Rumah tak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah akan direhabilitasi. Rata-rata masing-masing Kabupaten/Kota diberikan bantuan rehab RTLH sejumlah 322 unit.

Dilansir dari detikJateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menganggarkan bantuan rehab RTLH pada 2025. Ia bakal menggenjot bantuan rehab RTLH untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Hampir semua rata. Kita sama rata. Bagito, bagi roto (dibagi merata)," kata Luthfi saat meninjau salah satu RTLH yang akan mendapat bantuan rehab di Dukuh Karangnongko, Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/5/2025).

Ahmad Luthfi datang bersama Bupati Boyolali Agus Irawan saat meninjau langsung kondisi rumah milik bapak Wagiman (70) yang akan mendapat bantuan RTLH itu.

"Kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, (tahun) 2024 itu kita bangun RTLH 1,2 juta rumah. 2025 ini masih kurang hampir 1 juta lebih," ucapnya.

Selain itu, ia menyatakan Jawa Tengah juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk RTLH sebanyak 500 ribu unit. Bantuan ini akan diberikan untuk wilayah Banyumas.

"Artinya RTLH ini akan kita genjot, sehingga biar habis semuanya. Minimal membantu masyarakat kita yang miskin ekstrem. Ketentuannya adalah pertama mereka harus punya rumah sendiri, (pekarangan rumah) tidak bersengketa, hak milik," ucapnya.

Luthfi menjelaskan akan ada proses verifikasi yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Prakim) Jateng dan kabupaten/kota terhadap masyarakat yang menginginkan bantuan. Setelah dinyatakan memenuhi kriteria, barulah dilakukan rehab.

"Minggu depan sudah mulai dan ini nanti akan kita gandeng juga TNI, Polri ya, terutama Babinsa Bhabinkamtibmas untuk turut serta membangun RTLH di tempat kita. Targetnya dua minggu selesai," imbuhnya.

Luthfi menyebut bantuan rehab RTLH dari Pemprov Jateng ini sebesar Rp 20 juta per rumah. Luthfi menyebut bantuan ini diberikan untuk renovasi rumah yang sudah ada, bukan membangun dari nol.

Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan Pemkab Boyolali juga menganggarkan bantuan RTLH sebanyak 1.000 unit tahun ini. Rinciannya 800 unit di anggaran murni dan 200 unit di anggaran perubahan nanti dengan nominal bantuan Rp 15 juta per rumah.

"Untuk (bantuan RTLH) dari provinsi (tahun 2025) kita dapat 322 unit. Yang dari Kabupaten juga ada. Sudah kita persiapkan semuanya, ada 800 unit dan 200 (unit) di (anggaran) perubahan," tutur Agus.

Artikel ini sudah tayang di detikJateng.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN

Video: Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN

BOGOR, iNewsBogor.id – Pengembang perumahan elit di Desa Cikuda, Parungpanjang Kabupaten Bogor diminta Satpol PP Kabupaten Bogor untuk menghentikan sementara pembangunan perumahan yang tengah dikerjakan. Pasalnya, proyek pembangunan di lokasi tersebut belum memenuhi prizinan secara lengkap sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut PPNS Seksi penyidikan Satpol PP Kabupaten Bogor, Tb Firi, bahwa penghentian sementara pembangunan perumahan itu dilakukan karena perizinannya belum lengkap.

“Kegiatan hari ini kita Satpol PP Kabupaten Bogor menghentikan sementara terhadap perumahan Anugrah Parungpanjang karena perizinannya masih dalam proses,” ujarnya kepada iNewsBogor.id, disela penyegelan, Rabu (7/5/2025).

Lebih lanjut, jelas Firi, prosedur proses perizinan pembangunan perumahan yang sudah ditempuh pengembang sudah benar, hanya saja ada persyaratan yang belum dipenuhi sehingga harus dihentikan sementara.

“Baru sampai ke PKKPR, izin lingkungan, PBB masih dalam perizinan Setda. Kami diarahkan ke tipiring Perda tahun 2009 . Kalau peruntukan sudah betul PKKPR perizinan peruntukan ruang sudah ada. Hanya PGB yang belum ada,” jelasnya.

Firi pun menegaskan bahwa pihaknya akan menindak lebih tegas apabila pihak pengembang membandel tetap melakukan aktifitas pembangunan perumahan selama pemberian sanksi. Oleh karena itu ia mendorong pihak pengembang mempercepat proses kelengkapan perizinan.

“Indikasi kerugian harusnya kan masuk retribusi. Langkah selanjutnya kami mendorong agar perizinan dipercepat,” tegasnya.

“Ini perumahan yang kami segel kantor marketing. Penghentian sementara harusnya tidak boleh ada yang bekerja. Kami melakukan penindakan lebih keras apabila ditemukan indikasi pelanggaran,” tambahnya.

Sementara itu, menanggapi penyegelan yang dilakukan, penanggung jawab divisi perizinan proyek pembangunan kawasan perumahan, Agus Sisworo mengaku memakluminya dan siap mengikuti arahan.

“Kami akan mengikuti instruksi yang diberikan mempercepat perizinan,” jelasnya.

Pun terkait alasan perizinan yang belum komplit, Agus memastikan pihaknya akan segera memproses melalui instansi terkait secara bertahap.

“Secara regulasi kan berproses ada hal urusannya yang terpisah dan ini kami tempuh,” pungkasnya..

Editor : Furqon Munawar

BOGOR, iNewsBogor.id - Warga Desa Pabangbon Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor digemparkan temuan mayat seorang pria diduga korban pembunuhan di Komplek Perumahan Mangkrak tak berpenghuni di Desa Cibeber Satu, Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Minggu (3/5/2025) dinihari.

Saat ditemukan korban masih mengenakan jaket ojol, dalam posisi tertelungkup dan terdapat luka sayatan di bagian leher.

Sontak temuan mayat itupun menjadi viral di media sosial setelah diunggah warga. Jajaran Polsek Leuwiliang langsung bergerak ke lokasi kejadian guna kepentingan olah tempat kejadian perkara (TKP) sekaligus mengevakuasi  korban menuju Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur guna kepentingan penyelidikan.

Menurut keterangan saksi mata, Herman, warga sekitar lokasi mengatakan mengenal korban sehari hari berprofesi sebagai pengemudi ojek online asal Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor.

"Saya kenal dia (korban-red) pengemudi ojol tinggalnya di Sadeng. Saya liat posisi badannya tertelungkup ada luka bekas sayatan dibagian leher masih pake jaket ojol. Emang tempat itu jarang dilalui warga juga pendatang," ujar Herman pada media.

Sementara itu, jajaran Polsek Leuwiliang diterjunkan guna melakukan penyelidikan menyusul temuan mayat diduga korban pembunuhan tersebut. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan.

Kapolsek Leuwiliang, Kompol Maryanto menyebut korban inisial RS (57 tahun), warga Leuwisadeng.

"Kami masih lakukan penyelidikan sejumlah saksi sudah kita mintai keterangan sambil menunggu hasil otopsi dari RS Polri Kramat Jati," ujar Kompol Maryanto saat dikonfirmasi media.

Editor : Furqon Munawar

Pemerintah mengalokasikan 1.000 kuota rumah subsidi untuk wartawan dan akan mulai serah terima 100 unit bulan depan. Namun, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) baru mencatat ada 11 orang wartawan yang mendaftarkan diri untuk rumah subsidi tersebut.

"Yang daftar (rumah subsidi wartawan) baru 11 (orang)," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Wakil Ketua Umum Apersi Mohamad Solikin pun menambahkan sebenarnya sudah ada puluhan wartawan yang ingin mendapatkan rumah subsidi tersebut. Menurutnya, segmentasi profesi wartawan dalam alokasi kuota rumah subsidi ini memudahkan wartawan untuk berkomunikasi dengan asosiasi pengembang.

Ia mengatakan saat ini data wartawan itu sedang dikoordinasikan dengan pihak perbankan untuk dilakukan pengecekan sistem layanan informasi keuangan (SLIK).

"Apersi telah data masuk permintaan dari PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jawa Barat sekitar 67 orang untuk memiliki rumah subsidi, khususnya di Kabupaten Bogor dan Bekasi. Demikian mungkin ini menjadi tambahan bahwa segmentasi ini sangat baik," kata Solikin.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta tolong kepada wartawan untuk mensosialisasikan program ini. Ia memastikan wartawan tidak perlu takut menerima rumah subsidi, sebab masih diperkenankan untuk mengkritisi pemerintah.

"Kenapa wartawan (baru 11 yang mendaftar), menurut saya sosialisasinya perlu dimasifkan. Kedua menurut saya, saya tahu wartawan itu punya idealisme yang tinggi. Jadi mesti clear bahwa Anda boleh punya hak dapat rumah subsidi tapi Anda juga berhak mengkritisi pemerintah," ucap Ara.

Ia pun merasa selama ini sudah banyak mendapatkan kritikan dari wartawan. Ara menjelaskan wartawan juga warga negara yang berhak mendapatkan rumah subsidi beserta bantuan sosial lainnya.

Ara mengaku optimistis jumlah wartawan penerima rumah subsidi akan bertambah. Ke depannya, ia akan membagikan data dan perkembangan penyaluran rumah subsidi tersebut.

"Wartawan kan tadi Pak Heru bilang 11 ternyata dari Apersi juga lain lagi, jadi memang kita terus terang sinkronisasi data ini masih perlu perjuangan," katanya kepada awak media.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menyediakan 1.000 rumah rumah khusus untuk wartawan. Ara meminta Bank Tabungan Negara (BTN) dan BP Tapera untuk menyiapkan 100 unit rumah untuk serah terima terlebih dahulu.

"Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu (Menteri Komdigi) nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Sejumlah siswa SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), muntah-muntah seusai memakan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Polisi pun menyelidiki peristiwa itu dengan terjun ke dapur umum tempat MBG diproduksi.

Dikutip detikSulsel Rabu (23/4/2025)dalam video beredar, tampak sejumlah siswa keluar dari kelas dan mengalami muntah-muntah. Mereka baru saja menyantap makanan yang dibagikan di kelas.

"Simpan saja kembali di tempatnya, jangan dimakan ayamnya. Biar juga di kelas ku, muntah-muntah anak-anak," ujar salah satu guru yang merekam video tersebut.

Kasat Reskrim Polres Bombana Iptu Yudha mengatakan peristiwa itu terjadi pagi tadi. Yudha pun sudah menerjunkan tim ke lokasi untuk mengecek kejadian tersebut.

"Iya masih dalam penyelidikan, anggota sudah turun ke lokasi," katanya ketika dikonfirmasi.

Untuk menyelidiki peristiwa ini, Iptu Yudha berkoordinasi dengan pihak terkait.

"Kita sedang koordinasi dengan pihak terkait," katanya.

Yudha menambahkan pihaknya juga mengecek dapur umum tempat pembuatan menu MBG tersebut. Polisi juga akan memeriksa bahan baku yang disediakan untuk program itu.

"Kita lakukan pengecekan dapur umum, pihak ketiga sebagai penyedia MBG dan asal bahan baku," bebernya.

Video Dapur Kalibata Siapkan Saksi Terkait Dugaan Penggelapan Uang Yayasan MBN

Video Dapur Kalibata Siapkan Saksi Terkait Dugaan Penggelapan Uang Yayasan MBN

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan kepala daerah se-Provinsi Jawa Barat membahas penanganan pasca-bencana di komplek Pemerintah Daerah, Cibinong, Kamis.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai acara menjelaskan, kedua menteri hadir di hadapan para wali kota dan bupati se-Jawa Barat untuk menyamakan persepsi mengenai program-program pemerintah.

Menteri Sosial membahas penyelesaian persoalan sosial dengan pengelolaan PKH atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang tepat, dan Menteri Kesehatan menyampaikan penanganan kesehatan masyarakat setelah bencana banjir di sebagian wilayah Jawa Barat.

"Saya kembali menjadikan Bogor menjadi sentral berbagai kegiatan, dan hari ini kita fokus juga merehabilitasi berbagai problem lingkungan mulai dari Bogor, karena hulunya ada di Bogor," kata Dedi.

Ia menyebutkan, Bogor merupakan pusat dari kerajaan Sunda, yakni Kerajaan Pajajaran. Sehingga, ia ingin memulai berbagai kebaikan untuk pembangunan Jawa Barat dimulai dari Bogor.

"Jadi siapa yang berbuat baik di Bogor maka dia akan menebarkan kebaikan di berbagai tempat," sebutnya.

Sementara, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengaku mengundang seluruh kepala daerah se-Provinsi Jawa Barat hadir di Kabupaten Bogor untuk membahas sejumlah persoalan mengenai kewilayahan.

Ia meyakini bahwa kolaborasi merupakan kunci untuk mengatasi segala persoalan, termasuk penanganan bencana yang membutuhkan kekompakan pemangku kepentingan di wilayah hulu hingga hilir.

"Butuh kebersamaan untuk mewujudkan pembangunan, perlu kolaborasi. Kami siap menindaklanjuti apa yang telah disampaikan pak menteri dan pak gubernur," kata Rudy.(KR-MFS)

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Seorang pria berinisial D di Klapanunggal, Kabupaten Bogor terluka usai ditikam. Korban dibacok karena persoalan pembuatan 'polisi tidur' dalam kompleks perumahan.

Aksi penusukan ini terekam video amatir dan viral di media sosial. Dalam video viral terlihat aksi penusukan terjadi pada malam hari di komplek perumahan.

Dalam video viral, terlihat diduga pelaku, pria berbaju putih beberapa kali menghunuskan pisau ke arah korban. Warga yang berada di lokasi tampak berusaha menghentikan pelaku, namun pelaku terus menyerang korban.

Korban tampak tersungkur karena diduga terkena tusukan senjata pelaku. Kejadian itu berhasil dilerai warga.

Dalam video viral itu juga memperlihatkan momen sejumlah pria terlibat cekcok mulut. Pria-pria dalam video itu tampak sedang berkumpul membicarakan suatu masalah.

"Tenang aja, kita pengurus semua di sini," kata seseorang dalam video seperti dilihat detikcom, Senin (17/2/2025).

Penjelasan Sekdes

Sekertaris Desa Cikahuripan Encin menjelaskan, peristiwa penusukan dalam video viral terjadi di dalam kawasan perumahan di Desa Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal. Ia menyebut, penusukan dipicu masalah pembangunan 'polisi tidur'.

"Masalahnya itu tadi, miskomunikasi lah dengan warga. Gara-garanya itu tadi, ada yang bikin polisi tidur, tapi tidak ada konfirmasi ke Pak RT, koordinasi lah," kata Encin dihubungi detikcom, Senin (17/2/2025).

"Itu kan di jalan perumahan, itu warga di situ. Di dalam perumahan, jadi bukan di kampungnya, di perumahan. RT juga di perumahan," imbuhnya.

Sementara itu, Kapolsek Klapanunggal AKP Silfi Adi Putri, mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan terkait kejadian itu. Saat ini polisi masih menyelidiki kejadian itu.

"Laporan penusukannya ada, untuk penyebab masih dalam proses penyelidikan, untuk pelaku juga masih dalam penyelidikan. Sementara ini (pelapor) dari pihak keluarga. (Korban) inisial D," kata Silfi.

Silfi menyebut pihaknya sudah mendatangi lokasi penusukan dan memeriksa saksi-saksi. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penusukan, termasuk mencari identitas pelaku.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Warga salah satu perumahan di Desa Cikahuripan, Klapanunggal, Kabupaten Bogor dinarasikan ditusuk gegara membuat 'polisi tidur'. Kabar ini viral di media sosial.

Kapolsek Klapanunggal AKP Silfi Adi Putri membenarkan terkait laporan penusukan, namun terkait penyebab pihaknya masih menyelidiki kebenarannya.

"Untuk pelaku juga masih dalam penyelidikan. Sementara ini (pelapor) dari pihak keluarga. (Korban) inisial D," kata Adi ketika dimintai konfirmasi, Senin (17/2/2025).

Ia menyebut pihaknya sudah mendatangi lokasi penusukan dan memeriksa saksi-saksi. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penusukan, termasuk mencari identitas pelaku.

"Cek TKP sudah (dilakukan) tadi malam, saat ini masih proses memeriksa saksi-saksi, mencari identitas pelaku. Selanjutnya langkah kami melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut atas kasus yang sudah dilaporkan ini," kata Silfi.

Silfi mengatakan korban mengalami luka di bagian belakang akibat penusukan tersebut. Korban saat ini masih dirawat di rumah sakit.

"(Terluka) bagian belakang badan. Lengkapnya nanti menunggu hasil visum dokter. Untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan, karena korbannya belum dimintai keterangan, masih di RS," imbuhnya.

Gara-gara 'Polisi Tidur'?

Dihubungi terpisah, Sekertaris Desa Cikahuripan Encin mengatakan penusukan terjadi di dalam kawasan perumahan. Penusukan diduga akibat pembangunan 'polisi tidur'.

"Bener terjadi di Desa Cikahuripan, tapi (pelaku) bukan Pak RT, bukan. (Pemicu penusukan) masalahnya itu tadi, miskomunikasi lah dengan warga. Gara-garanya itu tadi, ada yang bikin polisi tidur, tapi tidak ada konfirmasi ke Pak RT koordinasi lah," kata Encin dihubungi terpisah.

"(Kejadian penusukan) di dalam perumahan, jadi bukan di kampungnya, di perumahan. RT juga di perumahan. Itu kan di jalan perumahan, itu warga di situ (yang bangun polisi tidur)," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di detikNews

Kami memandang bahwa program ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil Indonesia

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Institut Pertanian Bogor (IPB) University mendirikan Center of Excellence atau pusat riset unggulan untuk Program Makan Bergizi Gratis di kawasan Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Rektor IPB University Prof Arif Satria saat peresmian menjelaskan pusat riset unggulan ini menjadi wadah khusus untuk mengembangkan dan mengujicobakan protokol inovatif guna mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan baru MBG.

"Kami memandang bahwa program ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil Indonesia," kata Prof Arif.

IPB University mengembangkan pusat riset unggulan tersebut dengan berkolaborasi bersama berbagai instansi, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana Program MBG.

Prof Arif menyebutkan IPB University ditunjuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI untuk melakukan riset berkaitan dengan inovasi menu, hingga supply chain management atau manajemen rantai pasok bahan baku Program MBG.

"Karena MBG terkait juga dengan institusi yang sangat penting untuk mengkaitkan pertumbuhan desa. Karena ketika kegiatan ini menjadi captive market untuk produk produk pertanian, maka semua desa akan tumbuh dengan baik," paparnya.

IPB University juga akan mengkonsolidasi perguruan tinggi di Indonesia dalam mengembangkan pusat riset unggulan dengan dukungan Bappenas serta UNICEF.

Kepala BGN Dadan Hindayana di tempat yang sama menyambut baik pendirian pusat riset unggulan Program MBG yang diinisiasi oleh IPB University.

"Ini kolaborasi yang sangat baik, tentu saja Badan Gizi Nasional menyambut baik terbentuknya riset unggulan program makan bergizi gratis karena terus terulang ini suatu dukungan yang sangat kuat," ungkap Dadan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof Rachmat Pambudi menekankan pentingnya pemantauan, evaluasi, studi dampak, serta integrasi data secara rutin dalam pengembangan program. Oleh karena itu, ia berharap CoE ini bisa menjadi bagian integral dari upaya tersebut.

“Oleh karena itu, Pak Rektor, kami sangat mengharapkan CoE ini dapat berdiri dan menjadi elemen yang tak terpisahkan dalam pengembangan program ke depan,” ujarnya.

UNICEF Indonesia Representative Maniza Zaman yang hadir dalam acara ini memaparkan data kondisi anak di Indonesia. Data di Indonesia menunjukkan bahwa 5 juta anak atau 21,5 persen mengalami stunting, 2 juta anak atau 8,5 persen mengalami gizi buruk, dan 1 juta anak atau 4,2 persen mengalami kelebihan berat badan.

Selain itu, hanya 61 persen anak usia 6–23 bulan yang mengonsumsi makanan dengan keberagaman gizi yang direkomendasikan, sementara 39 persen lainnya belum mendapatkan asupan nutrisi yang cukup (malnutrisi).

“Malnutrisi ini akan berdampak jangka pendek dan panjang, mulai dari kesehatan dan kemampuan belajar. Oleh karena itu, program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi akselerator dalam upaya multisektoral untuk mengatasi malnutrisi di Indonesia,” papar Maniza.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

BOGOR, iNewsBogor.id - Disaat pemerintah tengah gencar menebar program makan bergizi gratis, kabar menyedihkan justru tengah dirasakan keluarga Zaenudin, warga Perumnas Dua Desa Parungpanjang Kabupaten Bogor.

Betapa tidak, salah seorang anaknya, Ahmad Maulana (9) yang tengah menerita gizi buruk nyawanya tak tertolong dan meninggal dunia dalam perawatan Rumah Sakit di Tangerang, Propinsi Banten, Selasa (28/1/2025)..

Berawal dari kecurigaan ayah korban, Zaenudin yang melihat perkembangan fisik anaknya Ahmad Maulana tak kunjung membaik, berat badannya terus merosot drastis jauh dari katagori berat badan normal anak seusianya.

Zaenudin pun sempat bolak balik membawa anaknya ke Pos Yandu setempat guna mendapatkan layanan kesehatan. Namun malang, Bidan di Pos Yandu tak mampu menangani kondisi kesehatan Ahmad dan merekomendasikannya ke Rumah Sakit di Tangerang.

Menurut Zaenudin, usai dirawat beberapa hari di rumah sakit kondisi fisik anaknya sempat berangsur membaik, namun tak lama nyawanya tak tertolong sebelum akhirnya meninggal dunia.

Terkait kindisi anaknya yang kini telah meninggal dunia, Zaenudin mengakui karena keterbatasan ekonomi, anaknya sempat mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah Kecamatan juga pihak Puskesmas tapi hanya sementara sehingga tidak dapat menutupi kebutuhan gizi sehari hari.

"Karena saya gak mampu pihak pemerintah juga puskesmas sempat membantu untuk pemenuhan gizi Ahmad cuma terbatas gak bisa rutin menutupi kebutuhan sehari-hari Ahmad," ujarnya nelangsa.

Pasca anaknya meninggal dunia, diakuinya belum ada bantuan dari pihak pemerintah Kecamatan juga Pemerintah Kabupaten Bogor.

Zaenudin berharap ada atensi seraya mengajak masyarakat tetap menjaga kesehatan keluarganya agar peristiwa yang dialami anaknya tak dialami warga lain.

Editor : Furqon Munawar

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah membuat peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah. Dokumen itu diperlukan agar skema Program 3 Juta Rumah tertuang jelas pelaksanaannya.

Lalu apakah pembuatan peta jalan Program 3 Juta Rumah itu sudah selesai?

Terkait hal tersebut, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan pihaknya masih menyiapkan peta jalan Program 3 Juta Rumah. Ia tidak merinci kapan peta jalan tersebut rampung, yang pasti dokumen itu akan dipaparkan saat rapat dengan Komisi V DPR RI.

"Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta ya, nanti kita paparkan ke DPR," kata Fahri di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Fahri menuturkan, nantinya peta jalan Program 3 Juta Rumah ini bisa diakses untuk publik. Sebab, hal itu merupakan program pemerintah sehingga masyarakat bisa melihat langsung apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya, terutama di bidang perumahan.

"Oh iya dong (bisa diakses publik). Kan itu janji kampanye yang akhirnya jadi program pemerintah kan," ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat mengatakan bahwa pihaknya menargetkan akan menyelesaikan peta jalan Program 3 Juta Rumah pada awal Desember 2024. Namun, hingga saat ini dokumen tersebut masih belum selesai.

Alasannya karena ia ingin mendengarkan masukkan dari berbagai pihak sehingga tidak bisa terburu-buru untuk menyelesaikan dokumen itu.

"Kalau kita buru-buru pastikan begitu, kita bisa kehilangan ide. Ada hal-hal baik, hal-hal yang lebih tadi menikmatinya bisa banyak lebih banyak. Makanya sebagai menteri, menurut saya kita mesti banyak mendengar," katanya di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) masih mendengarkan ide baru untuk dimasukkan dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya, terburu-buru memutuskan peta jalan tersebut, maka akan melewatkan terobosan yang menguntungkan masyarakat.

"Ya, nanti pada waktunya saya jelaskan. Tadi kan kita lagi bicarakan setiap ketemu orang ada ide baru. Kalau kita peta jalannya buru-buru putuskan, ide barunya terakomodir nggak?" ujar Ara di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ara mengatakan ada banyak hal baik yang menguntungkan rakyat kalau berjuang dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbankan, pengembang, dan Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menyebutkan beberapa ide yang diterimanya untuk meningkatkan permintaan dan persediaan rumah subsidi. Salah satunya dari pengembang, ia mendapat ide mensosialisasikan rumah subsidi kepada masyarakat luas.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan jasa brand ambassador dan mengumpulkan data masyarakat yang masih mengontrak. Lalu, persediaan rumah dapat ditingkatkan dengan memberikan pelatihan kepada pengembang.

"Kalau kita buru-buru pastikan begitu, kita bisa kehilangan ide. Ada hal-hal baik, hal-hal yang lebih tadi menikmatinya bisa banyak lebih banyak. Makanya sebagai Menteri, menurut saya kita mesti banyak mendengar," ucapnya.

Sebelumnya, Ara sempat mengungkapkan progres pembuatan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah. Peta jalan tersebut diharapkan dapat selesai pada awal Desember 2024.

"Peta jalan yang saya katakan tadi kita usahakan. Saya usahakan awal Desember ya," kata Ara kepada awak media seusai menghadiri acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11) lalu.

Ara mengatakan masih ingin bertemu dengan berbagai pihak untuk mendapat hasil rancangan yang objektif. Ia sudah bertemu dengan pengembang properti, seperti Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

"Kita dengerin semua kok. Jadi kita dengerin semuanya ya. Kita kemarin rapat cukup lama kok. Jadi supaya objektif dengerin semua," ucapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah