bila 30 ribu dapur bisa segera terwujud di seluruh Indonesia, maka 5-6 juta pengangguran bisa terhapus

Madiun (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan dua dari enam dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dusun Kalilumbu, Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jatim untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat.

"Nantinya di Dusun Kalilumbu, Desa Sidorejo ini akan dibangun total enam dapur MBG. Dimana dua dapur di antaranya sudah siap beroperasi di bulan Mei ini, dan empat lagi dalam proses pembangunan," ujar Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen (Purn) Suardi Samiran saat peluncuran di Madiun, Jumat.

Menurut dia, dari enam dapur MBG tersebut, empat di antaranya berlokasi di Dusun Kalilumbu, satu di Dusun Penjalinan, dan satu lagi di Dusun Balungasri.

"Untuk bulan Mei ini, dua dapur yang akan beroperasi berada di Dusun Kalilumbu, yakni yang kami tinjau dan luncurkan kali ini," kata dia.

Masing-masing dapur nantinya akan memproduksi hingga 3.500 porsi untuk MBG, yang akan diberikan ke para siswa dari tingkat TK hingga SMA, pondok pesantren, balita, serta ibu hamil dan menyusui se-Kecamatan Kebonsari dan sebagian Kecamatan Geger, dengan total sasaran sekitar 12 ribu anak.

Ia menjelaskan, jika enam dapur nantinya telah beroperasi, dengan kapasitas produksi di kisaran 3.000-3.500 porsi per dapur, maka diprediksi akan membutuhkan 1.200-1.500 kilogram beras per hari.

"Jika dapur beroperasi selama 22 hari per bulan, maka untuk beras saja akan menyerap 26,4-33 ton. Itu belum bahan yang lain," katanya.

Untuk sayuran, buah, ayam, telur, dan daging sapi, serta produk tempe dan tahu, semua bahan baku tersebut akan dibeli dari hasil pertanian, peternakan, dan UMKM dari desa, kecamatan, dan kabupaten di sekitar dapur MBG.

"Karena lokasi dapur MBG berada di tengah-tengah perbatasan wilayah 3 kabupaten, yaitu Ponorogo, Madiun, dan Magetan, maka dapur di Desa Sidorejo ini tidak hanya akan menyerap hasil petani, peternak, dan UMKM dari Kabupaten Madiun Selatan saja, tapi juga dari Kabupaten Magetan dan Ponorogo," kata dia.

Sementara itu, Wakil Kepala 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Nanik S. Deyang, menyatakan hadirnya dapur MBG ini menjadi sarana ampuh untuk pengentasan kemiskinan, utamanya di Kabupaten Madiun dan sekitarnya.

Hal itu karena dari satu dapur saja secara langsung menyerap 50 orang tenaga kerja. Sedangkan pekerja tidak langsung, mulai dari sektor pertanian, peternakan, dan UMKM, diperkirakan akan bisa menyerap 200 orang per dapur.

"Pokoknya ini program Presiden yang sangat hebat, bukan saja bisa mencetak generasi emas karena anak-anak dapat asupan gizi, tapi langsung bisa mengentaskan kemiskinan," kata Nanik.

Ia mengatakan, efek pengganda dari program tersebut juga luar biasa karena untuk satu dapur, pemerintah memberikan bantuan untuk memasak makanan bergizi sekitar Rp1 miliar per bulan. Dalam ilmu ekonomi, efek pengganda itu sekitar 5 kali nilai investasi. Jadi, untuk satu dapur, efek ekonominya bisa mencapai Rp5 miliar per bulan.

"Insya Allah dengan program MBG berjalan sesuai rencana, bila 30 ribu dapur bisa segera terwujud di seluruh Indonesia, maka 5-6 juta pengangguran bisa terhapus," kata Nanik.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menyambut baik program MBG yang segera dilaksanakan di Kabupaten Madiun seiring beroperasinya dapur sehat di wilayah Kebonsari.

Hadir dalam acara peluncuran dapur sehat tersebut Wakil Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Nanik S. Deyang, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Dandim Madiun dan Kapolres Madiun.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Madiun (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto di wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur hingga saat ini belum dilaksanakan karena belum jelas untuk alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Purwadi kepada wartawan di Madiun, Kamis mengatakan, pihak DPRD setempat masih menindaklanjuti pelaksanaan program tersebut dengan melakukan pembahasan bersama badan anggaran (banggar) dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Madiun.

"Kami masih membahas lebih lanjut bersama tim Banggar dan TAPD Pemerintah Kabupaten Madiun untuk pelaksanaan program MBG," ujar Purwadi.

Meski anggaran belum jelas, namun pihaknya telah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Madiun untuk segera melakukan persiapan dan mitigasi. Utamanya terkait efisiensi anggaran, serta melakukan uji coba di tiga zona wilayah Kabupaten Madiun.

"Kami menyarankan agar Disdikbud menggelar simulasi MBG di tiga sasaran lokasi Kabupaten Madiun. Yaitu di daerah pedesaan, pegunungan, dan semi perkotaan," katanya.

Menurutnya, tiga zona wilayah itu memiliki tantangan yang berbeda sesuai kondisi geografis Kabupaten Madiun. Dari situ, diharapkan Disdikbud bisa menilai harga kebutuhan pokok, transportasi, akses, hingga medan, dengan anggaran Rp10.000 per porsi untuk satu kali makan.

Sesuai data, jumlah lembaga pendidikan di bawah naungan Disdikbud Kabupaten Madiun mencapai sebanyak 686 PAUD yang terbagi TK, KB, TPA dan PSP, kemudian ada 401 SD negeri dan 4 swasta, serta 37 SMP negeri dan 14 SMP swasta.

Adapun jumlah peserta didik mulai jenjang PAUD-SMP sebanyak 70.632 anak. Terinci siswa PAUD sebanyak 17.988 anak, SD 34.972 anak, dan SMP 17.672 anak.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025