JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Gerindra yang merupakan mantan kader PDI-P, Maruarar Sirait (Ara), berkomentar soal Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang meminta KPK memeriksa keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.

Ara mengingatkan, Indonesia merupakan negara hukum.

"Silakan saja, saya rasa negara ini adalah negara hukum, panglimanya adalah negara hukum," ujar Ara di Istana, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara mengatakan, aparat kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga KPK pasti sudah mengerti tugasnya masing-masing.

Selain penegak hukum, kata dia, masih ada pemerintah dan DPR yang juga memiliki kewajibannya masing-masing.

"Kita sudah membagi hak kewajiban check and balance dengan baik. Jadi jangan ada intervensi dari mana pun, masing-masing punya kewenangan masing-masing," katanya.

Sementara itu, saat ditanya perihal Hasto yang ditahan KPK dalam kasus Harun Masiku, Ara hanya menyebut bahwa dia harus mengikuti proses hukum yang ada.

"Ya kita semua negara hukum wajib mengikuti proses hukum yang ada," imbuh Ara.

Jokowi sendiri telah memberikan tanggapan terkait penahanan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa jika terdapat bukti hukum yang kuat, pihak mana pun, termasuk keluarganya, dapat diperiksa.

"Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum. Ya silakan," kata Jokowi saat menghadiri acara di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025).

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto merespons sindiran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Banyak yang mengira program tersebut tidak bisa dijalankan lantaran butuh anggaran yang besar.

Awalnya, Prabowo mengatakan kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) bisa cepat di luar perkiraan banyak orang. Kemudian dia menyinggung terkait banyaknya sindiran yang datang untuk program tersebut.

"Badan Gizi bisa cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada," kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17 yang disiarkan secara daring di YouTube CNN Indonesia, Sabtu (15/2/2025).

Kemudian Prabowo menjelaskan pembentukan Badan Gizi masih di era pemerintahan Joko Widodo. Dengan begitu, persiapan program MBG sudah berjalan sebelum pelantikan Prabowo.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tandatangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar," jelas Prabowo.

Seperti diketahui, program MBG telah berjalan sejak 6 Januari lalu. Prabowo menyebut saat ini sudah ada 770 ribu anak yang menerima MBG.

Bahkan akhir Februari, Prabowo menargetkan jumlah penerimanya akan bertambah sampai 1 juta anak. Dia berharap akhir Juli nanti, ada 6 juta anak yang menikmati MBG.

"Akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal," terang dia.

(hns/hns)

SENTUL, KOMPAS.com - Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto mengatakan, per hari ini, jumlah anak-anak yang telah menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG) ada sebanyak 770.000 anak.

“Saya diberitahu bahwa beberapa hari ini, sudah sampai 770.000 anak,” ujar Prabowo saat memberikan arahan dalam peringatan HUT ke-17 Gerindra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Diprediksi, hingga akhir Februari akan ada 1 juta anak yang menikmati program MBG.

Kemudian, jika sesuai dengan target yang ada, pada Juli 2025, akan ada 6 juta anak yang menikmati program MBG.

“Akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya. Diharapkan, akhir Juli sudah sampai 6 juta, minimal,” lanjut Prabowo.

Prabowo mengatakan, gerak cepat program MBG bisa terjadi berkat campur tangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, Prabowo yang dulu sebagai Menteri Pertahanan sudah bisa mulai menyiapkan sejumlah programnya sebelum Jokowi lengser pada 20 Oktober 2024.

“Pak Jokowi telah membantu. Sebelum saya dilantik pun, beliau sudah membantu, memperlancar kegiatan kita,” jelas Prabowo.

Bisa dibilang, pemerintahan Prabowo sebenarnya bukan baru melewati 100 hari, tapi bisa jadi 200 hari.

Hal ini karena Jokowi beberapa kali sudah mengajak Prabowo diskusi terkait dengan beberapa lembaga baru yang akan didirikan nanti.

“Sebelum serah terima, beliau sudah memanggil saya terus, bahkan jabatan-jabatan tertentu, beliau minta pandangan saya. Ini saya ceritakan, karena saya ingin rakyat tahu,” jelas Prabowo.

Dia sempat menyinggung soal pihak-pihak yang pesimis program MBG bisa berjalan.

“Badan Gizi Nasional, bisa begini cepat, di luar dugaan orang, biasa ada yang nyinyir. Mana bisa kasih makan? Mana bisa? Uangnya enggak ada, uangnya ada,” kata Prabowo.

Dia menyinggung, Badan Gizi Nasional bisa dibentuk sebelum pemerintahannya resmi berjalan berkat arahan Jokowi.

“Tapi, siapa yang membentuk BGN, siapa yang tanda tangan, sebelum 20 Oktober. Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober,” kata Prabowo lagi.

Hari ini, Gerindra merayakan hari jadinya yang ke-17. Dalam peringatan HUT ke-17 Gerindra, hadir jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan petinggi-petinggi partai politik (parpol).

Hadir di lokasi Menteri ESDM sekaligus Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia;

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan;

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar; serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka ikut hadir dalam acara.

Sementara, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri absen. Dia diwakili oleh Bendahara Umum Dolly Dondokambey dan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah.

SENTUL, KOMPAS.com - Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto mengatakan, per hari ini, jumlah anak-anak yang telah menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG) ada sebanyak 770.000 anak.

“Saya diberitahu bahwa beberapa hari ini, sudah sampai 770.000 anak,” ujar Prabowo saat memberikan arahan dalam peringatan HUT ke-17 Gerindra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Diprediksi, hingga akhir Februari akan ada 1 juta anak yang menikmati program MBG.

Kemudian, jika sesuai dengan target yang ada, pada Juli 2025, akan ada 6 juta anak yang menikmati program MBG.

“Akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya. Diharapkan, akhir Juli sudah sampai 6 juta, minimal,” lanjut Prabowo.

Prabowo mengatakan, gerak cepat program MBG bisa terjadi berkat campur tangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, Prabowo yang dulu sebagai Menteri Pertahanan sudah bisa mulai menyiapkan sejumlah programnya sebelum Jokowi lengser pada 20 Oktober 2024.

“Pak Jokowi telah membantu. Sebelum saya dilantik pun, beliau sudah membantu, memperlancar kegiatan kita,” jelas Prabowo.

Bisa dibilang, pemerintahan Prabowo sebenarnya bukan baru melewati 100 hari, tapi bisa jadi 200 hari.

Hal ini karena Jokowi beberapa kali sudah mengajak Prabowo diskusi terkait dengan beberapa lembaga baru yang akan didirikan nanti.

“Sebelum serah terima, beliau sudah memanggil saya terus, bahkan jabatan-jabatan tertentu, beliau minta pandangan saya. Ini saya ceritakan, karena saya ingin rakyat tahu,” jelas Prabowo.

Dia sempat menyinggung soal pihak-pihak yang pesimis program MBG bisa berjalan.

“Badan Gizi Nasional, bisa begini cepat, di luar dugaan orang, biasa ada yang nyinyir. Mana bisa kasih makan? Mana bisa? Uangnya enggak ada, uangnya ada,” kata Prabowo.

Dia menyinggung, Badan Gizi Nasional bisa dibentuk sebelum pemerintahannya resmi berjalan berkat arahan Jokowi.

“Tapi, siapa yang membentuk BGN, siapa yang tanda tangan, sebelum 20 Oktober. Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober,” kata Prabowo lagi.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang menyarankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi setelah investor ramai-ramai menunda proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sarman mengatakan pemerintah harus mencari tahu akar permasalahan dari aksi itu. Dengan demikian, pemerintah bisa menyikapi proyek-proyek IKN yang hanya berhenti di tahap groundbreaking.

"Saya rasa ini menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pemerintah dan jug[a terhadap badan Otorita IKN dalam hal ini," kata Sarman saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/1).

Dia berkata sebaiknya pemerintah mengundang para investor yang proyeknya mandek di IKN. Dua pihak harua bicara untuk mengetahui hambatan yang ada di IKN.

Sarman berkata sebenarnya Presiden Prabowo sudah menegaskan komitmen melanjutkan IKN. Namun, mungkin ada beberapa hambatan yang dialami investor selama ini. Hal itu hanya bisa diketahui bila pemerintah dan investor duduk bersama membahas ganjalannya.

"Karena bagi pengusaha kan mungkin apakah ini ada faktor masalah perizinan, apakah tata ruangnya, kemudian apakah ada faktor masalah lahannya, status tanahnya, atau mungkin ada faktor-faktor yang lain," ujar Sarman.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkap banyak proyek swasta di IKN yang belum dilanjutkan.

"Yang groundbreaking memang banyak, tapi yang bangun sedikit," ucap Maruarar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1).

Otorita IKN mencatat pembangunan IKN sudah memakan anggaran Rp147,41 triliun. Jumlah itu masih didominasi proyek-proyek pemerintah yang didanai APBN sekitar Rp89 triliun.

Adapun pembangunan IKN yang didanai swasta baru Rp58,41 triliun. Jumlah itu jauh di bawah target investasi IKN tahun 2024 sebesar Rp100 triliun.

Komposisi pendanaan juga belum sesuai mimpi Presiden ketujuh RI Joko Widodo. Jokowi menyebut IKN butuh Rp460 triliun hingga 2045. Dari jumlah itu, APBN hanya akan membiayai 20 persen, sedangkan 80 persen sisanya dari investasi swasta.

Jakarta -

Pemerintah tengah mendorong pembangunan 3 juta rumah per tahunnya. Target rumah yang akan dibangun ini, lebih besar dari program yang dijalankan Presiden Joko Widodo periode sebelumnya yakni sejuta rumah.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengungkapkan rata-rata rumah yang terbangun oleh pengembang setiap tahunnya antara 500-600 ribu unit. Dengan target baru 3 juta rumah, maka pengembang perlu membangun rumah 5 kali lipat dari capaian saat ini.

Melihat target pembangunan yang besar, Himperra meminta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyiapkan program ini dengan matang, salah satunya mengenai skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Yang susah untuk dikira itu adalah matchingnya, antara demand sama supply. Kita semua berusaha. Maka kalau usulan Himperra pada Pak Menteri, Pak Ara, tolong juga di-backup tentang programnya," kata Ari kepada awak media dalam acara Rakernas Himperra 2024, Kamis (19/12/2024).

Menurutnya tantangan saat ini adalah permintaan FLPP tidak sampai 3 juta rumah, melainkan hanya sekitar 2 kali lipat kuota FLPP saat ini.

"Karena kalau kita mengandalkan pada FLPP, orang yang suka FLPP ini, kayaknya nggak mungkin 5 kali lipat dari sekarang," imbuhnya.

Keterbatasan kuota ini juga dikarenakan tujuan dari FLPP ini adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang gajinya di bawah Rp 8 juta untuk memiliki rumah pertama. Sementara, masih banyak orang yang bergaji Rp 8 juta ke atas juga tidak bisa memiliki rumah.

"Himperra mengusulkan desil 8 ke atas sampai 10 itu, juga dikasih subsidi. Jadi kira-kira sampai harga rumah itu Rp 500 juta," ungkapnya.

(aqi/aqi)

JAKARTA - Terdapat sederet nama politisi yang pernah layangkan gugatan hukum setelah dipecat partai . Sebagian di antaranya diberhentikan karena alasan tidak tunduk pada arahan partai.

Partai politik (parpol) menjadi salah satu bagian penting dalam demokrasi. Kehadirannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Terlepas dari statusnya itu, tak jarang parpol juga memunculkan kontroversi seperti perseteruan dengan anggotanya. Melihat ke belakang, terjadi banyak kasus saat anggota parpol tiba-tiba menggugat partainya karena beragam alasan, termasuk dipecat. Berikut ini beberapa contohnya yang pernah terjadi.

Politisi yang Layangkan Gugatan Hukum setelah Dipecat Partai

1. Fahri Hamzah

Fahri Hamzah pernah menjadi bagian dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, ia dipecat dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian pada 2016.

Pemecatan tersebut juga berimbas pada statusnya sebagai Anggota dan Wakil Ketua DPR waktu itu. Fahri yang tidak menerima keputusan tersebut melayangkan gugatan ke PN Jakarta Selatan.

Melalui gugatannya, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp500 miliar. Fahri juga menuntut PKS untuk memulihkan nama baiknya.

Majelis hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan Fahri Hamzah. Hakim memerintahkan pencabutan surat pemberhentian dan penggantian Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR 2014-2019 dari PKS. Hakim juga menghukum PKS membayar Rp30 miliar kepada Fahri Hamzah sebagai kerugian imateril. Namun dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), MA menggugurkan kewajiban PKS membayar ganti rugi tersebut.

2. Nusron Wahid dan Agus Gumiwang Kartasasmita

Nusron Wahid pernah dipecat Partai Golkar lantaran mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014. Ia kemudian melayangkan gugatan ke Partai Golkar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.

Melalui gugatan dengan nomor 407/PDT/G/204/PN.Jkt.Barat, Nusron meminta agar pemecatan yang dilakukan terhadapnya dinyatakan tidak sah. Selain itu, ia meminta Golkar memberikan ganti kerugian sebesar Rp1 triliun.

Pada tuntutan itu, Nusron menganggap bahwa pemecatan terhadapnya dilakukan secara sepihak dan tidak ada peringatan terlebih dahulu. Tak sendiri, ia melayangkan gugatan bersama Agus Gumiwang Kartasasmita yang bernasib sama.

3. Lily Wahid dan Gus Choi

Berikutnya ada Lily Wahid. Pada 2011, adik Gus Dur itu diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Effendy Choirie alias Gus Choi.

Terkait alasannya, mereka dianggap sering berbeda sikap dengan partai. Hal ini termasuk soal dukungan keduanya terhadap Hak Angket Mafia Pajak.

Setelah itu, Lily dan Gus Choi terancam kehilangan keanggotaan di DPR sebagai wakil dari Fraksi PKB. Namun, mereka kemudian melawan keputusan itu dan melayangkan gugatan.

4. Jhoni Allen Marbun

Pada pertengahan 2023 lalu, Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Jhoni Allen Marbun terkait pemecatan dirinya sebagai kader Partai Demokrat. Putusan ini disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Selasa, 13 Juni 2023.

Melihat ke belakang, Jhoni Allen mengajukan PK atas putusan kasasi MA Nomor 487 K/TUN/2022 per tanggal 29 September 2022. Pada perjalanan kasus ini, ia awalnya mengajukan gugatan atas pemecatan dirinya dari Partai Demokrat ke PN Jakpus.

Namun, PN Jakpus menolak gugatan tersebut. Jhoni kemudian menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI, tetapi hasilnya sama.

Belum selesai, Jhoni lalu mengajukan upaya hukum kasasi dan kembali gagal. Terakhir, ia kemudian mengajukan upaya PK ke MA atas serangkaian putusan tersebut meski akhirnya ditolak juga.

Akankah Jokowi dan Keluarga Gugat PDIP?

Pemecatan dari keanggotaan partai juga dialami oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), putra bungsunya yang menjabat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta menantunya Bobby Nasution. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan Jokowi, Gibran, dan Bobby bukan lagi menjadi bagian dari PDIP karena praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.

"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Menanggapi itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara. Ia hanya merespons singkat mengenai pernyataan tersebut.

"Ya berarti partainya perorangan," ujar Jokowi di Solo, Kamis (5/12/2024).

Saat ditanya mengenai rencana bergabung dengan partai lain, Jokowi hanya menjawab singkat. "Partai perorangan," tuturnya. Ia tidak menyampaikan pernyataan lain, termasuk kemungkinan melakukan gugatan hukum.

Itulah beberapa politisi yang layangkan gugatan hukum setelah dipecat partainya.

Jakarta -

Bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyatakan dukungannya kepada g pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno. Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait menyebut langkah Anies itu ibarat 'membangunkan macan tidur'.

Maruarar menerangkan maksud dari 'macan tidur' adalah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.

"Ada satu hal yang menarik, dengan Anies mendukung Pramono datang kampanye yang kemarin ya, itu membangunkan macan tidur. Selama ini, Pramono itu mengesankan, dia juga dekat sama Jokowi dan Prabowo," kata Ara, dilansir dari detikNews, Sabtu (23/11/2024).

Ara menilai sikap Anies membangunkan konsolidasi dukungan terhadap paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono. Ia mengatakan konsolidasi berjalan sangat cepat untuk pemenangan RK-Suswono.

"Sekarang sudah susah lagi, dengan adanya Anies, 'macan tidurnya' itu yang selama ini tidur tenang-tenang, namanya Jokowi dan Prabowo. Dan ini, konsolidasinya cepat. Percayalah, konsolidasinya cepat," tambah Ara.

Ia lalu berterima kasih kepada Anies yang menunjukkan sikap politik, karena dengan begitu maka peta politik di Pilkada Jakarta berubah. Maruarar kembali menekankan Anies telah membangunkan 'macan tidur'.

"Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano. Karena membangunkan macan tidur dan ini akan membuat peta dukungan berubah dalam beberapa hari ini. Dana saya percaya pendukung PDIP nggak akan 81 persen," ujar Menteri Perumahan ini.

Adapun, Indikator Politik telah merilis elektabilitas cagub dan cawagub di Pilkada Jakarta. Hasilnya Pramono-Rano unggul tipis dari dua pasangan yang lain, baik melalui survei tatap muka dan telepon.

Survei ini melibatkan 1.229 responden dipilih melalui metode double sampling berusia 17 tahun atau lebih. Double Sampling adalah pengambilan sample secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya.

(dpw/dpw)

Jakarta -

Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait atau Ara, mengungkap dukungan dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto mengalir ke cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK). Ara meyakini dua tokoh ini akan memperkuat dukungan terhadap RK.

"Saya mau tanya, Prabowo-Gibran, di dalam hati Prabowo-Gibran, ada Bang Ridwan Kamil, atau ada yang lain? Coba, ini orang PIK pintar-pintar, kan? Di dalam hatinya Prabowo dan Gibran dan Jokowi, ada siapa? Ridwan Kamil atau yang lain? Ridwan Kamil," ujar Ara saat kampanye bareng RK di Batavia PIK, Jakarta Utara, Jumat (22/11/2024).

"Yakin nggak? Yakin. Mungkin nggak Jokowi mendukung yang lain? Tidak. Mungkin nggak Prabowo mendukung yang lain? Tidak. Mungkin nggak bapak-ibu mendukung yang lain? Tidak," lanjutnya.

Ara menjelaskan kedua tokoh ini telah memberikan contoh baik bagi masyarakat dengan kembali bersatu usai Pilpres 2014 dan 2019. Dia meyakini kisah dua tokoh ini dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemilih di Pilgub Jakarta 2024.

Selain itu, dia juga meyakini bahwa mengambil keputusan keluar dari PDIP untuk bergabung bersama Prabowo di Partai Gerindra. Ara menjelaskan memilih ikut dengan Jokowi untuk mendukung Prabowo-Gibran dan kini berlanjut mendukung RK di Pilgub Jakarta.

"Dan saya memilih, ya pamit dari PDI Perjuangan partai yang lama, saya merupakan Partai Gerindra, anak buah dari pada Bapak Prabowo. Tepuk tangan dong, ya. Jadi Bang Ara adalah partai apa? Partai apa? Jadi, Saudara-saudara, saya harus katakan apa adanya, karena saya yakin, ya, Pak Jokowi pilihannya benar buat rakyat," tutur Ara.

"Bagi saya, saya memilih menjadi petugas rakyat dari pada menjadi petugas partai. Menjadi petugas rakyat dari pada petugas partai. Saya ikut Jokowi. Dan saya pamit baik-baik, dari mana? PDI Perjuangan. Dan bersama Saudara-saudara, kita menangkan Prabowo dan Gibran," imbuhnya.

(rfs/rfs)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan resmi aktif besok setelah dilakukan serah terima jabatan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono. Di mana kantornya nanti?

Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan Maruarar Sirait menuturkan dirinya belum tahu di mana kantornya berada. Sebab, hari ini baru saja dilantik dan melakukan serah terima jabatan.

"Saya belum tahu kantornya, saya ikut aja," katanya kepada awak media di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Senada, ketika bertanya ke Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah juga mengaku tidak tahu di mana kantornya berada. Ia menuturkan untuk menunggu arahan dari Basuki.

"Kita tunggu arahan dari Pak Basuki nanti, beliau yang ngatur nanti, tim beliau sudah siapkan," tuturnya kepada wartawan.

Sebagai informasi, saat era pemerintahan Joko Widodo, Kementerian Pekerjaan Umum digabung dengan Kementerian Perumahan. Maka dari itu, selama 10 tahun kantor kementerian tersebut hanya ada satu, yaitu yang ada di Kebayoran Baru.

Sebelum digabung, Kantor Kementerian Perumahan Rakyat berada di dekat Kementerian PUPR saat ini serta dekat Kementerian ATR/BPN dan Mabes Polri. Namun, untuk lokasi kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru belum diketahui dengan pasti.

(abr/zlf)

Jakarta -

Maruarar Sirait resmi ditunjuk sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia di Kabinet Prabowo-Gibran. Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini ditunjuk Presiden Prabowo Subianto masuk di kabinet Merah Putih tadi malam.

"Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo dalam pengumuman Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu malam (20/10/2024).

Dilansir situs resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pria yang akrab disapa Ara ini berasal dari keluarga politisi. Ayahnya Sabam Sirait, merupakan politikus senior dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Keseriusannya di dunia politik terlihat dari pendidikan yang dia ambil. Ara menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Parahyangan, Bandung, pada tahun 1990-an. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif bergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Selain itu, ia juga aktif sebagai anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Parahyangan,

Perjalanan politiknya dimulai dari bergabungnya dirinya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada tahun 1999. Menjabat sebagai Anggota DPR RI di Komisi XI bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan periode 2004-2009. Posisinya di Komisi XI bertahan hingga periode berikutnya yakni 2009-2014.

Lalu ia sempat menjadi Ketua Bidang Pemuda, Mahasiswa, dan Olahraga di DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada masa jabatan 2005-2010. Pada Pemilu 2019 dia kembali mencalonkan diri lagi sebagai anggota legislatif, tetapi tidak berhasil kembali ke Senayan.

Menutip dari detikSumut, nama Ara juga sempat terdengar saat dirinya menjadi salah satu orang dalam tim kampanye Joko Widodo pada Pilpres 2014 lalu.

Pria kelahiran Sumatera Utara, 23 Desember 1969 ini bukan hanya seorang politisi, dia juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Potenza Sinergi.

Pada Januari 2024 lalu, Ara mengumumkan dirinya telah berpisah dengan PDIP. Ia tidak mengungkapkan alasannya pamit dari partai yang telah bersamanya lebih dari 2 dekade. Ara kini bergabung dengan Partai Gerindra.

(aqi/zlf)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo turut ditemani mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam kunjungan kerja ke Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin.

Mengenai keikutsertaan Fahri Hamzah, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan bahwa Fahri Hamzah merupakan putra daerah dan juga diundang oleh perusahaan pemilik smelter yang diresmikan Jokowi.

"Beliau (Fahri Hamzah) adalah putra daerah dan diundang juga oleh PT Amman Smelter," kata Yusuf dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin.

Yusuf menyampaikan semasa Fahri Hamzah menjabat pimpinan DPR, Fahri juga sangat mendorong terwujudnya program hilirisasi.

Selain itu, keikutsertaan Fahri Hamzah yang kini merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu juga karena Presiden Joko Widodo ingin mendengar masukan dari Fahri selaku putra daerah.

"Bapak Presiden juga ingin mendapat masukan dari tokoh daerah terkait pembangunan di daerah," jelasnya.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024