Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi sejumlah insiden keracunan yang mewarnai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menekankan kejadian serupa juga pernah terjadi di negara-negara maju, bahkan setelah program berjalan puluhan tahun.

Dadan menyebutkan kasus di luar negeri menunjukkan bahwa insiden makanan tidak hanya terjadi di awal pelaksanaan program.

"Contoh di Mesir misalnya, itu mulai program1991, kejadiannya 2017, di situ bahkan ada 3.353 siswa yang sakit dan 435 lainnya terdampak setelah 26 tahun. Kemudian di China bahkan ada beberapa yang meninggal setelah 10-13 tahun, di Jepang setelah 49 tahun," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Ia juga merujuk pada kasus di Finlandia yang terjadi usai berjalan 80 tahun, Amerika Serikat setelah 51 tahun, Dominika 7 tahun, Amerika Selatan 20 tahun, Inggris 99 tahun, dan India 18 tahun. Menurutnya, kejadian-kejadian ini menjadi pelajaran penting agar program serupa di Indonesia tidak mengalami kelengahan seiring waktu.

Pernyataan ini disampaikan Dadan setelah serangkaian insiden yang menimpa program MBG di beberapa daerah.

Kasus pertama terjadi di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 13 Januari lalu. Ia menyebut penyebabnya bersifat teknis karena program baru dimulai. Saat masakan sudah diolah dan hendak digoreng, gas habis, sehingga menyebabkan makanan tidak selesai dimasak.

"Yang terdampak ada 40 siswa karena petugas sangat cepat mengidentifikasi ada kelainan di makanan itu, sehingga kemudian masakan ditarik kembali dan diganti dengan telur," kata Dadan.

Peristiwa serupa tidak hanya terjadi di Sukoharjo. Di Batang, Jawa Tengah, makanan dikirim dalam kondisi baik, tetapi karena ada acara di sekolah, konsumsi siswa tertunda.

"Sebetulnya saat itu makanannya dalam keadaan baik. Kalau makan tepat waktu sebetulnya tidak akan kejadian," ungkapnya.

Kasus lain muncul di Cianjur, Jawa Barat, yang kini memasuki minggu ketiga evaluasi. Dari 2.701 siswa, 72 terdampak.

Ia mengatakan pemeriksaan laboratorium terhadap tray, air, fasilitas, makanan, dan muntahan semuanya menunjukkan hasil negatif. Dadan menyebut pihaknya masih mencari kemungkinan penyebab lain di luar faktor makanan.

Kejadian serupa juga dilaporkan di Bandung, Tasikmalaya, dan Pali. Di Bandung, insiden terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya adalah restoran.

"Chef-nya pun adalah chef restoran, jadi dari segi kualitas makanan dan higienis sebetulnya memenuhi syarat," ujarnya.

Meski begitu, beberapa siswa tetap terdampak, dan penyebab pastinya masih dalam proses verifikasi. Menurut Dadan, kasus-kasus terbaru kemungkinan besar disebabkan oleh masakan yang dimasak terlalu awal dan tidak segera dikirim atau dikonsumsi.

"Dengan kejadian-kejadian seperti ini, kami kemudian melakukan perbaikan-perbaikan SOP," ujarnya.

Langkah yang ditempuh BGN mencakup pemilihan bahan baku yang lebih selektif. Di Pali, misalnya, ikan yang diterima hari Jumat disimpan dalam freezer, diolah setengah matang, lalu dibekukan kembali sebelum akhirnya dimasak. Meski hasil tes menyatakan aman, kasus tetap terjadi.

"Kami memutuskan bahan baku harus lebih selektif, mungkin lebih fresh akan lebih baik," katanya.

Selain itu, BGN akan menerapkan aturan ketat terkait waktu memasak, pengiriman, dan konsumsi. Makanan yang diterima harus segera dikonsumsi dalam waktu 15-30 menit. Hal ini, kata Dadan, guna mencegah terjadinya basi.

Dadan menjelaskan pihaknya juga berencana mewajibkan uji organoleptik di sekolah sebelum makanan dibagikan. Petugas khusus akan ditugaskan untuk memastikan kualitas makanan secara langsung di lapangan.

Dia menyebut kejadian-kejadian ini awalnya diperkirakan terjadi karena faktor keterbatasan pengalaman, khususnya pada unit SPPG yang sudah beroperasi dua sampai tiga bulan. Ia menduga karena tidak ada masalah sebelumnya, pengelola merasa semua berjalan normal hingga terjadi kelengahan.

Untuk mengatasi hal ini, BGN mulai menerapkan pelatihan dan penyegaran rutin setiap dua bulan bagi para penjamah makanan. Kegiatan ini telah dimulai di Cianjur dan Tasikmalaya, dan akan dilanjutkan di Pali dan Palembang dalam waktu dekat.

Dadan menegaskan BGN menargetkan nol kejadian dan terus memperkuat seluruh prosedur pengolahan serta distribusi MBG di sekolah.

"Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa setelah sukses dengan pelayanan 2-3 bulan, mereka tetap harus diberi penyegaran agar makanan ini betul-betul bisa dinikmati dalam keadaan bersih, higienis, sehat, dan menyehatkan," ujarnya.

Kasus pelajar keracunan makanan dari program makan bergizi gratis (MBG) mulai bermunculan di berbagai daerah. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyarankan makan bergizi gratis disediakan oleh kantin sekolah.

"Salah satu pendekatan yang bisa dipertimbangkan adalah penguatan dan pemberdayaan kantin sekolah sebagai pusat penyedia makanan, sebagaimana yang dilakukan di negara-negara seperti Jepang. Dalam model ini, makanan disiapkan langsung oleh pihak sekolah dengan standar ketat dan pengawasan rutin," ujar Charles lewat pesan singkat, Minggu (4/5/2025).

Melalui pemberdayaan kantin sekolah, terangnya, warga bisa lebih mudah memastikan kualitas bahan makanan, kebersihan proses pengolahan, hingga pemenuhan standar gizi. Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat juga dapat dilibatkan secara aktif untuk melakukan pemantauan rutin terhadap operasional kantin, termasuk uji laboratorium dan audit sanitasi secara berkala.

"Jika makanan disiapkan langsung di kantin sekolah, maka pengawasan secara alami akan melibatkan orang tua murid sebagai pihak yang ikut melakukan kontrol. Dengan pola ini, keterlibatan orang tua bisa ditingkatkan, dan setiap kekurangan dalam penyediaan makanan, baik dari segi gizi maupun kebersihan, akan lebih cepat terdeteksi," imbuh Charles.

Dengan banyaknya kasus keracunan makanan dari makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional (BGN), terang Charles, tidak boleh lepas tangan. Charles menilai harus ada pertanggungjawaban moral dan administratif terhadap para korban dan keluarganya, termasuk transparansi hasil investigasi, pemulihan kesehatan para siswa, serta jaminan agar insiden serupa tidak terjadi kembali.

Bila di kemudian hari, ditemukan kelalaian atau kesalahan dalam proses pengadaan maupun distribusi, maka pihak-pihak terkait harus diberikan sanksi yang tegas."Kami juga mendorong agar pola-pola lama seperti kemitraan dengan yayasan atau pihak ketiga dalam penyediaan makanan sekolah segera ditinjau ulang atau bahkan dihapuskan, karena terbukti menimbulkan banyak persoalan di lapangan," ucap Charles.

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mengatakan Badan Gizi Nasional perlu memperkuat quality control. Terutama pada saat makanan disajikan kepada para siswa.

"Menurut saya memang perlu ada uji sampel dari makanan yang akan disajikan kepada siswa itu yaitu bagian dari protap quality control," jelas Zainul.

Zainul menilai kasus keracunan makan bergizi gratis bukan sepenuhnya salah Badan Gizi Nasional. "Kasus-kasus yang menimpa siswa penerima mampat MBG yang kasus keracunan ini saya kira itu sepenuhnya adalah tanggung jawab dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), dari pengelola dapur yang menjadi mitra dari BGN," lanjutnya.

Sebelumnya, kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

BGN pun sudah merespons terkait bermunculannya kasus-kasus keracunan ini. BGN akan memperketat prosedur distribusi makanan sebagai upaya evaluasi.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, dilansir Antara, Sabtu (3/5/2025).

Lalu yang kedua yakni pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto bercerita dirinya banyak dihubungi pemimpin dunia terkait program makan bergizi gratis (MBG). Ia mengungkap banyak negara ingin mencontoh Indonesia soal MBG.

"Saya kira salah satu program terbesar di dunia. Dan ini diperhatikan oleh dunia, banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya, ada yang datang ke sini dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3/2025).

Salah satunya, Mantan Presiden Brasil sekaligus Presiden New Development Bank (NDB) Dilma Rousseff. Menurutnya, Brasil membutuhkan waktu realisasi program makan bergizi gratis untuk 26 juta anak dalam waktu 11 tahun.

"Berapa hari yang lalu saya menerima mantan Presiden Brazil, Ibu Dilma Roussef Mantan Presiden Brasil, dia sekarang Presiden Bank NDB, New Development Bank. Dia menyampaikan Brasil mulai program makan bergizi untuk anak-anak tahun 2011 dan membutuhkan 11 tahun sampai semua anak-anak Brazil terima makan gratis. Kalau tidak salah jumlah yang beliau sebut adalah sekitar 26 juta anak 11 tahun," ujarnya.

Sementara di Indonesia, program makan bergizi gratis yang dimulai sejak Januari 2025 sudah mencapai 3 juta orang saat ini. Di akhir tahun 2025, Prabowo menargetkan penerima program itu mencapai 82,9 juta orang.

"Kita alhamdulillah insyaallah kita akan sampaikan 82,9 juta anak dan ibu hamil penerimaan manfaat akhir 2025. Kita mulai Januari 2025 berarti satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ini kerja keras," ujarnya.

Simak juga Video: Prabowo Sebut Jepang Minat Bantu Program Makan Bergizi

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyinggung kekalahan tim Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Ia mengaitkannya dengan permasalahan gizi anak di Indonesia.

Mulanya, Dadan bicara tentang penduduk Indonesia yang terus bertumbuh, khususnya di kelas masyarakat miskin dan rentan miskin, dengan rasio kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menengah atas. Sedangkan masyarakat miskin ini cenderung sulit memenuhi kebutuhan gizi seimbang.

"Jadi Pak Presiden (Prabowo) gelisah. Kalau kita tidak intervensi, ini kelompok ini 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang. Kalau makan itu ada nasi, bala-bala, mie atau bihun, kerupuk, kecap, semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia, yang penting anaknya bisa hidup," ujar Dadan, dalam sambutannya di acara Penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025).

Menurut Dadan, asupan gizi seimbang bagi anak di masa yang akan datang bisa mempengaruhi produktivitas anak tersebut. Apabila tidak diintervensi, dikhawatirkan akan menciptakan tenaga kerja berkualitas rendah. Ia pun berkelakar, mengaitkannya dengan kekalahan timnas RI beberapa waktu lalu.

"Kita khawatir tenaga kerja produktif ini berkualitas rendah. Jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung," kelakar Dadan.

Meski demikian, menurutnya saat ini PSSI sudah cukup membaik dengan adanya pemain naturalisasi dari beberapa negara, yang menurutnya punya gizi yang lebih baik.

"Sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi di Belanda, meskipun belum mampu mengalahkan Australia dan Jepang. Apalagi Jepang yang makan bergizinya sudah 100 tahun, IQ rata-rata tertinggi di dunia di Jepang," kata dia, diiringi suara tawa hadirin.

"Jadi untuk olahraga sekalipun kita butuh kecerdasan. Karena untuk bisa mengoper bola dengan cermat tanpa melihat, selain melihat, butuh kecerdasan. Bisa membaca permainan lawan, dan lain-lain," sambungnya.

Dengan demikian, Dadan berharap kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) bisa menjadi solusi untuk masa mendatang. Adapun hingga akhir tahun ini, targetnya penyaluran MBG bisa tembus hingga 82,9 juta penerima.

"Kita berharap dengan program makan bergizi yang akan mencakup 82,9 juta ini, mulai dari ibu hamil, anak balita, sampai anak SMA itu memiliki hal strategis. Karena kita harapkan dengan investasi besar-besaran pemerintah RI akan dihasilkan SDM berkualitas 2045," ujar Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bicara tentang permasalahan gizi anak di Indonesia, khususnya pada keluarga miskin dan rentan miskin. Dalam kesempatan itu, ia sempat menyinggung kekalahan tim Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam beberapa kali pertandingan.

Dadan mengatakan, penduduk Indonesia terus bertumbuh, kelas masyarakat miskin dan rentan miskin cenderung memiliki rasio kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menengah atas. Sedangkan masyarakat miskin ini cenderung sulit memenuhi kebutuhan gizi seimbang.

"Jadi Pak Presiden (Prabowo) gelisah. Kalau kita tidak intervensi, ini kelompok ini 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi serimbang. Kalau makan itu ada nasi, bala-bala, mie atau bihun, kerupuk, kecap, semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia, yang penting anaknya bisa hidup," ujar Dadan, dalam sambutannya di acara Penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

Menurut Dadan, asupan gizi seimbang bagi anak di masa yang akan datang bisa mempengaruhi produktivitas anak tersebut. Apabila tidak diintervensi, dikhawatirkan akan menciptakan tenaga kerja berkualitas rendah. Ia pun berkelakar, mengaitkannya dengan kekalahan timnas RI beberapa waktu lalu,

"Kita khawatir tenaga kerja produktif ini berkualitas rendah. Jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung," kelakar Dadan.

Meski demikian, menurutnya saat ini PSSI sudah cukup membaik dengan adanya pemain naturalisasi dari beberapa negara, yang menurutnya punya gizi yang lebih baik.

"Sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi di Belanda, meskipun belum mampu mengalahkan Australia dan Jepang. Apalagi Jepang yang makan bergizinya sudah 100 tahun, IQ rata-rata tertinggi di dunia di Jepang," kata dia, diiringi suara tawa hadirin.

"Jadi untuk olahraga sekalipun kita butuh kecerdasan. Karena untuk bisa mengoper bola dengan cermat tanpa melihat, selain melihat, butuh kecerdasan. Bisa membaca permainan lawan, dan lain-lain," sambungnya.

Dengan demikian, Dadan berharap kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) bisa menjadi solusi untuk masa mendatang. Adapun hingga akhir tahun ini, targetnya penyaluran MBG bisa tembus hingga 82,9 juta penerima.

"Kita berharap dengan program makan bergizi yang akan mencakup 82,9 juta ini, mulai dari ibu hamil, anak balita, sampai anak SMA itu memiliki hal strategis. Karena kita harapkan dengan investasi besar-besaran pemerintah RI akan dihasilkan SDM berkualitas 2045," ujar Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyinggung kemampuan Timnas Indonesia dalam memenangkan setiap pertandingan yang mereka lakoni.

Komentar ia berikan khususnya terhadap kekalahan yang dialami Timnas. Menurutnya, Timas  susah menang kala bertanding akibat asupan gizi yang kurang bagus.

"Jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat Kenapa? Karena gizinya tidak bagus. Dan banyak pemain bola lahir dari kampung," ujar Dadan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Sabtu (22/3).

"Sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi di negeri Belanda," imbuhnya.

Sayangnya, kata Dadan, Timnas saat ini masih belum bisa mengalahkan Australia dan Jepang. Ia lantas memuji Jepang yang telah menjalankan program makan bergizi selama 100 tahun.

"Apalagi Jepang yang makan bergizi sudah 100 tahun, IQ rata-rata tertinggi dunia Jepang karena makan bergizinya sudah 100 tahun," tuturnya.

Menurut Dadan, olahraga tak hanya membutuhkan latihan fisik, tetapi juga membutuhkan kecerdasan. Dalam permainan sepak bola, kecerdasan ini dibutuhkan mulai dari mengoper bola secara cermat hingga membaca permainan lawan.

Lebih lanjut, Dadan awalnya membahas soal pertumbuhan penduduk Indonesia hingga 2045 ketika 100 tahun Indonesia merdeka. Pada waktu tersebut, Indonesia yang saat ini memiliki 280 juta penduduk akan mengalami lonjakan hingga mencapai 324 juta penduduk.

Ia mengatakan kelompok yang akan menyumbang besar pada pertumbuhan jumlah penduduk adalah dari kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.

"Dari mana super pertumbuhan penduduk Indonesia yang masih akan tumbuh 324 juta, yaitu dari keluarga miskin dan rentan miskin yang anggota rumah tangganya kelas miskin itu 4,78. Jadi kalau ada 100 keluarga miskin, 78 keluarga anaknya 3, 22 keluarga anaknya 2," tuturnya.

Dadan menyebut hal ini membuat Presiden Prabowo Subianto gelisah atas masa depan generasi muda. Maka dari itu, pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi untuk memastikan asupan gizi mereka.

"Anak yang sekarang masih dalam kandungan, kemudian anak balita, anak TK, anak SD, SMP, SMA, 20 tahun kemudian ini akan menjadi tenaga kerja produktif. Kalau kita tidak intervensi kita khawatir tenaga kerja produktif ini akan berkualitas rendah," pungkasnya.

Dahulu, tempat ini adalah perumahan elite milik karyawan bengkel kereta zaman Belanda di Medan. Namun kini, kondisinya sangat sepi dan mencekam.

Sepi dan mencekam adalah kesan pertama yang terlintas saat menapaki kaki di Jalan Bundaran, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

Padahal saat itu matahari baru sedikit condong ke arah Barat. Sejumlah rumah besar berlantai 2 tegak berdiri di areal Jalan Bundar tersebut. Rumah-rumah bernuansa kolonial Belanda itu terlihat kusam dan tidak terawat.

Ada juga rumah yang sudah hancur, tinggal dindingnya saja. Kondisi jalan yang tidak diaspal dan becek, ternyata sudah tidak bisa dilalui kendaraan lagi karena tertutup semak belukar.

Sesuai namanya, Jalan Bundar berbentuk bundar. Jika ingin menyusuri semua sisi, kita harus masuk dari Jalan Pertahanan dan dari Jalan Bengkel/Jalan Lampu.

Kondisi rumah mewah di masanya itu sudah seperti tidak terurus. Di sekitar rumah yang tidak habis dihitung dengan jari itu terlihat banyak tumbuh rumput maupun pohon yang menambah kesan horor.

Selain itu, terdapat juga rumah-rumah yang berukuran kecil yang dari kondisinya juga sudah berumur. Rumah-rumah kecil itu seperti komplek perumahan yang tersusun seperti satu blok.

Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom)

Dari rumah yang ada, PT KAI terlihat memiliki satu bangunan di lokasi itu yang diberi Mes Bundar. Mes itu berada di antara Jalan Bundar dengan Jalan Bengkel dan dirawat dengan baik.

Di sekitar lokasi, terdapat menara air yang cukup besar. Konon menara air tersebut digunakan sebagai penampungan air bagi perumahan karyawan bengkel kereta api di masa lalu dan saat ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Menurut warga sekitar, Yusuf (63), rumah-rumah di sana sudah lapuk dan kemudian ambruk. Yusuf sendiri telah tinggal selama 40 tahun di salah satu pintu masuk ke Jalan Bundar.

"Iya hancur, lapuk tumbang," kata Yusuf.

Banyak rumah di lokasi itu sudah tidak ditempati lagi. Yusuf tidak tahu pasti berapa jumlah rumah peninggalan kolonial Belanda di areal itu.

"Kera (hitung) aja, yang besar-besar itu, di depan ada, di sana ada," ucapnya.

Penjelasan Sejarawan

Sejarawan Universitas Sumatera Utara (USU) M Azis Rizky Lubis mengatakan jika keberadaan perumahan elit itu awalnya diperuntukkan bagi karyawan bengkel kereta api yang ada di sekitar lokasi pada zaman kolonial Belanda.

Namun, pembangunannya tidak bersamaan dengan perusahaan kereta Deli Spoorweg Matschappij terbentuk di tahun 1886.

"Jadi memang keberadaan komplek perumahan itu tidak terlepas dari pembangunan kereta api di Kota Medan, tetapi bukan berarti ketika saat Deli Maatschappij kemudian membentuk anak perusahaan namanya Deli Spoorweg Matschappij itu (perumahan) langsung di bangun," kata M Azis Rizky Lubis.

Rel kereta api yang menghubungkan Medan dengan Labuhan sendiri dibangun 1886. Namun komplek perumahan di Jalan Bundar baru dibangun pada 1919 saat pembentukan werkplaats atau bengkel kereta api di sekitar lokasi.

"Ketika pembangunan jalan kereta api pertama dari Medan ke Labuhan, itu pun belum ada lokasi, itu dia dibangun seiring dengan pembentukan bengkel kereta api di tahun 1919 atau dalam bahasa Belanda itu werkplaats," ucapnya.

Bengkel kereta api tersebut hingga saat ini masih beroperasi dan diberi nama Balai Yasa KAI Pulubrayan. Keberhasilan komplek perumahan bengkel itu disebut juga diperuntukkan bagi sekolah yang ingin mengunjungi bengkel kereta api di lokasi di masa lampau.

Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom)

"Sehingga perumahan itu dibangun untuk karyawan-karyawan termasuk juga mess bagi sekolah perkeretaapian yang mau berkunjung ke situ," ujarnya.

Di sekitar komplek perumahan bagi karyawan bengkel kereta api, ada juga beberapa komplek elit bagi orang Eropa. Sebab daerah itu disebut berdekatan dengan perkebunan Helvetia.

"Di sekeliling itu juga ada komplek-komplek perumahan lain yang pada umumnya didiami oleh orang Eropa, sehingga dapat dikatakan jugalah Brayan itu termasuk kawasan yang cukup elit, karena tidak jauh dari situ kan ada perkebunan Helvetia," ujarnya.

Saat Jepang menduduki Indonesia, orang Eropa menjadi areal perumahan itu sebagai camp mengungsi. Alasannya selain karena daerah perumahan orang Eropa, lokasi itu juga dengan pelabuhan di Belawan.

"Kenapa mereka memilih basecamp-nya di situ karena di situ memang salah satu populasi orang Eropa selain yang di Polonia, karena aksesnya juga lebih dekat ke Belawan," tuturnya.

Di awal pembangunan rel kereta api Medan-Labuhan tahun 1886, belum ada stasiun di Pulo Brayan. Saat itu masih ada semacam halte bukan stasiun seperti saat ini.

-------

Artikel ini telah naik di detikSumut.

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pihaknya mendukung segala langkah dan upaya agar masyarakat indonesia lebih sehat dan memiliki literasi kesehatan yang baik. Salah satunya, program makan bergizi gratis yang berkualitas dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan dengan topik 'Mencetak Generasi Hebat, Membangun Indonesia Sehat'.

"Kami Fraksi Partai Demokrat dan teman-teman di Komisi IX sungguh 'concern' (memberi perhatian) dan mendukung agar masyarakat di Indonesia lebih sehat dan cukup literasi kesehatannya. Program makan bergizi gratis harus berjalan dengan baik, tepat sasaran dan berkualitas," ujar Ibas, dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

Ibas menyampaikan anggaran pemerintah untuk program tersebut sangatlah besar namun akan juga memberikan dampak besar. Stimulus pemerintah yang menjangkau 3 juta penerima manfaat dengan target hingga 82,9 juta orang hingga September 2025 dengan anggaran Rp 171 T.

"Besar.. Sangat besar," kata Ibas.

"Tapi kalau untuk anak-anak Indonesia tidaklah ada artinya, jika pada akhirnya mereka jualah yang akan melanjutkan kehidupan ini. Setuju ya?," sambungnya.

Ucapan Ibas pun yang langsung dijawab 'setuju' oleh seluruh peserta. Sehingga Ibas mendorong, agar para dokter, para ahli, para influencer dapat aktif terus mengawal program makan bergizi gratis ini.

"Jadi saya berharap, dokter-dokter muda, para influencer kesehatan dan atau yang tergabung dalam ekosistem kesehatan ini bisa ikut mengawasi dan memberikan masukan agar validasi data penerima sesuai. Agar kualitas sesuai, agar anggaran sesuai dan agar distribusi tepat sasaran, sesuai edukasi pentingnya gizi seimbang," ungkap Ibas.

Lebih lanjut, menurut Ibas, kunci keberlanjutan di sektor kesehatan adalah pendidikan, sehingga ia berharap, para individu yang bekerja di bidang kesehatan juga menjadi terdepan, tercepat, dan terluas dalam menyebarkan edukasi 'Parenting Cerdas'.

"Misalkan mendidik dengan Parenting 5.0, membangun generasi emas di era smart society. Yang kualitas hidup tinggi seperti di Denmark, Swedia dan, Swiss," kata Ibas.

"Atau bisa juga seperti di Jepang dengan angka harapan hidup yang tinggi, 85 tahun," sambungnya.

Ibas juga menyebutkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari aspek peningkatan pengawasan dan penindakan, aspek perlindungan konsumen, regulasi dan penegakan hukum dunia kesehatan dan gizi, pemberian edukasi pelatihan dalam memilih produk, mematuhi protokol penggunaan bahan-bahan sesuai, hingga menjaga komitmen serta sumpah kedokteran. Di akhir acara, Ibas mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama, demi menggapai masa depan yang lebih baik.

"Kita Bisa! Demi Indonesia kini dan nanti, sebagai inspirasi antar generasi, " kata Ibas.

Senada, salah satu peserta yang merupakan seorang konten kreator ahli gizi Putri MJ menyampaikan harapannya agar program perbaikan gizi dilengkapi secara konstruktif. Ia berharap program-program yang bertujuan memperbaiki gizi masyarakat dapat dilengkapi dengan edukasi, jelas, dan berkelanjutan.

"Sehingga masyarakat merasa berpartisipasi pada kesehatan Indonesia," pungkasnya.

Lihat juga Video: BPOM Pastikan MBG Selama Ramadan Aman-Bertahan Lama

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

IDXChannel - Jepang berkomitmen untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk kebijakan makan bergizi gratis untuk anak sekolah.

Awal pekan ini, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masaki dan Perwakilan UNICEF di Indonesia Maniza Zaman menandatangani kerja sama distribusi makanan sekolah gratis di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

Kerja sama ini akan dilangsungkan selama dua tahun mulai pertengahan 2025. Program ini merupakan tanggapan atas permintaan dari Badan Gizi Nasional.

"Program ini akan memberikan dukungan pemberian makan dan pembelajaran dasar untuk 2.500 anak," kata Kedutaan Besar Jepang di Jakarta dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/2/2025).

Pelaksanaan proyek ini diharapkan meningkatkan gizi dan kualitas hidup anak, sehingga dapat mencegah stunting.

"Seperti yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Ishiba pada Pertemuan Tingkat Tinggi Jepang-Indonesia pada Januari tahun ini, Pemerintah Jepang ingin menanggapi keinginan Presiden Prabowo untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia, dan ingin bekerja sama dengan memanfaatkan pengalaman Jepang," kata pihak kedutaan.

Sebelumnya, Jepang membantu mengembangkan pelabuhan perikanan, fasilitas pembekuan, dan pasar ikan di enam pulau terpencil di Indonesia. Bantuan hibah ini berkontribusi pada kenaikan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan Biak yang selesai dibangun pada Oktober 2021.

"Makanan sekolah di Jepang secara aktif mempromosikan produksi lokal untuk konsumsi lokal, dan kedua proyek ini bekerja sama untuk memanfaatkan ikan dari pelabuhan perikanan Biak, yang kaya akan protein dan nutrisi lainnya, untuk makanan di dapur pusat," kata pihak kedutaan. (Wahyu Dwi Anggoro)

Nampak sejumlah makanan yang disediakan pada SMP Negeri 174 meliputi nasi, ayam goreng, tahu semur, sayur sawi, dan buah salak, dengan sekotak susu. Sementara pada SMAN 58 Jakarta, menu yang disajikan adalah nasi, ayam katsu, tahu, sayur buncis, dan buah pisang.

"Apabila tidak habis dimakan, makanan dapat dibungkus dan dibawa pulang," pesan Wapres Gibran, mengimbau untuk tidak memiliki kebiasaan gemar membuang makanan.

BACA JUGA:

Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Tjandra Yoga Aditama sisa makanan di sekolah sebaiknya diproses menjadi limbah yang bisa kembali dimanfaatkan. Ia meminta pemerintah agar berhati-hati untuk menyarankan membawa sisa makanan MBG.

Pasalnya, dalam beberapa kasus, kondisi sisa pangan yang dibawa pulang sudah tidak lagi higiene dan bahkan bisa memicu keracunan. Kebiasaan untuk tidak membawa sisa makanan juga diterapkan di beberapa negara, salah satunya Jepang.

"Kita biasa kalau makan di restoran dan tidak habis, maka kita akan minta dibungkus untuk dibawa pulang. Di beberapa restoran di Jepang berbeda hal nya. Di salah satu restoran di kota Otaru, daerah Hokaido yang penuh bersalju tinggi di bulan Februari ini maka besar-besar tertulis, mengizinkan makanan yang tidak habis untuk dibawa pulang. Ini untuk mencegah keracunan makanan," sorot Prof Tjandra, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Jumat (21/2/2025).

"Kita ingat bahwa pernah juga diberitakan kejadian pada jatah makan Jamaah Haji kita yang disimpan beberapa waktu dan waktu dimakan sudah agak basi dan menimbulkan sakit perut dan lain-lain."

Prof Tjandra berharap, program baik MBG bisa diberikan tepat sasaran secara berhati-hati dengan tetap memastikan keamanan pangan atau food security. Bila kasus keracunan pangan terjadi, pemberian MBG malah membahayakan siswa.

"Dari sekarang baik kalau kita berhati-hati, ingatkan bahwa makanan harus dihabiskan saja di tempat pembagiannya, jangan disimpan untuk dibawa pulang. Ingat, ini program makanan bergizi, perlu antisipasi agar jangan jadi masalah kemungkinan yang tidak diinginkan dan malam jadi kontra produktif," sambung dia.

"Harus dijaga ketat oleh pengelola Makan Bergizi Gratis, sesuai konsep from farm to plate, mulai dari penyediaan bahan pangannya sampai tersaji ke depan yang akan memakannya, dan bahkan juga pengelolaan limbahnya," pungkasnya.

BACA JUGA:

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...

Sepi dan mencekam adalah kata pertama yang terlintas saat menapaki kaki di Jalan Bundaran, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Padahal saat itu matahari baru sedikit condong ke arah Barat.

Terdapat sejumlah rumah besar berlantai 2 di areal Jalan Bundar tersebut. Rumah-rumah bernuansa kolonial Belanda itu terlihat kusam dan tidak terawat.

Ada juga rumah yang sudah hancur, tinggal dindingnya saja. Kondisi jalan yang tidak diaspal dan becek, ternyata sudah tidak bisa dilalui kendaraan lagi karena tertutup semak belukar.

Kondisi jalan di areal Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom)

Sesuai namanya, Jalan Bundar berbentuk bundar. Jika ingin menyusuri semua sisi, kita harus masuk dari Jalan Pertahanan dan dari Jalan Bengkel/Jalan Lampu.

Kondisi rumah mewah di masanya itu sudah seperti tidak terurus. Di sekitar rumah yang tidak habis dihitung dengan jari itu terlihat banyak tumbuh rumput maupun pohon yang menambah kesan horor.

Selain itu, terdapat juga rumah-rumah yang berukuran kecil yang dari kondisinya juga sudah berumur. Rumah-rumah kecil itu seperti komplek perumahan yang tersusun seperti satu blok.

Dari rumah yang ada, PT KAI terlihat memiliki satu bangunan di lokasi itu yang diberi Mes Bundar. Mes itu berada di antara Jalan Bundar dengan Jalan Bengkel dan dirawat dengan baik.

Di sekitar lokasi, terdapat menara air yang cukup besar. Konon menara air tersebut digunakan sebagai penampungan air bagi perumahan karyawan bengkel kereta api di masa lalu dan saat ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Menurut warga sekitar, Yusuf (63), rumah-rumah sudah lapuk dan kemudian ambruk. Yusuf sendiri telah tinggal selama 40 tahun di salah satu pintu masuk ke Jalan Bundar.

"Iya hancur, lapuk tumbang," kata Yusuf saat ditemui, Selasa (21/1/2025) lalu.

Banyak rumah di lokasi itu sudah tidak ditempati lagi. Yusuf tidak tahu pasti berapa jumlah rumah peninggalan kolonial Belanda di areal itu.

"Kera (hitung) aja, yang besar-besar itu, di depan ada, di sana ada," ucapnya.

Sejarawan Universitas Sumatera Utara (USU) M Azis Rizky Lubis mengatakan jika keberadaan perumahan elit itu awalnya diperuntukkan bagi karyawan bengkel kereta api yang ada di sekitar lokasi di zaman kolonial Belanda. Namun, pembangunannya tidak bersamaan dengan perusahaan kereta Deli Spoorweg Matschappij terbentuk di tahun 1886.

"Jadi memang keberadaan komplek perumahan itu tidak terlepas dari pembangunan kereta api di Kota Medan, tetapi bukan berarti ketika saat Deli Maatschappij kemudian membentuk anak perusahaan namanya Deli Spoorweg Matschappij itu (perumahan) langsung di bangun," kata M Azis Rizky Lubis, Kamis (23/1/2025).

Rel kereta api yang menghubungkan Medan dengan Labuhan sendiri dibangun 1886. Namun komplek perumahan di Jalan Bundar baru dibangun pada 1919 saat pembentukan werkplaats atau bengkel kereta api di sekitar lokasi.

"Ketika pembangunan jalan kereta api pertama dari Medan ke Labuhan, itu pun belum ada lokasi, itu dia dibangun seiring dengan pembentukan bengkel kereta api di tahun 1919 atau dalam bahasa Belanda itu werkplaats," ucapnya.

Bengkel kereta api tersebut hingga saat ini masih beroperasi dan diberi nama Balai Yasa KAI Pulubrayan. Keberhasilan komplek perumahan bengkel itu disebut juga diperuntukkan bagi sekolah yang ingin mengunjungi bengkel kereta api di lokasi di masa lampau.

"Sehingga perumahan itu dibangun untuk karyawan-karyawan termasuk juga mess bagi sekolah perkeretaapian yang mau berkunjung ke situ," ujarnya.

Di sekitar komplek perumahan bagi karyawan bengkel kereta api, ada juga beberapa komplek elit bagi orang Eropa. Sebab daerah itu disebut berdekatan dengan perkebunan Helvetia.

"Di sekeliling itu juga ada komplek-komplek perumahan lain yang pada umumnya didiami oleh orang Eropa, sehingga dapat dikatakan jugalah Brayan itu termasuk kawasan yang cukup elit, karena tidak jauh dari situ kan ada perkebunan Helvetia," ujarnya.

Saat Jepang menduduki Indonesia, orang Eropa menjadi areal perumahan itu sebagai camp mengungsi. Alasannya selain karena daerah perumahan orang Eropa, lokasi itu juga dengan pelabuhan di Belawan.

"Kenapa mereka memilih basecamp-nya di situ karena di situ memang salah satu populasi orang Eropa selain yang di Polonia, karena aksesnya juga lebih dekat ke Belawan," tuturnya.

Di awal pembangunan rel kereta api Medan-Labuhan tahun 1886, belum ada stasiun di Pulo Brayan. Saat itu masih ada semacam halte bukan stasiun seperti saat ini.

Video: Perkara Toping Bikin Dokter Muda di Medan Cakar-Jambak Penjual Roti

Video: Perkara Toping Bikin Dokter Muda di Medan Cakar-Jambak Penjual Roti

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan soal komitmen Jepang dan China untuk memberikan dukungan bagi program makan bergizi gratis (MBG).

Namun, Dadan menegaskan komitmen tersebut belum terealisasi dan masih dalam tahap pembahasan teknis, bahkan berpotensi baru terwujud dalam tiga tahun mendatang.

"Itu hal-hal yang secara teknis pun masih harus dibicarakan, belum tentu tahun ini. Bisa jadi tiga tahun lagi, kan hanya komitmen aja," ujar Dadan di Istana Negara Jakarta, Rabu (22/1).

Dadan juga memastikan program MBG sepenuhnya didanai oleh pemerintah Indonesia melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Ia membantah pendanaan langsung dari negara asing untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Enggak ada namanya makan bergizi dari negara asing, enggak ada. Murni ini pemerintah Indonesia kepada rakyatnya," tegasnya.

Menurut Dadan, dukungan teknis dari Jepang dan China biasanya berupa bantuan peralatan atau pelatihan, meski hingga saat ini bantuan tersebut belum terealisasi.

"Itu paling technical assistant, bantuan peralatan, itu juga belum ada," ujarnya.

Ia menegaskan alokasi anggaran program ini telah dijamin oleh Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, hal ini memberikan kepastian BGN dapat menjalankan program tanpa kekhawatiran terkait pendanaan.

Sementara itu, Dadan juga menjelaskan dana corporate social responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak digunakan untuk mendanai program MBG. CSR, menurutnya, hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung program BGN.

"CSR tidak digunakan untuk makan bergizi, tapi siapkan infrastruktur yang akan jadi mitra bagi Badan Gizi. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tetap dari kita, dipastikan semua itu dari APBN ya," jelasnya.