Riyadi sempat menyapa dan bersalaman dengan para konsumen.

Sebelumnya, Maruarar menyampaikan pemanggilan ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Presiden mendukung langkah tersebut demi menyelesaikan persoalan yang selama ini membelit proyek Meikarta.

"Saya sudah laporkan kepada Presiden. Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan," ujar Maruarar usai menghadiri halal bihalal Apindo di Jakarta, Senin (14/4/2025).

"Ya (Presiden sudah terinformasi soal pengaduan). Dan mendukung. (Beliau) mendukung penegakan hukum," tegasnya.

Maruarar menjelaskan, awalnya ia memanggil John Riyadi. Namun John saat itu menyampaikan sedang berada di luar negeri. Pemanggilan sempat ditunda dengan syarat John harus hadir langsung.

"Oke saya bilang saya tunda. Tapi saya minta anda (John Riyadi) datang," ungkapnya.

Pemanggilan ini dilakukan karena banyaknya pengaduan terkait proyek Meikarta. Laporan datang melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan layanan 911 khusus perumahan.

Pada 10 April 2025, sebanyak 26 konsumen apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM), mendatangi Kementerian PKP untuk menuntut hak mereka.

Ketua PKPKM, Yosafat Erland, menyebut total kerugian anggotanya diperkirakan mencapai Rp 4,5 miliar.

"Kalau saya sendiri Rp 320 juta, masih mencicil dan sudah berhenti mencicil sejak dua tahun lalu," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP.

Yosafat menuturkan, para konsumen meminta ganti rugi unit atau pengembalian uang yang telah dibayarkan (refund). Ia mengaku tertarik membeli apartemen karena promosi yang masif dan terlihat menjanjikan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bos Lippo Group, James Riyadi dan John Riyadi, memenuhi panggilan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk membahas penyelesaian berbagai persoalan dalam proyek Meikarta, Rabu (24/4/2025).

Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, pada Rabu sore. Selain keduanya, Menteri Maruarar juga menghadirkan sejumlah konsumen Meikarta.

Pantauan Kompas.com, James dan John Riyadi tiba sekitar pukul 16.15 WIB. Saat masuk ke ruang audiensi, James Riyadi sempat menyapa dan bersalaman dengan para konsumen.

Sebelumnya, Maruarar menyampaikan pemanggilan ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Presiden mendukung langkah tersebut demi menyelesaikan persoalan yang selama ini membelit proyek Meikarta.

"Saya sudah laporkan kepada Presiden. Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan," ujar Maruarar usai menghadiri halal bihalal Apindo di Jakarta, Senin (14/4/2025).

"Ya (Presiden sudah terinformasi soal pengaduan). Dan mendukung. (Beliau) mendukung penegakan hukum," tegasnya.

Maruarar menjelaskan, awalnya ia memanggil John Riyadi. Namun John saat itu menyampaikan sedang berada di luar negeri. Pemanggilan sempat ditunda dengan syarat John harus hadir langsung.

"Oke saya bilang saya tunda. Tapi saya minta anda (John Riyadi) datang," ungkapnya.

Pemanggilan ini dilakukan karena banyaknya pengaduan terkait proyek Meikarta. Laporan datang melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan layanan 911 khusus perumahan.

Pada 10 April 2025, sebanyak 26 konsumen apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM), mendatangi Kementerian PKP untuk menuntut hak mereka.

Ketua PKPKM, Yosafat Erland, menyebut total kerugian anggotanya diperkirakan mencapai Rp 4,5 miliar.

"Kalau saya sendiri Rp 320 juta, masih mencicil dan sudah berhenti mencicil sejak dua tahun lalu," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP.

Yosafat menuturkan, para konsumen meminta ganti rugi unit atau pengembalian uang yang telah dibayarkan (refund). Ia mengaku tertarik membeli apartemen karena promosi yang masif dan terlihat menjanjikan.