JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (18/3/2025). Kedatangan keduanya untuk membahas pencegahan korupsi pada program kementeriannya.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menerangkan, KPK siap mengawal pelaksanaan program tiga juta rumah dan penyaluran bantuan sosial (bansos). KPK berkomitmen menutup celah terjadinya potensi korupsi dalam pelaksanaannya. 

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program presiden, khususnya yang terkait dengan KPK ini adalah pembangunan tiga juta rumah dan serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata Tanak.  

Menurut Tanak, pencegahan korupsi tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pihaknya menghendaki agar tidak ada penyimpangan dalam pemanfaatan uang negara untuk program-program tersebut.

"Bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun tiga juta rumah perumahan dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini tidak salah sasaran," ujar Tanak. 

Tanak meyakini pembangunan pasti terwujud jika tidak ada korupsi. Pihaknya pun berkomitmen untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi pada tiap pelaksanaan program pemerintah.

"Inilah yang sedang dilakukan supaya tidak ada hal-hal yang buruk atau uang negara yang masuk ke kantong pribadi atau kepada kantong-kantong yang tidak sah," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Maruarar menyampaikan Prabowo kerap menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan gencar memberantas korupsi. Adapun sektor perumahan, sebut Ara, merupakan salah satu prioritas dari pemerintahan saat ini.

Ara pun mengaku mendapat masukan dari pimpinan KPK soal pentingnya data yang valid dalam menjalankan suatu program. Ara turut mengungkit soal adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan rumah subsidi.

Menurutnya, program BSPS diberikan untuk masyarakat dalam kategori miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin. Kelompok masyarakat ini yang menjadi prioritas.

“Kita sadari dalam pengalaman kita berbangsa bernegara, masalah data ini menjadi PR yang terus kita perbaiki, sehingga dengan arahan tadi kami bisa berpegang program-program untuk segera kami bisa jalankan dengan adanya kepastian hukum, dengan adanya kepastian data by name dan by address," ucap Ara. 

Sementara itu, Gus Ipul menerangkan sejak awal Prabowo memberi arahan kepada pihaknya supaya bansos disalurkan secara tepat sasaran. Oleh sebab itu, dia menilai dibutuhkan data yang akurat agar hal tersebut bisa terwujud. Badan Pusat Statistik (BPS), sebut Gus Ipul, juga sudah ditugaskan untuk mengkonsolidasikan data semua kementerian/lembaga.

"Berdasarkan data itulah, ke depan bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak akan berpedoman pada data tunggal sosial ekonomi nasional pada triwulan kedua," imbuh Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan, Kemensos juga punya kerja sama dengan KPK sejak 2020 yang akan berakhir 2025. Soal ini, dia berharap agar pimpinan KPK bersedia melanjutkan kerja sama yang telah terjalin.

"Dengan adanya kerja sama itu, kinerja Kementerian Sosial khususnya dalam pencegahan korupsi terus meningkat," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi KPK. Kedatangan keduanya untuk konsultasi terkait program yang ada di setiap kementerian agar tepat sasaran dan tidak dikorupsi.

"Dan inilah yang sedang dilakukan supaya tidak ada hal-hal yang buruk atau uang negara yang masuk ke kantong pribadi atau kepada kantong-kantong yang tidak sah. Inilah pencegahan yang kita lakukan, yang dipikirkan oleh Pak Menteri berdua bersama BPS agar ada pencegahan, tidak terjadi korupsi," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Tanak mengatakan program yang dikonsultasikan terkait program 3 juta rumah milik Kementerian PKP dan Kemensos terkait penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi penerima bansos. Diskusi dilakukan agar keuangan negara tidak disalahgunakan.

"Ini tidak lain adalah untuk mewujudkan asta cita yang ketujuh dalam menjalankan program-program pemerintah khususnya yang ada pada dua kementerian ini tidak disalahgunakan," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ara mengatakan berkonsultasi dengan KPK terkait program 3 juta rumah. Ara mengatakan KPK memberikan masukan agar data yang ada harus tepat sasaran.

"Yang pertama tadi kami bisa mendapatkan bahwa masukan dari pimpinan KPK bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar harus tepat sasaran terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Ara.

Dia melanjutkan turut berkonsultasi dengan KPK terkait program rumah subsidi. Ara mengatakan rumah subsidi menjadi salah satu program utama pemerintah.

"Kemudian yang kedua karena rumah subsidi juga adalah program yang sangat diminati dan sangat dibutuhkan rakyat Indonesia dan itu juga ada APBN-nya jelas itu adalah bagian dari keuangan negara jadi itu juga menjadi perhatian KPK karena sesuai arahan presiden Prabowo termasuk rumah subsidi ini adalah salah satu program andalan," sebutnya.

Sementara itu, Gus Ipul menjelaskan DTSEN akan jadi acuan untuk pemberian bansos yang 3 bulan sekali datanya diperbaharui. Sehingga bansos yang diberikan bisa tepat sasaran.

"Berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," kata Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan Kemensos dan KPK sudah ada kerja sama dalam hal pencegahan korupsi. Dirinya pun berharap hal itu bisa terus berlanjut.

"Jujur kami sampaikan dengan adanya kerjasama itu, kinerja Kementerian Sosial khususnya dalam pencegahan korupsi terus meningkat. Jadi, ini satu hal yang saya syukuri dan mudah-mudahan ke depan kami juga bisa terus meningkatkan kinerja kita khususnya di dalam pencegahan korupsi itu," sebutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait (Ara) membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku. Ia menegaskan tak terima jika Indonesia kalah dengan koruptor.

"Saya sebagai warga negara tidak terima negara saya, bangsa ini, kalah sama koruptor namanya Harun Masiku, dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan, dan dia melibatkan orang-orang besar. Saya tidak tahu ya," kata Ara kepada wartawan di kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).

Ia pun mengatakan saat ini masyarakat Indonesia juga harus ikut turun tangan dalam memberantas pelaku korupsi, terutama Harun Masiku.

"Ini sudah waktunya rakyat terlibat. Pasang mata-telinga baik-baik, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya, saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. Negara ini harus menang," ujarnya.

Di sisi lain, ia mengaku menerima banyak komentar positif dari KPK dan beberapa anggota DPR RI. "Masa ada kasus besar kayak begitu, ini negara besar, partisipasi publiknya tinggi, masa Harun Masiku bisa mengalahkan negara sih? Dan saya mendapatkan WA, SMS, dari teman-teman DPR saya lihat positif, dari KPK positif, jadi partisipasi publik," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengapresiasi pernyataan Maruarar. Dia juga memastikan KPK sampai saat ini masih berupaya menangkap Harun Masiku.

"Hingga saat ini KPK tetap melakukan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku. Oleh karena itu, kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Pak Maruarar Sirait," ucap Tanak.

Lebih lanjut dia mengatakan apa yang dilakukan oleh Maruarar harus diapresiasi. Sebab, Maruarar berani mengorbankan hartanya demi tertangkapnya Harun.

"Sikap beliau tentunya layak/patut menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan atas sikap beliau untuk melakukan hal yang sungguh sangat luar biasa baik," kata dia.

"Hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum," tambahnya.

"Kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pak Maruarar Sirait untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku melalui sayembara dengan memberi hadiah Rp8 milyar bagi yang menangkap Harun

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengapresiasi pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait soal sayembara Rp8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku.

"Kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pak Maruarar Sirait untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku melalui sayembara dengan memberi hadiah Rp8 milyar bagi yang menangkap Harun Masiku dalam upaya menegakkan hukum di NKRI," kata Tanak saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Tanak menilai sikap Ara, sapaan akrab Maruarar, dalam mendukung penegakan hukum di Tanah Air layak menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan.

"Sudah sepatutnya beliau diberi penghargaan oleh negara karena dari sekitar 281,6 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum," ujarnya.

Pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu juga menegaskan bahwa KPK sampai saat ini tidak pernah berhenti melakukan pencarian terhadap Harun Masiku.

"Hingga saat ini KPK tetap melakukan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku," kata Tanak.

Untuk diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menggelar sayembara untuk menemukan buronan kasus korupsi, Harun Masiku.

Dalam video yang beredar di media sosial, ia mengatakan akan memberi bonus Rp8 miliar dari uang pribadinya, bagi siapa saja yang bisa menangkap Harun Masiku.

"Saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku Rp8 miliar uang pribadi saya, ya supaya semangat, supaya tidak ada lagi yang kebal hukum," kata Maruarar dalam video tersebut.

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi upaya politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait untuk menangkap salah satu buronan KPK, Harun Masiku, dengan mengadakan sayembara. Ara, demikian sapaan Maruarar bahkan menyediakan hadiah Rp 8 miliar bagi mereka yang berhasil menangkap Harun Masiku.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK mengapresiasi hal baik yang dilakukan Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait tersebut, untuk membantu menangkap Harun Masiku, melalui sayembara tersebut.

Nilai sayembara yang dibuka Maruarar pun bernilai fantastis, mencapai Rp 8 miliar.  Sayembara tersebut dinilai merupakan salah satu upaya mendukung penegakan hukum.

“Sikap beliau tentunya layak atau patut menjadi contoh,” ungkap Tanak, Kamis (28/11/2024).

Tanak menekankan KPK hingga saat ini masih terus mencari Harun Masiku. Meski demikian, dia tetap mengapresiasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman itu yang menurutnya rela mengorbankan hartanya untuk mendukung penegakan hukum.

“Hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum,” ujar Tanak.

Sebelumnya, Maruarar mengadakan sayembara menangkap salah satu buronan KPK Harun Masiku dengan imbalan sebesar Rp 8 miliar. Uang yang dipakai merupakan tabungan pribadinya sebagai bentuk partisipasi agar tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.

"Iya dong, kita kan partisipasi publik. Kita berharap negara ini tidak ada (yang) kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?" kata Ara kepada media di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (27/11/2024) seusai meninjau hunian yang dikelola Perum Perumnas yakni Apartemen Samesta Mahata Margonda dan Samesta Mahata Tanjung Barat.

Dia mengaku heran dengan Harun Masiku yang hingga kini kembali tak terlacak. Ara kemudian berharap dengan sikapnya mengadakan sayembara tersebut bisa menghangatkan lagi perhatian kepada kasus korupsi yang dilakukan Harun. 

"Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun enggak ketemu, enggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh kalau bisa menangkap ya. Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok," tandasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku. KPK memberikan apresiasi atas sayembara Maruarar tersebut.

Sayembara itu beredar viral di media sosial X, seperti dilihat detikcom, Kamis (28/11/2024). Tampak dalam video itu, Maruarar Sirait awalnya menanti buku berjudul 'Politik Itu Suci' yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Maruarar kemudian mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar. Dia menyebut kasus Harun Masiku.

"Saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan libatkan orang-orang besar di republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap?" ucap Maruarar seperti dalam video viral.

Dia pun menjanjikan Rp 8 miliar bagi siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Maruarar mengaku heran lantaran Harun Masiku sampai saat ini masih jadi buron.

"Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," ujar dia.

"Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," sambungnya.

DPO Harun Masiku (Situs resmi KPK).

Maruarar lantas buka suara terkait video viral tersebut. Dia menegaskan sayembara itu dilakukan untuk menegakkan keadilan.

"Supaya kebenaran ditegakkan," jawab Maruarar singkat ketika dimintai konfirmasi terkait pernyataannya.

Maruarar menyebut sayembara itu sekadar meningkatkan partisipasi publik. Selain itu, dia menyebut Indonesia negara hukum sehingga harus ditegakkan.

"Partisipasi publik, negara hukum, hukum harus ditegakkan," ujar dia.

KPK Apresiasi

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengapresiasi pernyataan Maruarar. Dia juga memastikan KPK sampai saat ini masih berupaya menangkap Harun Masiku.

"Hingga saat ini KPK tetap melakukan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku. Oleh karena itu, kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Pak Maruarar Sirait," ucap Tanak.

Lebih lanjut dia mengatakan apa yang dilakukan oleh Maruarar harus diapresiasi. Sebab, Maruarar berani mengorbankan hartanya demi tertangkapnya Harun.

"Sikap beliau tentunya layak/patut menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan atas sikap beliau untuk melakukan hal yang sungguh sangat luar biasa baik," kata dia.

"Hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum," tambahnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi positif sayembara berhadiah Rp 8 miliar bagi siapa saja yang berhasil menciduk buronan KPK, Harun Masiku. Sayembara itu digagas oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara).

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memuji tindakan mantan politikus PDIP yang sekarang bergabung ke Partai Gerindra tersebut. Tanak meyakini tindakan Maruarar perlu ditiru.

"Kita patut mengapresiasi langkah baik yang dilakukan Pak Maruarar Sirait. Beliau telah membuka sayembara dengan hadiah Rp 8 miliar untuk membantu penangkapan Harun Masiku," kata Tanak dalam siaran pers di Jakarta pada Kamis (28/11/2024).

Tanak menilai, sayembara tersebut termasuk dukungan nyata terhadap penegakan hukum. Tanak merasa hadiah yang besar dapat memancing orang lain ikut sayembara itu.

"Beliau tentunya layak atau patut menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan atas sikap beliau untuk melakukan hal yang sungguh sangat luar biasa baik," ujar Tanak.

Selain itu, Tanak mengeklaimm KPK masih terus memburu Harun Masiku. Meski begitu, ia tetap memberikan penghargaan khusus terhadap Maruarar yang mengorbankan hartanya demi mendukung proses penegakan hukum.

"Dari sekitar 281,6 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya Beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum," ujar Tanak.

Sebelumnya, Menteri Ara membuka sayembara menangkap Harun Masiku dengan hadiah Rp 8 miliar. Uang itu merupakan tabungan pribadinya sebagai partisipasi dalam menjamin bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum di Tanah Air. Ara bahkan mengajak Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto untuk menemukan keberadaan Harun Masiku.

Harun Masiku diketahui merupakan eks caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR. Tapi, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron.

Ara balas Hasto...

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendatangi KPK. Maruarar dan Fahri meminta bantuan KPK untuk membangun sistem pencegahan korupsi di kementeriannya.

"Tujuan kami di sini adalah meminta bantuan KPK untuk membentuk membuat sistem pencegahan korupsi di Kementerian kami," kata Maruarar di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Maruarar meminta perwakilan KPK bergabung dalam inspektorat khusus bidang strategis di kementeriannya. Dia menegaskan transparansi merupakan hal paling penting untuk mencegah korupsi.

"Juga di beberapa bidang yang strategis di kementerian kami, supaya keterbukaan publiknya sesuai juga dengan asas KPK juga kami bisa langsung duplikasi dengan orang-orang yang memang sudah siap dan selama ini sudah membantu KPK," sebutnya.

Maruarar juga berharap KPK mau menyerahkan lahan sitaan kasus korupsi untuk digunakan sebagai lahan perumahan rakyat. Dia mengatakan ketersediaan lahan penting untuk memenuhi kebutuhan rumah warga.

"Supaya tanah-tanah dari koruptor bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah. Dan kami merasa mendapatkan dukungan yang luar biasa," sebutnya.

"Jadi sistemnya juga akan dibuat, orangnya juga dibuat, dan kemudian akan ada tindak lanjut lagi dan saya rasa ini adalah pertemuan yang sangat produktif," tambahnya.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto yang akan dijalankan oleh Kementerian PKP. Tanak mengatakan akan menginventarisir aset kasus korupsi yang dapat dimanfaatkan.

"Jadi aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan rumah rakyat," kata Tanak.