Pemerintah tengah gencar mengadakan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), salah satunya dengan mengajak pengusaha swasta ikut gotong royong membangun rumah gratis. Sebagian pengembang menilai bila hal ini tidak dilakukan dengan tepat justru mengganggu industri properti.

Menurut Ketua Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah rumah gratis sebaiknya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu agar lebih tepat sasaran. Pemerintah juga perlu mensosialisasikan dengan jelas siapa saja yang bisa mendapat rumah gratis.

"Saya kepenginnya rumah gratis itu benar-benar buat untuk masyarakat tidak mampu yang penghasilannya di bawah Rp 1 juta, bukan yang orang mampu diperhatikan. Ya itu harus diklarifikasi," ujar Junaidi dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Ia mengatakan masih banyak informasi simpang siur terkait siapa penerima rumah gratis, sehingga banyak orang salah paham. Hal ini pun berdampak besar pada geliat pasar properti.

"Ketika industri properti disampaikan ini rumah gratis, maka kami-kami ini (pengembang) akan bubar. Efeknya besar karena orang akan tidak jadi beli (atau) menunda beli karena dengar (ada) rumah gratis," katanya.

Selanjutnya, Ketua Umum HIMPERRA Ari Tri Priyono menyatakan pengembang tergabung dalam Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) mendukung program 3 juta rumah. Namun, ia menyampaikan belakangan pengembang menghadapi kendala dalam penjualan.

"Saya 2-3 hari yang lalu ditelpon banyak anggota saya terkait booking turun. Setelah diselidiki ternyata adalah masyarakat berpenghasilan rendah ini berpikir mereka termasuk orang yang akan mendapat rumah gratis," ucapnya.

Ari menambahkan sebaiknya program rumah gratis perlu diperjelas siapa saja penerimanya. Hal ini agar tidak mengganggu ekosistem yang sudah berjalan selama ini.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah mendorong program penyediaan rumah MBR yang sudah ada dan berjalan baik selama ini. Menurutnya, semua upaya perlu dimaksimalkan daripada menekankan langkah-langkah tertentu saja.

"Sebaiknya kalau pengin program (3 juta rumah) ini jalan, yang sudah ada itu kan didorong mestinya. Yang jualan rumah FLPP maupun komersil didorong biar semula 600 ribu itu didorong 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Termasuk yang dilakukan pemerintah, mungkin sekitar 300-400 ribu rumah dinaikin lagi. Ditambah ide-ide baru, termasuk badan-badan yang mau menyumbang gratis, jawatan-jawatan yang membikin rumah untuk karyawannya itu didorong semua," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) resmi telah melakukan groundbreaking rumah gratis pada Jumat (1/11) lalu. Ara sedang membangun perumahan gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Ia pun menyebutkan prioritas utama masyarakat yang bisa memiliki rumah gratis adalah mereka yang belum punya rumah. Lalu, ia mengatakan masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah gratis.

"Saya berharap dari 250 rumah itu ada unsur TNI, pangkat Tamtama, Bintara, yang mungkin belum pernah bermimpi bisa punya rumah. Ada polisi yang berpangkat rendah,ada ASN yang golongan bawah, ada guru-guru. Supaya juga eksklusif ada beberapa komponen masyarakat yang heterogen yang mewakili berbagai macam latar belakang," katanya saat melakukan groundbreaking rumah gratis pada Jumat (1/11) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Asosiasi Pengembang Minta Pemerintah Tak Gadang-gadang Rumah Gratis!

Video Asosiasi Pengembang Minta Pemerintah Tak Gadang-gadang Rumah Gratis!